Ditemukan 10 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2013 — DR.SALIM ALKATIRI >< ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
518
  • DR.SALIM ALKATIRI >< ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Register : 17-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 240/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2013 — DR.SALIM ALKATIRI:------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT; L A W A N : 1. ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Jakarta, selanjutnya disebut :----------------------------------------------------TERGUGAT I; 2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5917
  • DR.SALIM ALKATIRI:------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT; L A W A N :1. ISTANA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Jakarta, selanjutnya disebut :----------------------------------------------------TERGUGAT I;2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Register : 13-06-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 08-02-2012
Putusan PN AMBON Nomor 87 / Pdt . G / 2011 / PN.AB
Tanggal 5 Desember 2011 — Dokter Salim Alkatiri,;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan
2921
  • Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenBuru Selatan nomor : 270/24/BA.KPU Bursel/IX/2010atas nama pasangan calon dr.Salim Alaktiri dan LaOde Badwi S.Pd yang dinyatakan tidak memenuhisyarat dibatalkan karena melanggar hukum.b. KPUD Buru Selatan harap dibubarkan karena tidakmengerti hukum, melanggar hukum (undang undang),diskriminatif dan diganti dengan KPUD IndukKabupaten Buru.c. KPUD Buru Selatan harus bertanggung jawabterhadap seluruh biaya pemilukada Buru Selatan.d.
    Kami berdua dr.Salim Alaktiri dan La Ode Badwiharus diikutkan pada Pemilukada Buru Selatan demi.13demokrasi yang bera martabat jujur danberkeadilan.
    Bahwa oleh karena dalam gugatanPenggugat yang dipersoalkan adalahmenyangkut Berita Acara Nomor270/23/BA KPU Bursel/IX/2010tentang Hasil Verifikasi BerkasPasangan Calon Kepala Daerah danWaki Kepala Daerah DalamPemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten BuruSelatan tahun 2011 yang dilakukanpada tanggal 20 September 2010 danKeputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Buru Selatan Nomor 18Tahun 2010 tentang Penetapanpasangan Calon PerseoranganPasangan Calon dr.Salim Alaktiridan La Ode
Register : 11-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 539/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Nopember 2017 — DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA CQ ABDUL MUIZ SAADIH MA SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) PKS CS >< H.FAHRI HAMZAH S.E
488392
  • Salim Segaf AlJufri, MA, dalam pertemuan ini Dr.Salim Segaf AlJufri, MA, didampingi oleh Tb. Soenmandjaja anggotaDPR RI (mantan anggota Pansus RUU MD3), dalam pertemuan inimembahas berbagai kemungkinan politik dan hukum jika pimpinanDPR diganti, termasuk kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR RI ;Bahwa dalam pertemuan sebagaimana diuraikan pada huruf d diatas, Tb.
    Salim Segaf AlJufri, MA, dalam pertemuan ini Dr.Salim Segaf AlJufri, MA, menanyakan kembali hal ihwal permintaanpribadinya agar Penggugat mengundurkan diri dari jabatan sebagaiWakil Ketua DPR RI dan menegaskan jika tidak mengundurkan dirimaka akan diproses sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaraRumah Tangga PKS ;Bahwa Penggugat sejak awal menegaskan untukmempertimbangkan terlebin dahulu permintaan pribadi Dr.
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
25422090
  • Salim Segaf AlJufri, MA, menanyakan kembali hal ihwalpermintaan pribadinya agar Penggugat mengundurkan diri darijabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI dan menegaskan jika tidakmengundurkan diri maka akan diproses sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga PKS ;Bahwa Penggugat sejak awal menegaskan untukmempertimbangkan terlebin dahulu permintaan pribadi Dr.Salim Segaf AlJufri, MA, untuk mengundurkan diri dari jabatansebagai Wakil Ketua DPR RI.
    Lagi pula, pembicaraan antara Dr.Salim Segaf AlJufri, MA, dengan PENGGUGAT adalah menyangkutmasalah jabatan PENGGUGAT selaku Wakil Ketua DPR RI danHal. 44 dari 163. Putusan No. 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.35.36.37.pembicaraan tersebut dilakukan di MD Building Jalan T.B. SimatupangNo. 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia yang notabene KantorDewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.
    Dalam sebuah pembicaraan dengan Ketua Majelis Syuro,Dr.Salim Segaf Al Jufri,M.A Penggugat pernah ditanya, terkaitdengan penolakannya untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPRRI, tentang apakah ia paham Anggaran DasarAnggaran RumahTangga Partai? Penggugat menjawab paham.
    ,untuk memanggil Penggugat bukan atas nama pribadi akan tetapiatas nama Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ;Bahwa sejak kepemimpinan sebelum Ketua Majelis Syuronya Dr.Salim Segap AlJufri yaitu pada waktu ketua Majelis Syuronya adalahUstadz Hilmi Aminudin, pemanggilan terhadap kader PKS baikmereka yang saat itu memiliki kedudukan sebagai pejabat publikseperti anggota dewan atau kepala daerah atau eksekuif lainnyadilakukan dengan caracara lisan atau sms dan mereka yangdipanggilpun datang
    dan tidak ada masalah dan Saksi UntungWahono maupun Saksi Sunmanjaya saat kedudukannya sebagaianggota DPR RI biasa dipanggil dengan cara lisan atau sms dankebiasaan seperti ini berlangung hingga masa kepemimpinan Dr.Salim Segap AlJufri dan tidak ada masalah dengan semua itu ;Bahwa pemibicaraan dalam pertemuan tersebutpun dapatmenyangkut halhal yang berkaitan dengan jabatan orang yangHal. 128 dari 163.
Register : 21-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 22 Februari 2017 — AZIZ MUSLIM Bin JANI
10260
  • Peserta : 170309001600158Nama > KARNELIAlamat : Dusun 5 Air Gas RW 0 RT 1Kecamatan : KetahunDikembalikan kepada KARNELI Binti ALI INDRA (Alm).1)1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama SRI YANTI deganNomor Peserta 170.309.001.6000.83 dan nomor rekening :3800187850 yang ditanda tangani oleh Menteri Sosial RI DR.SALIM SEGAF AL JUFRI, M. A.1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama SRIYANTI denganNomor Peserta 170309001600083 yang ditanda tangani olehBupati Bengkulu Utara DR. Ir. HM.
    Bgl.1) 1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama IDA MARTIANI DenganNomor Peserta 170.309.001.6001.09 dan Nomor Rekening :3800187929 yang ditanda tangani Oleh Menteri Sosial RI DR.SALIM SEGAF AL JUFRI, M.A.2) 1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama IDA MARTIANI DenganNomor Peserta 170.309.001.6001.09 yang ditanda tanganiOleh Bupati Bengkulu Utara DR. Ir. H.M.
    Peserta : 170309001600158Nama >: KARNELIAlamat : Dusun 5 AirGas RW 0 RT 1Kecamatan : KetahunDikembalikan kepada KARNELI Binti ALI INDRA (Alm).1) 1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama SRI YANTI degan NomorPeserta 170.309.001.6000.83 dan nomor rekening :3800187850 yang ditanda tangani oleh Menteri Sosial RI DR.SALIM SEGAF AL JUFRI, M. A.2) 1 (satu) lembar Kartu PKH atas nama SRIYANTI denganNomor Peserta 170309001600083 yang ditanda tangani olehBupati Bengkulu Utara DR. Ir. HM.
Register : 02-05-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 261/ PDT.G/2011/PN.JKT SEL.
Tanggal 14 Februari 2012 — KH. YUSUF SUPENDI, Lc MELAWAN HILMI AMINUDIN DR. SALIM ASEGAF ALJUFRIE DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA. IR. H. TIFATUL SEMBIRING MA’MUR HASANUDIN, MA. AUS HIDAYAT NUR FAHRI HAMZAH 1. AHLI WARIS Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH Alm. KH. RAHMAT ABDULLAH, H.M. ANIS MATTA LUTHFI HASAN ISHAQ
111110
  • Simatupang No.82Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagai TERGUGAT I ;2 DR.SALIM ASEGAF ALJUFRIE,Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Dewan Syariah PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) Periode 20002005 yang beralamat di MD BuildingJil. TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 sebagaiTERGUGAT II ;3 DR.SURAHMAN HIDAYAT, MA.,Baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Majelis Dewan Syariah PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) Periode 20052010 yang beralamat di MD BuildingJil. TB.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — AGUSTINA TUASUUN DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DKK
318238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta, diwakili oleh DR.Salim Segaf Al Jufri, M.A., Menteri Sosial Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhakti Nusantoro, S.H.,dan kawankawan, Para Pegawai pada Kantor KementrianSosial Republik Indonesia, berkantor di Jalan Salemba RayaNomor 28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Januari 2014;5.
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
173110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDAFAUZIYAH selaku Ketua/ Pimpinan Komisi VIII DPRRI, SURYADARMA ALI selaku Menteri Agama RI, DR.SALIM SEGAF AL JUFRI, MA selaku Menteri Sosial,DRA. Y. YUSPITO, MA selaku Plh. Sekretaris MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakdan IR. FATCHUL HADI, Dpl.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Mei 2013 — ZULKARNAEN DJABAR (terdakwa)
257107
  • SURYADARMA ALT selaku Menteri Agama RI, DR.SALIM SEGAF AL JUFRI, MA selaku Menteri Sosial, LINDAAMALIA SARI GUMELAR selaku Menteri Negara PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak RI dan DR.