XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi XXXXSidoarjo, akan tetapi memilih domicile di XXXXKota Surabaya,selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il.3. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di XXXX Lamongan, akan tetapi memilih domicile di XXXXKotaSurabaya, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Ill.4.

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di XXXX Gresik, akan tetapi memilih domicile diXXXX Kota Surabaya,selanjutnya disebutsebagai Pemohon IV.selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengarketerangan Para Pemohon ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonantertanggal 22 Mei 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan denganRegister Nomor : 0809/

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put48427/PP/M.V/13/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 26: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Tarif PPh Pasal 26, menurut Pemohon Banding sebesar 15%sedangkan menurut Terbanding sebesar 20%;bahwa Alasan Pemeriksa melakukan koreksi adalah karena sampaidengan pembahasan dilakukan, Pemohon Banding tidak dapatmemberikan Certificate of Domicile

(COD) atas Perusahaan LuarNegeri tersebut sehingga atas objek tersebut dikenakan tarif PPh Pasal26 sebesar 20%;: bahwa Certificate of Domicile (COD) atas Perusahaan Luar Negeri sudahPemohon Banding kirimkan melalui surat kepada Terbanding melalui SuratPengiriman Dokumen dengan nomor surat 017/DRK11/KAK/2011 tanggal11 Februari 2011.

menetapkan tarif sebesar 20%, Terbanding bersandar pada COD yangsampai saat ini belum terklarifikasi oleh Terbanding sendiri, dengan kata lainpenetapan tarif tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karenaPemohon Banding sudah menyerahkan COD pada saat pemeriksaan pajak.Padahal COD tersebut jelasjelas ada dan telah diberikan oleh PemohonBanding kepada Terbanding pada saat dilakukan pemeriksaan, sehinggaalasan Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapatmemberikan Certificate of Domicile

(COD) dimaksud adalah tidak benar;: bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Objek PPh Pasal 26dengan alasan karena sampai dengan pembahasan dilakukan, PemohonBanding tidak dapat memberikan Certificate of Domicile (COD) atasPerusahaan Luar Negeri tersebut sehingga atas objek tersebut dikenakantarif PPh Pasal 26 sebesar 20%.bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) ditegaskan bahwa Surat Keterangan

Desember 2008Nomor : 00021/204/08/051/10 diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2010);bahwa pada saat keberatan, Certificate of Domicile (COD) tersebut sudahPemohon Banding kirimkan kepada Terbanding melalui Surat PengirimanDokumen dengan nomor surat : 017/DRK11/KAK/2011 tanggal 11 Februari2011.

SIPEF, NV memiliki Certificate Of Domicile (COD) dari negaranya(Belgia); bahwa berdasar Pasal 14 P3B antara Indonesia dengan Belgia pada pokoknya mengatakanPendapatan yang diperoleh seorang penduduk suatu Negara sehubungan dengan jasa profesiatau kegiatan lainnya yang serupa hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali iamemiliki suatu basis tetap yang biasa tersedia baginya di Negara lainnya untuk tujuanpelaksanaan ke giatannya; bahwa karena S.A.

SIPEF, NV memiliki Certificate Of Domicile (COD) dari negaranya(Belgia) tidak memiliki BUT di Indonesia dan tidak tinggal pada suatu masa atau periodemelebihi dalam 91 hari sebagaimana yang diatur dalam P3B maka hak pemajakan ataspenghasilan yang diterima S.A. SIPEF, NV adalah pada negara Belgia;bahwa secara skematis transaksi pembayaran dari Pemohon Banding kepada S.A. SIPEF, NVBelgia pada pokoknya dapat digambarkan sebagai berikut :Jasa ProfesiTechnical Advisory :1.

SIPEV N.V,Belgium (memiliki Certificate Of Domicile (COD) dari negaranya) yang jaga merupakan pemegangsaham sebesar Rp1.200.658.962,00 yang oleh Pemohon Banding dibebankan sebagai biaya padaSPT PPh Badan, oleh Terbanding dikoreksi menjadi bukan biaya, karena pembayaran tersebutmerupakan pembayaran deviden terselubung yang merupakan objek PPh Pasal 26;bahwa menurut Pemohon Banding bahwa pembayaran TAF kepada S.A.SIPEF, NV sebesarRp1.200.658.962,00 bukan merupakan pembayaran dividen dan bukan sebagai

SIPEF, NV memiliki Certificate Of Domicile (COD) dari negaranyasebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/P3/2009 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Indonesia dengan Negara lain.bahwa di dalam P3B antara Indonesia dengan Belgia pada Pasal 14 pada pokoknya menyatakan :Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or otheractivities of an independent character shall be

Dalam pengajuan keberatannya, Pemohon Banding melampirkan dokumen yang menurutTerbanding adalah COD (Certificate Of Domicile). Menurut Tim Peneliti Keberatan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Bandingbukan merupakan SKD/COD, namun hanya merupakan fotocopy jawaban surat dari HMRevenue & Customs (Otoritas perpajakan dan cukai) tanggal 27 Januari 2009 atas suratMR.

SALINANPENETAPANNomor 0150/Pdt.P/2017/PA.MlgAS: JZ 24DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhnkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikahyang diajukanoleh :Henning Soren Pedersen bin Pedersen, Jenis Kelamin Lakilaki, WargaNegara Denmark, Umur 54 Tahun, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal (Domicile) di PerumahanNgujil Permai, Jalan Terusan

Prayitno, Jenis Kelamin Perempuan, Warga NegaraIndonesia, Umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, alamat domisili (domicile) Perumahan NgujilPermai, Jalan Terusan Wiriaga G56, Bunulrejo, Blimbing,Kota Malang, sebagai PEMOHON Il;Dalam hal ini Pemohon dan Pemohon Il memberikankuasa kepada Hari Kurniawan,S.H., adalah Advokat padaKantor Hukum Kurnia Law Office, beralamat kantor diJalan Kembang Kertas IV Kav. 9 Malang,telp.08175175154081216182423, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 16

Prayitno) pada sekitaran Tahun2006 telah melangsungkan pernikahan secara sirri yang kemudian kamiperkuat dengan Surat Keterangan Nikah Agama Islam yang Kami buattertanggal 21 Mei 2006 dihadapan 4 (emat) orang saksi bernama Zainun,Suharto, Nur Kasan, dan Sukri dan satu orang wali bernama Choiril Iman.Semenjak menikah Kami tinggal di Tempat Tinggal (Domicile) di PerumahanNgujil Permai, Jalan Terusan Wiriaga G56, Bunulrejo, Blimbing, Kota MalangMajelis Hakim Yang Saya Muliakan,Saya dan Deasi Srihandi

Provinsi Mamuju Utara/Sulawesi Barat, sebagaimanadiakui tegas pula oleh Pemohon, maka Pengadilan Agama Makassar tidakberwenang untuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan mengadili, makaMajelis Hakim terlebin dahulu memeriksa eksepsi Termohon tersebut,selanjutnya kepada Termohon diberikan kesempatan menanggapi eksepsitersebut hal mana dalam tanggapan Pemohon menerima eksepsi relativeTermohon dengan mengemukakan bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP)Termohon menunjukkan domicile

perkaranya diperiksa dandiputus;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Pengadilan AgamaMakassar tidak berwenang mengadili perkara ini, telah diajukan pada sidangpertama memberikan jawaban, maka tangkisan ini dapat dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa yang menjadi acuan tempat tinggal seseorangmenurut hukum ialah tempat kediaman sebenarnya yaitu tempat secara nyatatinggal sejak awal atau yang ditentukan sejak awal, sedangkan kepindahanyang sipatnya sementara tidak mempengaruhi kriteria domicile

Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2019/PA.Mksdihubungkan dengan pernyataan Pemohon dalam permohonannya sepertitersebut di atas menguatkan dalil eksepsi Termohon;Menimbang, bahwa mengenai bukti domicile yang diajukan Termohonberupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NomorMenimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,maka Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karenabukan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar,sebagaiman di tentukan dalam pasal 66

yangpada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan,data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;bahwa Artikel 4 Angka 1 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesiadengan Uni Emirat Arab (United Arab Emirates) menyatakan:For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means a personwho, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile

dengan Inggris (United Kingdom) menyatakan:For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means anyperson who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile,residence, place of management or any other criterion of similar nature;bahwa Majelis berpendapat Surat Keterangan Domisili aquo seharusnya dipertimbangkanlTerbanding pada saat proses keberatan karena merupakan data dan informasi yang pada saatpemeriksaan belum diperoleh Pemohon

Untukitu ketentuan Tax Treaty seharusnya dapat diterapbkan mengingatbahwa Wajid Pajak telah menyampaikan dokumen berupa SuratKeterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile (CoD) yang telahWajib Pajak lampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 26, dan penetapantariff 0% yang dikenakan atas transaksi penyerahan Jasa Luar Negeritersebut telah sesuai dengan Tax Treaty Indonesia Malaysia.Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 608/B/PK/Pjk/2021Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dokumenberupa Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile(CoD) (Bukti PK8) yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lampirkandi dalam SPT Masa PPh Pasal 26, selain itu Pemohon PenjauanKembali juga telah memberikan Surat Keterangan Domisili (SKD) atauCertificate of Domicile (CoD) kepada Pemeriksa Pajak dan juga kepadaPenelaah Keberatan.Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhikewajiban

Mdntergugat XI adalah Jalan Samba No. 27 RT. 14 RW. 008, Kelurahan Tanah Tinggi,Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat; nn nn nnn on nen nnn cn ncn nnnBahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan didaftarkan padawilayah hukum (domicile hukum) Pengadilan Negeri alamat/tempat tinggal tergugat ataukalau tidak diketahui alamat tergugat maka gugatan didaftarkan pada wilayah hukum(domicile hukum) Pengadilan Negeri alamat/tempat tinggal penggugat (vide Pasal 118HIR/ paSall 142 RBG) jaqnnnnesneneescmene

ne nenscecimnene nsnsemmssienercnsniniiinne nan srimiemeinne eineBahwa jelas adanya wilayah hukum (domicile hukum) Pengadilan Negeri dari tergugattidak berada di wiayah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi berada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; = nono venom nnn nnn nnnBahwa oleh karena gugatan penggugat seharusnya didaftarkan pada Pengadilan NegeriPusat, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri

bank tersebut tetapmempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalamSurat Keterangan Domisili.Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia JepangBahwa untuk menikmati fasilitas tax treaty harus memenuhi kriteriaresidence terlebih dahulu, hal ini diatur dalam :Article 4RESIDENCEParagraf 1 :For the purposes of this Agreement, the term "resident of a ContractingState" means any person who, under the laws of that Contracting State, isliable to tax therein by reason of his domicile

, residence, place of head ormain office, place of management or any other criterion of a similar nature.Bahwa untuk mengetahui apakah pemberi jasa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) merupakan residen dari contractingstate (Jepang) maka harus ditunjukkan Sertifikat Domisili (SKD) atau COD(Certificate of Domicile)Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/2015Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, menyatakan:Pasal 69 ayat (1)Alat bukti

156.078.7741.240.106.672Objek PPh Pasal 26 cfm SPT PPhPasal 26 1.084.027.989Selisih 156.078.683Bahwa selisih DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp156.078.774,00tersebut merupakanservice management yang dilakukan di luarnegeri oleh Wajib Pajak luar negeri yang tidak tinggal di Indonesia(dalam hal ini tinggal di Jepang).Bahwa untuk mengetahui apakah pemberi jasa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) merupakan residendari contracting state (Jepang) maka harus ditunjukkan SertifikatDomisili (SKD) atau COD (Certificate of Domicile

telah benarbenar dilakukan apakah tidak.Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah olehkarena transaksi ini merupakan cross border transactions maka untukmasuk dalam kriteria objek PPh Pasal 26 harus ditelaah bagaimanaketentuan tax treaty Indonesia Jepang mengaturnya.Bahwa untuk mengetahui apakah pemberi jasa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) merupakan residendari contracting state (Jepang) maka harus ditunjukkan SertifikatDomisili (SKD) atau COD (Certificate of Domicile

3 huruf asebagaimana disebutkan dalam Tax Treaty IndonesiaUnited Kingdom,maka pengenaan tarif sebesar 10 % atas transaksi pembayaran bungatelah sesuai dengan Tax Treaty IndonesiaUnited Kingdom.Pada dasarnya Tax Treaty merupakan ketentuan khusus (/ex specialis),sehingga ketentuan Tax Treaty lebih tinggi daripada ketentuan pajakdalam negeri dan ketentuan Jax Treaty seharusnya diterapkanmengingat bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan dokumen berupaSurat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile

Putusan Nomor 609/B/PK/Pjk/2021Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dokumenberupa Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile(CoD) (Bukti PK8) yang telah Pemohon Peninjauan Kembali lampirkandi dalam SPT Masa PPh Pasal 26, selain itu Pemohon PenjauanKembali juga telah memberikan Surat Keterangan Domisili (SKD) atauCertificate of Domicile (CoD) kepada Pemeriksa Pajak dan juga kepadaPenelaah Keberatan.Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhikewajiban

untukmasa pajak terutangnya pajak.bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) nya dinyatakan : SKD yang menggunakan formulirditetapkan dalam Lampiran II (Form DGT 1) yang disampaikan kepadaPemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untukmasa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;bahwa berdasarkan fakta, kedudukan DB International (Asia) Limited adalah di Singapuradan Penggugat juga telah memiliki Certificate of Domicile

of Non Resident for IndonesiaTax Withholding (FormDGT2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatanganioleh Competent Authority di Singapura yaitu Inland Revenue Authority of Singaporetertanggal 22 Januari 2010;bahwa Penggugat telah melampirkan Certificate of Domicile of Non Resident for IndonesiaTax Withholding (FormDGT 2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatanganioleh Competent Authority di Singapura yaitu Inland Revenue Authority of Singaporetertanggal 22 Januari 2010 di

., Advocate ofAli Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law, having its domicile at GrahaCIMB Niaga, 24" Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, in accordance withspecial power of attorney dated 7 November 2013, therefore is authorized to represent and toact for and on behalf of PT ZINKPOWER BATAM INDO, which is the Defendant in thecivil case No. 191/PDT.G/2013/PN.BTM at the District Court of Batam (hereinafter referredto as the DEFENDANT);And2.

PT PAJAR PERKASA MANDIRI, a Limited Liability Company established underthe laws of the Republic of Indonesia, having its domicile at Mega Legenda Blok C 3 No. 10,Batam, Indonesia, in this matter represented by Robby Handi Surya Batubara, SH andMohammad Farid M., SH, both attorneys at Robby H.S.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat, dan domicile Termohon) , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,(wilayah tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (tempat perkawinanPemohon dan Termohon tercatat, dan domicile Termohon) , dan KantorUrusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,(wilayah tempattinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.5.

Inc diFilipina telah didukung dengan bukti yang cukup memadai berupaCertificate of Domicile of Non Resident For Indonesia Tax Witholding(Form DGT 1), yang disahkan oleh Authority Tax Office NegaraJepang tanggal 24 Januari 2014, dan Negara Filipina tanggal 8 Januari2014 berikut Certificate of Domicile of Non Resident For Indonesia TaxWitholding (Form DGT 1) yang telah diisi dengan lengkap, sehinggaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhakmemperoleh fasilitas perpajakan double taxation

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajakatas bunga L/C sebesar Rp144.360.174.669,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu pembayaran bunga kepadaDamiano Investment BV of Domicile yang telah didukung dengancertificate of domicile dan Form DGT1 tertanggal 14 Februari 2013dari otoritas perpajakan, maka kepadanya

TandaPenduduk Penggugat untuk dicocokkan dengan identitas dalam gugatanternyata Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Kartu Penduduk a.n.Penggugat, dan hanya menunjukkan Surat Keterangan Domicili No.303/415.55/2016 yang isinya menerangkan Penggugat beralamat asal didusun Judeg Rt 9a Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malangdan mulai Oktober 2014 tinggal di dusun Sugihwaras Desa SepanyulKabupaten Jombang,Menimbang majelis Hakim berpendapat bahwa ada pertentanganantara isi surat keterangan domicile

dengan posita yang tertulis dalamsurat gugatan posita angka 2 , yang mana pda posita angka 2 Penggugatdan Tergugat tinggal di rumah sendiri hingga bulan Agustus 2010,sedangkan dalam surat keterangan domicile , Penggugat tinggal di dusunSugihwaras desa Sepanyul , Kabupaten Jombang sejak bulan Oktober2014, demikian juga hal ini bertentangan dengan keadaan senyatanyaPenggugat yang saat ini tinggal dan berada di Hongkong, sehinggadengan demikian status kependudukan Penggugat menjadi tidak jelas danHalaman

dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbanganhukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena pembayaranbunga kepada Damiano Investment BV of Domicile

yang telah didukungdengan certificate of domicile dan Form DGT1 tertanggal 14 Desember2013 dari otoritas perpajakan, maka kepadanya berhak ataspenggunaan fasiltas pemilinan penggunaan P3B dengan tarif 10%(sepuluh perseratus) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang

Ada23) 1,144,681,379 Tidak Ada Senilai USD 126,919 Interest& Biaya LainLain25White & Chase 4,873,669,088 Tidak Ada26Standard % Poors 329,643,000 Tidak Ada27 4,204,642,751 Tidak Ada To Record CS Loan 20mio(arrgr&leg) 1/4/1031/12/1029 574,932,958 Tidak Ada ProJames transfer fundreconcilement BNY Mellon81,868,812,091 Bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersamaatas buktibukti yang diperlinatkan oleh Termohon PeninjauanKembali (Uji Kebenaran Materi) yang terdiri dari:a)P12 Certificate of Domicile

of Non Resident for IndonesiaTax Witholding (Form DGT1) atas nama Morgan Stanley &Co International dan disahkan oleh HM Revenue & CustomsLondon, Inggris;Tax Witholding (Form DGT1)diterbitkan oleh Departement of Treasury, Internal RevenueP13 Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesiadan Form 6166 yangService Philadelphia, USA, atas nama Morgan Stanley & COInternational;P14 Certificate of Domicile of Non Resident for IndonesiaTax Withholding (Form DGT2) atas nama Credit SuiseeHalaman 16

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7 International dan disahkan oleh HM Revenue & CustomsLondon, inggris;P15 Certificate of Domicile of Non Resident for IndonesiaTax Withholding (Form DGT2) atas nama Bank of AmericaN.A;P16 Form 6166 yang diterbitkan oleh Department ofTreasury, Internal Revenue Service Philadelphia, USA, atasnama Bank of America N.A;P17 Voucher Jurnal Nomor 2200006466 atas penerimaandana penjualan senior notes senilai USD250,000,000.00;P18 Perhitungan penerimaan dana penjualan Senior

1100011357,1100011356, 1100011355, 1100011354, 4300009038,4300009055, 4300009054 dan 4300009057;P24 Invoice Nomor SP/10/03/210, SP/10/03/310,NSP/10/05/005, NSP/10/05/007 dan NSP/10/05/008;P25 Bukti transfer dengan perincian : GBP 200,00 dan USD5.700,00;P26 Bukti potong PPh Pasal 26 dengan perincian: Nomor000002/Pjk26B/V1/10, Nomor 000001/PJK26B/V/10, Nomor000004/PJK26B/V/10, Nomor 000003/PJK26B/V/10, danNomor 000002/PJK26B/V/10;P27 Voucher jurnal Nomor 4300012591;P28 Invoice nomor 1100610100;P29 Certificate of Domicile

Putusan Nomor 1250/B/PK/PJK/201 7s) P30 Form 6166 yang diterbitkan oleh Department ofTreasury, Internal Revenue Service Philadelphia, USA, atasnama Bowne International LLC;t) P31 Voucher Jurnal Nomor 4300023329 & 1100009157;u) P32 Invoice Nomor 10781238 & 10781279;v) P33 Bukti Transfer senilai USD 70.000 dan USD 36.250;w) P34 Certificate of Domicile of Non Resident for IndonesiaTax Witholding (formDGT 1) atas nama Standard & PoorsInternational LLC;x) P35 Form 6166 yang diterbitkan oleh Departement

., di Filipina telah didukung dengan bukti yang cukup memadai berupaCertificate of Domicile of Non Resident For Indonesia Tax Witholding(Form DGT 1), yang disahkan oleh Authority Tax Office Negara Jepangtanggal 24 Januari 2014, dan Negara Filipina tanggal 8 Januari 2014berikut Certificate of Domicile of Non Resident For Indonesia TaxWitholding (Form DGT 1) yang telah diisi dengan lengkap, sehinggaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhakmemperoleh fasilitas perpajakan double taxation

dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbanganhukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena pembayaranbunga kepada Damiano Investment BV of Domicile

yang telah didukungdengan certificate of domicile dan Form DGT1 tertanggal 14 Desember2013 dari otoritas perpajakan, maka kepadanya berhak ataspenggunaan fasiltas pemilinan penggunaan P3B dengan tarif 10%(sepuluh perseratus) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang