Ditemukan 30 data
11 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
9 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
ELIMUDIN
34 — 8
Yang mana nama orang tuaPemohon serta urutan anak dari orang tua Pemohon tersebut tidak sesuaidengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon inginmerubah identitas Pemohon yaitu nama orang tua Pemohon (Ayah) yang manatertera nama SAURI dirbah menjadi BAPAK SAURI dan urutan anak dari orangtua Pemohon yang mana Pemohon adalah anak ke TIGA dirubah menjadiANAK KE EMPAT;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 218/Pdt.P/2019.
9 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
60 — 43
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1974 dan pasal4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaPemohonan Pemohon dapat dikabulkan;Manimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974,perkawinan Pemohon harus dicatat;4PageMenimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biayadibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) undangundang No.7 tahun1989 sebagaimana yang telah dirbah
10 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
6 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
15 — 2
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
13 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dimibah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
53 — 12
mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkaraini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar PengadilanNegen Mungkid menetapkan dan member iain terhadap perubahan nama Pemohonyang semula bernama SRI LESTARI sebagaimana tertera dalam Kutipan AktaKelahiran Nomor 3818/TP/1996 tanggal 8 Juli 1996 dirbah
11 — 3
Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputitempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalamdaftar yang disediakan untukitu;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
12 — 2
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
12 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
7 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
12 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
15 — 0
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
10 — 1
secara ex officio memerintahkan Panitera untukmengifimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap kepadaPegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnyameliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinandilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
23 — 7
pria sudah mencapai umur19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena ituberdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang tersebut anak Pemohon tersebutharus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan dirbah
11 — 0
perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhisyarat dan ketentuan secara yuridis untuk menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXxX)yang terjadi pada tanggal 04 Desember 2003 terhitung setelahputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuanPasal 81 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama junctoPasal 146 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirbah
Terbanding/Penggugat : AMZAI, Dkk.
Turut Terbanding/Tergugat : Komando Distrik Militer (Kodim) 0312 Padang
45 — 21
Negeri Padang Nomor.72/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 16 April 2015 dapat dipertahankan dalam peradilantingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding dipihak yangkalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankankepadanya;Memperhatikan ketentuan Undangundang No.2 tahun 1986 yang telahdirubah dengan undangundang No. 8 tahun 2004, dan dirbah