kemanfaatan iniadalah harus dilihat apakah hukum yang akan dijatuhkan akanmemberikan kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat atau hanyaakan memberikan kerugian yang lebih besar, dalam hal ini perludipikirkan pula apakah Terdakwa selama menjalani hukuman akanmemberikan kontribusi positif bagi perubahan kesadaran hukum, baikbagi dirinya sendiri maupun masyrakatan secara luas, karena penjatuhanpidana tidaklah sematamata bertujuan sebagai upaya represif untukpembalasan guna menimbulkan efek jera (Deterrent

dapatmendorong ketertiban di masyarakat dan dengan demikian dapatmewujudkan tercapainya kepastian hukum dan keadilan, oleh karenanyadalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan putusan yang paling besar menfaatnya danpaling kecil kerugiannya secara manusiawi;Bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, sama sekali tidak sejalan denganpertimbangan tersebut di atas karena tidak dapat menimbulkan effectjera (Deterrent

berpendapat bahwa yang termasuk juga kepada halhalyang memberatkan adalah bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebutmerupakan pelecehan terhadap lembaga negara, karena saat ini JokoWidodo yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yangpadanya melekat lembaga negara, dan apalagi Terdakwa sebagai orangyang memiliki pendidikan yang cukup tinggi tidak memberikan contohyang baik dalam menghargai simbolsimbol kenegaraan, sehinggapidana yang dijatunkan terhadap Terdakwa harus dapat menimbulkaneffect jera (Deterrent

membatalkan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan menyatakan Terdakwa Joko Priono, S.T. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi dantindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihatdari segi edukatif, preventif, Kkorektif maupun represif dan tidakmemberikan efek jera (deterrent

besar bagi kehidupan dan nilainilai budayaHalaman 7 Putusan Nomor :26/PID.SUS/2020/PT.JAPbangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, olehkarena itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotikadan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka pelakuperedaran narkotika seyogianya dipidana dengan pidana yang tinggi sehinggatujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakuti nakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent

efek), dan yangpaling penting Terdakwa yang telah terbukti sebagai pengedar dan bukansebagai pemakai sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaannya bahwaTerdakwa bukan pengedar melainkan pemakai menjadi jera dengan pidanaberat yang dijatunkan kepadanya (special deterrent efek), menjadi jera dansecara filosofis pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindunganmasyarakat (social defence) yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungimasyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkanpandangan

di Bandara Cabang Angkasa PuraIl (Persero):1 (satu) lembar surat tanggal 19 Juni 2019 Nomor:2697/ PM.01.02/031202/2019 perihal Permohonan AmandemenKontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan BirdStrike Deterrent di Bandara, Cabang Angkasa Pura II (Persero):1 (satu) buah map warna ungu bertuliskan INTI yangdidalamnya berisi 2 bundel surat pemyataan dan 5 (lima)bundel surat perjanjian pinjaman modal kerja;1 (satu) bundel coretan tangan;1 (satu) bundel asli Akta Pengakuan Hutang tanggal 25

Angkasa PuraI (Persero);1 (satu) bundel berkas dokumen = pengadaan = danpemasangan peralatan Bird Strike Deterrent di Bandara CabangPT. Angkasa Pura II (Persero);1 (satu) bundel berkas dokumen = pengadaan = danpemasangan VDGS Terminal Bandara Soekamo Hatta Tahap Il;Hal. 6 dari 51 hal.

IndustriTelekomunikasi Indonesia untuk Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Peralatan Bird Strike Deterrent Di Bandara CabangPT. Angkasa Pura II (Persero);Hal. 19 dari 517 hal. Putusan No. 188 K/Pid.Sus/202159. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT.

Putusan No. 188 K/Pid.Sus/2021BB No. 88 s/d. 101 masingmasing agar dikembalikankepada TEDDY SIMANJUNTAK;102. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT JAYA TEKNIKINDONESIA Pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatanbird strike deterrent di Bandara Cabang PT Angkasa Pura 2;103. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT BERCA HARDAYAPERKASA Pekerjaan pengadaan dan pemasangan VDGSTerminal Bandara Soekarno Hatta Tahap II:104.

Kronologis Proses Pelelangan (e tendering) Pengadaandan Pemasangan Peralatan Bird Strike Deterrent di BandaraCabang PT Angkasa Pura II:106.

besar bagi kehidupan dan nilainilai budayaHalaman 7 Putusan Nomor :26/PID.SUS/2020/PT.JAPbangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, olehkarena itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotikadan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, maka pelakuperedaran narkotika seyogianya dipidana dengan pidana yang tinggi sehinggatujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakuti nakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent

efek), dan yangpaling penting Terdakwa yang telah terbukti sebagai pengedar dan bukansebagai pemakai sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaannya bahwaTerdakwa bukan pengedar melainkan pemakai menjadi jera dengan pidanaberat yang dijatuhkan kepadanya (special deterrent efek), menjadi jera dansecara filosofis pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindunganmasyarakat (social defence) yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungimasyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkanpandangan

Mahkamah AgungRI No. 1 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidanayang sungguhsungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;Menimbang, bahwa secara sosiologis dinyatakan bahwa tindak pidanaperlindungan anak merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian dalam penegakanhukumnya sehingga diancam pidana minimum yang cukup tinggi kepada pelakunyadan tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakutinakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent

efek), dan yang palingpenting Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dantiou muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yangdilakukan secara berlanjut menjadi jera dengan pidana berat yang dijatuhkankepadanya (special deterrent efek), dan secara filosofis pada dasarnya tujuanpemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence) yaitu untuk mencapaimanfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat, yangberdasarkan pandangan

ditolak oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi di Jayapura.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuraberpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin 2 dan 3adalah saling terkait sehingga akan dipertimbangkan sekaligus, bahwa secarasosiologis dinyatakan bahwa pidana yang dijatunkan diharapkan dapatmemenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpa menghilangkan esensi tujuanhukum pidana sebagai sarana untuk menakuti nakuti masyarakat yangberpotensi melakukan perbuatan tersebut (general deterrent

efek), disampingmembuat jera Terdakwa (special deterrent efek), karena secara filosofis padadasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (social defence)yaitu untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menujukesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan pandangan utilitarian, yangmelihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yangingin dihasilkan dengan dijatunkannya pidana tersebut, oleh karena itu MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa

Vill Majelis Hakimtelah salah menyebutkan nama pengadilan Negeri Nunukan sedangkan perkaraini disidangkan dan diajukan Banding melalui wilayah hukum Pengadilan NegeriTanjung Selor bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan.Di samping hal tersebut pidana percobaan yang dijatunkan terhadapTerdakwa MASKUR bin AHMADI tersebut terlalu ringan, tidak sesuai denganrasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect)dengan memperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah

Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan olehPenuntut Umum terhadap para terdakwa yakni Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke4dan Ke5 KUHPidana dengan ancaman pidana selama 9 (Sembilan ) Tahunsehingga Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa SYAMSUL BAHARI BinABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terdakwa IIUSMAN GALESI Bin SAID EFENDI dengan pidana Penjara selama 4 (empat)bulan tidak mengandung efek jera (deterrent effect) bagi para terdakwa dandaya tangkal atau

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum di manaperbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan kehormatansaksi korban Pantas Manik dan keluarganya di mata warga masyarakat, dimana Terdakwa tidak ada itikad yang baik untuk meminta maaf danmelakukan upaya perdamaian dengan saksi korban, sehingga Judex Factitidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Factitidak membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku tindak pidanaserta tidak mempunyai dampak psikologis

(Deterrent Effect) bagi terdakwa, sehingga dikhawatirkan akanmenimbulkan dampak atau pemicu (trigger effect) terhadap perbuatanperbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain;.

Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan olehPenuntut Umum terhadap para terdakwa yakni Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke4dan Ke5 KUHPidana dengan ancaman pidana selama 9 (Sembilan ) Tahunsehingga Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa SYAMSUL BAHARI BinABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terdakwa IIUSMAN GALESI Bin SAID EFENDI dengan pidana Penjara selama 4(empat) bulan tidak mengandung efek jera (deterrent effect) bagi paraterdakwa dan daya tangkal atau

perkara ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatutindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanyapengaruh pencegahan (deterrent

tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadalam penerapan Pasal 197 (1) f Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanayang menentukan harus dipertimobangkan keadaan yang memberatkan dariperbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum dimanaperbuatan Terdakwa tersebut telah membuat saksi korban ketakutan danmerasa terancam keselamatannya, sehingga Judex Facti tidak menerapkanhukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Facti tidak membuat efekjera (deterrent

Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harusdihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana penjara yang akan dijalani agar tidak sematamata sebagai wujud pembalasandendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif dan edukatif,kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga mempunyai dampak menjerakan (special deterrent

effect),di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyaipotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect), atau dengan kata lain dengan dijatuhi pidana penjara diharapkanmenjadikan Terdakwa benarbenar sadar dan insyaf, sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akandatang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;Menimbang, bahwa Terdakwa

dalampenerapan Pasal 197 (1) f KUHAP yang menentukan harus dipertimbangkankeadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan faktafakta hukum dimanaperbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban Roslinawati BrHasibuan serta Terdakwa tidak ada itikad yang baik untuk meminta maaf danmelakukan upaya perdamaian dengan saksi korban, sehingga Judex Facti tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Facti tidakmembuat efek jera (deterrent

Bahwa pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan denganperintah pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali sebelumlewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dirasakan terlalu ringan dantidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Terdakwa serta telah melukairasa keadilan di dalam masyarakat;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti

Terdakwa mengaku bersalah;Menimbang, bahwa secara sosiologis dinyatakan bahwa pidana yangdijatunkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpamenghilangkan esensi tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menakuti nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut (generaldeterrent efek), disamping membuat jera Terdakwa (special deterrent efek),karena secara filosofis pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah perlindunganmasyarakat (social defence) yaitu untuk mencapai manfaat

Angkasa Pura II (Persero);1 (Satu) bundel berkas dokumen pengadaan dan pemasangan peralatanBird Strike Deterrent di Bandara Cabang PT.

Industri TelekomunikasiIndonesia untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan BirdStrike Deterrent Di Bandara Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero);1 (satu) berkas dokumen penawaran PT.

JAYA TEKNIK INDONESIAPekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan bird strike deterrent diBandara Cabang PT Angkasa Pura 2;1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT BERCA HARDAYA PERKASAPekerjaan pengadaan dan pemasangan VDGS Terminal BandaraSoekarno Hatta Tahap II;Kronologis Proses Pelelangan (e tendering) Pengadaan danPemasangan VDGS Terminal Bandara Soekarno Hatta Tahap II;Kronologis Proses Pelelangan (e tendering) Pengadaan danPemasangan Peralatan Bird Strike Deterrent di Bandara Cabang PTAngkasa

Industri TelekomunikasiIndonesia untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan BirdStrike Deterrent Di Bandara Cabang PT. Angkasa Pura II (Persero)1 (satu) berkas dokumen penawaran PT.