;Sifat Eksklusif tersebut yang menjelaskan bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) tidakberhak mengikatkan diri dengan pihak lain disebutkan dalam Pasal 1.1 Perjanjianyang berbunyi:"Pihak Kedua setuju untuk mengikatkan diri dengan Pihak Pertama untukbekerjasama secara eksklusif sebagai Artis untuk melakukan Acting ("Pekerjaan")untuk pembuatan/produksi Sinetron/Serial TV dengan judul yang akan ditentukankemudian oleh Pihak Pertama dan yang akan diproduksi oleh Pihak Pertama ataupihak lainnya yang ditunjuk

Perjanjian Eksklusif atau "Exclusive Agreement" menurutKamus (Dictionary) of Law, terbitan P.H.

Bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran Perjanjian secara sepihakperjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkanketentuan Pasal 8.2 Perjanjian Kerjasama Eksklusif tanggal 6 Mei 2009 No.218/PEAR/MDE/V/09 tentang Produksi Sinetron/Serial TV ProgramStripping Tergugat I telah melakukan pelanggaran secara sepihak PerjanjianKerjasama Eksklusif tersebut di atas, maka Tergugat I harus membayar gantirugi kepada Penggugat sebesar sebagai berikut:b.

; Khusus.Sedangkan pengertian Perjanjian Eksklusif atau Exclusive Agreement menurutKamus (Dictionary) of Law, terbitan P.H.

No. 2786 K/Pdt/2012343432Kerjasama Eksklusif No. 218/PE6AR/MDE/V/09, khususnya terhadap Pasal 1dan Pasal 2;Bahwa dengan demikian Pertimbangan hukum Judex Facti di atas adalah tidakbenar dan salah menerapkan hukum perjanjian, sehingga Pemohon Kasasidengan tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yangpada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Eksklusif No. 218/PE6AR/MDE/V/09, khususnya terhadap Pasal dan Pasal 2.

Menyatakan Terdakwa TAN KUANG YONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Hak Eksklusif Pencipta dan Hak Eksklusif Produser Rekaman Suara ; 1. Menghukum Terdakwa TAN KUANG YONG tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 2. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ; 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 4.

., di persidangantelah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah salah seorang staf Pelaksana Hukum HAKI Di Kanwil Hukum danHAM Surabaya ;e Bahwa pengertian dan hakekat dari Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta ayauPemegang Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan ; Bahwa orang lain dapat melaksanakan hak eksklusif dari Pencipta jika telah mendapatizin dari Pencipta ; e Bahwa rekaman lagu di dalam CD/VCD/MP3 termasuk sebagai suatu Ciptaan yangdilindungi

Ketentuan tentang hakeksklusif Pencipta atas Hak Cipta atau Hak eksklusif Pelaku maupun ProduserRekaman Suara atas Hak Terkait tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) danPasal 49 UU No.19 tahun 2002.

Kedua Pasal tersebut secara tegasmeletakkan fondasi kepemilikan hak atas suatu Ciptaan yang menyatakan : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Pelaku maupun ProduserRekaman Suara yang memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin ataumelarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyakatau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukannya.

PerbuatanTerdakwa yang memperbanyak dan mengumumkan suatu Ciptaan lagutanpa seizin dari Pemegang Hak Cipta maupun Hak Terkait ini dinilai telahmelanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait, karena12sesungguhnya dalam setiap hak eksklusif terkandung suatu hak ekonomi(economic rights) yaitu hak untuk menikmati hasil ekonomis dari siatuCiptaan.

Menyatakan Terdakwa TAN KUANG YONG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Hak EksklusifPencipta dan Hak Eksklusif Produser Rekaman Suara ;1. Menghukum Terdakwa TAN KUANG YONG tersebut dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;2. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangiseluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;4.

dengandurasi tayang 60 (enam puluh) menit per episode";(Catatan: Pihak Kedua adalah Tergugat dan Pihak Pertama adalahPenggugat);Bahwa pengertian kata "Eksklusif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiaterbitan Balai Pustaka Tahun 1993 adalah sebagai berikut: "Terpisah dariyang lain; Knusus";Sedangkan pengertian Perjanjian Eksklusif atau "Exclusive Agreement"menurut Kamus (Dictionary) of Law, terbitan P.H.

dalam Pasal 1.1 Perjanjian Eksklusif tanggal 6 Mei 2009, selaindengan Penggugat;Bahwa selain itu secara hukum berarti antara Penggugat dan Tergugat Hal. 5 dari 63 hal.

Putusan Nomor 5386 PK/Pdt/201513.sebagai pemain (termasuk peran utama, peran pembantu, figuran) untuksuatu sinetron/serial TV, telesinema, serial mini seri, atau bentukproduksi sejenis lain selama masih terikat Perjanjian Eksklusif denganPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Sifat Eksklusif tersebut yang menjelaskan bahwa Pihak Kedua(Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat !)

denganPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Sifat Eksklusif tersebut yang menjelaskan bahwa Pihak Kedua(Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat !)

Putusan Nomor 5386 PK/Pdt/201510.Terpisah dari yang lain; KnususSedangkan pengertian Perjanjian Eksklusif atau Exclusive Agreementmenurut Kamus (Dictionary) of Law, terbitan P.H.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian No. 001/LGL-SY/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 tentang Lisensi Eksklusif untuk Pembuatan, Perbanyakan Pendistribusian dan Penjualan Makanan Ringan ( Snack ) dengan Menggunakan Karakter Upin dan Ipin ;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai akibat dari tindakan Ingkar Janji/Wanprestasi Tergugat atas perjanjian No. 001/LGL-SY/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 tentang Lisensi Eksklusif untuk Pembuatan, Perbanyakan, Pendistribusian dan Penjualan Makanan Ringan ( Snack ) dengan Menggunakan Karakter Upin dan Ipin dengan Perincian sebagai berikut : a.

Biaya : - 50% harga lisensi eksklusif sebesar 20.000 RM ( dua puluh ribu Ringgit Malaysia ) x Rp. 2.745..........................................Rp. 54.900.000,- - Kemasan produk dan tato dengan menggunakan karakter Upin&Ipin;...................................................Rp. 5.849.465.800,- - 100% harga TVC Bretos..............................................................................Rp. 129.010.000,- - 40% harga TVC

., pada tanggal27 Januari 2010 (Bukti P4).4 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat danmenandatangani Perjanjian tentang LISENSI EKSKLUSIF untuk PEMBUATAN,PERBANYAKAN, PENDISTRIBUSIAN, dan PENJUALAN MAKANAN RINGAN(SNACK) dengan MENGGUNAKAN KARAKTER UPIN DAN IPIN No. 001/LGLSY/IM/2010 (Perjanjian) (Bukti P5).Bahwa di dalam pasal 1 Perjanjian, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat bahwalisensi eksklusif atas pembuatan, perbanyakan, pendistribusian dan penjualan makananringan (snack

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar membatalkan Perjanjian No. 001/LGLSY/43THW/2010 tertanggal 15 Maret 2010 tentang Lisensi Eksklusif untuk Pembuatan,Perbanyakan, Pendistribusian, dan Penjualan Makanan Ringan (snack) denganMenggunakan Karakter Upin dan Ipin.18 Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan ingkarjanji atau wanprestasi dari TERGUGAT berupa biaya, rugi dan bunga dapatPENGGUGAT perinci sebagai berikut :a Biaya:e 50% harga lisensi eksklusif sebesar 20.000 RM

;Menimbang, bahwa sebagai pemegang Lisensi Eksklusif Merk Dagang Dan Hak CiptaUpin & Ipin di Indonesia yang diakui oleh LesCopaque Production Sdn.Bhd. yang diakui olehLesCopaque Production Sdn.Bhd.

lisensi eksklusif dimaksud dari Tergugat sekalipunditawarkan oleh Tergugat.

dengan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7dan pasal 8 jo pasal 1 dan pasal 2 perjanjian lisensi tentang eksklusif (bukti P5.a) yang telahdisepakati oleh Penggugat dengan Tergugat.

Atas Produk Air ConditionerToshiba Di Indonesia.Penggugat adalah distributor eksklusif dari Turut Tergugat di Indonesia untukprodukproduk Toshiba berdasarkan perjanjian eksklusif distributor sejak tahun1982, antara lain berupa kulkas (refrigerator), air conditioner, mesin cCuci(washing machine), penerima televisi berwarna (color television receiver); videotape recorder;Di Indonesia, Tergugat , Tergugat Il, dan Turut Tergugat tidak mempunyaiperwakilan untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual

untuk produk air conditioner sebagaimana yangsebelumnya dijalankan ketika masih ada perjanjian tertulis distributor eksklusif,antara lain yaitu:a.

Namun demikian solusi damai dan komersial untukmenyelesaikan permasalahan terkait dengan hak Penggugat sebagai distributorHalaman 12 dari 52 halaman Putusan nomor 422/PDT/2019/PT.DKI34.35.36.37.eksklusif untuk produk air conditioner Toshiba di Indonesia tidak tercapai karenakurangnya tanggapan positif dari Para Tergugat yang berujung Penggugat tetaptidak dianggap sebagai distributor eksklusif untuk produk air conditioner Toshibadi Indonesia;Mengingat tidak terdapatnya titik temu antara Penggugat

Kamihendak menekankan, bahwa faktanya tidaklah seperti itu, menainaat hubunaandistribusi eksklusif Topjaya atas produkproduk HVAC merek Toshiba telah berakhiroada tanaaal 1 April 1999 sebaaaimana diatur dalam Memorandum yangditandatangani oleh Toshiba Corporation dan Topjaya pada tanggal 8 Februari1999 berkaitan dengan Perianjian Distribusi Eksklusif tertangga! 1 Juli 1998."

Lebih lanjut, faktanya, sebagaimana telah kami ulangi berkalikali, Penggugat telahsecara tegas menyetujui dalam Memorandum bahwa pihaknya tidak lagi menjadidistributor eksklusif produk pendingin ruangan Toshiba;48.

Tergugat,Tergugat menghubungi Penggugat dan menyatakan bahwa akanmenggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugatdiluar pembangunan Kost Eksklusif, atas hal tersebut Penggugat mencobamemahami keadaan Tergugat yang pada saat itu menyatakan sedangdalam permasalahan keuangan, atas hal tersebut Penggugat berinisiatifmenggunakan dana pribadinya terlebin dahulu guna kelangsunganpembangunan Kost Eksklusif di atas obyek sengketa;Bahwa senyatanya permasalahan mulai muncul ketika Tergugat

di atas obyek sengketa, sehingga kredit padaTurut Tergugat menjadi kredit macet dan pembangunan Kost Eksklusifmenjadi terbengkalai hingga saat ini dikarenakan dana yang seharusnyadigunakan untuk pembangunan Kost Eksklusif tidak digunakansebagaimana mestinya oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak digunakannya dana tersebut secara keseluruhan olehTergugat untuk pembangunan Kost Eksklusif, membuktikan bahwa Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, sehinggapembangunan Kost Eksklusif

, dengan demikian penggugatdirugikan oleh Tergugat baik secara materil maupun immateril;Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat maka Penggugat dirugikan sejumlah Rp.2.000.000.000, (duamilyar rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat guna melanjutkanpembangunan Kost Eksklusif, oleh karena itu Tergugat harusmengembalikan kerugian dimaksud kepada Penggugat;Bahwa dengan terbengkalainya pembangunan Kost Eksklusif tersebut,maka Investasi Penggugat sebagai pengusaha swasta

DIAZ BORDE SALIDA seluas 848 m2Halaman 40 dari 56 halamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Yykmenggunakan uang milik Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat danTergugat berencana untuk membangun sebuah Kost Eksklusif diatas tanahtersebut (obyek sengketa);Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau Penggugat danTergugat sepakat untuk mengagunkan sertipikat atas obyek sengketa tersebutguna biaya pembangunan Kost Eksklusif dan akhirnya dibuat Perjanjian KreditNomor LNC/001/2021/263

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)Bahwa Penggugat telah menguraikan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat yang secara nyata menimbulkan kerugian Penggugatyaitu Tergugat yang dengan sengaja tidak menggunakan dana pencairan dariTurut Tergugat guna pembangunan Kost Eksklusif dan berhenti membayarangsuran pada Turut Tergugat sehingga Penggugat harus mengeluarkan uangpribadinya guna menutup angsuran serta melanjutkan proses pembangunanKost Eksklusif senyatanya merupakan

Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengancara sebagai berikut:Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00WITA Kapal FB SANTOTOMAS milik Lagodas yang beralamat di PorokMalakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwamemasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 30 00 U 122 34 30 T guna melakukanpenangkapan ikan bersamasama dengan kapal penangkap ikan

No. 1983 K/PID.SUS/2015S.T Michael yang berfungsi sebagai kapal jaring/oukat melalui radio HF,selanjutnya Kapal S.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SANTOTOMASpada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan LautSulawesi pada posisi 03 30 00 U 122 34 30 T tersebut lalu menurunkanjaring/oukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnyadibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnyaKapal FB SANTOTOMAS kembali melanjutkan kegiatan penangkapan

ALBERTA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidakmemiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo.

No. 1983 K/PID.SUS/2015ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SuratIjin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam Dakwaan Kesatu;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL S.

ALBERTA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) yang tidak memiliki Surat ljinPenangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Hal. 11 dari 12 hal. Put.

LE HOAI AN selaku Nahkoda Kapal MotorBD95049 TS berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 23 September2011sekira pukul 23.10 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu yang temasukdalam tahun 2011,bertempat di Perairan Laut Natuna pada posisikoordinat 0535 001 LU 10614 919 BT yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang merupakan Wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl), berdasarkan pasal 71A Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan TanjungPinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEl)yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang dilakukandengan cara sebagai berikut := BermulaKapal Motor BD 95049 TSberbendera Vietnam = yangmerupakan kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh Terdakwaberangkat dari My Tho Tien Giang Vietnam

pada hari Minggutanggal 18 September 2011 dengan tujuan Perairan Pulau Con SonVietnam dan tiba pada hari Selasa tanggal 20 September 2011untuk melakukan penangkapan ikan jenis sotong, selanjutnyakarena tidak mendapat ikan, pada hari Kamis tanggal 22September 2011, Terdakwa melakukan perubahan jalurpelayarannya dengan tujuan Perairan Laut Natuna yangmerupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE1);= Bahwa setelah berada di perairan laut yang merupakan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) tersebut

LE HOAI AN selaku Nahkoda Kapal MotorBD95049 TSberbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 23 September2011 sekira pukul 23.10 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu yangtemasuk dalam tahun 2011,bertempat di Perairan Laut Natuna padaposisi koordinat 0535 001 LU 10614 919 BT yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang merupakanWilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), berdasarkan pasal 71AUndangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun

Menyatakan Terdakwa LE HOAI AN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapanikan diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl), sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;2.

fakta atau faktafakta tertentu (kecuallidalam hal dimana Penggugat secara tegas dan tertulis mengakui bukti ataudokumen dimaksud);Pengajuan Gugatan ini ataupun bukti atau dokumen lain yang berkaitandengan perkara a quo tidak dapat diartikan sebagai suatu pengesampinganatau pelepasan atas setiap hak atau kepentingan Penggugat, termasuk hakuntuk mengajukan tuntutan atau upaya hukum lainnya berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAKPenggugat adalah agen/distributor eksklusif

Produkproduk Skincare RDL untuk wilayahIndonesia berdasarkan Suratsurat Penunjukan;Sesuai ketentuan Surat Penunjukan 8/Sep/16, Penggugat ditunjuk sebagaidistributor eksklusif atas semua Produkproduk Skincare RDL untuk wilayahIndonesia selama 5 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 24 September 2016hingga 24 September 2021;Setelah Tergugat Ill menerbitkan Suratsurat Penunjukan pada awal bulanSeptember 2016, Penggugat mulai mempekerjakan Tergugat , yaitu sekitartanggal 26 September 2016.

Dengan adanya 15 Notifikasi Penggugat atas Produk RDL, Penggugat 14.15.selanjutnya mulai mengedarkan dan menjual Produkproduk Skincare RDL diwilayah Indonesia;Ketika Tergugat bekerja untuk Penggugat, Tergugat ternyata tergiur untukmenguasai bisnis distribusi Produkproduk Skincare RDL yang sedangdikembangkan oleh Penggugat dan bahkan berpikir untuk mengambilalihbisnis tersebut, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telahditunjuk sebagai agen/distributor eksklusif atas semua ProdukprodukSkincare

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARATERGUGATPERBUATAN MELAWAN HUKUM KE1: TERGUGAT S/D TERGUGAT III(BAIK SECARA BERSAMASAMA ATAUPUN SENDIRISENDIRI) TELAHMENDIRIKAN DAN MENJADIKAN TERGUGAT IV SEBAGAI AGENTAMBAHAN TERGUGAT Ill DI INDONESIA UNTUK MENGEDARKANSALAH SATU KATEGORI PRODUKPRODUK SKINCARE RDL, YAITUPRODUKPRODUK RDL SUREWHITE, PADAHAL PENGGUGAT MASIHMERUPAKAN AGEN/DISTRIBUTOR EKSKLUSIF YANG SAH ATASSEMUA PRODUKPRODUK SKINCARE RDL UNTUK WILAYAHINDONESIA HINGGA TANGGAL 24 SEPTEMBER

Tindakan Para Tergugat (baik secara bersamasama maupun sendiriSendiri)memproses penerbitan notifikasi (izin edar) atas Produkproduk Skincare RDLkepada Tergugat IV jelas bertentangan dengan Suratsurat Penunjukan yangtelah menetapkan Penggugat sebagai agen/distributor eksklusif (satuHalaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN45.46.47.C.5.satunya) yang berhak untuk mendapatkan notifikasi (izin edar) atas semuaProdukproduk Skincare RDL dan mengedarkannya di wilayah Indonesiaterhitung

Hiu 015memperlihatkan posisi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI); Bahwa ketika diperiksa di Laut Sulawesi yang mengaku sebagaiCaptein (Nakhoda) FB. Hanadorea Five adalah TerdakwaJOSEPH MAULAS PALOMA dibantu 2 (dua) orang ABK, merekasemuanya berkewarganegaraan Philipina; Bahwa Kapal FB.

Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;3. Unsur tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI );1.

No: 25/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 13 dari 20negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebutsebagaimanan diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni Dalam melaksanakan hakhak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensiini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikansebagaimana mestinya hakhak dan kewajiban Negara pantai dan harusmentaati peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Negarapantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukuminternsional

pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asingmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;3.

No: 25/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 14 dari 20Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa, sesuai keterangan saksisaksi ABK dan dibenarkanoleh terdakwa Joseph Maulas Paloma, bahwa terdakwa adalah orang yangmengoperasikan kapal FB.

ALBERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yag tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam dakwaan Kesatu ;-----------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL S.

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikut :manne mnenninnn Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015

sekira pukul 20.00Wita Kapal FB SANTOTOMAS milik Lagodas yang beralamat di Porok MalakasGeneral Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasukiwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesipada posisi 03 30' 00 U 122 34 30 T guna melakukan penangkapan ikanbersama sama dengan kapal penagkap ikan yang lainnya dimana Kapal FBSANTOTOMAS bertugas sebagai kapal lampu yang yang berfungsi sebagaibagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan kedaerah

kemudiankapal jaring/pukat menurunkan jaring melaksanakan penangkapanikan,selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wita setelahKapal FB SANTOTOMAS sebagai Kapal lampu penangkap ikan yangdinahkodai Terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) minggu menerangi rumpon dilaut dan mengumpulkan ikan pada rumpon, lalu memanggil Kapal S.T Michaelyang berfungsi sebagai kapal jaring/pukat melalui radio HF, selanjutnya KapalS.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SANTOTOMAS pada wilayahZona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEl) di perairan Laut Sulawesi pada posisi03 30' 00 U 122 34 30 T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untukmenangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawa menujukapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnya kapal FBSANTOTOMAS kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagai kapallampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 08.30 Wita ketika Kapal FBSANTOTOMAS melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikan padarumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan NegeriTarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, MengoperasikanKapal Penangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (3) yang dengan cara sebagai berikut :

Pada saat ituKapal Pengawas ORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEIl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'775"LU 12702'290"BT mendeteksi adanya kapal, setelan didekati pada posisi0555'796"LU 12659'033BT jam 13.40 Wita diketahuil kapal tersebutadalah kapal penangkap ikan dan sedang melakukan penangkapan ikan.Kemudian pada jam 14.00 wita pada posisi 0555'858Lu 12656'225"BTHalaman 2 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.yang masih termasuk wilayah Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEEI) LautSulawesi, Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan danpemeriksaan terhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama12 (dua belas) orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpaSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah melakukan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI sehingga kapal tersebut ditarikmenuju ke Pangkalan PSDKP Bitung.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)Pasal 102 UndangUndang

Pada saat itu Kapal PengawasORCA 03 sedang melakukan patrol di perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEl) Laut Sulawesi pada posisi 0556'858LU 12656'225"BT yangmasih termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) Laut Sulawesi,Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan penangkapan dan pemeriksaanterhadap kapal ikan bernama F/BCA GARLIN 888 bersama 12 (dua belas)orang awak kapal berkewarganegaraan Philipina tanpa Surat PersetujuanBerlayar (SPB) telah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZonaEkonomi Eksklusif (ZEEI

baru yang relevan danHalaman 7 dari 11, halaman Putusan Nomor 96/PID/2017/PT MND.berkaitan dengan pertimbanganpertimbangan Pengadilan TingkatPertama tersebut, yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkatbanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa BINI QUIMPAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

;Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakanmerasa bersalah dan menyesal serta mohon hukuman yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umumberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia terdakwa KHIN MAUNG WIN selaku Nakhoda Kapal ikan KIAKHF 1868 65,55 GT pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2015 sekitar pukul18.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2015bertempat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif

Oindonesia (ZEEI) pada posisiPutusan Perk. 02/Pid.SusPRkK/2016/PN.Mdn Hal. 204 22 100 U dan 099 17 010 T, atau sebelah timur Laut Perairan BelawanSelat malaka di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medanberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP,setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI

Undangundang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 7 ayat (3)huruf c menyatakan bahwa : "Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif danLandas Kontinen dan ayat (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulatdi dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangandan hukum internasional;.

, konservasi dan pengelolaansumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil tindakan demikian,termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan prosesperadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturanperundangundangan yang ditetapbkannya sesuai dengan ketentuan konvensiin.Ad. (8).

Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atautak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensiini, kebebasankebebasan pelayaran dan penerbangan,.....Ad. (4).

sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugatdiluar pembangunan Kost Eksklusif, atas hal tersebut Penggugat mencobaHalaman 3 dari 38 Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT10.11.12.13.memahami keadaan Tergugat yang pada saat itu menyatakan sedang dalampermasalahan keuangan, atas hal tersebut Penggugat berinisiatifmenggunakan dana opribadinya terlebin dahulu guna kelangsunganpembangunan Kost Eksklusif di atas obyek sengketa;Bahwa senyatanya permasalahan mulai muncul ketika Tergugat tidakmenggunakan

di atas obyek sengketa, sehingga kredit padaTurut Tergugat menjadi kredit macet dan pembangunan Kost Eksklusifmenjadi terbengkalai hingga saat ini dikarenakan dana yang seharusnyadigunakan untuk pembangunan Kost Eksklusif tidak digunakan sebagaimanamestinya oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak digunakannya dana tersebut secara keseluruhan olehTergugat untuk pembangunan Kost Eksklusif, membuktikan bahwa Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, sehinggapembangunan Kost Eksklusif

Tergugat harusmengembalikan kerugian dimaksud kepada Penggugat;Bahwa dengan terbengkalainya pembangunan Kost Eksklusif tersebut,maka Investasi Penggugat sebagai pengusaha swasta ternama lazim disebutimmateriele mengalami kerugian karena kehilangan potensi pendapatandikarenakan terbengkalainya Kost Eksklusif tersebut senilai Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) harga sewa kamar setiap bulannya x 60Kamar x 42 bulan ( terhitung sejak bulan januari 2017) =Rp.3.780.000.000, (tiga milyar tujuh

;Bahwa dalam gugatannya pada posita butir ke2, Penggugatmenjelaskan Bahwa setelah membeli obyek sengketa, Penggugatdan Tergugat berencana untuk membangun sebuah Kost Eksklusif diatas obyek sengketa yang akan dikelola bersama antara Penggugatdan Tergugat ;Bahwa dalam gugatannya pada posita butir ke3, Penggugat danTergugat sepakat untuk mengagunkan sertipikat atas obyeksengketa tersebut guna biaya pembangunan Kost Eksklusif, hinggaakhirnya sertipikat atas obyek sengketa tersebut diagunkan padaTurut

Biaya melanjutkan Pembangunan Kost Eksklusif sebesarRp.917.734.336 (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)c. Keuntungan sebesar Rp.3.780.000.000, (tiga milyar tujuh ratusdelapan puluh juta rupiah) yang seharusnya diperoleh olehPembanding/Penggugat apabila Kost Eksklusif dilakukan GrandOpening dan dapat dioperasikan4.

Perkara PDM85/DMI/11/2020, yangberbunyi sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwajJimanpada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekirapukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan September2020 bertempat di Peraiaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat MalakaPada posisi 0321.614LU 10022.651BT atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan dengan sengaja

Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475,GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475,GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairanIndonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan dilakukan pemeriksaan pada koordinat 0321,614 N 100 22,651E kapal KM SLFA1475

PID.SUS/2021/PTPBR.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalamPasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No. 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang undang HukumAtauKEDUABahwa ia terdakwajimanpada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekirapukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan September2020 bertempat di Peraiaran Zona Ekonomi Eksklusif

Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475,GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475,GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairanHalaman4 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.Indonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan dilakukan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GREG HERMOSADA JARANTILLA SR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

Laut Sulawesi dan kapal M/BCA SOFIA sudah melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 4,8 (empatkoma delapan) mil dari batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang telahdisepakati antara pemerintah Indonesia dengan Filipina;Bahwa ahli menerangkan koordinat 04 47,265 LU 124 41,095 BTtermasuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia) 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah UtaraPulau Halmahera;Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika pada

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);5. Tidak memiliki SIP! (Surat Izin Penangkapan Ikan);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Zona EkonomiEksklusif dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas ZonaEkonomi Eksklusif, 2014;Menimbang, bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukanoleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untukbatas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melaluiperjanjian internasional.

Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untukmenetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara yangmemberikan kepastian hukum antara lain tentang hak berdaulat RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa isi pokok Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas ZonaEkonomi Eksklusif, antara lain adalah penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusifkedua negara didefinisikan oleh garis geodetik yang menghubungkan titik 1(satu) hingga titik

Indonesia di LautSulawesi dan kapal M/BCA SOFIA sudah melakukan penangkapan ikan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia sejauh 4,8 (empat koma delapan) mil dari batasZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang telah disepakati antara pemerintahIndonesia dengan Filipina;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Angka 9 PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik IndonesiaHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.SusPRK/2020