dapat dijumpaipada angka 10 konsideran "mengingat Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.3/Menhutll/2008 tanggal 6 Februari 2008tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman,yang menyatakan "Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visualdan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data daninformasi keadaan faktual/lapangan atau areal hutan denganjalan menarik garis batas" (Lampiran L), akan tetapi pengertiantersebut di atas ternyata juga

Bahwa Kementerian Kehutanan menggunakan 2 (dua) istilahberbeda mengenai perubahan tata batas kawasan hutansebagaimana tertera pada laporan Tim Reposisi BPKH WilayahIV yang melakukan tugas pada bulan Maret 2008 sampai bulanApril 2008 dengan mengunakan istilah "Reposisi Batas" dandisatu sisi pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.577/MenhutIl/2009 menggunakan istilah "Deliniasi", denganperbedaan istilah tersebut jelasjelas membingungkan, karenaarti harfiahnya kedua istilah tersebut sangat berbeda

Bahwa klaim adanya perbedaan akibat deliniasi bataskawasan hutan antara berita acara tata batas tanggal 10Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 04 P/HUM/201134Maret 1990 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal15 Mei 1991 melalui Surat Keputusan Menteri KehutananNomor 270/KptslI/1991 tanggal 20 Mei 1991, dengan SuratKeputusan Nomor SK.577/ Menhutll/2009 tanggal 29September 2009 sehingga terdapat perbedaan yang sangatbesar adalah sangat naif, karenaBerita Acara Tata Batas yang disahkan Menteri

Pada bagian "menimbang" poin d ditegaskan adanyaperbedaan Deliniasi batas kawasan hutan dalam petalampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret 1990yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei1991 dengan lampiran Surat Keputusan Menteri KehutananNomor 270/KptsIl/1991 tanggal 20 Mei 1991, akan tetapipada konsideran "memperhatikan" Termohon tetapmenggunakan Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Maret1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15Mei 1991 sebagai dasar hukum

Deliniasi sesuai ilmu Kartogafi (Perpetaan) adalahpergeseran garis, tanpa merubah bentuk sehingga adanyaperubahan luas sampai 6.000 ha, tampaknya melecehkankemampuan aparat Departemen Kehutanan pada tahun 1991yang mengukur dan memetakan saat itu, dianggap skill dan35ilmu pengetahuan mereka serta peralatannya masih kurang,dibandingkan 2010ini, yang seolaholah aparat Kehutanannya telah ahli dalammenggunakan tehnologi perpetaan dan penginderaan jauh;7.

P.14/MenhutII/2009 Pasal 4, bahwa Usulan RKUPHHKHTIdisusun berdasarkan : a Peta areal kerja sebagaimana Keputusan JUPHHKHTI ;b Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau petarencana tata ruang wilayah provinsi atau TGHK bagi provinsiyang belum ada peta penunjukan kawasan hutan dan perairanprovins1;c Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1:50.000 atau 1:100.000)berumur maksimal 2 (dua) tahun tterakhir ; d Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHKHTI ;e Hasil Inventarisasi

P.14/MenhutII/2009 ditentukanbahwa Usulan RKUPHHKHTI disusun berdasarkan : aPeta areal kerja sebagaimana Keputusan UPHHKHTI ; Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau petarencana tata ruang wilayah provinsi atau TGHK bagi provinsiyang belum ada peta penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsl ;Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1:50.000 atau 1:100.000)berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir ; Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHKHTI ;Hasil Inventarisasi Hutan

P.14/MenhutII/2009serta melakukan deliniasi terhadap areal bekas tebangan ; Karena hasil penilaian terhadap usulan RKUPHHKHTItelah disampaikan kepada Penggugat dan tidak adatanggapan, maka Tergugat menerbitkan peringatan IIIdengan surat Nomor: S.29/MenhutVI/BPHT/2011 tanggal24 Januari 2011, tetapi PT.

P.14/MenhutII/2009 sertamelakukan deliniasi terhadap areal bekas tebangan telah diterima oleh pihakPenggugat atau belum dan juga harusdipertimbangkan apakah tenggang waktu antara tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan24 Januari 2011 sudah cukup waktu bagi Penggugat untuk memenuhi maksud darisurat Tergugat Nomor : S.09/BUHT3/2011, tanggal 5 Januari 2011 tersebut diatas ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum mengeluarkan SuratPeringatan JI tidak = mempertimbangkan apakah surat Nomor : S.09/BUHT3

tidakmengetahui dan tidak pernah ada sosialisasi/tidak diberitanu olehTergugat maupun Tergugat Il, tentang adanya Keputusan GubernurJawa Timur, Nomor : 188/18/KPTS/013/2015 tersebut, sehinggaHalaman 21 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY13.14.15.Pengugat merasa diperlakukan sewenangwenang oleh Tergugat danTergugalt jneesses= sn ccmessece esr cenense eenBahwa selanjutnya Penggugat juga melakukan koordinasi denganBappeda Kabupaten Mojokerto dan disampaikan bahwa pembuatanpeta deliniasi

Wiratama Mandiri di Desa Srigading, Kecamatan Ngoro,Kabupaten Mojokerto tidak mengganggu data arkeologi dan beradadi luar batas deliniasi Kawasan Cagar Budaya GunungPenanggungan. Titik terdekat dengan batas deliniasi KawasanCagar Budaya Gunung Penanggungan berjarak 465 M yangdibatasi oleh sungal mati ;ii.

Sub Bab C.Kelestarian Fungsi Produksi memuat Rencana Pengadaan Bibit,Rencana Penyiapan Lahan, Rencana Penanaman, RencanaPemeliharaan, Rencana Pemanenan, dan Rencana PemasaranLampiran, yaitu Petapeta dan datadata yang memuat rencanaoperasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkansecara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu : Peta hasil penafsiran citra satelit;20) Peta Hasil Deliniasi; Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai denganketentuan perundangundangan; Peta

Bagian ini termasuk data tertutup karenamemuat perkembangan areal kerja IUPHHKHT1I, penutupan lahan,dan fungsi hutan ; 202222Lampiran, yaitu Petapeta dan datadata yang memuat rencanaoperasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkansecara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu : Peta hasil penafsiran citra satelit; Peta Hasil Deliniasi; Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai denganketentuan perundangundangan; Peta Tata Ruang IUPHHkK; Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan

Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduatanpa lampiran; 1 (satu) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduadengan lampiran; 1 (satu) buku ;Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 1 (satu) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi

No. 1484 K/Pid.Sus/2013285.286.287.288.289.290.291.292.Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 13 (tiga belas) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (Ssepuluh) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara

No. 1484 K/Pid.Sus/2013286.287.288.289.290.2al.292.293.Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (Sepuluh) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10 (Sepuluh)buku ;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume1 Dokumen Administrasi

No. 1484 K/Pid.Sus/2013257.258.259.260.261.262.263.264.Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 1 (satu) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 (Satu) buku;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume1 Dokumen Administrasi, legal

No. 1484 K/Pid.Sus/2013284.285.286.287.288.289.290.291.292.Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduatanpa lampiran; 8 (delapan) buku ;Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 13 (tiga belas) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara

Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduatanpa lampiran; 1 (satu) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduadengan lampiran; 1 (satu) buku ;Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 1 (satu) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi

No. 1484 K/Pid.Sus/2013285.286.287.288.289.290.291.202,Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 13 (tiga belas) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (sepuluh) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur

No. 1484 K/Pid.Sus/2013286.287.288.289.290.291.292.293.Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 10 (sepuluh) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur; 10 (Sepuluh)buku ;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume1 Dokumen Administrasi

No. 1484 K/Pid.Sus/2013257.258.259.260.261.262.263.264.Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur Tahun Anggaran 2007; 1 (satu) buku ;Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 (Satu) buku;Asli Proposal Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan PanasBumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Volume1 Dokumen Administrasi, legal

No. 1484 K/Pid.Sus/2013284.285.286.287.288.289.290),291.292.Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Keduatanpa lampiran; 8 (delapan) buku ;Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu BusaSokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara Timur, November 2004; 13 (tiga belas) buku ;Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Provinsi NusaTenggara

Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (AzasPermainan Yang Layak/Het beginselen van Fairplay) ;Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal27 Juni 2013 bahwa berdasarkan faktafakta hukum adanya ketidak sesuaian maupunkeseimbangan mengenai fakta yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu keputusan,bahwa dari peta hasil ploting deliniasi

Tim terpadu percepatan penyelesaian permasalahan tata batasKecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar serta tim PBDKabupaten Kutai Barat telah melakukan ploting deliniasi hasilpelacakan Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai, petarupa bumi dari Badan Informasi Geospasial dan lampiran PerdaKabupaten Kutai No.19 Tahun 1999 ;2. Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti tim PBD Kabupaten KutaiBarat sampai diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Baratsesual ketentuan yangberlaku ; 3.

Pemungutan/Pembayaran dan Penyetoran Tahunan11.Rencana Kerja Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR) IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2006dengan SK Nomor KPTS.522.2/PK/4463 dengan perincian PSDH senilaiRp1.742.167.093,40 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratusenam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga Koma empat puluh rupiah) danDR senilai US$803,113.60 (delapan ratus tiga ribu seratus tiga belaskoma enam puluh US dolar, bukti PK5C;Surat laporan hasil deliniasi

BatasDesa antara Desa Belalang dengan Desa Pangkung Tibah KecamatanKediri, Kabupaten Tabanan, jelasjelas tidak sesuai dan bertentangandengan pasal 3,4,5,6,7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penetapan dan PenegasanBatas Desa, yakni dalam :BAB IIPenetapan Dan Penegasan BatasBagian kedua;Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;Pasal3 : Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapanpenelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakaidan deliniasi

Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (AzasPermainan Yang Layak/Het beginselen van Fairplay) ;Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/K.837/ 2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barattanggal 27 Juni 2013 bahwa berdasarkan faktafakta hukum adanya ketidaksesuaian maupun keseimbangan mengenai fakta yang menjadi dasardikeluarkannya suatu keputusan, bahwa dari peta hasil ploting deliniasi

Tergugat Aquo, pelaksanaanprosesnya sebagaimana yang diterangkan dalam kronologis gugatan Aquopada point 4 mengenai proses Penetapan dan Penegasan Batas Desaterdapat halhal yang bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan penegasan Desapada Bagian Il serta mengenai prinsip Penetapan Batas Desa, tata caraPenetapan dan Penegasan Batas Desa Pasal 3 Penetapan Batas Desadiwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasaryang dipakai, dan di deliniasi

Deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah; ll. Tahapan PenegasanMenindaklanjuti dengan turun ke lokasi guna melakukan pengambilankoordinat batas sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah padaTahapan Penetapan.

;Menimbang, bahwa tata cara (prosedur) penetapan dan penegasan batasdesa ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu :Pasal 3: Hal 96 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLGPenetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen,penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar, Pasal 4:(1) Penegasan batas desa diwijudkan melalui tahapan penentuan dokumenpenetapan

PTUNPLGMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupaketerangan saksi Penggugat yaitu Setia Budi, Iman Razaki (vide berita acarasidang saksi tanggal 1 September 2015) pada pokoknya menyatakan bahwa padapertemuan tanggal 9 April 2013 di Kantor Desa Air Belo Tim PPBD KabupatenBangka Barat memperlihatkan Peta Proyek Batas Desa Muntok ( vide bukti P42)sebagai acuan namun ditolak oleh pihak Desa Air Limau karena tidak sesuai denganbatas yang diyakini dan pada peta tersebut telah diberi deliniasi

NUSANTARASENTOSA RAYA;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan setelahdilakukan pemetaan dan didukung dengan Citra Satelite ResolusiTinggi Citra Spot 6 (Sebagai data pendukung proses deliniasi dananalissi peta) diperoleh luas indikatif + 304,37 hektar;Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWBahwa sesuai hasil pemetaan titik koordinat lapangan ke dalamPeta Kawasan Hutan Provinsi Riau, status areal yang telahditanami kelapa sawit adalah sebagai berikut :a.

Nusantara Sentosa Raya, kemudian berdasarkan hasilpemeriksaan lapangan dan setelah dilakukan pemetaan dan didukungdengan Citra Satelit Resolusi Tinggi Citra Spot 6 (sebagai datapendukung proses deliniasi dan analisis peta ) diperoleh luas indikatif +304,37 (tiga ratus empat koma tujuh) hektar;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melalui yang mewakiliHairul Pagab selaku wakil Ketua KUD Pematang Sawit membenarkandipersidangan bahwa luasan areal perkebunan kelapa sawit yang dikelolaoleh KUD.

Riau seluas kurang lebih 304,37 ha (tiga ratus empat koma tujuhpuluh tiga hektar) sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan dan setelahdilakukan pemetaan dan didukung dengan Citra Satelite Resolusi TinggiCitra Spot 6 (Sebagai data pendukung proses deliniasi dan analisi peta );Menimbang, bahwa terdakwa KUD.

Kegiatan lainnya pada kawasan Deliniasi batas rencanahutan. penggunaan kawasan hutan Dk o4untuk kepentingan mim 40 100 100kei 00153 00 0050301000 100 60 00mb: anan diluarkehutanan, Halaman52dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/2019dan pada tabel 8.

Kerincian Kelas Unsur dan Simbolisasi Kawasan BudiDaya: Kegiatan lainnya pada kawasan Deliniasi batas rencanaDk =Diluarkegiatankehutananmis, Kt=Kawasan tambang. kehutanan.hutan. penggunaan kawasan hutan > untuk kepentingan jo a 40 100 100 503010pembangunan diluar kegiatan 00 15300 00 90 100 60 00Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2013 tetang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, ternyatatidak memiliki nomenklatur outline.

Dari hasil deliniasi batas wilayah administrasi indikatif tersebutdengan koordinat batas tanah yang dilampirkan pada suratKantor Pertanahan Kota Jambi didapati bahwa tanah seluas +1,52 Ha tersebut + 0,47 Ha berada dalam wilayah administrasiKota Jambi dan + 1,05 Ha berada dalam wilayah administrasiDesa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu KabupatenMuaro Jambi ;6.Berdasarkan Hasil identifikasi Lapangan yang dilaksanakan oleh KantorPertanahan Kota Jambi dan Kantor Pertanahan Kabupaten MuaroJambi disaksikan

Eksepsi dari Tergugate Gugatan Penggugat Kurang PihakBahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Kantor PertanahanKota Jambi akan tetapi sesuai dengan surat BAPPEDA KabupatenMuaro Jambi tanggal 30 Mei 2017 Nomor : 050/34/FISIK/BAPPEDA/2017 yang pada intinya menyatakan hasil deliniasi bataswilayah administrasi indikatif tersebut dengan koordinat batas tanahHalaman 79 dari 96HalamanPutusan Nomor : 20/G/2018/PTUN.JBIyang dilampirkan pada surat Kantor Pertanahan Kota Jambi didapatibahwa tanah seluas

Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran2008; 15 (lima belas) buku;284) Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua tanpalampiran; 8 (delapan) buku;285) Asli Laporan Hasil Survei Landaian Suhu Sumur SK 1 LapanganPanas Bumi Mutu Busa Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa TenggaraTimur, Nopember 2004; 13 (tiga belas) buku;286) Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi

Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa TenggaraTimur Tahun Anggaran 2007 1 (satu) buku;258. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 1 (Satu) buku;259.

Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa TenggaraTimur Tahun Anggaran 2007, 10 (Sepuluh) buku;287. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, 10 (Sepuluh) buku;288.

Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa TenggaraTimur Tahun Anggaran 2007; 1 (satu) buku;258. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 1 (Satu) buku;259.

Asli laporan akhir Evaluasi penentuan lokasi sumur Deliniasi diLapangan Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa TenggaraTimur Tahun Anggaran 2007; 10 (sepuluh) buku;287. Asli Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan Panas BumiSokoria Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur; 10 (sepuluh)buku;288.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yaitu :e Tergugat Tidak melaksanakan ketentuan tata cara Penetapan danPenegasan Batas Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 danPasal 4.Ketentuan Tata Cara Penetapan Batas Desa dalam Pasal 3 adalah:Penetapan Batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen,penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secarakartometrik di atas peta dasar.Sedangkan ketentuan

membuktikan batas wilayah Desa Parit dan DesaSungai Rambutan dan sekaligus membuktikan kepemilikan;9 Bahwa Prosedur penetapan batas Desa diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor : 26 tahun 2006 tentang Penetapan dan PenegasanBatas Desa (sebelumnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 24tahun 2009 tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa danKelurahan), yang mana diatur bahwa penetapan batas Desa diwujudkanmelalui tahapan penelitian dokumen, penentuan Peta dasar yang dipakai,dan deliniasi

masalah banjir terjadi di 2 (dua) Kota (Jakarta Timur dan Jakarta Selatan) dimanadampak banjir antara lain : Kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir (nominal anual) ;e Terhentinya kegiatan dan aktivitas sosial dan ekonomi di arealgenangan ; e Terjadinya kerugian yang sifatnya non material seperti korban jiwa/KMALIAN jxsssemeseeeeeceesinee neces Mendukung pertumbuhan ekonomi ;===d Mengurangi kejadian longsor tebing akibat gerusan aliran Kali Ciliwung ;e Penataan kawasan sungai dan mempertegas deliniasi

Menetapkan High Conservation ValueForest (HCVF) di Logget over area(LoA) seluas 991,75 (sembilan ratussembilan puluhsatu dan tujuh puluhlima perseratus) hektar pada arealyang dilepas seluas 3.803,79 (TigaRibu Delapan Ratus Tiga dan TujuhPuluh Sembilan Perseratus) hektardengan sistem mosaic/deliniasi makrodan mikro untuk jelajah orang hutandan satwa endemik serta antisipasikebakaran hutan dan lahan;f.

Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memberikanpertimbangan apakah benar obyek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Siambulataukah masuk dalam wilayah Bandar Padang mengacu dan berpedoman kepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan danPenegasan Batas Desa (Bukti Ad Informandum12).Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Pasal 3berbunyi : Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penilaian dokumen,penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi