Ditemukan 729 data
87174 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITI MARCHAMAH VS DIRJEND PERKERETAAPIAN, DKK
DIRJEND PERKERETAAPIAN, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat, DKIJakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada YennesiRosita, S.H., M.Hum. dan kawankawan, Kepala BagianHukum pada Setditjen Perkeretaapian, KementerianPerhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat,Nomor 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 November 2019;2.
102 — 58
KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND PAJAK CQ . KANWIL DIRJEND PAJAK JKT PST CQ KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAMBIR DUA >< TN. JUNUS FADJAR AGUS CS
58 — 19
SABAN >< KEMENKEU RI CQ KANTOR PUSAT DIRJEND PAJAK
148 — 83
MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< YUDIAWAN TANSARI CS
33 — 17
HENDRO HARDJO DKK >< PEM.RI CQ MENKEU RI CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DIRJEND KEKAYAAN NEGARA JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV CS
94 — 55
KEMENTRIAN KEUANGAN RI CQ DIRJEND PAJAK CQ KANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAMBIR DUA >< TN.LONGTJING TANDI CS
70 — 34
MENTERI KEUANGAN RI CQ DIREKTUR PADA DIRJEND PAJAK CQ KA KANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< ALICE
126 — 76
MENTERI KEUANGAN RI CQ DIREKTUR PADA DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< LIAUW TJAHAI DJUN
32 — 15
SAMUEL WUNGO >< DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DIRJEND PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DEP DAGRI
135 — 48
CHANG SOO CHUL CS >< KEMENTRIAN KEUANGAN R.I DIRJEND BEA DAN CUKAI CS
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
1090 — 1005
Pemohon:
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
98 — 30
PRESIDEN RI CQ MENKEU RI CQ DIRJEND PAJAK DEP KEU RI CQ SEKERTARIS DIRJEND PAJAK DEP KEU RI
27 — 16
DIRJEND PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN >< SUHARNO CS
59 — 21
PT.SINERGI PUSTAKA INDONESIA >< KEMENTRIAN AGAMA RI CQ DIRJEND BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTRIAN AGAMA
41 — 18
NEGARA RI QQ.PEMERINTAH RI QQ KEMENKES RI QQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN >< PT.BETANIA PRIMA CS
97 — 62
PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) >< NEGARA R.I CQ PEMERINTAH R.I CQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN CS
70 — 32
DIRJEND PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI ; 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG,
DIRJEND PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur No. 24 Jakarta10710; Dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU31/PB/2011 tanggal3 November 2011 memberikuasa kepada: 1. Dr. Indra Surya, SH., LLM., Jabatan Kepala BiroBantuan Hukum pada Sekretariat JenderalKementerian Keuangan; 2. Didik Hariyanto, SH., MM., Jabatan Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal KementerianKeuangan; Wahyu Prihantoro, SE.
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS DIRJEND. PAJAK cq., KANWIL DJP. RIAU dan KEPULAUAN RIAU cq., KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN
UMAR HUSNI
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dirjend Pajak Kementrian Keuangan R I
70 — 26
Pemohon:
UMAR HUSNI
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Dirjend Pajak Kementrian Keuangan R I
73 — 41
,MHDirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
., Kasub DirektoratPelaksanaan Anggaran I pada Direktorat PelaksanaanAnggaran Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan ;4. SUGENG MEIJANTO POERBA, SH., MH., KasubbagBantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum Setjend Kementerian Keuangan ;5. LIMAR MARPAUNG, SH., Kasubbag Bantuan Hukum IBpada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum SetjendKementerian Keuangan ;6.
Ps Surat Dirjend Perbendaharaan No. S6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011(foto copy dari fhotoCOPY) 3 nnnnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nce n nnn n nes4. P.4 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang No. S 1170/WPB.07/KP.012/2011 tanggal 13 Juli 2011 (foto copy dari fhoto copy) ;725. P.5 Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang No.
Anggaran Harus dilihat dahulu apakah surat ituisinya mengatur dan apakah ada kewenangan, mengenai kewenangan adaklasifikasinya dan sepengetahuan saya Dirjend Anggaran tidak dapat menafsirkanperaturan Perundangundangan tetapi dapat membuat keputusan, sehingga dalamhal ini perlu dilihat dulu apakah Dirjen diatur dalam peraturan perundangundangan tentang atribusi, delegasi dan mandat untuk membuat peraturanpelaksanaan kalau Menteri jelas ada kewenangannya.
Kalau dilihat UUnya maka seharusnya ketentuan iniharusnya ada kepastian yang jelas, jadi apabila apabila kewenagan yangdilaksanakan Dirjend Anggaran tidak sesuai peraturan perundangundanganmaka keputusan tersebut batal. Dalam Sengketa yang terjadi sekarang jugaPeraturan pemerintahnya belum jelas, yang jelas hanya PPH dipotong tetapi yangmenjadi esensinya adalah siapa yang menanggungnya dan seharusnya pula bukandibebankan kepada Hakim Ad Hoc.
Anggaran tersebut sebelum menerbitkan surat yangbaru dengan dasar surat tersebut, kalau ternyata surat dirjend Anggaran nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka ia wajib menolak surattersebut dan bukan mebuat surat yang baru dan menurut saya surat Dirjend Anggaransalah dalam menafsirkan pasalpasal dalam Peraturan Presiden, karena bukankapasitasnya untuk menafsirkan hal tersebut ; Bahwa antara keputusan berbeda dengan kebijakan.