Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : deliniasi
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
162472 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 24 P/HUM/2019e "Kawasan bentang alam karst adalah karst yangmenunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu;e Kawasan Bentang alam karst dideliniasi berdasarkanPeraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentangperlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst SangkulirangMangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten KutaiTimur."a.
    Bahwa dari penjelasan di atas, selanjutnya bias dimaknai bahwa yangdiatur dalam Perda Kaltim adalah Kawasan Ekosistem KarstSangkulirangMangkalihat bukan Kawasan Bentang Alam Karst(KBAK) SangkulirangMangkalihat, karena KBAK yang dimaksuddalam Perda Kaltim seluruhnya dideliniasi berdasarkan PeraturanGubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan danPengelolaan Ekosistem Karst SangkulirangMangkalihat di KabupatenBerau dan Kabupaten Kutai Timur, adapun gambaran tentangkawasan karst yang termuat dalam
    Luasan ini dipakai sampai dengandisahkannya Perda RTRWP Kaltim pada tahun 2016, adapun prosespemanfaatan ruang pada lokasi yang dideliniasi sebagai batugamping pada Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2012 mengikutipengaturan Pasal 7 Huruf e Butir 15.;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Termohon telah mengajukan bukti berupa:Halaman 56 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/20191.
Putus : 28-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 40/Pdt.G/2012/PN-PSP
Tanggal 28 Januari 2014 — 1. RUSLING SARAGIH, S.Sos, 2. PAULIA SYAMSI, 3. JAMIN TANJUNG, 4. SUSANTO, 5. ATIK TUKIMAN, 6. SRI WULAN MELATI. VS PT. SUMATERA SYLVA LESTARI
8215
  • ; atau3 Peta Joint Operation Graphics (JOG); Bahwa hal ini juga berhubungan dengan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.900/KPTS/1999 (Bukti P.32), Pasal 5 point b= yangmenyebutkan: Peta proyeksi batas didasarkan pada peta lampiran KeputusanMenteri tentang Pemberian Areal Hak Pengusahaan dan Informasi lain yang ada didalam areal Hak Pengusahaan seperti lahan yang telah menjadi hak milik,perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap olehmasyarakat, maka lahan tersebut dideliniasi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
19168
  • untuk konservasi 10%, kemudian adalagi tanaman kehidupan 5%, jadiada pengaturan ukuranukurannya dari seluruah ruang izin itu harusdilakukan seperti itu; Bahwa didalam tata ruang hutan tanaman bersifat zonasi, suatu dibatasdengan peta; Bahwa zonasinya harus ditentukan tata ruangnya terlebih dahulu; Halaman 272 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRBahwa kalau sudah ditetapbkan zonasi tata ruang hutan tanaman makadisitu bagaimanapun harus dilakukan penanaman; Bahwa pada tahun 2006 sudah ada dideliniasi
    sebagain itu sudah dideliniasi;Bahwa pada peta izin usaha perusahaan itu harus dilakukan deliniasiKepmen 70 itu adalah tata ruang untuk pengusaha, Kepmen 70 bagaimana pengaturan tata ruang didalam izin usaha;Bahwa perusahaan yang ada HI Inya diikuti seperti itu mana yang harustanaman pokok mana tanaman penghidupan; Bahwa ini temasuk tata ruang izin usaha; Bahwa disetiap izin usaha dibuat peta izin usaha kalau di tingkatpemerintahan tidak membuat zonasi ruang itu kami hanya mengenal adahutan produksi
Register : 03-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg
Tanggal 26 Januari 2021 — FAHMI FACHRUROZI Bin H.M. NAJIB SYAMSUL KOMAR
9314
  • .- Bahwa Berdasarkan pengolahan data foto udara yang diambil pada saat peninjauan lapangan diperoleh kenampakan area pertambangan yang dapat dideliniasi/identifikasi sebagai:- Area Void dan Dumping seluas 0.57 Ha.- Area Bukaan Lahan dan Badan Jalan seluas 1,32 Ha.- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dilokasi tersebut dibebani Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman atas nama PT.SURYA HUTANI JAYA berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996.- Bahwa Dapat