., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan padatanggal 5 Juni 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut: OBJEK GUGATAN;Yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan/SuratSekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama KementerianPerhubungan Republik Indonesia Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16Januari 2017, perihal : Pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP.19840522 200912 1 001;Halaman 2 dari 35 halaman.

Bahwa diterbitkannya surat Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16Jnauari 2017, perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST.,NIP. 19840522 200912 1 001 oleh Tergugat jelas telahMERUGIKAN kepentingan PENGGUGAT, yaitu :Bahwa Penggugat telah bercerai dengan istri Penggugat yang bernamalra Marviana sejak tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana tertuang didalam Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor1498/Pdt.G/2015/PA.Kra, tanggal 24 Oktober 2016.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha NegaraNomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal Pembagiangaji Saudara TRI PRABOWO, S.ST., NIP. 19840522 200912 1 001 kepadabekas istri dan anaknya, hal tersebut merupakan duplikasi yang telahdiputuskan oleh pengadilan c.g. putusan Pengadilan Tinggi AgamaSemarang Nomor 185/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 30 Agustus 2016,tersebut di atas;H.

Berdasar surat Nomor Kp. 008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017,perihal: pembagian gaji Saudara TRI PRABOWO, S.T., NIP.19840522200912 1 001 yang diterbitkan Tergugat. Terdapat kesalahan dalampenulisan tanda gelar, yang mana disini saya koreksi yang benar adalahTRI PRABOWO, S.ST.;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas PENGGUGAT Mohondengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor: Kp. 008/2/16/DJPL.17,tanggal 16 Januari 2017, perihal : Pembagian Gaji Saudara TRIPRABOWO, S.ST. NIP.19840522 200912 1 001 yang diterbitkanTergugat;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: Kp.008/2/16/DJPL.17, tanggal 16 Januari 2017, perihal: Pembagian GajiSaudara TRI PRABOWO, S.ST. NIP.19840522 200912 1 001 yangditerbitkan Tergugat;4.

Berkas perkara yang bersangkutan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 April 2021yang didaftarkan dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Perkara Nomor:96/G/2021/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2021, denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor:96/G/2021/PTUN.JKTOBJEK GUGATANSurat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.879/DJPL

/2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar UnitKerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Tanggal 14Desember 2020.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYAADMINISTRATIF(1) Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor : KP.879/DJPL/2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri SipilAntar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Tanggal 14 Desember 2020, maka penggugat melakukan upayaadministratif dengan mengajukan keberatan terhadap

suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :KP.879/DJPL/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Tentang PemindahanPegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut bersifat konkrit, individual dan final dengan alasansebagai berikut :(1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat

Kementerian Perhubungan telahmelaksanakan tugas sesuai tuntutan peraturan perundangundanganyang berlaku dan dapat dilihat dari rekam jejak kinerja selama bertugastidak pernah didapati kelalaian, kekeliruan, kesalahan yang bersipatmerugikan atau merusak citra serta nama baik institusi bahkan dalamwaktu relatif singkat penggugat mendapat apresiasi pimpinansebelumnya;Bahwa sampai terbit Tergugat Nomor : KP.879/DJPL/2020 TentangPemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di LingkunganDirektorat

SuratSsurat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganpembandingnya yang diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan Bukti T 10,sebagai berikut: Bukti T 1 Bukti T 2 Bukti T 3= Bukti T 4Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:KP.879/DJPL/2020, tanggal 14 Desember 2020 tentangPemindahan Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (hasilscan);Tanda terima Keputusan Direktur Jenderal PerhubunganLaut Nomor: KP.879/DJPL/2020, tanggal 14 Desember2020

NURDIANSYAH, S.H :Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor156/G/2009/PTUN JKT.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada KantorDirektorat Jenderal Perhubungan Laut DepartemenPerhubungan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: HH.47/1/5/DJPL 09tertanggal 21 Oktober 2009, selanjutnya disebutSEDAGA avrwss wnacnie vx warwarwan a ws va x wm are wae TERGUGAT ;2. ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRI INDONESIA(APTMI), diwakili oleh1.

PERKARA :Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2009, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 6 Oktober 2009, di bawah Register perkara Nomor156/G/2009/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL

Bahwa karena dalil dalil Gugatan didukung buktibukti dan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku, maka cukup alasan untukmengabulkan Gugatan untuk seluruhnya ;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua18Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk perkenannyamemutus perkara ini sebagai berikutMewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanSurat Keputusan Tergugat tanggal 15 Juli 2009 No.KN.42/1/8/DJPL.09 tentang Mekanisme

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TergugatNomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli2009 tentang MekanismePembayaran Tariff Pelayanan Jasa Tally diPelabuhan ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusantanggal 15 Juli 2009 No. KN.42/1/8/DJPL.09tersebut ;Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor156/G/2009/PTUN JKT.4.

HH.47/1/4/DJPL.10 tanggal 1April 2010 ;ASSOSIASI PERUSAHAAN TALLY MANDIRIINDONESIA (APTMD);Dalam hal ini diwakili oleh:1. Syafrizal BK, jabatan Ketua Assosiasi Perusahaan TallyMandiri Indonesia ;2. F.S Popal, jabatan Wakil Ketua Assosiasi PerusahaanTally Mandiri Indonesia ;3. H.

KN.42/I/8/DJPL.09 tentang MekanismePembayaran Tarif Pembayaran Jasa Tally Di Pelabuhan dan tindakan lainnyasampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atasperkara ini ;Dalam Pokok Perkara :1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran TarifPelayanan Jasa Tally di Pelabuhan ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tanggal 15 Juli 2009No.

KN.42/I/8/DJPL.09 tersebut ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Hal. 9 dari 29 hal. Put.

Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat ;a.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalildalil yangdiajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan untuk membuktikankebenaran apakah Penggugat adalah pihak yang dirugikan denganterbitnya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentang MekanismePembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan, Tergugat IIIntervensi mensomer Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulubahwa Penggugat adalah

KN.42/1/8/DJPL.09tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif PelayananJasa Tally di Pelabuhan ;Bahwa pihak Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat bukanlah orang atauBadan Hukum Perdata dan hal ini juga diakui oleh Penggugat dalamhalaman III point 1 yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah sebuahorganisasi yang

., MS, Nip196105131990021002.1 (Satu) lembarLampiran Surat Edaran KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengannomor UM. 003 /47 / 16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatanganioleh PH.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BajoeHADRAWI! BADEWI, S.H. Penata (Ill/c) Nip. 196702271990031001.

YAMIN, SE., MS, Nip196105131990021002.1 (satu) lembar Lampiran Surat Edaran KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ~ UNITPENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan nomor UM. 003 /47 /16/DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatangani oleh PH. KEPALAKANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Bajoe HADRAWIBADEWI, S.H.

YAMIN, SE., MS, ~ Nip196105131990021002.1 (satu) lembar Lampiran Surat Edaran KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengan nomor UM. 003 /47 / 16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatangani oleh PH.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BajoeHADRAWI! BADEWI, S.H.

.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

USMAN kepada Saksi SUHARTATY Als CICI BintiBUDJO. 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal PerhubunganLaut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNSDirektorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA, berikut mapwarna kuning dengan kepala surat Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut; 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal PerhubunganLaut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNSDirektorat Jenderal Perhubungan Laut an.

USMAN kepada Saksi SUHARTATY Als CICI BintiBUDJO.1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA,berikut map warna kuning dengan kepala surat KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

USMAN kepada Saksi SUHARTATY Als CICI BintiBUDJO. 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA,berikut map warna kuning dengan kepala surat KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

USMAN kepada Saksi SUHARTATY Als CICI BintiBUDJO. 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal PerhubunganLaut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS DirektoratJenderal Perhubungan Laut an.

Endorsemen dengan nomor6200016910SC0217 yang dikeluarkan tanggal 17 April 2017 dansertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Direktorat Perkapalandan Kepelautan (DITKAPEL); Bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut seharusnyaTerdakwa wajid mengikuti proses pendidikan dan pelatihnan yangdiselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihnan dibawahBPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan persetujuan dariDirektorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL

SertifikatEndorsemen dengan nomor 6200016910SC0217 yang dikeluarkantanggal 17 April 2017 dan sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkanoleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL); Bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut seharusnyaTerdakwa wajid mengikuti proses pendidikan dan pelatinan yangdiselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dibawahBPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan persetujuan dariDirektorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL

yangdikeluarkan tanggal 17 April 2017 dan sertifikat tersebut tidak pernahditerbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan untukmendapatkan sertifikat tersebut seharusnya Terdakwa wajib mengikuti prosespendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikandan Pelatinan dibawah BPSDM (Badan Pengembangan Sumber DayaManusia) Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan persetujuandari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL

m2, goronggorong 27,69 m2,Panjang 7 m1 di Pelabuhan Kalianget Kabupaten Sumenep dengan hargaborongan Rp1.950.346.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh jutarupiah tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktuselama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebut harus sudahselesai dikerjakan oleh Terdakwa selambatlambatnya pada tanggal 06Desember 2005 ;Selanjutnya, pada bulan November 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap mencapai sekitar 80%, ada surat dari DJPL

yangmemberitahukan bahwa pelabuhan Pelra Kalianget mendapat tambahandana / anggaran sebesar + 1 miliar, untuk pekerjaan lanjutan dari tahap dan DJPL juga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada KuasaPengguna Anggaran melalui Surat Perintah Percepatan, sehingga KepalaAdpel Kalianget SUKO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaluisuratnya Nomor KU.103/388/XI/Adp.Klg2005 tanggal 01 November 2005tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa PekerjaanLanjutan Pembangunan Proyek Couseway 986 m2

3.425 m2, Goronggorong27,69 m2, Panjang 7 m1 di Pelabuhan Kalianget Kabupaten Sumenepdengan harga borongan Rp1.950.346.000,00 (satu miliar sembilan ratuslima puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan jangkawaktu selama 135 hari kalender, yang berarti pekerjaan tersebut harussudah selesai dikerjakan oleh Terdakwa selambatlambatnya pada tanggal06 Desember 2005 ;* Selanjutnya, pada bulan November 2006, yaitu ketika pekerjaan proyekCouseway tahap mencapai sekitar 80%, ada surat dari DJPL

,~dan DJPL juga memerintahkan percepatan pekerjaan kepada KuasaPengguna Anggaran melalui Surat Perintah Percepatan, sehingga KepalaAdpel Kalianget SUKO, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaluisuratnya Nomor KU.103/388/XI/Adp.Klg2005 tanggal 01 November 2005tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa PekerjaanLanjutan Pembangunan Proyek Couseway 986 m2, lalu menunjukperusahaan milik Terdakwa yaitu PT.

Surat Gugatannya tertanggal 30 September2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 170/G/2013/PTUNJKT, danHalaman 3 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2013,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;I Objek Gugatan1 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia Nomor PK.204/1/4/DJPL

badan usaha yang diamanatkan oleh undangundang dandibentuk khusus untuk itu disetiap pelabuhan atau terminal khusus yangdimaksud untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan kekapal di Pelabuhan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerjabongkar muat sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan/diatur dalamundangundang, diantaranya: Surat Keputusan Bersama Dirjen PerhubunganLaut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL

Bahwa Para Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi baik dalam jawabannya,duplik dan dalam kontra Banding sama sekali tidak pernah di persidanganmembantah tentang surat keputusan bersama tersebut di atas, sehingga halyang tidak dibantah berarti menurut hukum pembuktian tidak perlu dibuktikan,artinya Para Termohon Kasasi mengakui secara tegas, bahwa: SuratKeputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen PembinaanPengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan KoperasiDan UKM No.UM.008/41/2/DJPL

Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :Wilayah kerja Koperasi TKBM DLKr dan DLKP setempat;Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :Dalam hal kegiatan bongkar muat dilakukan diluar Daerah LingkunganKerja dan daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan, maka kegiatanbongkar muat dilakukan oleh Koperasi TKBM dibawah PembinaanPelabuhan tersebut;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen PerhubunganLaut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL

Artinya tugas Termohon Kasasi II hanyabersifat Umum dan Termohon Kasasi Il secara hukum tidak diberikewenangan untuk memberikan kebijakan tentang hal kegiatan BongkarMuat di Pelabuhan, apa lagi kebijakan yang bertentangan dengan suratKeputusan Bersamadua Menteri, karena semuanya telah diatur dalamKeputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen PembinaanPengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan KoperasiDan UKM No.UM.008/41/2/DJPL 11 No.93/DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP 1/XII/2011

tidak akan salah dalammemberikan pertimbangan hukumnya, pada hal semuanya bisa kita lihat dalamsurat jawabannya dari Para Termohon Kasasi dalam berita acara persidangan,dan jawaban mana didukung dengan bukti bukti yang telah diajukan olehTermohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, Terbukti Termohon Kasasi II telahmemberikan kebijakan yang bertentangan dengan Keputusan Bersama DirjenPerhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan DanDeputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM 008/41/2/DJPL

BUDI PRAYITNO yang diterbitkanoleh atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan danKepelautan yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2018 oleh Saksitersebut tidak pernah Saksi tandatangani ; Bahwa untuk mendapat/memperoleh Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IIIOperasional Terdakwa wajib mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yangdiselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telahHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Btmmendapatkan persetujuan dari DJPL

Administrasi Akademik dan KetarunaanSTIP Nomor : UM.006 / 8 / 21 / STIP 19 tertanggal 14 Oktober 2019tentang pengecekan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen atas namaTerdakwa BUDI PRAYITNO bahwa Terdakwa pernah menempuh pendidikandan pelatinan sebagai peserta diklat Kepelautan Tingkat III di STIP Jakarta ;Bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II OperasionalTerdakwa wajid mengikuti Pelatihan dan Pendidikan di Lembaga DiklatKepelautan yang telah mendapatkan Persetujuan dari DJPL

;Bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II OperasionalTerdakwa wajib mengikuti Pelatinan dan Pendidikan selama 5,8 (lima komadelapan) bulan di Lembaga Diklat Kepelautan yang telah mendapatkanPersetujuan dari DJPL ;Bahwa Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SertifikatKeterampilan dan Keahlian Pelaut adalah Ketua atau Direktur lembaga yangmenyelenggarakan diklat tersebut, sedangkan sertifikat Pengukuhan(Endorsement) yang berwenang menandatangani adalah Direktur Perkapalandan

Menyatakan Surat Keputusan Nomor : KN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli2009 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 156/G/2009/PTUNJKT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugatsesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;4. Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksadan memutus sengketa dalam perkara No. . 156/G/2009/PTUNJKT ;5.

BASIRAH, SH dengan jabatan KAUR TATA USAHA PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN;

1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : UK 19 / 233 / 11 / DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri. BASIRAH, SH Sebagai Pejabat KAUR TATA USAHA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN;
2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : UK 19 / 233 / 12 / DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri.

BASIRAH, SH Sebagai Pejabat KAUR TATA USAHA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN;

BASIRAH, SHdengan jabatan KAUR TATA USAHA PELABUHAN KELAS IVNUNUKAN;. 1 (Satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : UK19 / 233 /11/ DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri.

BASIRAH, SHSebagai Pejabat KAUR TATA USAHA KANTOR ADMINISTRATORPELABUHAN KELAS IV NUNUKAN;. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGASNomor : UK 19 / 233 / 12 / DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri.BASIRAH, SH Sebagai Pejabat KAUR TATA USAHA KANTORADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN;1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATANNomor : UK 19 / 233 / 13 / DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri.BASIRAH, SH Sebagai Pejabat KAUR TATA USAHA KANTORADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS IV NUNUKAN

BASIRAH, SHdengan jabatan KAUR TATA USAHA PELABUHAN KELAS IVNUNUKAN;d. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : UK19 / 233 /11/ DJPL 09, Jakarta 27 Agustus 2009 Sdri.

Mineral melalui11Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang mengisyaratkan adanya CNCpada setiap hasil tambang tidak dapat diterbitkan.25.Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwaperjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakandidalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatperjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undangundang,sedangkan pada kenyataannya PARA TERGUGAT telah tidak memenuhikewajiban untuk membayar Pajak, Royalti, DKTM, DJPL

Rekapitulasi kekurangan pembayaran Royalti, DKTM, DJPL Termohonperiode tahun 2010 s/d 2012, selanjutnya diberi tanda P 165.166. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 08/Pailit/2013?

pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I No.07tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 (bukti T.LlIl11) tersebut, majelis68berkesimpulan bahwa ketentuanketentuan yang disyaratkan dalam pasaltersebut adalah bersifat teknis, dengan kata lain bahwa pembaharuan jijindibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalampasal sebagaimana tersebut diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P165 ternyata para tergugat tidakmelakukan kewajibannya yaitu membayar Royalti, DKTM, DJPL

No.07tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 adalah ketentuan yang bersifat teknis,sedangkan pembayaran Royalti, DKTM, DJPL kepada Pemerintah cqDepartemen perdagangan Republik Indonesia adalah bersifat yuridis,sehingga dengan demikian tindakan tergugat dan tergugat Il yang tidakmembayar Royalt, DKIM, DJPL kepada Pemerintah cq Departemenperdagangan Republik Indonesia adalah perbuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama tanggal 10Juni 2009 (bukiti P 5, bukti T.LIl 4) kKnususnya

usahapertambangan ini kepada masyarakat yang berhak menerimanya serta yang69lazim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengandemikian disatu sisi tergugat dan tergugat Il telah wansprestasi kepadapenggugat yaitu tidak melakukan sesuatu yakni tergugat dan tergugat Iltidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2009 (bukti P5),sedangkan disisi lain tergugat dan tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu tergugat dan tergugat Il tidak membayar Royalti,DKTM, DJPL

NELAYAN 271 berangkat berlayar dari pelabuhanBenoa pada tanggal 4 Nopember 2016, berangkat berlayar dari pelabuhanMerauke pada tanggal 24 Januari 2017 dan tiba di Pelabuhan Benoa padatanggal 5 Februari 2017 dengan memuat cumi sebanyak 36 (tiga puluhenam) ton, sedangkan tanggal di lakukan verifikasi sampai dengantanggal di lakukan pemeriksaan oleh patrol Kapal Polisi sudah berselang 4(empat) bulan) Bahwa saksi tidak pernah tahu dan membaca surat Edaran Dirjenperhubungan Laut Nomor : UM.003/82/13/DJPL

Denpasar Selatan ;Bahwa maksud dan tujuan di lakukan verifikasi yaitu untuk memastikanukuran yang tertera di dalam surat ukur dengan fisik kapal yangsebenarnya, yang melakukan verifikasi atau ukur ulang adalah saksi sendiripada tanggal 3 Oktober 2016 di Dermaga barat pelabuhan Benoa,Denpasar, berdasarkan SURAT EDARAN NO:UM 003/47/16/DJPL. 2015.TENTANG, VERIFIKAS!

kantor kesyahbandaran danotoritas pelabuhan Benoa serta pendidikan yang pernah dikuti ; Bahwa PAS BESAR adalah hubungan hukum antara kapal dan benderanegara setelah kapal melalui pengukuran kapal pendaftaran kapal danpenetapan tanda kebangsaan kapal, dengan masa berlaku tak terhingga,PAS BESAR SEMENTARA, berlaku hanya 3 (tiga) bulan sejak di terbitkan.SURAT UKUR adalah surat yang didalamnya memuat ukuran kapal dantonase kotor dan tonase bersih kapal, Berdasarkan Surat Edaran nomor :Um.003/47/16/DJPL

Unsur tidak membayar lunas sedikitnyasatu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih.Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam perkara a quo,Termohon telah melunasi utangnya yang telah jatuh tempokepada Pemohon, malahan Termohon kelebihan bayarkepada Pemohon sebesar US$ 3,292,737.63.Justru Pemohon masih mempunyai kewajiban pajak royalty,DKTM & DJPL dari tahun 2010 hingga 2012 kepada negarayang belum dibayarkan dengan total dalam rupiah sebesarRp 21.949.722.870,07 dan dalam dolar sebesar US$532,333.49

Bahwa ketidaksederhanaan permohonan pernyataan pailityang ketiga dapat Termohon sampaikan adalah mengenaikewajiban Pemohon untuk melakukan pembayaran pajakroyalty, DKTM & DJPL dari tahun 2010 hingga 2012, dimanatotal dalam rupiah sebesar Rp 21.949.722.870,07 dan dalamdolar sebesar US$ 532,333.49. Pemohon menurut isi daripasal 4 perjanjian mempunyai kewajiban melakukanpembayaran pajak.

PadahalTermohon telah membiayai pengurusan perijinan yangdiperlukan oleh Pemohon secara lunas.30Terhadap tindakan Pemohon yang tidak melakukanpembayaran pajak, DKTM & DJPL kepada negaramenjadikan Pemohon dikategorikan melakukan tindakanwanprestasi kepada Termohon. Termohon telah berkalikalimeminta Pemohon untuk segera melakukan pembayaransehingga pengurusan ijin pertambangan dan CNC dapatdilakukan. Namun Pemohon tidak menanggapinya secarapositif.d.

Rekapitulasi kekurangan pembayaran Royalti, DKTM, DJPL,Bukti T17154Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan konklusinya masingmasing bertanggal 7 Nopember 2013 ;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalamperkara ini dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa halhal yang telah terjadi sebagaimana yang telahtercatat didalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakansatu bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dianggap termuat

., MS, Nip 196105131990021002.1 (Satu) lembarLampiran Surat Edaran KEMENTRIANPERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOEdengannomor UM. 003 / 47 / 16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yangdi tandatanganioleh PH. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARAPELABUHAN KELAS III Bajoe HADRAWI BADEWI, S.H. Penata (Ill/c)Nip. 196702271990031001.

YAMIN, SE., MS, Nip196105131990021002.1 (satu) lembarLampiran Surat Edaran KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE dengannomor UM.003 / 47/16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatanganioleh PH.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS IIIBajoe HADRAWI BADEWI, S.H.

YAMIN, SE., MS, Nip196105131990021002.1 (satu) lembarLampiran Surat Edaran KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNITPENYELENGGARA PELABUHAN KELAS Ill BAJOE dengannomor UM.003 / 47/16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatanganioleh PH.KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS IIBajoe HADRAWI BADEWI, S.H.

/PN.Ffk.1 (Satu) lembarLampiran Surat Edaran KEMENTRIANPERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS Ill BAJOEdengannomor UM. 003 / 47 / 16 / DJPL 15 tanggal 10 Juli 2015 yangdi tandatanganioleh PH. KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARAPELABUHAN KELAS III Bajoe HADRAWI BADEWI, S.H. Penata (Ill/c)Nip. 196702271990031001.

Rusdiansyah, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : UM.008/4/6/DJPL/2020 tanggal 17 Januari2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor :38/SK/2020/PN.Dum tanggal 21 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat Il;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2020/PT PBR3. AHLI WARIS Alm.

Rusdiansyah, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : UM.008/4/6/DJPL/2020 tanggal 17 Januari2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor :38/SK/2020/PN.Dum tanggal 21 Januari 2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semulaTergugat Il;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2020/PT PBR3. AHLI WARIS Alm.

Cipta Uni Jasa di Jakarta tanggal 06 Mei 2011;

Cipta Uni Jasa diJakarta tanggal 06 Mei 2011;1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh DitjenPerhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, besertalampirannya;1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana PengoperasianKapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan olehDitjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;1 (satu) Iembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal

Cipta Uni Jasa diJakarta tanggal 06 Mei 2011;1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh DitjenPerhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, besertalampirannya;1 (Satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana PengoperasianKapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan olehDitjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;Halaman 23 dari 43 halaman putusan No 370/PID.SUS/2019/PT

Cipta Uni Jasa diJakarta tanggal 06 Mei 2011;1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut(SIUPAL) dengan nomor : BXXXIV567/AT.54 yang diterbitkan oleh DitjenPerhubungan Laut di Jakarta tanggal 15 Oktober 2008, besertalampirannya;1 (Satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Surat Rencana PengoperasianKapal (RPK) dengan nomor : AL.108/2/I/DJPL.15 yang diterbitkan olehDitjen Perhubungan Laut di Jakarta tanggal 22 Januari 2015;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal