Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-12-2012 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1226/Pdt.P/2012/PN Rap
Tanggal 20 Desember 2012 — PERDATA - RAHIMIN
193
  • PemohonQuis ALIFE IPRsSifiaina ADE i NADILA SIiAMPUIRNI:D Shwe anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakane=eisien Gan KesiduUKan Pemonon Ssfaiinaiinva sehingga Pemonondetum mendaftarkan kelahiran anaknva tersebut di Kantor Catatan Sipil :SaaS! SIREGAR.
Putus : 13-03-2013 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 389/Pdt.P/2013/PN Rap
Tanggal 13 Maret 2013 — PERDATA - ALI SOFYAN HSB
192
  • sehingga Pemohon belummendattarkan kelahiran anaknya tersebut di Kantor Catatan Sipil ;wii Munthe, (bersumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ehwe seksi telah kenal Pemohon sebelumnya ; Bamwe Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama NINA SARIDONGORAN pada tanggal 28 September 1996; ahwe dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut, Pemohon dikaruniai@mak yang ke1 yang bernama RAHMAT ISMAIL HASIBUAN; Bamwe anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakanw=eisien
Register : 25-05-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 507/Pdt.P/2023/PN Mdn
Tanggal 6 Juni 2023 — Pemohon:
DENNIS WELLBOND EISEN SIAGIAN
33
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 28692/72292/TD/2011 atas nama NOEL CHRISTIAN OKTAVIAN SIAGIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 30 September 2011, yang semula tertulis DENNIS WELLBOAND EISIEN SIAGIAN diperbaiki/diganti menjadi DENNIS WELLBOND EISEN
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1378 K/PID.SUS/2013
Tanggal 29 September 2014 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember >< Ir. SOERYANDARI, MBA
6158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Pasal 2 huruf g disebutkan kekayaan Negara/kekayaan Daerahyang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.e Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negaradikelola secara tertiob taat pada peraturan Perundangundangan,eisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan