Ditemukan 13 data
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri,Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dra.
SITI QOMARIYAH, SH
Terdakwa:
1.GANIS ANGGITA REKSA ALS BINTANG
2.SHAFI FARICA SATRIA TAMA BERNESSA AYONG ALS SATRIA
56 — 7
(Dikembalikan pada pemiliknya MUHAMMAD HANIF DHAKIRI Alias HANIF).
- 2 (dua) buah kayu dengan panjang sekira 1,5 Meter dan 30 Cm.
- 1 (satu) buah Batu Paving.
- 1 (satu) buah Gitar kentrung dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah sabuk terbuat dari ring besi.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
95 — 53
Bapak Hanif Dhakiri MenteriTenaga Kerja RI, Nomor : 115/Pergub/DPP/VII/2017, tanggal 12 JuliPutusan Nomor : 106/G/2017/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 4310.11.12,13.P9P10:P11:P12:P132017, perihal Tanggapan Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum SektoralKabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2017; fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 561/7721/SJtentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum
127 — 38
Hanif Dhakiri selaku Sekretaris Jenderal DPPPKB dan Tergugat II yang diwakili olen 4.Chusnunia Chalim, Ph.D selaku Ketua DPW PKBLampung dan H. Okta Rijaya M, M.M. selakuSekretaris DPW PKB Lampung, memberikan kuasakepada Yudi Yusnandi, S.H.,M.H., Muhammd Tohir,S.H., Heri Alfian S.H.,M.H. dan M.
1166 — 1260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri, H. HerryLontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl),Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar,M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR Rl), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H. Asman Abnur, SE,M.Si (selaku Pimpinan Komisi X DPR RI) dan Ainun Naim(selaku Sesjen Kemdiknas). 191. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen berupa perihal DitjenPendidikan Tinggi, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar foto copy Dokumen yang bertuliskan DITJEN Hal. 120 dari 201 hal. Put.
,M.M., Eko Hendro Purnomo,Machmud Yunus, Hanif Dhakiri, Ir. Nurodji, Herry LontungSiregar; dan pihak Kemendiknas diwakili oleh Wakil Menteri(Fasli Jalal) adalah sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja danRDP antara Komisi X DPR RI dengan Ditjen Dikti Kemendiknasyang di tandatangani pada tanggal 26 Januari 2011 ;7.
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri selaku MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikuasa kepada Budiman, S.H., dan kawankawan, para pegawaipada Kemnaker, berkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav. 51Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Maret 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;Lawan1. TONI LAYITNO, bertempat tinggal di Blok KebonRandu Rt.06/Rw.01 Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;2. PT.
114 — 31
Tidak memasukkan Sepultura sebagai tuntutan Tergugat sejak 2016, dansudah di agree pada pertemuan tanggal 31 Oktober 2016 diruang BapakMenteri, dimana pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh BapakHanif Dhakiri tersebut, Bu Haiyaniselaku Dirjen PHIJSK juga hadir danmelanjutkan memimpin rapat dengan menyusun agenda pertemuan, sertamenginisiasi teroentuknya Team Rapim yang terdiri dari Unsur 3 orangPimpinan Bank Danamon dan 3 orang Pimpinan Pimpinan SP Danamon.2.
1700 — 1875
Hanif Dhakiri, H. Herry LontungSiregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR RI), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully ChairulAzwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. HerryLontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si,Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku PokjaAnggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS,SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto,H.
50 — 22
Nasir, Menteri Ketenagakerjaan BapakHanif Dhakiri (tembusan Depnaker Kota Malang), Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Yuddy Chrisnandi, KetuaDPR RI Komisi X Bapak Teuku Riefky Harsya, Ketua Komnas HAM Ibu SitiNoor Laila, dan Ombusman Republik Indonesia (ORI), Semua AnggotaSenat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3313 — 2973 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanif Dhakiri,H. Herry Lontung Siregar (selaku Pokja Anggaran Komisi XDPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir RullyChairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
2335 — 1554
Hanif Dhakiri, H. Herry LontungSiregar (selaku Pokja Anggaran Komisi X DPR Rl), Prof.DR. H. Mahyuddin NS, SP.OG (kK), Ir Rully ChairulAzwar, M.Si, Drs. Utut Adianto, H.
Hanif Dhakiri, H. Herry Lontung Siregar (selaku PokjaAnggaran Komisi X DPR RI), Prof. DR. H. Mahyuddin NS,SP.OG (k), Ir Rully Chairul Azwar, M.Si, Drs. Utut Adianto,H.
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Klip Plastik Indonesia mengirimkan surat pengaduankepada Menteri Tenaga Kerja RI Bapak Hanif Dhakiri dan cq.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
237 — 120
Muhammad Jusuf Kkalla,Wakil Presiden Republik Indonesia No. 102/DENKSPI/VII/2017,mengenai penolakan upah minimum industri padat karyatertanggal 25 Juli 2017, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat KSPI ditujukan kepada Mohammad Hanif Dhakiri, MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia No. 102/DENKSPI/VII/2017, mengenai penolakan upah minimum industripadat karya tertanggal 25 Juli 2017 (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat KSPI ditujukan kepada Fahri Hamzah, wakil Ketua DPRRINo. 102/DENKSPI/VII
Jusuf Kalla No : 0983/Org/DPP FSPMI/VII/2017, mengenaipenolakan upah minimum industry padat karya, tertanggal 27 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat DPP FSPMI ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI.Halaman 209 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGBukti P 16Bukti P 17Bukti P 18Bukti P 19Bahwa,Bapak Hanif Dhakiri No : 0983a/Org/DPP FSPMI/VII/2017,mengenai penolakan upah minimum industry padat karya,tertanggal 27 Juli 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat