Ditemukan 22580 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-02-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57P/HUM/2006
Tanggal 13 Februari 2008 — Dr. IR. H. SUHARYADI, M.S., ; DIREKTURAT JENDERAL PAJAK
9571 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-05-2011 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 B/PK/PJK/2011
Tanggal 14 Mei 2012 — KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;;
255108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;;
Putus : 19-07-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/TUN/KI/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAK BENGKULU dan LAMPUNG, vs. RIKSAN ARIPIN
12850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAK BENGKULU dan LAMPUNG;
    KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAKBENGKULU dan LAMPUNG, vs. RIKSAN ARIPIN
Register : 03-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIRJEN PAJAK cq. KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq. KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR., II. PT. INJATAMA, DKK;
172113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK cq. KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq. KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR., II. PT. INJATAMA, DKK;
    DIRJEN PAJAK cq.KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq.KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMAARGAMAKMUR, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Anggut Atas, Kecamatan ratu samban KotaBengkulu Provinsi Bengkulu, diwakili oleh NanikTriwahyuningsih, S.E., M.Si., jabatan Kepala Kantor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Sulaksminijati,S.H., M.Kn., jabatan Kepala Subdit Advokasi DirektoratPeraturan Perpajakan ll, dan kawankawan,Kesemuanya Kewarganegaran Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman
Putus : 02-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 35/PDT/2014/PTK
Tanggal 2 Juni 2014 — Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
7738
  • Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
    Dirjen Perlindungan HutanKonservasi Alam (PHKA) Cq.
    untuk jalan Umum , tidak dipersalahkan kalau diserahkanbegitu saja dibawah tangan dan demikian pula ganti ruginya diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen
Register : 04-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 45/PDT/2020/PT TTE
Tanggal 12 Januari 2021 — MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawan RUSTAM SALMON, S.E
14436
  • MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawanRUSTAM SALMON, S.E
Putus : 01-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HAMANROKO
3830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK vs. PT. HAMANROKO
Putus : 17-07-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643/B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIRJEN PAJAK vs LOWISTEN SIMANUNGKALIT
198 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK vs LOWISTEN SIMANUNGKALIT
Register : 12-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2012
Tanggal 15 April 2013 — GANGSAR vs DIRJEN PAJAK;
25675 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GANGSAR vs DIRJEN PAJAK;
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 B/PK/PJK/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — AGUS SUSILO VS DIRJEN PAJAK;
16250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUS SUSILO VS DIRJEN PAJAK;
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2012
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
Register : 08-03-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. INJAPLAST
9539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. INJAPLAST
Register : 15-01-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — INDONADI VS DIRJEN PAJAK;
196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONADI VS DIRJEN PAJAK;
Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 B/PK/PJK/2012
Tanggal 15 April 2013 — GANGSAR VS DIRJEN PAJAK;
15230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GANGSAR VS DIRJEN PAJAK;
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2012
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
4234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
Register : 14-12-2011 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789 B/PK/PJK/2011
Tanggal 25 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. INDRIPLANT;
290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. INDRIPLANT;
Register : 19-05-2011 — Putus : 19-03-2012 — Upload : 04-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. HUTAHAEAN;
4626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. HUTAHAEAN;
Register : 01-07-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. WINTERMAR;
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK VS PT. WINTERMAR;
Putus : 22-03-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Maret 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. WINTERMAR
4329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIRJEN PAJAK vs. PT. WINTERMAR
    dan halini telah diatur dan disetujui baik oleh perusajaan maupun pelanggan didalamsetiap kontrak perjanjian persewaan kapal;Bahwa andaikata Terbanding mengakui reimbursement tersebut sebagaipenghasilan, maka disisi lain Terbanding juga harus mengakui biayanya yangdalam hal ini jumlahnya adalah sama;Bahwa mengacu pada beberapa pertimbangan di atas Pemohon Bandingmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pajak sebagai benteng terakhirdalam sengketa pajak ini, kiranya berkenan membatalkan SuratKeputusan Dirjen
Register : 18-09-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — ONGKO GUNAWAN VS DIRJEN PAJAK;
3924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ONGKO GUNAWAN VS DIRJEN PAJAK;