Ditemukan 13 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — ACHMAD RIZAL ROESINDRAWAN VS HIROYUKI FUKUI , dkk
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri,Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dra.
Register : 20-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 281/Pid.B/2022/PN Sda Tanggal 21 Juni 2022 — Penuntut Umum:
SITI QOMARIYAH, SH
Terdakwa:
1.GANIS ANGGITA REKSA ALS BINTANG
2.SHAFI FARICA SATRIA TAMA BERNESSA AYONG ALS SATRIA
56 — 7
SITI QOMARIYAH, SH
Terdakwa:
1.GANIS ANGGITA REKSA ALS BINTANG
2.SHAFI FARICA SATRIA TAMA BERNESSA AYONG ALS SATRIA
56 — 7
(Dikembalikan pada pemiliknya MUHAMMAD HANIF DHAKIRI Alias HANIF).
- 2 (dua) buah kayu dengan panjang sekira 1,5 Meter dan 30 Cm.
- 1 (satu) buah Batu Paving.
- 1 (satu) buah Gitar kentrung dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah sabuk terbuat dari ring besi.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Register : 08-09-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 106/G/2017/PTUN.SBY Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 53
95 — 53
Bapak Hanif Dhakiri MenteriTenaga Kerja RI, Nomor : 115/Pergub/DPP/VII/2017, tanggal 12 JuliPutusan Nomor : 106/G/2017/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 4310.11.12,13.P9P10:P11:P12:P132017, perihal Tanggapan Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum SektoralKabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2017; fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/7721/SJtentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 193/Pdt.G/2018/PN Tjk Tanggal 12 Desember 2018 — - KHAIDIR BUJUNG, S.Ag. lawan DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPP PKB, dk
127 — 38
127 — 38
Hanif Dhakiri selaku Sekretaris Jenderal DPPPKB dan Tergugat II yang diwakili olen 4.Chusnunia Chalim, Ph.D selaku Ketua DPW PKBLampung dan H. Okta Rijaya M, M.M. selakuSekretaris DPW PKB Lampung, memberikan kuasakepada Yudi Yusnandi, S.H.,M.H., Muhammd Tohir,S.H., Heri Alfian S.H.,M.H. dan M.
Putus : 29-12-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
1166 — 1260 — Berkekuatan Hukum Tetap
1166 — 1260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri, H. HerryLontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl),Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar,M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR Rl), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE,M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Naim(selaku Sesjen Kemdiknas). 191. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal DitjenPendidikan Tinggi, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN Hal. 120 dari 201 hal. Put.
,M.M., Eko Hendro Purnomo,Machmud Yunus, Hanif Dhakiri, Ir. Nurodji, Herry LontungSiregar; dan pihak Kemendiknas diwakili oleh Wakil Menteri(Fasli Jalal) adalah sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja danRDP antara Komisi X DPR RI dengan Ditjen Dikti Kemendiknasyang di tandatangani pada tanggal 26 Januari 2011 ;7.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2259 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI VS 1. TONI LAYITNO, dkk.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri selaku MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikuasa kepada Budiman, S.H., dan kawankawan, para pegawaipada Kemnaker, berkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Maret 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;Lawan1. TONI LAYITNO, bertempat tinggal di Blok KebonRandu Rt.06/Rw.01 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;2. PT.
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 24 April 2019 — PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.; Melawan; ALIFERI;
114 — 31
114 — 31
Tidak memasukkan Sepultura sebagai tuntutan Tergugat sejak 2016, dansudah di agree pada pertemuan tanggal 31 Oktober 2016 diruang BapakMenteri, dimana pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh BapakHanif Dhakiri tersebut, Bu Haiyaniselaku Dirjen PHIJSK juga hadir danmelanjutkan memimpin rapat dengan menyusun agenda pertemuan, sertamenginisiasi teroentuknya Team Rapim yang terdiri dari Unsur 3 orangPimpinan Bank Danamon dan 3 orang Pimpinan Pimpinan SP Danamon.2.
Putus : 10-01-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 10 Januari 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
1700 — 1875
1700 — 1875
Hanif Dhakiri, H. Herry LontungSiregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully ChairulAzwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. HerryLontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si,Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku PokjaAnggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS,SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto,H.
Register : 01-06-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 86/PDT.G/2015/PN MLG Tanggal 19 Januari 2016 —
50 — 22
50 — 22
Nasir, Menteri Ketenagakerjaan BapakHanif Dhakiri (tembusan Depnaker Kota Malang), Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Yuddy Chrisnandi, KetuaDPR RI Komisi X Bapak Teuku Riefky Harsya, Ketua Komnas HAM Ibu SitiNoor Laila, dan Ombusman Republik Indonesia (ORI), Semua AnggotaSenat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3313 — 2973 — Berkekuatan Hukum Tetap
3313 — 2973 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
2335 — 1554
2335 — 1554
Hanif Dhakiri, H. Herry LontungSiregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir Rully ChairulAzwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku PokjaAnggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS,SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto,H.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 25 April 2017 — PT. KLIP PLASTIK INDONESIA VS 1. CARLI YANTO, DKK
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Klip Plastik Indonesia mengirimkan surat pengaduankepada Menteri Tenaga Kerja RI Bapak Hanif Dhakiri dan cq.
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
Muhammad Jusuf Kkalla,Wakil Presiden Republik Indonesia No. 102/DENKSPI/VII/2017,mengenai penolakan upah minimum industri padat karyatertanggal 25 Juli 2017, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat KSPI ditujukan kepada Mohammad Hanif Dhakiri, MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia No. 102/DENKSPI/VII/2017, mengenai penolakan upah minimum industripadat karya tertanggal 25 Juli 2017 (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat KSPI ditujukan kepada Fahri Hamzah, wakil Ketua DPRRINo. 102/DENKSPI/VII
Jusuf Kalla No : 0983/Org/DPP FSPMI/VII/2017, mengenaipenolakan upah minimum industry padat karya, tertanggal 27 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat DPP FSPMI ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI.Halaman 209 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGBukti P 16Bukti P 17Bukti P 18Bukti P 19Bahwa,Bapak Hanif Dhakiri No : 0983a/Org/DPP FSPMI/VII/2017,mengenai penolakan upah minimum industry padat karya,tertanggal 27 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat