Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 0720/Pdt.G/2017/PA.PBun
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • dikaruniai 1 (satu)anak;0 Bahwa Sepengetahuan saksi semula rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapisejak anak Penggugat dan Tergugat lahir saksi melihat rumahtangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;Putusan Nomor 0720/Padt.G/2017/PA.P.BunHalaman 4 dari 13 halaman2.0 Bahwa saksi pernah sering mendengar Penggugat danTergugat bertengkar, disebabkan masalah ekonomi Tergugatmalas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhanrumah tangga biaya hidup Penggugat diitanggung
Register : 05-12-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7222/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
308
  • Bahwa semenjak peristiwa a quo komunikasi antara Pengugat denganTergugat menjadi tidak lancar selalu terjadi pertengkaran dan percekcokkanhalaman 2 dari 17 halaman, Nomor 7222/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlgdan saat ini Penggugat ataupun Tergugat tidak pernah lagi telepon/komunikasi dan menurut informasi dari keluarga di Indonesia waktunyaTergugat lebih banyak di luar rumah dan hannya sesekali menengok anakkemudian pergi lagi, bahwa sampai saat ini seluruh kebutuhan seharihariPengugat dan anak diitanggung
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PEMALANG Nomor 2473/Pdt.G/2020/PA.Pml
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
162
  • No 2473/Pdt.G/2020/PA.P mlsepengetahuan salah satu pihak, maka hutang tersebut diitanggung olehyang berhutang sendiri;Bahwa masalah hutang piutang tersebut diatas bukan merupakan ranahdari Pengadilan Agama untuk mengadili, karena hal tersebut menjadikewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;7.
Register : 14-04-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA BLORA Nomor 593/Pdt.G/2021/PA.Bla
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
105
  • pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Gibran Sura Arshaka Prasetya Binti Eko Siswanto usia 7bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon, memperhatikanPasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban bapak memberinafkah sampai umur anak 21 tahun, dan berdasar Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2017, menjadi payung hukum bagi Majelis Hakimuntuk secara ex officio dapat menetapkan nafkah pemeliharaan 1 (Satu)orang anak yang harus diitanggung
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA BLORA Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Bla
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • Putusan No.929/Pdt.G/2020/PA.Blaanak yang harus diitanggung oleh Pemohon, berdasarkan pada kemampuanfinansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana telah Majelis Hakimpertimbangkan pada bagian nafkah iddah dan mutah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa wajar dan sesuai kesanggupan Pemohon apabilaPemohon ditetapkan untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) oranganak kepada Termohon sejumlah Rp 1,500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk dua orang anakdengan
Register : 16-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Tba
Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6811
  • Pasal 5

    Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini diitanggung oleh Penggugat.

Register : 15-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgt
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DEKA FAJAR PRANOWO, SH
Terdakwa:
AHMAD SUTRISNO Alias SUTRISNO Bin SUKARDI
10058
  • pernahdatang ke Kantor Pertanahan bersama dengan Saksi Johan Hidayatdalam rangka melengkapi dokumendokumen tersebut;Bahwa pada saat Terdakwa dan SaksiJohan Hidayat datang, tidak ada memberikan sejumlah uang kePertanahan sampai sertifikat terbit;Bahwa untuk administrasi pembayaranseperti PBB adalah dibayarkan langsung oleh pemilik atau yang menguruske Bappeda;Bahwa kalau untuk kegiatan rutin adapembayaran seperti pengukuran dan lainnya itu yang tidak ditanggungoleh negara, untuk pembuatan sertifikat yang diitanggung