Bahwa seharusnya Tergugat II baru) dapat melakukanpelaksanaan lelang sesudah mendapatkan permohonan lelang dariPengadilan Agama Bukittinggi sehingga Perbuatan Tergugat yang telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II tanpa disertai Permohonan lelang dari PengadilanAgama Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), dimana bertentangan dengan: PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK,06/2016Tentang: PetunjukPelaksanaan

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui PerantaraTergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengana) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskanHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PA.

Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan olehTergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangandengan :a) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 27/PMK,06/2016 Tentang: Petunjuk PelaksanaanLelang Pasal 14 Ayat 3 yang mengharuskan permohonanlelang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;b) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yangmengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakanPasal

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERLAWAN DAN TERLAWAN IIHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 10/Pdt.Plw/2018/PN.Bkt.Bahwa dengan tindakan Terlawan yang telah melaksanakan Lelang EksekusiHak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Terlawan Il adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan :1)2)3)4)5)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan (UUHTNomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan

Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan = adalah perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomorHalaman

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan:1)2)3)4)))Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010Yo Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru) dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo Bahwa dengan tindakan Terbanding dahulu Tergugat yang akandan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di mukaumum melalui Perantara Terbanding II dahulu Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Pembanding dahulu Penggugatdengan Terbanding dahulu Tergugat

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakHalaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN Bnj2)3)4)=D)6)Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri' Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita dalam Perbuatan MelawanHukum Tergugat angka 1 dan Petitum angka 4, yang pada intinyamenyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui KPKNL Medan adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatig edaad) yang bertentangan dengan :1. Bertentangan dengan pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4tahun 19962. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996. Bertentangan dengan pasal 1211 KUHPerdata.

Gugatan yang menyatakan perbuatan melawan hukum.e Bahwa gugatan khususnya yang dituukan kepada Kantor PelayananKekayanaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat Ilyang dalam petitum gugatan menyatakan bahwa pelelangan yangakan dan /atau telah dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatia Edaad), tidak jelasdasar hukum gugatan.e Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, possita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond

obscuur libel);Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat, dimanaPenggugat mendalilkan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadapjaminan kredit Penggugat pada Tergugat secara yuridis harus dilakukanHalaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN Bnjmelalui Ketua Pengadilan, sehingga materi perbuatan Tergugat yang akan danatau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalulPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatiq Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/ 258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatia Edaad) serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/2S8 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkankewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa danmengadili perkara aquoHal. 13 dari 17 hal.PUT.No.57/PDT/2019/PT.BNA.Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat IIadalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad).Bahwa pengajuan permohonan Parate Eksekusi melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1)2)3)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia

untuk bersidang dan memutuskan perkara iniyang amarnya adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Penggugat;Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (GoodOpposant);Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehTergugat II atas permintaan Tergugat adalah batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehTergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad

BAHWA DENGAN TINDAKAN Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatiq Edaad), sertabertentangan dengan :1)2)3)4)5)6)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak tanggungan (UUHT)Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi hak tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurKetua Pengadilan negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehtergugat adalah perbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996. yang mengharuskan Eksekusi Haktanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106PMK

B.285AII.KC/ADK/1/2018tanggal 29 Januari 2018.Pengumuman Lelang Elcsekusi Hak Tanggungan melaluiselembaran/tempel tanggal 30 Januari 2018 dan melalui surat kabarharian TRIBUN MEDAN yang terbit pada tanggal 30 Januari 2018Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita dalam Perbuatan MelawanHukum Tergugat angka 1 dan Petitum angka 4, yang pada intinyamenyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugatmelalui KPKNL Medan adalah perbuatan melawanhukum ( onrechtmatig edaad ) yang bertentangan

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TERGUGAT IIBahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan : Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehTergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum (On Rechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita dalam PerbuatanMelawan Hukum Tergugat dan Tergugat II angka 1 dan Petitum angka 5yang pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukanoleh Tergugat melalui Tergugat Il adalah batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum serta perbuatan melawan hukum(onrechtmatig edaad ) yang bertentangan dengan :Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 78/Pdt/2020/PT MDN1. Bertentangan dengan pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4tahun 19962.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkankewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa danmengadili perkara aquo Bahwa dengan tindakan Terbanding dahulu Tergugat yang akandan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum melalui Perantara Terbanding II dahulu Tergugat II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Pembanding dahulu Penggugatdengan Terbanding dahulu Tergugat

2007,Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Ketamadya Mandailing Natal Tertanggal 05 11 2007,Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama AMRIL BAC;e Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat surat lainnya yangmenjadi Agunan/Jaminan Penggugat Kepada Tergugat;PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT;Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telah melaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehTergugat adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 106

berdamai dengan menyelesaikan sisa kewajibannya.Sehingga, atas pertimbangan apakah Penggugat dapat dinyatakan sebagaiPenggugat yang beritikad baik;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum angka 3 dan 4 yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Serta posita dalam Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang pada intinyamenyatakan bahwa Pelaksanaan lelang tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatig edaad

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri(Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadiliperkara aquoBahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawanhukum (OnRechtmatig Edaad),Bahwa pengajuan permohonan Parate Eksekusi melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padangsidimpuan yang telah dilakukan Tergugat

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat IlHalaman 2 dari 10 Putusan perdata gugatan Nomor 286/Pat.G/2021/PN Mdnadalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),serta bertentangan dengan :1)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (

Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Tergugat Ilatas permintaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia

Kantor CabangPembantu/KCP Medan Katamso;adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig edaad) danbertentangan dengan: 222222222 neon n=1) Bertentangan dengan Pasal 26 UndangUndang Hak TanggunganNo. 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur Ketua pengadilan Negeri (bukan peraturan menteriKeuangan RI No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06.2013;2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UndangUndangHak Tanggungan (UU HT) No

(seribu tiga ratus tigapuluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Pelawi Selatan d/hPelawi Kecamatan Babalan Kabupaten LangkatProvinsi Sumatera Utara,atas namaSUTRISNO HERU ASHADI, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad).ll. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TERGUGAT Il1.

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akandan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia = Nomor

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad), serta bertentangandengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umummelalui perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (OnRechtmatig Edaad), dan seterusnya......; pada lembaran/halaman ke10 (sepuluh) angka ke6 (enam) padaPetitum Gugatan Penggugat yang menyatakan: BahwaPelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat IIatas permintaan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan.......dst nya ; karenaPenggugat tidak

PERBUATANMELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TERGUGAT II pada angka1 (Satu) Posita Gugatannya yang antara lain menyatakan : Bahwadengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umummelalui perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad), ........ dan seterusnya......

Utara, atas nama Le Beng.e 1 (Satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3881/Sampali,Yang terletak di Jalan Kiwi No.8S Komplek Cemara Asri DesaSampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli SerdangProvinsi Sumatera Utara, atas nama Wiyanto Gul.PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TERGUGAT II1.Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat II atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad), serta bertentangandengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 374/Pdt/2019/PT MDNPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Putusan Nomor 402/Pdt/2020/PT MDNTasrip, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad);12. Untuk kelengkapan bukti, Penggugat akan sertakan pada saatpersidangan pembuktian yang akan ditetapkan pada hari danwaktu berikutnya.ll.

Agar menjadi kepatutan dalam Masyarakattentang Pelaku Usaha yang berkelakuan baik;Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umummelalui Perantara Tergugat II adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad), serta bertentangandengan :1.

Bahwa dengan tindakan Terbanding dahulu Tergugat yangakan dan atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi HakTanggungan di muka umum melalui Perantara Terbanding IIdahulu Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawanhukum (OnRechtmatig Edaad);2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Almarhum Tasripdengan Terbanding dahulu Tergugat Akad/Akta PerjanjianKredit, Polis Asuransi, dan berkas lainlain tidak pernahdiberikan oleh Terbanding dahulu Tergugat kepadaAlmarhum Tasrip.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERLAWAN DAN TERLAWAN Il:i.Bahwa dengan tindakan Terlawan lyangtelah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Terlawan IIadalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturanMenteriKeuanganRepublikIndonesiaNomor

Menyatakan bahwa pelelangan yangtelahdilakukan olehTerlawan Il atas permintaan Terlawan adalah perbuatanmelawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangandengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur KetuaPengadilan Negeri, (Bukan PeraturanMenteri KeuanganRepublikIndonesiaNomor: 93/PMK.06/2010 Yo PeraturanHalaman 5 dari 25 Putusan Perdata Perlawanan

Bahwa tindakan Terlawan yang telah melaksanakan Lelang EksekusiHak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Terlawan II adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (OQnRechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan : Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutCcampur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan PeraturanMenteriKeuanganRepublikIndonesiaNomor : 93/PMK.06/2010YoPeraturanMenteriKeuanganRepublikIndonesiaNomor

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan :1)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri

permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkankewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa danmengadili perkara aquo Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat Iladalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad

hukum: jus in causa positum (dalam fakta terkandung hukum).Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan olehTerbanding/T ergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar denganMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklard) karena tidak beralasan hukum, setidaknya dengan alasan sebagaiberikut :Bahwa dalam Gugatannya PEMBANDING Mendalilkan bahwa TERBANDINGtelah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (OnRechtmatig Edaad

Bahwa dengan tindakan Terlawan yang telah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Terlawan IIadalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad),serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010

Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh Terlawan IIatas permintaan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum(OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1)2)3)4)5)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia

pelaksanaan lelang tersebut diuraikan pada Kutipan Risalah LelangNo.304/04/2018 tanggal 29 Maret 2018.Terlawan menolak dengan tegas Posita dalam Perbuatan Melawan HukumTerlawan dan Terlawan II angka 1 dan Petitum angka 3 dan angka 4 yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan melalui Terlawan Il adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanHalaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pat.G/2018/PN Stbhukum serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatig edaad

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum(OnRechtmatia Edaad). serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, !

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan olehTergugat II atas permintaan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(OnRechtmatia Edaad). serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Poso/ 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 YoPeraturan Menteri Keuangan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita dalam Perbuatan MelawanHukum Tergugat dan Tergugat II angka 1 dan Petitum angka 4 yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatig edaad ) yangbertentangan dengan :1. Bertentangan dengan pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4 tahun19962.

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang' HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yangmengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur KetuaPengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah1)2)dilakukan oleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalahperbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan:Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang' HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskanEksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melaluiPerantara Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukanoleh Tergugat Il atas permintaan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (On Rechtmatig Edaad), serta bertentangandengan:Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 454/Pdt/2019/PT MDN1)2)3)4)5)6)Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (BukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Gugatan yang menyatakan perbuatan melawan hukum: Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan in casu Tergugat II,yangdalam petitum gugatan menyatakan bahwa pelelangan yang akandan/atau telah dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat adalahperbuatan melawan hukum ( Onrechtmatia Edaad ) , tidak jelas dasarhukum gugatan; Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond)

Bahwa didalam Memori Bandingnya Halaman 4 Pembanding telahmenyatakan :Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah melaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan dimuka umum melalui perantaraan TergugatIl adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatg Edaad).Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 454/Pdt/2019/PT MDNBahwa pengajuan permohonan Parate Eksekusi melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yangtelah dilakukan Tergugat melalui perantaranya Tergugat II adalahmerupakan