Nomor 135 PK/Pdt.SusPailit/2016penarikan untuk pembayaran utang Pemohon Peninjauan Kembali daridana yang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisejumlah USD144,312.50;2) Tanggal 28 Februari 2015, Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan penarikan untuk pembayaran utang Pemohon PeninjauanKembali dari dana yang telah dicadangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali sejumlah USD72,156.25;b.

Bahwa pada Laporan Transaksi/Account Statement tanggal 1 Juli 2015Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penarikan dana dari danayang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar US$37,521.25 (Bukti P.PK1);b. Bahwa pada Laporan Transaksi/Account Statement tanggal 1 Agustus 2015Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penarikan dana dari danayang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar US$38,771.96 (Bukti P.PK2);c.

telah melakukan penarikan danadari dana yang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisebesar USD50,177.77 (Bukti P.PK3);Halaman 19 dari 48 hal.

telahmelakukan penarikan untuk pembayaran utang Pemohon PeninjauanKembali dari dana yang telah dicadangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali sejumlah USD72,156.25;b.

Bahwa pada Laporan Transaksi/Account Statement tanggal 1 Juli 2015Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penarikan dana daridana yang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisebesar USD37,521.25 (Bukti P.PK1);b. Bahwa pada Laporan Transaksi/Account Statement tanggal 1 Agustus2015 Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penarikan danadari dana yang telah dicadangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisebesar USD38,771.96 (Bukti P.PK2);c.

Perlu kami sampaikan bahwa tanah seluas 66 Ha ( yangdidalamnya termasuk tanah terperkara : 11 Ha) merupakan bagian daritanah seluas 200 Ha yang dicadangkan untuk kegiatan PembangunanBumi Perkemahan (BUPER). Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua telahmenetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian JayaNomor 30 Tahun 1992 tentang Pencadangan Dan Pembebasan TanahDi Desa Nolokla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat IlJayapura Untuk Lokasi Bumi Perkemahan Paramuka.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah GugatanKurang Pihak karena tidak memasukan Ondofolo Hedam Asataouwsebagai Pihak Tergugat, yang semula melepaskan tanah terperkarayang telah bersertifikat Hak Pakai No. 02 tanggal 20 Desember 2002atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua dari tanah seluas200 Ha yang dicadangkan untuk kegiatan Pembangunan BumiPerkemahan (BUPER).B. DALAM POKOK PERKARA1.

Perlu kami sampaikan bahwatanah seluas 66 Ha ( yang didalamnya termasuk tanah terperkara : 11 Ha)merupakan bagian dari tanah seluas 200 Ha yang dicadangkan untuk kegiatanPembangunan Bumi Perkemahan (BUPER). Untuk itu Pemerintah ProvinsiPapua telah menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IrianJaya Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pencadangan Dan Pembebasan Tanah DiDesa Nolokla Kecamatan Sentani Kabupaten Daerah Tingkat Il Jayapura UntukLokasi Bumi Perkemahan Paramuka.

Gugatan Para Penggugat kurang pihak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatanPenggugat dalam perkara a quo adalah Gugatan Kurang Pihak karena tidakmemasukan Ondofolo Hedam Asataouw sebagai Pihak Tergugat, yang semulamelepaskan tanah terperkara yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 02 tanggal20 Desember 2002 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Provinsi Papua daritanah seluas 200 Ha yang dicadangkan untuk kegiatan Pembangunan BumiPerkemahan (BUPER).Menimbang bahwa dari eksepsi Tergugat

Bahwa gugatan Penggugat dalain posita angka 7, Penggugatmenyebutkan bahwa dari seluruh luasan tanali yang telah disepakatiBersama antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Tingkat IriaJaya serta telah DICADANGKAN dan DIBEBASKAN untukkepentingan Biuni Perkemahan Pramuka yaitu seluas 200 Ha(2.000,000 m2)c.

Sepahit Lidah sebagai KepalaKampung Tanjung Ratu llir, tertanggal 10 April 1974 alasan dibatalkannyake45 kartu kuning tersebut, karena dari areal yang dicadangkan setelahdiadakan ganti rugi dan dilakukan pengukuran secara kadasteral untukPutusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 4 dari 79lampiran Sertifikat ternyata luasnya hanya 1.371 Ha sesuai HGU No. 10/LTjo.

Terbanggi Besar dan seluruhMasyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas BaruLampung, tanggal 9 Oktober 1982.Surat Kepala Kampung Tanjung Raya llir Nomor : 154/TR/T/LT/1982tanggal 13 Oktober 1982; Lampiran Daftar : Namanama PemilikTanah yang Dicadangkan dengan PT. TUNAS BARU LAMPUNG,tanggal 2 Oktober 1982.Berita Acara pembayaran ganti rugi dari Panitia Pembebasan TanahKab.

Bahwa blangko Kartu Kuning tersebut dibagikan kepada warga masyarakatyang memiliki bidang tanah dalam areal tanah yang dicadangkan untukTergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung, setelan blanko KartuKuning diisi oleh para pemilik tanah, lalu) Kartu Kuning tersebutdikembalikan kepada Kepala Kampung, kemudian ditandatangani dandicap/stempel oleh Kepala Kampung..

No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 61 dari 79masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT.

Surat pernyataan bersama tertanggal 9Oktober 1982 (bukti P5) tersebut, dibuat oleh sesepuh/tuatua kampung bersamasama dengan warga pemilik tanah yang dicadangkan kepada PT Tunas BaruLampung/Penggugat;Putusan.

BankMandiri (Persero) menerima pembagian sebesar Rp.11.086.266.964, atausekitar 27 % dari total pengikatan hak tanggungan dan fidusia, sedangkandalam daftar pembagian tersebut dicadangkan biaya kepailitan sebesarRp.2.465.000.000. ;Bahwa pencadangan biaya kepailitan tersebut seharusnya ditambahkansebagai bagian dari penerimaan KPKNL Bogor / PT. Bank Mandiri (Persero);PEMOHON II :Bahwa berdasarkan Putusan 02/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.

atas pembagian harta pailit sebesar Rp.11.086.288.964, dan bagiantersebut harus dibagikan kepada Kreditor lainnya yang telah terdaftar dalamverifikasi termasuk kepada Pemohon untuk itu Kurator harus merubah daftarpembagian harta pailit ;Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kurator telah memberikantanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terhadap keberatan Pemohon KPKNL Bogor mengenaipencadangan dana sebesar Rp.2.465.000.000, adalah tidak beralasanhukum sebab dana tersebut sengaja dicadangkan

kepada Pemohon Kasasi/1.575 orang ex Karyawan/BuruhPT Sejahtera Industrial & Trading Co Ltd (dalam pailit) sebesarRp.16.033.931.202, (enam belas milyar tiga puluh tiga juta sembilanratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) ; Pembagian kepada KPKNL Bogor sebesar Rp.3.052.375.764, (tigamilyar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratusenam puluh empat rupiah) ;11.Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini tidak mempermasalahkan tentangbiayabiaya yang dikeluarkan maupun biaya yang dicadangkan

Way Halim Permai/Lokasi Real Estate, 300 Ha dipergunakan untuk HGU, dicadangkan untukPerumnas 40 Ha, dan untuk Rakyat 300 Ha. Bahwa saksi Suradi mengelola atau menggarap tanah pada tahun 1954 dimana posisi tanah merupakan hak erpacht PT. Way Halim masih berlakudan masih menggarap di tanah PT. Way Halim.Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagaimana mestinya.

SK.224/DJA/1982 tanggal30 November 1982 yang berisikan menyetujui pelepasan HGU atas Tanah WayHalim dan selanjutnya mengatur peruntukan penggunaan tanahnya antara laindisediakan/ dicadangkan untuk proyek pembangunan Pemerintah Daerah Tk.lLampung seluas lebih kurang 160 Hektar.Bahwa benar menindaklanjuti surat Mendagri tersebut Gubernur mengeluarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 16Agustus 1984 No. G.191/DA/HK/1984 tentang Pencadangan areal ex PT.

Way Halim Permai/Lokasi Real Estate,300 Ha dipergunakan untuk HGU, dicadangkan untuk Perumnas 40 Ha, danuntuk Rakyat 300 Ha. Bahwa saksi Suradi mengelola atau menggarap tanah pada tahun 1954 di manaposisi tanah merupakan hak erpacht PT. Way Halim masih berlaku dan masihmenggarap di tanah PT.

Ratu, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.Selanjutnya menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur tentangPencadangan tanah tersebut Perusahaan telah melakukan pembebasantanah kepada warga masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan,dengan memberikan ganti rugi Sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa sebagai pedoman harga ganti ruginya, Penggugat mendasarkanpada BERITA ACARA : Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugitanah Tanam tumbuh dan bangunan tanggal 5 November 1977 atas arealyang dicadangkan

Sepahit Lidah sebagai KepalaKampung Tanjung Ratu Ilir, tertanggal 10 April 1974 alasan dibatalkannyake45 kartu kuning tersebut, karena dari areal yang dicadangkan setelahdiadakan ganti rugi dan dilakukan pengukuran secara kadasteral untuklampiran Sertifikat ternyata luasnya hanya 1.371 Ha sesuai HGU No. Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 107/PDT/2019/PT TJK10/LT jo.

Terbanggi Besar dan seluruhMasyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas BaruLampung, tanggal 9 Oktober 1982.Surat Kepala Kampung Tanjung Raya llir Nomor : 154/TR/T/LT/1982tanggal 13 Oktober 1982; Lampiran Daftar : Namanama PemilikTanah yang Dicadangkan dengan PT. TUNAS BARU LAMPUNG,tanggal 2 Oktober 1982.Berita Acara pembayaran ganti rugi dari Panitia Pembebasan TanahKab.

Nomor 107/PDT/2019/PT TJKareal untuk Penggugat, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yangditunjuk Segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia PembebasanTanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keteranganketeranganatas tanah yang dicadangkan tersebut, selanjutnya Panitia Pembebasan Tanahmengeluarkan penaksiran/penetapan harga, untuk itu. pihak Penggugatdiharuskan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik tanah di arealpencadangan milik Penggugat tersebut, sebelum

Saleh Kadir (kakek buyut ParaTergugat) dimana pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahanternyata luas tanah yang dibuktikan dengan kartu kuning yang telah dipegangoleh warga melebihi dari luas yang dicadangkan yang akan diganti rugi olehPenggugat, maka para Sesepuh dan TuaTua Kampung Tanjung Ratu Ilirbersamasama dengan seluruh masyarakat pemilik tanah yang dicadangkanuntuk PT.Tunas Baru Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama yangsalah satunya menyatakan telah membatalkan dan menyatakan

No. 590/B/PK/PJK/2012apakah benarbenar terjadi biaya yang masih harus dibayar dan kapan realisasi atas biayabiaya yang dicadangkan tersebut;Bahwa atas pernyataan Pemohon Banding bahwa semua cadangan sudah dikoreksi fiscaldalam SPT PPh Badan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan 2006;Bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2006, angka koreksi fiscal pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang sudah dilaporkan oleh PemohonBanding adalah sebesar Rp. 2.811.103.200,00;Bahwa Pemohon

Tertagih Rp 220.068.267 Bahwa angkaangka yang disajikan Pemohon Banding dalam persidangan dan dalamSPT, tidak menunjukkan ataupun membuktikan bahwa koreksi Terbanding atas cadangangaransi, insentif, bonus dan cadangan yang telah dibayar memang telah diperhitungkandalam SPT Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Banding;Bahwa dengan mempertimbangkan: Perhitungan terjadinya realisasi atas saldo akhir Tahun 2005 yang terbawa ke Tahun2006 sebagai saldo awal beserta bukti fisik atas biaya yang dicadangkan

menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadap' koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.10.289.806.787,00.Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis maupun pendapatTerbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 10.289.806.787, dikarenakanMajelis berpendapat bahwa :1 Perhitungan terjadinya realisasi atas saldo akhir Tahun 2005 yang terbawa keTahun 2006 sebagai saldo awal beserta bukti fisik atas biaya yang dicadangkan

590/B/PK/PJK/20123 Bahwa biaya tersebut bukan merupakan pembentukan atau pemupukan danacadangan seperti yang diasumsikan oleh Terbanding maupun Majelis;4 Bahwa pajak pun menganut prinsip persandingan biaya dengan penghasilan(matching cost against revenue) dimana penghasilan harus dapat diseleraskandengan biaya dan sebaliknya;5 Bahwa kami telah menyampaikan perhitungan terjadinya realisasi atas saldo akhirTahun 2005 yang terbawa ke Tahun 2006 sebagai saldo awal beserta bukti fisik atas biayayang dicadangkan

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih dengan surat Nomor : K049/TV/ 1978 tanggal 11 April 1978 telah menunjuk PT.Intimpura Timber Co. sebagai Badan PelaksanaPengusahaan areal hutan yang dicadangkan kepada KodamXVII/Cenderawasih ;266. Dengan mempertimbangkan angkaangka 2 s/d 5 di atas,maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor069/Kpts 11/1989 tanggal 6 ~ Pebruari 1989 telahmemberikan Hak Pengusahaan Hutan kepada PI.

Hal ini untukmemperjelas dan sekaligus untuk mempertegas pemahamanPenggugat bahwa Penggugat sampai dengan saatberakhirnya Izin HPHtersebut tanggal 6Pebruari 2009 hanyalah berstatus pelaksana/pengelolayang ditunjuk oleh Kodam XVII/Cenderawasih terhadapareal lahan hutan yang dicadangkan kepada KodamXVII/Cenderawasih seluas + 330.000 Ha. di daerahWarsamson Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya (sekarangProvinsi Papua Barat)..

Surat Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : K 049/IV/1978tanggal 11 April 1978 tentang Penunjukan PT.Intimpura Timber Co. sebagai Badan PelaksanaPengusahaan areal hutan yang dicadangkan kepada KodamXVII/Cenderawasih.6.

IndonesiaTimber Co. sebagai Badan Pelaksana Pengusahaan ArealHutan yang dicadangkan kepada KodamHalaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor : 82/G/2010/PTUNJKTXVII/Cenderawasih.. Surat Dirjen Kehutanan Nomor 2440/DJ/1/1978 tanggal24 Juli 1978 tentang persetujuan PT. Indonesia TimberCo. menjadi PT. Intimpura Timber Co.. Surat Dirjen Kehutanan Nomor 3410/DJ/I/1979 tanggal 1Nopember 1979 tentang ijin prinsip areal hutandicadangkan kepada Kodam XVII/Cenderawasih seluas420.000 Ha..

Intimpura Timber Co. ataspencadangan areal HPH yang dicadangkan kepada KodamVill/Trikora.Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 069/Kpts11/89 tanggal 6 Pebruari 1989 tentang Pemberian HakPengusahaan Hutan kepada PT. Intimpura Timber Co.m. Surat Pernyataan bersama tanggal 17 Nopember 1989antara Kolonel Cpl BML Silaen selaku KetuaPuskopadA Kodam VIII/Trikora dan Agus Sutantoselaku Direktur PT.

Way Halim untuk keperluanpembangunan perumahan + 9300 Ha dicadangkan kepada PT.

Way Halim untuk keperluan pembangunanperumahan + 300 Ha dicadangkan kepada PT.

perumahan Korpri, yang dicadangkan kepada PT.

Way Halimsebagai tanah perkebunan, yang dicadangkan/disediakan untuk pembangunanperumahan oleh Perum Perumnas, yang dicadangkan untuk proyekproyekpembangunan Pemda TK Lampung sebagaimana fakta sidang pemeriksaansetempat tanggal 3 Desember 2018 ; Bahwa objek sengketa adalah tanah yang berada didalam HGU PT. WayHalim yang tidak pernah dikelola (tanah terlantar atau tanah rawa) oleh PT.

Pelawan mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara a guo membatalkan biaya kepailitan yang disampaikanoleh Terlawan dalam Laporan Terlawan karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan;VII Keberatan Pelawan terhadap Biaya Kepailitan yang dicadangkan1Bahwa Pelawan menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitan yang dicadangkan sebesar Rp. 50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah) di dalam Daftar Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Kepailitan) PT Wira Mustika Indah(Dalam

Pelawan selaku kreditor Preferen melakukan perlawananterhadap laporan Terlawan,maka Pelawanlah yang menguru adminsitrasi perlawanan ini sehingga Terlawantidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusan biaya cadangan perkara;Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlahbiaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengadaada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu.

Pelawanmohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara a quo membatalkan biayakepailitan yang dicadangkan yang disampaikan oleh Terlawan dalam Laporan Terlawan karena biayakepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan;VIII Keberatan Pelawan terhadap Fee Kurator yang melebihi Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasManusia Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.15Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Fee Kurator sebesar 10 % yaituRp. 762.000.000,00 (Tujuh

perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Melakukan revisi atas daftar pembagian harta pailit PT Wira Mustika Indah(dalam pailit) khususnya terhadap Kreditor Preferen atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DirektoratAudit, Jakarta Timut;Membatalkan bagian atas daftar pembagian harta pailit PT Wira Mustika Indah(dalam pailit) knususnya terhadap Kreditor Konkuren;e Jumlah yang Pelawan mohonkan untuk revisi/pembatalan bagianbagian atasBiaya Kepailitan per tanggal 3 Maret 2015, Biaya Kepailitan yang dicadangkan

KEBERATAN PELAWAN TERHADAP BIAYA KEPAILITAN YANG DICADANGKANBahwa dalil Pelawan mengenai keberatan Pelawan terhadap biayakepailitan yang dicadangkan adalah dalil yang keliru dan patut ditolak, karena Terlawan mencadangkanbiaya kepailitan karena melaksanakan perintah dan ketentuan Undangundang No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK);Bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (2) UUK, Kurator harus melakukanpengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara

berkeinginan meminta kembali uangnya sebesar Rp.821.000.000, (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang sudahdiserahkan kepada terdakwa, akantetapi tidak diberikan oleh terdakwa, danmenjelang hari raya Idul Fitri tahun 2018 meminta uangnya dikembalikankarena menurut saksi Siparyanto apabila money changer itu tutup mengikutiliburan Idul Fitri, namun terdakwa tidak memberikan uang saksi Siparyantodengan alasan uang milik saksi Siparyanto tersebut akan dibelikan untukvaluta asing serta untuk dicadangkan

uang untuk modal jual belivalas;Bahwa sekian lama saksi Siparyanto mengikuti jual beli valas sebagaimanayang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, yang mana saksi Siparyantoberkeinginan meminta kembali uangnya sebesar Rp.821.000.000, (delapanratus dua puluh satu juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada terdakwa,akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa;Bahwa terdakwa tidak memberikan uang saksi Siparyanto dengan alasanuang milik saksi Siparyanto tersebut akan dibelikan untuk valuta asing sertauntuk dicadangkan

modal jual belivalas;Bahwa benar sekian lama saksi Siparyanto mengikuti jual beli valassebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, yang mana saksiSiparyanto berkeinginan meminta kembali uangnya sebesarRp.821.000.000, (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang sudahdiserahkan kepada terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa;Bahwa benar terdakwa tidak memberikan uang saksi Siparyanto denganalasan uang milik saksi Siparyanto tersebut akan dibelikan untuk valutaasing serta untuk dicadangkan

Bahwa saksi Siparyanto berkeinginan meminta kembali uangnyasebesar Rp. 821.000.000, (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yangsudah diserahkan kepada terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwadengan alasan uang milik saksi Siparyanto tersebut akan dibelikan untuk valutaasing serta untuk dicadangkan terlebih dahulu karena khawatir nasabahnyamembeli kepada orang lain dan saksi Siparyanto beberapa kali meminta kepadaterdawa untuk mengembalikan uangnya kepada saksi Siparyanto tetapiterdakwa

., dan T.l.7) ; Bahwa berdasarkan bukti tersebut, sangat jelas Desa SimpangTungkal dimana terletak objek sengketa tidak termasuk dalampencadangan tanah Hak Guna Usaha Tergugat ; Hal ini juga dipertegas oleh keterangan saksi Holidin bin Malian yangmenjabat sebagai Kades Simpang Tungkal sejak tahun 1985 s/d1993 yang pada pokoknya menerangkan tanah yang disengketakandalam perkara ini tidak masuk dalam tanah yang dicadangkan untukPT.

SMB tanah yang dicadangkan tersebut jauh letaknya dari tanahsengketa. Karena tanah yang dicadangkan untuk PT.

Pembukuan tanah baru boleh dilakukan setelah semua hak /usaha dan tanam tumbuh / bangunan penduduk yang terdapatdiatas areal yang dicadangkan seperti tersebut pada diktumHalaman 28 dari 54 halaman Put.No.21/Pdt/2010/PT.PLG.29PERTAMA telah diselesaikan / dibebaskan sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku ; Bahwa telah terbukti Tergugat sama sekali tidak memenuhi syaratsyarat yang diperintahkan oleh Undangundang yang berlaku, tetap!pemberi HGU terhadap PT.

Bahwa terhadap tanah yang dicadangkan tersebut pada kedua SuratKeputusan Gubernur KDH Perov. Lampung No. DA.1/SK/PH74 tanggal 29Januari 1974 dan Nomor: DA. 3/ Sk / PH 74 tanggal 4 Maret 1974 telahdilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Direktorat Agraria ProvinsiLampung ternyata luasnya 5.400 Ha sebagaimana dinyatakan dalam PetaSituasi No. 32/1974 tanggal 10 Oktober 1974..

Tunas Baru Lampung, diKampung Tanjung Ratu llir, Kecamatan Terbanggi Besar, tanggal 13April 1978.Surat Pernyataan Bersama oleh Sesepuh / TuaTua KampungKampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar dan seluruhMasyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas BaruLampung, tanggal 9 Oktober 1982.Surat Kepala Kampung Tanjung Raya Ilir Nomor : 154/TR/T/LT/1982tanggal 13 Oktober 1982 ; Lampiran Daftar : Namanama Pemilik Tanahyang Dicadangkan dengan PT.

Bahwa TANAH YANG DICADANGKAN untuk Tergugat Rekonpensi PT.Tunas Baru Lampung sebagaimana di dalilkan Tergugat Rekonpensidalam gugatan kompensi pada posita angka 2 adalah SELUAS 5.500HA.Kemudian SETELAH DIUKUR SECARA KADASTERAL DIDAPATLUASNYA 5.400 HA, sebagaimana dinyatakan dalam Peta SituasiNomor : 32/1974 tanggal 10 Oktober 1974 disebutkan dalam positaangka 3 gugatan kompensi..

Bahwa blangko Kartu Kuning tersebut dibagikan kepada warga masyarakatyang memiliki bidang tanah dalam areal tanah yang dicadangkan untukTergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung, setelah blanko KartuKuning diisi oleh para pemilik tanah, lalu Kartu) Kuning tersebutdikembalikan kepada Kepala Kampung, kemudian ditandatangani dandicap/stempel oleh Kepala Kampung..

Saksi Atmo Pawiro, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa tanah yang disengketakan sejak awal memang dikuasai ParaTergugat dimana Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanyaberdasarkan surat hibah, serta keterangan Ahli Endi Purnomo, SH., MH yang padapokoknya berpendapat bahwa tanah milik masyarakat yang dicadangkan akandiberikan ganti rugi Sesuai dengan kesepakatan. Pencairan ganti rugi harus yangPutusan.

TERGUGAT II dalam rangka putusanarbitrase AdHoc tertanggal 25 Juli 2008 pada tingkat yang pertama danterakhir ( final and binding ) dalam sengketa antara TERGUGAT danTURUT TERGUGAT Il yang penyelesaiannya akan dilakukan oleh PT.BERDIKARI INSURANCE / TERGUGAT;Hal 6 dari 33 hal.Putusan No. 301/Pdt/2018/PT.DKI17.18.19.20.21.Bahwa namun ternyata pemenuhan kewajiban klaim asuransi atas putusanperkara Arbitrase AdHoc antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IItertanggal 25 Juli 2008 tersebut yang sebenarnya telah dicadangkan

dalamdivestasi saham TERGUGAT oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II belum dipenuhi;Bahwa akibat dari tidak dipenuhinya klaim asuransi oleh TERGUGATkepada TURUT TERGUGAT II yang sebenarnya telah dicadangkan dalamdivestasi saham TERGUGAT oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT II telah mengajukan penetapan / sita eksekusiatas tanah dan gedung MB1 milik / asset PENGGUGAT untuk selanjutnyaakan dilelang guna membayar kewajiban ( klaim perkara Arbitrase

AdHocantara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tertanggal 25 Juli 2008 );Bahwa PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhipemenuhan kewajiban klaim asuransi atas putusan Arbitrase AdHoctertanggal 25 Juli 2008 tersebut oleh TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT II yang telah dicadangkan dalam divestasi saham TERGUGAToleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT , agar PENGGUGAT tidakdirugikan dengan adanya penetapan / sita eksekusi atas tanah dan gedungMB1 milik / asset PENGGUGAT,Bahwa namun hingga saat ini TERGUGAT

oleh PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT dimaksud;Bahwa jelas dengan faktafakta yang telah diuraikan di atas, makaperbuatan TERGUGAT Yang mana sejak tahun 2013 hingga saatiniTERGUGAT tidak melakukan pembayaran sewa penggunaan ruangankantor lantaiIll dan lantai bagian barat gedung MB1 danmengosongkanruangan kantor lantai Ill dan lantai bagian barat gedung MB1 danpemenuhan kewajiban klaimasuransi atas putusan Arbitrase AdHoctertanggal 25 Juli 2008 tersebut, oleh TERGUGAT kepada TURUTTERGUGAT II yang telah dicadangkan

Mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya operasi lanjutan terhadapanak yang bernama yang biayanya dicadangkan sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta Rupiah) sampai dengan kondisi yang normalsebagaimana mestinya:Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

2014;Berada di bawah Penggugat sebagai ibunya.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan pengasuhanuntuk ketiga orang anak hingga mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahunsebesar masingmasing sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta Rupiah) perbulan sehingga total yang wajib dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannyauntuk keperluan 3 (tiga) orang anak adalah Rp. 15.000.000, (lima belasjuta Rupiah).Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya operasi lanjutan terhadapanak yang bernama yang biayanya dicadangkan

Milik Noble Batubara yang Dicadangkan Milik Noble.Noble telah membayarkan terlebih dahulu sejumlah US$68.666.991 untuk penyerahanBatubara yang Dicadangkan berdasarkan kontrak Noble: NRIPL9716 IP.

Sebagaimanadijelaskan di atas, hak milik dalam Batubara yang Dicadangkan ini telah dialihkan kepadaNoble setelah pembayaran terlebih dahulu dari Batubara dengan cara yang dijelaskan padabagian 1.1.2 (ii) surat tagihan Noble, dan karena itu Batubara yang Dicadangkan ini tidakdimiliki oleh AKT.

Fakta bahwa Batubara yang dicadangkan ini belum diserahkan sesuaidengan ketentuan ketentuan dalam Kontrakkontrak Offtake, yang berarti dimuat ke dalamKapal Laut menimbulkan tagihan yang dijamin bagi Noble sejumlah US$68.666.991 sejak 4Februari 2016.lil Biayabiaya Terkait dengan Batubara yang DicadangkanHal 25 Putusan 07/Pdt.SusP KP U/2016/PN.Niaga. Jkt.

Pst.Untuk menyerahkan dan mengekspor Batubara yang Dicadangkan yang berlabuh di Taboneoberdasarkan FOB Kapal Pengangkut sesuai dengan ketentuanketentuan dari Kontrakkontrak Offtake, Noble telah menghitung biayabiaya sejumah US$22.806.354.iv Beban BungaBerdasarkan Kontrakkontrak Offtake, Noble dapat menolak Batubara yang Dicadangkanyang tersisa di penimbunan selama lebih dari 60 hari.

Sementara Noble tidak menolakBatubara yang Dicadangkan tersebut, telah timbul beban keuangan sebesar 10% per tahunpada modal kerja yang diinvestasikan dalam Batubara yang Dicadangkan.

Way Halim Permai dengan HGB untukPembangunan Perumahan seluas + 200 Hektar; Disediakan/Dicadangkan untuk Pembangunan Perumahan Perumnasseluas + 160 Hektar; Disediakan/Dicadangkan untuk proyekproyek Pembangunan Pemerintah Dati Lampung seluas + 40 Hektar; Diberikan kepada Rakyat Penggarap seluas + 300 Hektar;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden RINomor 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hakhak Barat Jo

Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan seluas + 160 Ha.Perumahan PERUMNAS.4. Disediakan/dicadangkan untuk proyekproyek seluas + 40 Ha. Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT TJK.29Pembangunan Pemerintah Dati Lampung5.

Way HalimSumatera Rubber and Coffe Estate Ltd. tersebut menjadi status tanahNegara, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung dengan suratnyakepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979 Nomor:AG120/DA.2629/PHX/1979 (Vide bukti T.I6) tanahtanah tersebut rencananyadiperuntukkan sebagai berikut:1. +300 Ha diberikan kepada PT.WAY HALIM;2. + 200 Ha diberikan kepada PT.WAY HALIM PERMAI untuk pembangunan perumahan; Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT TJK.393. + 160 Ha dicadangkan untuk

pembangunan perumahan oleh PERUMNAS;4. +40 Ha dicadangkan untuk proyekproyek;5. +300 Ha diberikan kepada rakyat penggarap;dan rencana peruntukan tanah tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeridengan suratnya tanggal 26 Maret 1980 Nomor: Btu.3/505/380 (Vide buktiTT.I2);Bahwa keputusan pencadangan tanah tersebut ditindaklanjuti denganKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung tanggal 19 Februari1992 Nomor: G/056/BPN/HK/1992 tentang penunjukan namanamaPegawai dan Pejabat lainnya untuk mendapat

Disediakan/dicadangkan untuk proyekproyek pembangunan PemerintahTingkat Lampung seluas + 160 Ha;e. Diberikan kepada rakyat yang telan menggarap/menduduki atassebagian dari areal perkebunan Way Halim seluas + 300 Ha.

Putusan Nomor 64 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Konstruksi Melalui Penyedia bertentangan dengan Pasal 65 ayat (4)Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut: Nilait Paket Pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi /jasa lainnyapaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha

Putusan Nomor 64 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagiusaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntutkemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usahakecil.b.

Bahwa nilai 2,5 milyar Rupiah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4)Perpres 16/2018 merupakan nilai paket Pengadaan PekerjaanKonstruksi yang wajib dicadangkan Pemerintah untuk UsahaKecil.

Kata dicadangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (4)Perpres 16/2018 dimaknai tidak seluruh anggaran pekerjaankonstruksi dapat dipakai sampai habis oleh Pemerintah melaluiPenyedia Jasa Konstruksi (Usaha Menengah dan Usaha Besar),melainkan ada anggaran yang wajib dialokasikan/disisinkan bagiUsaha Kecil (dalam hal ini senilai Rp. 2,5 milyar Rupiah) dengantujuan memberikan kesempatan/pengalaman berusaha bagiUsaha Kecil, sehingga nantinya Usaha Kecil dapat berkembangmenjadi Usaha Menengah dan Usaha Besar.c

disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengankualifikasi Usaha Menengah : atauc. nilai HPS diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus Milyar Rupiah)disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengankualifikasi Usaha Besar.Bahwa Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi sebagaiberikut : Nilait Paket Pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi /jasa lainnyapaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus jutarupiah), dicadangkan

Pelawanselaku kreditor Preferen melakukan perlawanan terhadap laporanTerlawan, maka Pelawanlah yang mengurus administrasi perlawanan inisehingga Terlawan tidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusanbiaya cadangan perkara;Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa jumlahbiaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengadaada dan tidak masukakal. Oleh karena itu.

Pelawan mohon dengan hormat kepada MajelisHakim Pengadilan Niaga pada perkara a quo membatalkan biayakepailitan yang dicadangkan yang disampaikan oleh Terlawan dalamLaporan Terlawan karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikanPelawan;VIll.Keberatan Pelawan terhadap Fee Kurator yang melebihi Peraturan MenteriHukum dan Hak Asas Manusia Nomor: 01 Tahun 2013 tentang PedomanImbalan Bagi Kurator dan Pengurus.1.Bahwa Pelawan menolak dengan tegas Fee Kurator sebesar 10 % yaituRp762.000.000,00 (tujuh

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas jumlah biaya kepailitanyang dicadangkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) didalam Daftar Pendapatan dan Pengeluaran (Biaya Kepailitan) PT WiraMustika Indah (Dalam pailit);b.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, jelas terobukti bahwa jumlahbiaya kepailitan yang dicadangkan sangat mengadaada dan tidak masukakal. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepadaYang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan biayakepailitan yang dicadangkan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi;Hal.32 dari 35 hal. Put.

Izin Lokasi tersebut tanggal 14 September 1999 tidakpernah berhasil dalam proses pembebasan/ganti rugi, sehingga statustanah tersebut sebagai tanah yang dicadangkan; Bahwa kemudian tanggal 13 September 2006 oleh Bupati Way Kananditerbitkan Izin ijin lokasi tanah seluas 4650 Ha tersebut kepadaPenggugat (PT.

Indra Bangsawan;Saksi tahu ada sengketa tanah yang sudah diperuntukkan bagiPTP XXIXXIl yang sekarang berubah menjadi PTPN VII, tetapioleh Bupati Way Kanan dicadangkan kembali untuk PT. BMM.d) Ir. Hi. Ibrahim BS;Saksi tahu mengenai tanah seluas 4.650 hektar di KabupatenWay Kanan yang dipermasalahkan PT.

Dasaad;c) Bukti T.Il.Int4 Berita Acara Inventarisasi Tanam Tumbuh HakMilik Rakyat 10 Umbulan Dalam Areal Desa Gunung KatunTanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri UjungKarang dan Sekitarnya yang dicadangkan kepada PTP XXIXXIl /PG. Ketapang;Inventarisasi tanam tumbuh dilakukan oleh panitia knusus yang diketuaioleh Sekwilda Tingkat Il Lampung Utara (saat itu dijabat Drs.

/l.Int6), maka lahan seluas 4.650,71 hektar tersebut masukdalam Wilayah Administrasi Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten WayKanan;f) Keterangan Saksi Indra BangsawanSaksi tahu ada sengketa tanah yang sudah diperuntukkan bagi PTP XXIXXII yang sekarang berubah menjadi PTPN VII, tetapi oleh Bupati WayKanan dicadangkan kembali untuk PT. Bumi Madu Mandiri (PT. BMM);g) Keterangan Saksi Ir.

pernah berhasil dalamproses pembebasan/ganti rugi, sehingga status tanahtersebut sebagai tanah yang dicadangkan;2) Bahwa kemudian tanggal 13 September 2006 oleh BupatiWay Kanan diterbitkan Izin Lokasi tanah seluas 4.650 Hatersebut kepada Penggugat (PT.