Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPPI);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.- Drs. H.M. Effendi Saud, MBA

DEPI (DPO) yang sebelumnya sudahpernah menerima sepeda motor dari terdakwa, ditengah perjalan terdakwamenghubungi DEPI (DPO) dengan mengatakan saya mau menjual sepedamotor jawab Depi antarlah sesampainya dirumah Depi, Dppi menayakan berapa mau kau jual Gus jawab terdakwa Rp.4.000.000, (empat jutarupiah,, setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut, Depi setuju lalupergi mengambil uang ke ATM, tidak lama kemudian Depi menyerahkanuang Rp,4.000.000, tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwapulang

jual jawab saksi Ridho tiga juta aja Gus jawabterdakwa oke lah tunggu aja di rumah ini selanjutnya tanpa dilengkapi Suratsurat kepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motorR2 Merk Honda jenis ADV warna hitam BM 4919 AAT milik Aditya PutraRizaldy tersebut kerumah DEPI (DPO) yang sebelumnya sudah pernahmenerima sepeda motor dari terdakwa, ditengah perjalan terdakwamenghubungi DEPI (DPO) dengan mengatakan saya mau menjual sepedamotor jawab Depi antarlah sesampainya dirumah Depi, Dppi

kamu jual jawab saksi Ridho tiga juta aja Gus jawab terdakwaoke lah tunggu aja di rumah ini selanjutnya tanpa dilengkapi suratsuratkepemilikan sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor R2 MerkHonda jenis ADV warna hitam BM 4919 AAT milik Aditya Putra Rizaldy tersebutkerumah DEPI (DPO) yang sebelumnya sudah pernah menerima sepeda motordari terdakwa, ditengah perjalan terdakwa menghubungi DEPI (DPO) denganmengatakan saya mau menjual sepeda motor jawab Depi antarlahsesampainya dirumah Depi, Dppi

casu Tergugat, berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret2016 (vide Bukti P 8), yang telah mengalami Perubahan/PembaharuanIzin sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Pemakaian Toko/Kios,Nomor : 69/AK/H/69/2017, atas nama YURIZON, in casu Tergugat, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan,Pemerintah Kota Bukittinggi, tanggal 29 Desember 2017, berlaku sampaidengan tanggal 29 Desember 2022 (vide Bukti P 9), yang telahdiagunkan/dijaminkan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor :581/04/DPPI

Penetapan Nomor 5/Padt.G.S/2019/PN Bkt Surat Rekomendasi Nomor :581/04/ DPPI/2012 tanggal 10Januari 2012, dibuat danditerbitkan oleh Kepala DinasPengelolaan Pasar Bukittinggi.

in casu Tergugat,berlaku sampai dengan tanggal14 Maret 2016 (vide Bukti P 8),yang telah mengalamiPerubahan/ Pembaharuan Izinsebagaimana dimaksud dalamSurat Izin Pemakaian Toko/Kios,Nomor : 69/AK/H/69/2017, atasnama YURIZON, in casu Tergugat,yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Koperasi, UKM danPerdagangan, Pemerintah KotaBukittinggi, tanggal 29 Desember2017, berlaku sampai dengantanggal 29 Desember 2022 (videBukti P 9), yang telah diagunkan/dijaminkan berdasarkanSurat Rekomendasi Nomor :LI 581/04/DPPI

Surat Rekomendasi Nomor : 581/04/ DPPI/2012 tanggal 10 Januari 2012,dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi.Menyatakan demi hukum Tergugat telah wanprestasi (cidera janji)kepada Penggugat.Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugianfinansial bagi Penggugat sebesar Rp.676,522,811.32.

Pelita Air Service adalah charterpesawat, sehingga tarif yang berlaku atastransaksi tersebut adalah 1.8% dari peredaranbruto;Bahwa dengan demikian tidak lagi terdapatsengketa pajak mengenai jenis jasa dan tarif yangberlaku dalam transaksi tersebut;Bahwa sengketa pajak yang masih tersisa dalamtransaksi ini, terbatas pada koreksi Terbandingatas DPPI;Bahwa surat Terbanding Nomor$.342/WPJ.15/BD.03/2003 tanggal 4 Juni 2003,menyebutkan bahwa koreksi tersebut disebabkanadanya imbalan bruto yang tidak dilaporkan

,MH Advokat pada Kantor HukumTANTIMIN & REKAN, yang beralamat Kantor diJalan Raden Patah, Komplek Indah Permai CenterBlok C No.21 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/KHTR/SKB/DPPI/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, selanjutnyadisebut TERGUGAT 1I/ PEMBANDING ;2. MAGDALENA, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, AgamaBudha, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJI.

,MH Advokatpada Kantor Hukum TANTIMIN & REKAN, yangberalamat Kantor di Jalan Raden Patah, KomplekIndah Permai Center Blok C No.21 KecamatanLubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasakhusus No. 16/KHTR/SKB/DPPI/V/2014 tanggal30 Mei 2014, selanjutnya disebut TERGUGAT Il/PEMBANDING II;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 164/PDT/2014/PT PBRlawanKASDI HERMANTO, tempat/tanggal lahir, Meral Karimun, 19 Juni 1955,Jenis kelamin lakilaki, umur 58 tahun, pekerjaanWiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,beralamat

terutangnya PPN adalah bulanan/masa sesuai Pasal1 point 6Undang Undang KUP ;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas administrasibunga 2% perbulan ;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sanksi 100 %;PAJAK TERUTANG SEHARUSNYA MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Bandingmohon agarPengadilan Pajak dapat menetapkan kembali SKPKB tersebut diatasmenjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesarRp.3.212.540.237,00dengan perincian sebagai berikut Keterangan Jumlah (Rupiah)DPPI

Koreksi DPPi .

Bahwa ini artinya adalah bahwa pihakpihak yang harus bertanggungjawab atas pengelolaan sisa DPPI T.A. 2011 Pemkab Anambas tersebutadalah Para Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan NegaraDidaerah sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Ahli yang diajukanoleh JPU yaitu Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA;.

Tpgmelakukan Tindak Pidana Korupsi padahal secara jelas dan nyata bahwaberdasarkan keterangan Saksi IPAN tersebut diatas Terdakwa tidak tahumenahu tentang Sisa DPPI yang ada di Pemkab Anambas,;6. Bahwa, dengan mendudukan Terdakwa HANDA RIZKY, S.E. di depanpersidangan ini, merupakan suatu grand design yang dilakukan olehoknumoknum yang tidak bertanggungjawab untuk memenuhikepentingan segelintir orang dan bukan untuk penegakan hukum.

dibacakan, tapi saksi tidak dapatmemastikan apa isi dari kertas tersebut;Bahwa pada saat pengumuman tersebut dibacakan, umat terdiam dantercengang;Bahwa saksi saksi tidak tahu apa sebab Suster Klara dipecat;Bahwa setelah pengumuman dibacakan, saksi pernah bertemu dengan SusterKlara di geraja, akan tetapi saksi tidak mempertanyakan penyebab pemecatantersebut;Bahwa setahu saksi, Suster Klara keberatan setelah pengumuman tersebut;Bahwa setahu saksi, pengumuman di geraja biasanya dibacakan olehsekretaris DPPI

Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD 2 (dua) lembarLampiran SPD Nomor 900/231/SPD/B1j2012 Belanja Langsung.e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor :438/PB/2012 tanggal 20 September 2012e 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerah 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 900/034/RSUDBGI/2012 tanggal 20 Oktober 2012 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPI

Umum Daerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD 2 (dua) lembarLampiran SPD Nomor 900/231/SPD/B1j2012 Belanja Langsung.e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor :438/PB/2012 tanggal 20 September 2012e 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerah 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 900/034/RSUDBGI/2012 tanggal 20 Oktober 2012 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPI

infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2(dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 ;2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI

dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2(dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 ;294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI

prasaranadaerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampirankesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastrukturdan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 danLampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguataninfrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA2010.Barang bukti 459 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati TelukWondama kepada Ketua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 denganperihnal Permohonan Alokasi DPPI

dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2(dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010.294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI

Pst294). 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.295). 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada PimpinanBadan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal PermohonanBantuan PPID ( ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampirantentang Usulan Program Penanganan Kerusakan

berikut 2293)294)(dua) lembar lampiran dengan Lampiran Kesatu tentang PenetapanAlokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah untukKabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran Keduatentang Penetapan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur danPrasarana Daerah untuk Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2010 ;2 (dua) lembar foto copy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor : 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI

infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2(dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapanalokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untukKabupaten / Kota TA 2010 ;2 (dua) lembar foto copy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepadaKetua Badan Anggaran DPRRI dengan Nomor 903/118/BUPTW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal PermohonanAlokasi DPPI