model pistol, 1 (Satu)buah sak untuk pembungkus gergaji; Bahwa kayu yang Terdakwa angkut merupakan hasil penebangan dihutan kayu milik Perhutani BKPH Kemlagi, KPH Mojokerto; Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengangkut kayusono brith hasil penebangan; Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan tersebut tanpadilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yaitudapat membuat hutan menjadi gundul dan erosi serta menganggukeseimbangan ekosisten

membeli, menguasai dan mengangkutatau memiliki hasil hutan dari kawasan hutan Negara harus terlebihdahulu datang ke tempat penampungan klayu di TPK yang ditunjuk danHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2019/PN Jbgsetelan itu. akan diterbitkan surat keterangan syahnya hasil hutan(SKSHH) sebagai dokumen kepemilikan maupun sebagai bukti legalitasdari kayu tersebut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yaitudapat membuat hutan menjadi gundul dan erosi serta menganggukeseimbangan ekosisten

Kabupaten Jombang Terdakwa diberhentikan oleh Polisi Hutan danditanyai mengenai suratsurat ijin kepemilikan kayu dan saat ituTerdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu dan akhirnyaTerdakwa ditangkap; Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sono tersebut tanpa dilengkapidokumen berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/LH/2019/PN Jbg Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yaitudapat membuat hutan menjadi gundul dan erosi serta menganggukeseimbangan ekosisten

.; Bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisan permukaandengan tebal ratarata sekitar 510 cm sehingga 3000 m3 terbakar tidakkembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosisten dilahanbekas terbakar tersebut; Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 6,75 Ton karbon, 2,36 ton CO2,0,024 ton CH4, 0,011 ton Nox, 0,003 ton NHB, 0,025 ton O3 dan 0,44 ton COserta 0,525 ton Partikel.

kebakaran Hutan danlahan Prof.DR.IR.Bambang Hero Saharjo, MAAGR yang merupakanKepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagianperlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas KehutananInstitut Pertanian Bogor tanggal 16 April 2016 menyimpulkan bahwaluas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar0,5 Ha.Bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisanpermukaan dengan tebal ratarata sekitar 510 cm sehingga 500 m3terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggukeseimbangan ekosisten

Prof.DR.IRBAMBANG HERO SAHARJO, M.AGR., atas persefujuanTerdakwa, pendapatnya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikuTt: a === === == === === === === === === === === === Bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisanpermukaan dengan tebal ratarata sekitar 510 cm sehingga 500 m3terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggukeseimbangan ekosisten dilahan bekas terbakar tersebut.halaman14 dari 27.Ptsn.No.356/Pid.Sus/2016/PN.Plw.Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan

terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatanyang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwaharuslahdipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya ekosisten

tidak keberatan;Menimbang bahwa di persidangan telah didengar saksi ahli yang memberikan keterangandibawah sumpah sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut;SAKSI CHAZALI ST BIN M.YUSUF;12Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Daerah Aceh Singkil selaku Kepala BidangPengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;Bahwa saksi diajukan sebagai saksi atas peristiwa pidana penangkapan ikan denganmenggunakan bom;Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom dapat merusak ekosisten

cat perak, botol kratindeng, sumbu dan tutup dari karet atau gabus agar tidakmasuk air;Bahwa saksi Chazali ST Bin M.Yusuf (saksi ahli) bekerja di Pemerintahan Daerah AcehSingkil selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten AcehSingkil;Bahwa saksi Chazali ST Bin M.Yusuf (saksi ahli) diajukan sebagai saksi atas peristiwapidana penangkapan ikan dengan menggunakan bom;Bahwa menurut saksi Chazali ST Bin M.Yusuf (saksi ahli) menangkap ikan denganmenggunakan bom dapat merusak ekosisten

rupiah);Menimbang bahwa tandatanda ikan yang ditangkap dengan menggunakan bom, diketahuisetelah ikan tersebut dibelah yang mana terlihat pembuluh darah dan perutnya pecah dan langsungberserakan, demikian juga keterangan saksi ahli yang dalam persidangan mengatakan bahwa cirtciri ikan yang ditangkap dengan bom adalah tulang belakang ikan mengalami patah, gelembungrenag ikan pecah, pembuluh darah pena pecah, dan lebih lanjut ahli menerangkan bahwamenangkap ikan dengan menggunakan bom dapat merusak ekosisten

., atas persetujuanTerdakwa, pendapatnya di bacakan pada pokoknya menerangkansebagai berikut : bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisanpermukaan dengan tebalratarata sekitar 510 cm sehingga 3000 m3halaman 17 dari 31.Ptsn.No.250/Pid.Sus/2016/PN.Plw.terbakar tidak kembali lagi sehingga akan mengganggukeseimbangan ekosisten dilahan bekas terbakar t ersebut ;bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 0,007 Ton karbon, 0,002ton CO2, 0,00002 ton CH4, 0,000009 ton Nox, 0,00003 ton NH

Dan akibat terjadinyakebaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebalratarata sekitar 510 cm sehingga 3000 m3 terbakar tidak kembalilagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosisten dilahanhalaman 27 dari 31.Ptsn.No.250/Pid.Sus/2016/PN.Plw.bekas terbakar tersebut. Serta selama pembakaran telah dilepaskan0,007 Ton karbon, 0,002 ton CO2, 0,00002 ton CH4, 0,000009 ton Nox,0,00003 ton NH 0, 00002 ton O3 dan 0,0004 ton CO serta 0,0005 tonPartikel.

KehutananKab.Bengkalis Nomor : 522 / DisbunhutRLPH / 2013 / 218tanggal 13 Maret 2013: Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan kehutananadalah system pengurusan yang bersangkut paut denganhutan, kawasan hutan dan hasil hutan, dan yang dimaksuddengan kawasan hutan adalah wilayan tertentu yangditunjuk dan di tetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap: Putusan Nomor:456/Pid.Sus/2013/PN.Bks:Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan Hutanadalah suatu kesatuan ekosisten

Panjang 5.00 m lebar 4 cm tebal 14 cm sebanyak 109 (seratussembilan) keping dengan volume 3,0520 M*; Putusan Nomor:456/Pid.Sus/2013/PN.Bks:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehutanan adalahsystem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutandan hasil hutan, dan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalahwilayan tertentu yang ditunjuk dan di tetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatukesatuan ekosisten

Panjang 5.00 m lebar 4 cm tebal 14 cm sebanyak 109 (seratussembilan) keping dengan volume 3,0520 M*; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehutanan adalahsystem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutandan hasil hutan, dan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalahwilayan tertentu yang ditunjuk dan di tetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap: Putusan Nomor:456/Pid.Sus/2013/PN.Bks:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatukesatuan ekosisten

materiil dan/atau memberikan kuasa kepada Loyer(Advokat) untuk diwakili sebagai Pemohon, menjadikannya permohonanPemohon Cacat hukum, sebagai konsekuensi hukumnya permohonanPemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima * ;Pemohon sangat keliru menempatkan DPRD Provinsi Kalimantan Timursebagai Termohon dalam permohonan aquo, karena:1.Bahwa yang dijadikan Objek dalam pengajuan Permohonan Hak UjiMateriil adalan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosisten

Bahwa termohon DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tidak pernah terlibatbersamasama dengan Gubernur Kalimantan Timur membuat PeraturanGubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosisten Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ;3. Bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur yangdiberikan oleh UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2014, jo.UndangUndang Nomor 42 Tahun, 2014, jo.

Oleh karena itu, sangatlah tidak relevan jika DPRD ProvensiKalimantan Timur ditarik atau ditempatkan sebagai pihak Termohondalam permohonan Hak Uji Materiil ternadap Peraturan GubernurKalimantan Timur No. 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan danPengelolaan Ekosisten Karst Sangkulirang Magkalihat di KabupatenBerau dan Kabupaten Kutai Timur;5.

perlu memeriksa pokok permohonan, maka Termohon dengan inimengajukan Jawaban, sebagai berikut:Dalam Pokok Permohonan:1.Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan olehPemohon dalam surat permohonannya, kecuali yang nyatanyata akandiakui kebenarannya oleh Termohon;Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon yang mendalilkan bahwaobjek permohonan, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 5 ayat (2), junctoLampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosisten

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, untuk dilaksanakan olehpara pemangku kepentingan di Kabupaten Berau dan KabupatenKutai Timur secara terpadu;Hal ini dapat dilihat pada Bab V, Bagian Ketiga tentang tujuan,sasaran dan langkahlagkah, Pasal 8 ayat (3) Peraturan GubernurNomor 67 Tahun 2012, tegas dan jelas menyebutkan:langkahlangkah perlindungan dan pengelolaan ekosisten KarstSangkulirang Mangkulihat di Kabupaten Berau dan KabupatenKutai Timur terpadu adalah:a.

memiliki, menguasai,membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantupenangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaIkan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesiaMenimbang, bahwa untuk menentukan berat atau ringannya pidana yangharus dijatunkan kepada Terdakwa yang telah terbukti dan dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana tersebut, juga ditentukan sebagaimana jauhkemungkinan dampak dari tindak pidana tersebut terhadap ekosisten

Pada pasal 1 angka 1 Sumber daya alam hayati adalah unsurunsurhayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dansumber daya alam hewani (Satwa) yang bersama dengan usnur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosisten.2.

Pada pasal 1 angka 3 bahwa ekosisten sumber daya alam hayatiadalah siten hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baikhayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruhmempengaruhi.4.

rutin dengan menggunakankapal O18 dimana saksi sebagaiKomandan kapal dengan ABK Moh.Basir dan Judi Utomo ; Bahwa jaring yang digunakan terdakwa Jenis miniTrawlyang dilarang Undang Undangdan jaring jenis mini Trawl berbentuk kantong yangditarik sebuah Kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut' jaring yang biasanyadisebut gawang dan denganmenggunakan jaring seperti ini semua jenis hewanlaut bisa terjaring baik kecil maupun11 Bahwa akibat pemakaian jaring jenis mini trawladalah dapat merusak ~ ekosisten

Kepunahan terhadap satu spesies/jenis tertentu dalamrantai makanan akan berakibat terganggunya ekosisten danmeningkatnya populasi salah satu jenis satwa secara tidak terkendali.Keadaan ini akan mengganggu dan merusak proses siklus rantaimakanan dialam karena fungsi satwa dalam kawasan sebagaipenyeimbang ekosistem; Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan,memelihara, mengangkut dan atau mempeniagakan satwa liar telahmelanggar ketentuan pidana Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2)huruf d

menurut ahli bahwa kayu hitam sudah termasuk dalamkategori langka dan mempunyai masa pertumbuhan yang cukup lama karena waktu yangdibutuhkan suatu pohon kayu hitam agar dapat ditebang dan dimanfaatkan adalah kuranglebih sekitar 100 tahun dan akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian secaranyata berupa Materil sebesar Rp. 4.504.500, (empat juta lima ratus empat ribu lima ratusrupiah) dan 6.552 $ (enam koma lima ratus lima puluh dua Us Dollar serta kerugian yangtidak nyata berupa kerusakan ekosisten

Perbuatan Terdakwa sangat tidakmencerminkan adanya kecintaan terhadap Ekosisten dan Sumber Daya Alam,dan dapat berdampak buruk bagi kerusakan Alam sehingga mengancam nyawamasyarakat sekitar knususnya masyarakat Kabupaten Merangin.5.

kebakaran Hutan danlahanProf.DR.IR.Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala LaboratoriumKebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur,Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 18 Agustus 2016 menyimpulkanbahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,25 Ha.Bahwa akibat terjadinya kebaran tersebut telah merusak lapisan permukaandengan tebal ratarata sekitar 510 cm sehingga 250 m3 terbakar dan tidak kembali lagisehingga akan mengganggu keseimbangan ekosisten

Bahwa berdasarkan kepres 80 penggunaan jaring trawl diwilayah pengelolahanperikanan repubik indonesia dilarang karena dapat merusak ekosisten ikan dankelangssungan ekosisten ikan.

Hidup dan Kehutanan) Republik Indonesia NomorP.43/MENLHKSETJEN/2015 tentang penata usahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kehutananadalah system pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutandan hasil hutan, dan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayantertentu yang ditunjuk dan di tetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap, dan yang dimaksud dengan Hutan adalahsuatu kesatuan ekosisten

Mei 2010, tentang Pemberian ljin usahapemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alamkepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia , atas areal hutan produksiseluas lebih kurang 46.385 (empat puluh enam tiga ratus delapan puluhlima) hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang HariPropinsi Jambi;Bahwa benar lokasi tersebut adalah lokasi hutan produksi terbatas yanghak pengelolaannya diserahkan kepada pihak PT REKI dalam bentukIjin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu restorasi ekosisten

sejak Tahun 2009, ahli menjabat sebagai PNS di BalaiTaman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Jabatan StaffPengedali Ekosistem Hutan, Kepalurusan Humas hingga saat ini.Bahwa, Saksi Ahli jelaskan bahwa Jabatan Ahli sekarang adalahselaku Pengendali Ekosistem Hutan, Kepala Urusan Humas, sejakbulan April 2016.Tugas pokok dan fungsi Ahli selaku PengendaliEkosistem Hutan, dan Kepala Urusan Humas adalah terkait denganperencanaan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatankegaiatan pengendalaian ekosisten

Ahli sebagaiberikut :AbliMUHAMMAD RIZAL,S.HUT, dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangantersebut dalam berita acara pemeriksaan benar semua;Bahwa Saksi mengetahui masalah penebangan dan pengangkutankayu milik PT.Inhutani yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaluddin danSyamsul Rijal;Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;Bahwa Hutan dan Kawasan Hutan , dimana hutan dan kawasanhutan adalah adalah suatu ekosisten