Ditemukan 11 data
22 — 7
Rafii sesungguhnya adalah harta bendaberupa tanah dan bangunan yang berada di sangkulirang sudah dijualdan uangnya dipakai oleh TERLAWAN PENYITA EKSEKUSI/PENGGUGAT ASAL sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) bahkan uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada kuasaHukumnya yaitu Bapak ELISASON, SH.,M.Th dan sampai saat ini BapakAlm.
Rafii sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, namunbelum dikembalikan oleh kuasa Hukumnya yaitu Bapak Elisason,Halaman 28 dari 40 halaman, Pututusan No 663/Pdt.G/2018/PA.Tgr.SH.,M.Th, seharusnya uang tersebut diatas yang harus dipersoalkanoleh Terlawan Penyita Eksekusi/Pengguat Asal dan Ahli Waris lainnya,bukan obyek sengketa;Bahwa oleh karenanya dalil Terlawan Penyita Eksekusi/ Penggugat Asaldan ahli waris lainnya tidak benar dan tidak berasalan hukum patutditolak dan dikesampingkan;3.
Bahwa dalam Repliek, mempermasalahkan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Elisason, yang sekarangsebagai Kuasa Hukum (waktu itu guru SD) dianggap sebagai pemijam uangyang belum pernah mengembalikan sampai sekarang, ceritanya sangatjauh berbeda daripada cerita pada Posita Perlawanan yang menyebutkanuang tersebut diperoleh dari penjualan rumah di Sangkulirang yangdiberikan alm.
Elisason untuk modalusaha? Bahwa Sadr. Elisason sendiri tidak pernah meminjam dan/ataumenerima uang sejumlah itu dari alm. Rafii. Bahwa waktu itu (padapertengahan tahun 1980an) Saya (Sdr. Elisason) pernah menjalani usahakecilkecilan, menjual bensin dan minyak tanah serta membeli dan menjualberas, akan tetapi kKeuangan diatur oleh alm. Yusuf, Suami Rahimah.Sedangkan sumber modalnya tidak diberitahukan oleh alm.
118 — 28
ELISASON, S.H., beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 29RT 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13September 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas berkas dalam perkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan dipersidangan;Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 122/Pat.G/2016/PN.
ELISASON, S.H., beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 29 RT 18,Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 13 September 2016 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.1No.01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya pasal 4jo pasal 2 ayat 3, telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim mediator IR.
118 — 28
ELISASON, SH :Bahwa ahli adalah Kepala Adat Besar Kalimantan Timur; 32,Bahwa hukum adat dan hukum formal tidak dapat dipisahkan;Bahwa hukum adat itu wajib dihormati, ketika itu diganggu pihak lain,maka diaharus dituntut secara adat atau denda adainya;Bahwa ketika hukum adat belum didominasi dengan hukum yang lainmaka orang yang mau berdamai harus menyelesaikan kewajibannyaterhadap hukum adat tersebut, misalnya yang merusak dia harusbertanggung jawab material dan immaterialnya, setelah dibayar makadibuatlah
Kideco, yang menurut ahli ELISASON sebagai Ketua AdatKalimantan Timur, upacara yang dilakukan terdakwa tersebut namanyaMelas Hutan yang maknanya kalau hutan tersebut rusak maka roh leluhurakan terganggu;Bahwa Upacara Belian tersebut atas persetujuan keluarga terdakwa dansebelum melakukannya pada tanggal 08 Juni 2012 terdakwa telahmembuat surat yang ditujukan kepada Kapolsek Batu Kajang dan CamatBatu Sopang;Bahwa kegiatan pertambangan memang berhenti, tapi menurut terdakwaitu mungkin sebagai ungkapan
Kideco, yang menurut ahli ELISASON sebagai KetuaAdat Kalimantan Timur, untuk upacara yang dilakukan terdakwa tersebutnamanya Melas Hutan yang maknanya kalau hutan tersebut rusak maka rohlelunur akan terganggu;Menimbang, bahwa selama kegiatan tersebut terdakwa tidak pernahmemasang spanduk maupun tenda yang menghalangi jalan tambang karenamenurut terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Mahmudiansyah dan saksi44 Arsihan Bahriadi bahwa spanduk dan tenda dipasang di pinggir tanggulsecara gotong royong oleh
atau penghormatan kepada roh leluhur atas kerusakan lahan milikterdakwa;Menimbang, bahwa menurut ahli Erika, SH.MKn, kandidat Doktorbidang hukum Minerba, Hukum Adat dan Hukum Kontrak Karyamenerangkan bahwa peristiwa Belian itu dilakukan dengan etika baik, bukandilakukan dengan arogan contohnya, seperti melakukan pemortalan yangdisertai dengan kekerasan;Menimbang, bahwa yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yangmengingatkan kita tentang Adat Istiadat yang semakin hari semakin pudaryang mana ahli Elisason
40 — 9
ELISASON, SH.5.HENRY WENAS. SH.,Para Advokat / Pengacara dan Legal Consultant pada LAW OFFICEAdvokat/Pengacara dan Legal Consultant ERIKH SUANGI, SH danSASTIONO KESEK, SH..LL.M", berkedudukan di JI. MT. Haryono No.29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec.
Terbanding/Tergugat I : PT.BHARINTO EKATAMA
Terbanding/Tergugat II : KANCILIUS
56 — 187
., LL.M,ELISASON, SH. M.Th, ROSADI, SHAdvokat/Pengacara dan Legal Konsultan beralamat JI. MT. HaryonoNo. 29 RT. 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 8 Desember 2016 dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8UII/46/HK.02.1/IV/2017tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;LAWAN1. PT.
140 — 32
., ELISASON, SH., ROSADI, SH., HENRIE WENAS,SH.,Advokat/Pengacara dan Legal Consultant pada LAW OFFICEAdvokat/Pengacara dan Legal Consultant ERIKH SUANGI, SH DANSASTIONO KESEK, SH., LL.M, berkedudukan di JI. MT. Haryono No. 29, RT.18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2017;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA BADANRESERSE KRIMINAL POLRI cq.
Elisason, SH., sedangkan untuk Termohonhadir 1. KBP. Juliat Permadi Wibowo, S.I.K. MH., 2. KBP Veris Septiansyah,SH. S.I.K. M.Si., 3. AKBP Dwi T. Jaladri, S.I.K., M.Hum., 4. AKBP RachmatKurniawan, SH. S.I.K. M.M., 5. AKBP Suprana, SH. MH., 6. AKBP MigaNugroho, SH., 7. AKP Hans Philip Samosir, SH., S.I.K., 8. AKP A. Mustofa N.,SH., 9. AKP Aji Suseno, SH., 10. IPTU Aziz Riyanto, SH., 11. BRIPKA FatkhurRozy, SH, MH., 12. BRIPKA Hamid Fakhrida, SH., 13. BRIPKA Petra Nurbi,SH., 14.
142 — 18
ELISASON,SH.5. ROSADI, SHKesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/266/HK.02.1/XI/2016 tanggal 28 November 2016;Melawan :1.
ELISASON,SH.5. ROSADI, SHKesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yangberkantor di JI. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No.W.18U4/266/HK.02.1/XV2016 tanggal 28 November 2016;Melawan :1.
55 — 32
., LL.M, ELISASON, SH. M.Th, ROSADI,SH Advokat/Pengacara dan Legal Konsultan beralamat JI. MT.Haryono No. 29 RT. 18, Kelurahan Air Putih, KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Desember 2016 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8UII/46/HK.02.1/IV/2017 tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutSOD AGA nnn nn nnn nnn nnn PENGGUGAT ;1. PT.
48 — 34
., LL.M, ELISASON, SH. M.Th, ROSADI,SH Advokat/Pengacara dan Legal Konsultan beralamat Jl. MT.Haryono No. 29 RT. 18, Kelurahan Air Putih, KecamatanSamarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Desember 2016 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8UIV46/HK.02.1/IV/2017 tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutSOD AGA nnn nn nnn nnn nnn PENGGUGAT ;1. PT.
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
245 — 225
., LL.M;ELISASON, SH, M.Th;ROSADI, SH;HENDRIE WENAS, SH;YESSI GASELLA, SH;an fF WNPara Advokat/Pengacara dan Legal Consultant padaLAW OFFICE ADVOKAT/PENGACARA DANLEGAL CONSULTAN ERIKH SUANGI, SH &SASTIONO KESEK, SH, LL.M, kesemuanyawarganegara Indonesia, bertempat tinggal/berkantor diJalan M.T.
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXX : AGUS SOLIHIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIX : AHMAD ANDAP FAUZI
Terbanding/Pembanding/Penggugat VIII : DIAN MAWARDI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVIII : BOIJAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XVII : AYOM SUSENO
Terbanding/Pembanding/Penggugat VI : SUNARTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXVI : SARNI
Terbanding/Pembanding/Penggugat XV : RIAMAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : GUNAWAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXIV : KUNCORO ANTOK PRAMONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XIII : KARMIYANTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : BUDI PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXIII : LUKMAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXII : TARMIN
Terbanding/Pembanding/Penggugat XI : SUTONO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XXXI : SARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat XX : SUGIARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat IX :
41 — 25
sertifikattersebut ditulis Desa Sidomulyo kemudian di ganti menjadi DesaMuara Kaman llir,Nomor Surat Ukur yang sebelumnya diberikan nomor tertentudiganti dengan nomor lain.Pencoretanpencoretan tersebut dibuat tanpa melalui prosedursebagaimana Pasal 164 Permen agraria nomor 3 tahun 1997.Bahwa apabila dibandingkan dengan sertifikat hak milik yangPembanding jadikan bukti pembanding pada bukti nomor T.26(sertifikat Hak milik Nomor M 3052 atas nama RUBA), T. 27(Sertifikat Hak Milik Nomor M 2844 atas nama ELISASON
), T.28(Sertifikat Hak Milik Nomor 405 atas nama ELISASON), jelasterlihat bahwa Bukti surat P.1.1 sampai P.34.1 adalah bukti yangtelah direkayasa karena melakukan pencoretan tidak sesuaidengan peraturan menteri negara agraria/oadan petanahannasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaanperaturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftarantanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dandipergunakan untuk mencatat perubahanpembahan