putusan perkara a quotelan menolak perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah/sekarang Pembanding dengan alasan pihak Pelawan/Pembantah tidak dapat membuktikandalil perlawanan/bantahannya; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pendapatHakim tingkat pertama tersebut keliru, tidak cermat dalam menilai surat buktidari Pelawan/Pembantah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena:Bahwa Pelawan/Pembantah/sekarang Pembanding dalam perkara a quomengajukan perlawanan/bantahan terhadap Penetapan Ekseksui

Tjk. tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkanoleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang;Bahwa semula Pelawan/Pembantah/sekarang Pembanding dalam perkaraNomor:42/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk. telah mengajukan perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ekseksui Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:24/Eks.KPKNL/2015/PN.

Tjk. tanggal 1 Oktober 2015 antara Jimny Wijayamelawan Janti Herawati yang telah diputus pada tanggal 20 Juli 2016 olehPengadilan Negeri Tanjungkarang dengan amar pada pokoknya DalamEksepsi: Menyatakan perlawanan Pelawan kurang pihak, Dalam PokokPerkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa atas dasar adanya perkara perlawanan Nomor: 42/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk. tersebut Penetapan Ekseksui Nomor: 24/Eks.KPKNL/2015/PN.

(Bukti T.I5);Bahwa sebelum Penetapan Ekseksui Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor: 24/Eks.KPKNL/2015/PN.Tjk. tanggal 15 September 2016 tersebutdilaksanakan, ternyata pihak Pelawan/Pembantah/sekarang Pembandingtelah mengajukan lagi gugat perlawanan/bantahan terhadap PenetapanEksekusi Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dengan Registerperkara Nomor: 161/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk. tanggal 27 September 2016,tetapi Penetapan Ekseksui Nomor: 24/Eks.KPKNL/2015/PN.Tjk. tanggal 15September 2016 tetap dilaksanakan

Tjk.tersebut Penetapan Ekseksui Nomor: 24/Eks.KPKNL/2015/PN.Tjk. tanggal 1Oktober 2015 tersebut ditangguhkan pelaksanaanya oleh Ketua PengadilanNegeri Tanjungkarang, kemudian setelah perkara Nomor:42/Pdt.Plw/2016/PN.Tjk. diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka PenangguhanPenetapan Eksekusi tersebut dicabut oleh Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang pada tanggal 15 September 2016 Nomor 24/Eks.KPKNL/2015/PN.Tjk. dan selanjutnya Sita Eksekusi atas tanah dan rumah bersertifikat hakmilik Nomor

Bahwa Terlawan Eksekusi setelah adanya kesepakatan perdamaaian antaraPelawan Ekseksui dan Pelawan yang telah disepakati oleh dua belahpihak namun Terlawan Eksekusi telah melalaikan isi dalam suratkesepakatan damai antara Pelawan Eksekusi dan Pelawan Ekseuksi II danTerlawan Eksekusi yang merugikan pihak Pelawan Eksekusi dan PelawanEksekusi II;.

Bahwa Pelawan eksekusi dan Pelawan Eksekusi II dan Terlawan Eksekusidalam proses pelaksanakan proses eksekusi di pengadilan Negeri Subangadanya aturan yang belum melaksan proses eksekusi yang akibat tidak sesulaturan hukum karena Pelawan Eksekusi dan Pelawan Eksekusi Il tidakpernah mendapatkan surat panggilan persidangan untuk sidang ammaningdi pengadilan Negeri Subang;Bahwa Terlawan Ekseksui telah mengajuakan permohonan Eksekusi diPengadilan Negeri Subang No perkara 03 /pen, K/ Pdt .

Suhaenah;Sebelah timur : tanah pembuangan badong;Sebelah selatan : tanah H mulya ;Sebelah barat : tanah saluran air/tesier;Akan tetapi dalam pengajuan permohonan ~ ekseksui telah menyimpangyang telah ditetapkan dalam putusan akte perdamaian No. 19/Pdt.G./2019/PN.Sng;Berdasarkan putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No .371K/Sip/1970tanggal 01 September 1971 menyatakan bahwa putusan pengadilan yangdidasarkan pertimbangan menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan;8.Bahwa adanya uraian diatas

Memerintahkan untuk membatalkan ekseksui yang akandulakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sepanjangmeliputi tanah dan bangunan tersebut ;6. Menghukum Terlawan Pengeksekusi dan Terlawan TerEksekusi I sampai dengan Terlawan Ter Eksekusi XI untuktunduk pada putusan ini ;7. Menghukum.............7. Menghukum Terlawan Pengeksekusi untuk membayarbiaya perkara ;8.

yang akan dilaksanakan olehPengadilan Negeri Denpasar atas tanah dan bangunansengketa adalah tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel)sepanjang Hipotik/Sertifikat Hipotik masih berlangsung ;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasartanggal 8 November 1995 No.100/Pdt.G/1990/PN.Dps,tidak dapat diterapkan/diperlukan terhadap tanah danbangunan sengketa sepanjang Hipotik/Sertifikat denganIrahIrah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yangmaha Esa masih berlangsung;Memerintahkan untuk membatalkan ekseksui

Bahwa selama PELAWAN menempati objek sengketa tersebuttidak ada gangguan dari pihak manapun, akan tetapi pada sekitartahun 2017 PELAWAN dan keluarganya merasa kaget menerimasurat panggilan / relass yang ditujukan kepada TERLAWAN yangberisi teguran untuk mengosongkan rumah karena ternyata rumahtersebut menjadi objek sengketa dalam putusan No.34/PDT.G/2011/PN.WNSB yang telah berkekuatan hukum tetapdan telah diajukan Permohonan Ekseksui oleh TERLAWAN IL.e.

Bahwa Ir Budi Kusuma ditarik dalam perkara ini sebagaiTERLAWAN Il karena yang bersangkutan selaku Pemohonekseksui objek sengketa/obyek ekseksui berupa tanah dan rumahyang terletak di Kel. Jaraksari, Kec Wonosobo Kab. Wonosoboseluas 300 m?j. Bahwa PELAWAN sangat berharap kepada Ketua PengadilanNegeri Wonosobo yang melaksanakan eksekusi selakuEXECUTEUR / Pelaksana eksekusi berkenan untuk betul betulmempertimbangkan kepentingan hukum PELAWAN (hak hak)dari PELAWAN.k.

menghuni objek sengketa tersebut dan itusepengetahuan dari TERLAWAN I.o Bahwa selama PELAWAN menempati objek sengketa tersebut tidak adagangguan dari pihak manapun, akan tetapi pada sekitar tahun 2017PELAWAN dan keluarganya merasa kaget menerima surat panggilan /relass yang ditujukan kepada TERLAWAN yang berisi teguran untukmengosongkan rumah karena ternyata rumah tersebut menjadi objeksengketa dalam putusan No. 34/PDT.G/2011/PN.WNSB yang telahberkekuatan hukum tetap dan telah diajukan Permohonan Ekseksui

ApalagiPara Penggugat telah terbukti lalai ( wanprestasi ) dalam memenhikewajibannya hutangnya ;12.Bahwa senyatanya karena persyaratan formil dan administrative ataspermohonan lelang eksekusi Hak Tanggugan dari Tergugat telah terpenuhimaka adalah sah secara hukum apabila Tergugat mengajukan permohonanlelang ekseksui hak tanggungan.

Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hakseorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaanya sendiri atauseolaholah miliknya sendiri, bendabenda yang telah dijaminkan olehdebitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syaratsyaratyang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanoa melibatkandebitur dan tanpa ( fiat ) izin hakim dan title eksekutorial ;10.Bahwa ketentuan Pasal 6 UUHT mengatur parate ekseksui di mana hak11tersebut diberikan oleh UndangUndang / demi

terjadiperbuatan hukum dari Turut Tergugat yang dapat menyebabkan terjadinyaperalihan hak atas obyek sengketa dimaksud ;Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa adalah lelang ekseksuiHak Tanggungan yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelag, sehingga lelang ekseksui

Apalagi ParaPenggugat telah terbukti lalai ( wanprestasi ) dalam memenhikewajibannya hutangnya ;Bahwa senyatanya karena persyaratan formil dan administrative ataspermohonan lelang eksekusi Hak Tanggugan dari Tergugat telah terpenuhimaka adalah sah secara hukum apabila Tergugat mengajukan permohonanlelang ekseksui hak tanggungan.

Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hakseorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaanya sendiri atauseolaholah miliknya sendiri, bendabenda yang telah dijaminkan oleh debiturbagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syaratsyarat yang lazimberlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa( fiat ) izin hakim dan title eksekutorial ;Bahwa ketentuan Pasal 6 UUHT mengatur parate ekseksui di mana haktersebut diberikan oleh UndangUndang / demi hukum

terjadiperbuatan hukum dari Turut Tergugat I yang dapat menyebabkan terjadinyaperalihan hak atas obyek sengketa dimaksud ;Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa adalah lelang ekseksuiHak Tanggungan yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah2021222diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelag, sehingga lelang ekseksui

lelang eksekusi hak tanggungan32atas barang jaminan milik Para Penggugat adalah telah sesuai peraturan hukum yangberlaku sehingga sah dan berkekuatan hukum, karenanya bukan merupakanperbuatan melawan hukum, karena Para Penggugat telah terbukti lalai ( wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya hutangnya dan senyatanya persyaratan formil danadministratif atas permohonan lelang eksekusi Hak Tanggugan dari Tergugat telahterpenuhi maka adalah sah secara hukum apabila Tergugat mengajukan permohonanlelang ekseksui

Nomor ; 1698 K/Pdt/2012 tanggal, 24 Oktober 2014 yangdiajukan Pelawan dengan tanda ( Bukti P. 7)Sehingga fakta ini membuktikan TIDAK LENGKAP) PERTIMBANGAN HUKUMdalam putusan tersebut, karena Hakim tidak menimbang bukti yang diajukanPelawan/Pembanaing yaitu ; ( Bukti P.7)Pada hal jika akibat hukum dari Bukti .P 7 dipertimbangkan oleh Hakim, makatimbul kesimpulan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor20595/Karangpuang yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Nomor ;194/Pdt.G/2008/PN Mks yang dimohon ekseksui

Sirua No. 22 Makassar dan pada tanggal 15Pebruari 1997 dari tanah tersebut seluas 75 M2 telah dijual kepada Terlawan IlPada hal jika akibat hukum dari Bukti .P 7 dipertimbangkan oleh Hakim, makatimbul kesimpulan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor20595/Karangpuang yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Nomor ;194/Pdt.G/2008/PN Mks yang dimohon ekseksui TELAH DINYATAKAN TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Sehingga Terlawan tidakberhak lagi atas tanah obyek sengketa.

Dimana objek yang diminta EkseksuiLelang oleh Terlawan selaku Pemohon Ekseksui adalah tanah bersertabangunan rumah diatasnya tersebut dalam SHM No.145 an. CutNurjannah. Padahal tanah tersebut bukan milik Terlawan melainkanmilik seluruh ahli waris Alm.Abu Bakar Bin Ishak dan Almh. CutNurjannah Binti Djuned yang sama sekali tidak disertakan atau tidakdilibatkan dalam perkara asal antara Terlawan dengan Terlawan Il.8.

maka sangat beralasan Para Pelawanmohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menerima perlawanan ParaPelawan dan menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang beritikadbaik dan benar menurut hukum;.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjalankanrangkaian tindakan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I, yangapabila eksekusi tersebut dilanjutkan akan menimbulkan kerugian bagiPara Pelawan, maka sangat beralasan Para Pelawan mohon dalamProvisi agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menunda Ekseksui

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggitersebut diatas, telah dimohon eksekusi oleh Terlawan dan terdaftar dalamRegister Kepaniteraan No.02/Pdt.Eks/2015/PNBna di Pengadilan NegeriBanda Aceh, objek yang diminta Eksekusi Lelang oleh Terlawan selaku Halaman 27 Putusan Perdata Nomor: 15/Pdt.Plw/2015/PN BnaPemohon Ekseksui adalah tanah berserta bangunan rumah diatasnyatersebut dalam SHM No.145 an. Cut Nurjannah.c.

PENGGUGATrekonvensi, maka beralasan jika TERGUGAT rekonvensi dinyatakantelah perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGATrekonvensi baik secara materil maupun inmaterill yang telah dialamiPENGGUGAT rekonvensi selama mengurus perkara ini hinggapengajuan permohonan eksekusi pengosongan atas tanah sengketamiliki PENGGUGAT rekonvensi dengan rincian kerugian :KERUGIAN MATERIL total Rp. 131.246.000 meliputi :Biaya mengurus perkara ini sejak Tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000.Biaya Adminsitrasi Permohonan ekseksui

HUKUM dan merugikan PENGGUGAT rekonvensi.=" Menghukum pula TERGUGAT rekonvensi/PELAWAN konvensi atastindakan melawan tersebut untuk mebayar kerugian kepadaPENGGUGAT rekonvensi/Terlawan konvensi secara seketika dansekaligus tanpa syarat, baik kerugian materil dan inmateril dengantotal seluruhnya sebesar Rp. 281.000.000.dengan rincian sebagai berikut :KERUGIAN MATERILtotal Rp. 131.246.000 meliputi := Biaya mengurus perkara ini sejak Tahun 2017 sebesarRp. 75.000.000.= Biaya Adminsitrasi Permohonan ekseksui

baruyang belum dipertimbangkan dan hakim tingkat pertama tersebut tidakmencerminkan adanya kekeliruan kesalahan dalam menerapkanhukum yang dapat berdampak dibatalkannya putusan.Bahwa pertimbangan Hakim tingat pertama pda Pengadilan NegeriKendari yang mempertimbangkan bahwa obyek gugatan perlawanbukanlah diatas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh TERBANDINGdahulu TERLAWAN, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 (6)HIR, Pasal 206 (6) Rbg, yang menyebutkan bahwa perlawanan PIHAKKETIGA terhadap sita ekseksui

menyerahkankesimpulan masingmasing tertanggal 9 Agustus 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan prkara im, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan int;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukanlagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam gugatannya Pelawan telah mengajukan permohonan Provisiuntuk menangguhkan pelaksanaan ekseksui

Dan pula telah diterbitkan sertifikat Hak Milk atas nama Terlawan sesuaidengan bukti T4 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01502 atas nama Mochamad Dyuari dariPropinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, kecamatan Kedungwaru, Desa Kedungwarudari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung;Menimbang, bahwa Pelawan mendalikan ekseksui pengosongan atas objek sengketatidak sah karena ada perkara yang objek sengketa nya sama sedang diperiksa ditingkatbanding yaitu perkara dengan No.24/Pdt.G/2015/PN.Tlg berdasarkan

berulang kali dan secara fakta hukumdisewakan pada tergugat Il dan ansuran kredit pembiayaan tidak dibayaroleh penggugatBahwa karena tidak juga dilakukan pembayaran angsuran kreditpembiayaan oleh penggugat setidak tidaknya sudah lebih 5 bulan dan objeksengketa juga telah disewakan pada pihak lain maka sudah sepatunyamenurut hukum penggugat dinyatakan telah wanprestasi dan tergugat telah berulang kali melakukan peringatan baik secara lisan maupun tulisannamun tidak dindahkan akirnya tergugat melakukan ekseksui

;Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan pembayaransesesuail perjanjian maka tergugat 1 telah berupaya mengingatkan Penggugatsecara tertulis agar Penggugat segera membayar angsuran tersebut, tetapi tidakditanggapi oleh Penggugat, maka akhirnya tergugat melakukan ekseksui objeksengketa secara parate eksekusi bedasarkan title eksekutorial pada bulan januari2017 dari tangan tergugat Il sebagai penyewa/perental objek sengketa;Menimbang, bahwa Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barangbarangkepunyaan

sampai bulan Juli 2016 akan tetapi mulai bulan Agustus 2016sampai bulan Januari 2017 penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuransebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. dan sebelum dilakukan eksekusiterhadap objek perkara penggugat telah menunggak pembayaran angsuranselama 5 (lima) bulan;Menimbang, bahwa karena penggugat tidak melakukan pembayaransesesuai perjanjian maka tergugat 1 telah berupaya mengingatkan tulisan agarsegera membayar angsuran tersebut, akirnya tergugat melakukan ekseksui

Oleh karena itu, denganalasan ini Pelawan mohon untuk membatalkan Pelaksanaan Eksekusiatas Obyek Eksekusi yang sebagian adalah milik Pelawan sebagai HARTABERSAMA setidaknya menunda hingga adanya Putusan Pengadilan yangmemiliki kKekuatan hukum tetap terhadap diri Pelawan, yang menghukumPelawan menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa obyekeksekusi kepada Para Terlawan Ekseksui Para Pemohon Eksekusi Para Penggugat Asal ;Apabila Pelaksanaan Eksekusi ini DIPAKSAKAN, maka JELASadalah perbuatan melawan

Mohon dicatat sebagai bukti yang sempurna, bahwa Pelawan didalam petitum PRIMAIR nomer 4, justru meminta kepada Pengadilan,agar MENGHUKUM PELAWAN mengosongkan dan menyerahkantanah dan bangunan obyek perkara/obyek eksekusi, kepada ParaTerlawan Eksekusi/Para Pemohon Ekseksui.3. Bahwa petitum nomer 4 tersebut, BUKAN MERUPAKANKESALAHAN KETIK, karena pada persidangan, Hakim Ketua Majelistelah menanyakan apakah ada perubahan gugatan/perlawanan. Tetap!di jawab dengan tegas, tidak ada.

PENGGUGATrekonvensi, maka beralasan jika TERGUGAT rekonvensi dinyatakan telahperbuatan melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT rekonvensibaik secara materil maupun inmaterill yang telah dialami PENGGUGATrekonvensi selama mengurus perkara ini hingga pengajuan permohonaneksekusi pengosongan atas tanah sengketa miliki PENGGUGATrekonvensi dengan rincian kerugian :KERUGIAN MATERIL total Rp. 131.246.000 meliputi :Biaya mengurus perkara ini sejak Tahun 2017 sebesar Rp. 75.000.000.Biaya Adminsitrasi Permohonan ekseksui

Biaya Adminsitrasi Permohonan ekseksui sebesarRp 6.246.000.= Biaya pelaksaan eksekusi sebesar Rp. 50.000.000.KERUGIAN INMATERILKerugian atas hilangnya hak PENGGUGAT rekonvensi untukmenikmati/menguasai dan menempati tanah hak miliknya ditaksirsebesar Rp. 150.000.000.Total Kerugian MATERIL dan INMATERIL Rp. 281.000.000.Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berupa sebuahbangunan Rumah terletak di Jalan Bumi Mutiara Blok JD 4/26 RT. 005RW 033 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri KabupatenBogor

Menerima dan mengabulkan seluruh Perlawanan dari Pelawan /Termohon EksekusiMenyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baikMenyatakan Permohonan Ekseksui sebagaiimana ternyata dalamPenetapan NomOr 18/2015 Eks.Jo. Nomor 762/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR. tidak dapat dilaksanakan karena telah ada putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.JKT.Bar yangmenyatakan Pemohon Eksekusi telah melakukan perbuatan melawanhukum ;4.

Bahwa sesuai pengumuman ekseksui lelang dimana tergugat telah pasang harga limit terhadap semua aset agunan milik penggugatpada posita 2 di atas yang secara keseluruhan Cuma dinilai olehtergugat dengan harga limit sebesar Rp. 19.606.800.000, ( sembilanbelas milyar enam ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah ),sedangkan apabila aset agunan milik penggugat jual sendiri olehpenggugat dengan harga umum saat ini maka akan laku tidak kurangHal. 6 dari 14 hal. Put.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan tersebut hadir Kuasahukum Termohon Ekseksui (SULI EL WINARTI ) bernamaSULISTIYONO, SH.MH dan dari Pihak Pemohon hadir Pemohonsendiri dengan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon yangbernama ARIS SRI MULYONO,SH dari hasil pertemuan tersebutpada pokoknya tidak ada kesepakatan damai antara PemohonEksekusi ( Tergugat ) dengan Termohon Eksekusi (Penggugat)8.

FANDI (berkas tersendiri) mempunyai idedengan mengatakan yo opo nek sopire di racun tikus aedan sopo sing bagian eksekusi aku ora gelem(bagaimana kalau sopirnya di racun tikus saja dan siapayang bagian ekseksui saya tidak mau) dan di jawab olehterdakwa aku ora popo, tp awak mu sing bagian buangmayate (saya tidak apaapa, tapi kamu yang bagianbuang mayantnya) sehingga terdakwa bersamasamasaksi AFFANDI AMINUDDIN BIN SABANG PALASAE Als.ACOK Als. RADIT Als.

.> Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 14 UndangUndang Hak Tanggungan, untuk lelang Ekseksui Hak Tanggungan harusmelalui campur tangan Pengadilan, hal ini Karena masih ada pandanganbahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2)huruf (e) tetap memerlukan izin/fiat eksekusi Pengadilan.> Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 3021 K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1984, dalam putusan ini MA menyatakanberdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse

berkeberatan terhadapputusan Hakim tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut: Bahwa Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo dengan sangat tegasmenolak, baik pertimbangan hukum maupun putusan; Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang berkaitan denganAanmaning yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat dengantelah dilakukannya Aanmaning terhadap Temohon Eksekusi oleh KetuaPengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut di atas maka telah terpenuhisyarat sahnya Sita Ekseksui