Ditemukan 22580 data
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;;
128 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAK BENGKULU dan LAMPUNG;
KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN PAJAKBENGKULU dan LAMPUNG, vs. RIKSAN ARIPIN
172 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK cq. KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq. KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR., II. PT. INJATAMA, DKK;
DIRJEN PAJAK cq.KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq.KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMAARGAMAKMUR, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Anggut Atas, Kecamatan ratu samban KotaBengkulu Provinsi Bengkulu, diwakili oleh NanikTriwahyuningsih, S.E., M.Si., jabatan Kepala Kantor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Sulaksminijati,S.H., M.Kn., jabatan Kepala Subdit Advokasi DirektoratPeraturan Perpajakan ll, dan kawankawan,Kesemuanya Kewarganegaran Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman
77 — 38
Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
Dirjen Perlindungan HutanKonservasi Alam (PHKA) Cq.
untuk jalan Umum , tidak dipersalahkan kalau diserahkanbegitu saja dibawah tangan dan demikian pula ganti ruginya diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen
144 — 36
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawanRUSTAM SALMON, S.E
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK vs. PT. HAMANROKO
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK vs LOWISTEN SIMANUNGKALIT
256 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
GANGSAR vs DIRJEN PAJAK;
162 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUS SUSILO VS DIRJEN PAJAK;
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
95 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. INJAPLAST
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONADI VS DIRJEN PAJAK;
152 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
GANGSAR VS DIRJEN PAJAK;
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. INDRIPLANT;
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. HUTAHAEAN;
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK VS PT. WINTERMAR;
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIRJEN PAJAK vs. PT. WINTERMAR
dan halini telah diatur dan disetujui baik oleh perusajaan maupun pelanggan didalamsetiap kontrak perjanjian persewaan kapal;Bahwa andaikata Terbanding mengakui reimbursement tersebut sebagaipenghasilan, maka disisi lain Terbanding juga harus mengakui biayanya yangdalam hal ini jumlahnya adalah sama;Bahwa mengacu pada beberapa pertimbangan di atas Pemohon Bandingmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pajak sebagai benteng terakhirdalam sengketa pajak ini, kiranya berkenan membatalkan SuratKeputusan Dirjen
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
ONGKO GUNAWAN VS DIRJEN PAJAK;