ASNAWI ZAIN, DTMH, tersebut;

ASNAWI ZAIN, DTMH VS 1. KETUA DPD PARTAI NASDEM KAB. PESISIR BARAT, DKK

ASNAWI ZAIN, DTMH, bertempat tinggal di Pasar MulyaRT/RW 002/014, Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah,Kabupaten Pesisir Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYelli Basuki, S.H., M.Si dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Cinta Kasih (LBH CIKA),berkantor di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor 61Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, KotaBandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13Mei 2019;Pemohon Kasasi;Lawan.:1. KETUA DPD PARTAI NASDEM KAB.

ASNAWI ZAIN, DTMH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan

ASNAWIZAIN, DTMH, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi yang ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt.SusParpol/2019Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan Dr. H.

RAHMAT NASUTION, DTMH.,MSc.,P.Park, Dkk

RAHMAT NASUTION, DTMH.,MSc.,P.ParkIndonesiaDosen PNSJalan Haji Misbah No. 22 MedanProf. dr. H. GUSBAKTI, MSc.,PKK.,AIFMIndonesiaDosen PNSDi Perumahan Taman Setia Budi Indah TASBI BlokF No. 24 Medandr. Abd. RACHMAN NASUTIONIndonesiaDosen PNSJalan. Jermal IV No. 52 MedanHABSYAH LUBIS, SH.,M.HumIndonesiaDosen PNSJalan Karya Kasih Gang Kasih Dalam No. 9 MedanDra. SRIE FAIZAH LISNASARI, M.SiIndonesiaDosen PNSJalan Siti Rejo ITI Medan Amplas Kota Medandr.

ASNAWI ZAIN, DTMH. Lawan -Ketua DPD Partai NasDem Kab. Pesisir Barat,Dkk

Asnawi Zain, Dtmh, berkedudukan di Pasar Mulya RT 002 RW 014Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal ini memberikan kuasakepada YELLI BASUKI, S.H., M.Si dan Rekan beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor : 61Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa,Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat KuasaKhusus' tanggal 11 Pebruari 2019 sebagaiPenggugat;Lawan:1. Ketua DPD Partai NasDem Kab. Pesisir Barat, bertempat tinggal diLintas Barat Sumatera, Ps.

ASNAWI ZAIN, DTMH.,dengan demikian surat tersebut bukan ditujukan kepada PENGGUGAT;b. Bahwa jika dilinat dari segi substansinya juga semakin tidak jelas sebabselama ini PENGGUGATtidak pernah melakukan perbuatan yangmelanggar hukum dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sertatidak pernah membuat citra Partai menjadi rusak di mata masyarakatbahkan tidak pernah melanggar disiplin partai;c.

DTMH, M.SiBahwa saksi kenal dengan Pemohon.Bahwa Saksi ialah Uwak dari Pemohon;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan hak wali;Bahwa Pemohon mengurus permohonan untuk keperluan Administrasi;Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mdn Bahwa Benar Alm Ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahandengan seorang lakilaki yang bernama DAHLAN BUKHARII; Bahwa ayah kandung Pemohon sudah berpisah dengan Alm ibukandung Pemohon sebelum adanya pernikahan dengan Alm ibukandung Pemohon

memeriksa,mengadili, dan memutus perihal perkara permohonan yang diajukan olehPemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Fatni Sulani DRDTMH,,M.SI., dan saksi Muhammad Faridz Syahrian, bahwa Ibu Pemohonyang bernama Fadilla Agustina telah meninggal dunia sebagaimana tersebutdalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/740/Pem/2020, yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan SiringoRingo Kecamatan rantau Utara, 26Oktober 2020, (bukti P5);Menimbang, bahwa menurut keterangan Fatni Sulani DR DTMH

WELLYHONGKIRIWANG, DTMH;Perbuatan terdakwa RUSTAM diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 310 Ayat (4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan;Menimbang, bahwa untuk lebin menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntutumum telah pula mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya terhadap

WELLY HONGKIRIWANG, DTMH selaku direktur.Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaanTunggal melanggar Pasal 310 Ayat 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan TunggalPasal 310 Ayat 4 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mana unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2.

H Gunawan Waluyo Sudarso, DTMH, M.Kes.
Tergugat:
3.Dr. H Mashudi M.Ag.
4.Dian Kristiandi, S.Sos

Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat

Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat

Sedangkan PENGGUGAT sendiri bernama Dr.Asnawi Zain, DTMH., dengan demikian surattersebut bukan ditujukan kepada PENGGUGAT;b. Bahwa jika dilihat dari segi substansinya juga semakintidak jelas sebab selama ini PENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dantidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidakpernah membuat citra Partai menjadi rusak di matamasyarakat bahkan tidak pernah melanggar disiplinpartai;c.

DTMH. PHD bin Soekiman, sebagai anak kandung ;

Putusan Nomor : 183/G/2016/PTUNJKTRepublik Indonesia dengan Nomor: AHU110.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17Januari 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan PendidikanKesehatan Bojonegoro NPWP: 02.577.423.3601.000;Bahwa Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro didirikan pada tanggal 17September 1993 oleh Tuan Doktorandus Haji Tarman Samadun, Tuan OeripHartono, Tuan Doktorandus Imam Supardi, Tuan Dokter Sudjianto, DTMH, danTuan Aboe Dardak, BA, berdasarkan akta Nomor 763/1993 yang dibuatdihadapan

Sudjianto, DTMH;Badan Penasehat dan Pelindung: 1. Drs. Imam Supardi (vide bukti P1);Bahwa telah diadakan Rapat Badan Pendiri Yayasan yang diselenggarakan diSurabaya tanggal 23 April 2003 memutuskan untuk mengubah AnggaranDasar Yayasan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undangundang Nomor16 tahun 2001 tentang Yayasan dan menyatakan Anggaran Dasar yangtermuat dalam Akta Nomor 7677/1993 tidak berlaku dan memberlakukanHalaman 61 dari67 halaman.

Tuan Dokter Sudjianto, DTMH;. Tuan Aboe Dardak, BA;4. Bahwa Penggugat adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Kesehatanabc. Tuan Doktorandus Imam Supardi;deBojonegoro didirikan pada hari Jumat tanggal 17 September 1993berdasarkan Akta Notaris Nomor 767/1993 yang di buat di hadapan NotarisYatiman Hadisuparjo S.H.;5. Bahwa Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro telah didirikan sebelumadanya Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;6.

Dan sdr BROTO JOKO WAHYONO juga tidak pernah melaporkankepada saksi Bahwa jaminan uang muka dan jaminan pelaksnaan yang fiktiftersebut sudah ditarik oleh bu MINARSIH;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui barang bukti surat NomorKU.01.03/1.1/3427/2008 tanggal 19 Desember 2008 perihal permohonandispensasi yang ditandatangani oleh Prof.dr.TJANDRA YOGAADITAMA,Sp.P(K), MARS, DTMH&H, DTCE.