demikian gugatan Penggugat dipandang telah cukup berdasarhukum* Oleh karenanya patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkmah AgungNomor 1 Tahun 2008 menjadi tidak dapat dipenuhi;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akandisebutkan dalam dickum

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Dwi Nadin Mauliyanti binti Yudi Hasbandi dengan calon istrinya yang bernama Deni Hermasyah bin Hamdani;

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dickum

>MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anaknya yang bernama Edrin Dianggola bin Marhasan dengan calon istrinya anak Pemohon III yang bernama Sania Aprianti bin Adam Malik;

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dickum

p >MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Habib Fajar Al Mufti bin Guntur dengan calon istrinya yang bernama Yuyun Dika Utamibinti Yarsono;

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dickum

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Egi Saputra bin Winarto dengan calon istrinya yang bernama Sil Via Rahmadania binti Rislan;

3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dickum

1976 Nomor 307 k/Sip/1976 yangtelah memberikan kaedah hukum yang pada intinya uang paksa (Dwangsom)hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan olehtergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, serta denganberdasarkan pendapat Prof Subekti,S.H. dalam bukunya Hukum AcaraPerdata , cetakan ke 2 penerbit Bina Cipta tahun 1992, hal 133, menyatakan dalam pasal 606 a Rv itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidakdapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dickum