Bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara Tindak Pidana Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak sepatutnya dilakukan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terlalu ringan/rendah, hal inimenurut hemat kami Penuntut Umum dapat memberikan contoh kepadapara pelakupelaku di luar untuk melakukan tindak pidana serupa denganpertimbangan hukuman yang ringan, sehingga dapat mengakibatkankerugian kerusakan eksistem hutan di Indinesia, dimana dapatmengakibatkan banjir dan erosi/bencana alam lainnya

Bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara Tindak Pidana Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak sepatutnya dilakukan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terlalu ringan/rendah, hal inimenurut hemat kami Penuntut Umum dapat memberikan contoh kepadapara pelakupelaku di luar untuk melakukan tindak pidana serupa denganpertimbangan hukuman yang ringan, sehingga dapat mengakibatkankerugian kerusakan eksistem hutan di Indinesia, dimana dapatmengakibatkan banjir dan erosi/oencana alam lainnya

1999 tentang kehutanan, selain hukumanpidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebutterdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merugikan negara karena menimbulkan kerusakkanpada eksistem

tentang kehutanan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, makaberdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang adapada diri terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merugikan negara karena menimbulkan kerusakkan pada eksistem

tentang kehutanan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka13berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang adapada diri terdakwa ;Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merugikan negara karena menimbulkan kerusakkan pada eksistem

/atau kerugian eksistem:

/atau kerugian eksistem:

1) Kerugian ekologis sebesar Rp38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) Kerugian ekonomis sebesar Rp15.973.700.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

3) Biaya pemulihan sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar rupiah);

5) Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi

/atau kerugian eksistem:

1) Kerugian ekologis sebesar Rp38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2) Kerugian ekonomis sebesar Rp15.973.700.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

3) Biaya pemulihan sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar rupiah);

4) Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang

Karena non eksistem maka langkahuntuk meminta penyelesaian di pengadilan bagaimana untukmembebaskan diri dari tanggung jawab itu;Halaman 36 dari 62 HalamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN GinBahwa untuk menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi wanprestasimaka dalam pemahaman Ahli bahwa wanprestasi tidak bisa asalasalan mengatakan bahwa itu wanprestasi itu harus ada upaya hukumyang menyatakan bahwa dia melakukan wanprestasi.

Karena non eksistem maka langkahuntuk meminta penyelesaian di pengadilan bagaimana untukmembebaskan diri dari tanggung jawab itu;Halaman 36 dari 62 HalamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN GinBahwa untuk menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi wanprestasimaka dalam pemahaman Ahli bahwa wanprestasi tidak bisa asalasalan mengatakan bahwa itu wanprestasi itu harus ada upaya hukumyang menyatakan bahwa dia melakukan wanprestasi.