Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-12-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 177/G/2017/PTUN MTR
Tanggal 13 Maret 2018 —
5335
  • Soedjono Lingkar Selatan Mataram 83117 Nusa T. enggara BaratTelp/Fax. (0370) 640680 644875Website: www.ptunmataram.go.id Email: mataram@ptun.orgNomor : W3TUN6//4ATA /HK.06/X1/2018 Mataram, 28 November 2018Lampiran : 2 (dua) berkas. Kepada Yth:Perihal : Pengiriman Berkas Permohonan KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKKasasi Perkara Nomor: INDONESIA177/G/2017/PTUN. MTR. Jo. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor: 9Nomor: 97/B/2018/PT. TUN.
Register : 17-09-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 61/PID/2009/PT AMB
Tanggal 1 Desember 2009 — Pembanding/Terdakwa : DANIEL LETHULUR, S.IP
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRIK SIKTEUBUN, SH
9422
  • MTB kepada KPU Pusat yang mare setiap bulan taptsyesar Kp. 3/0.000, (tga ratus fuyun putun g kehormatan set KPPS tersebut mendapat uarr ribu rupiah) hanya selama 2 bulan masa tugas, namun dalarn pelak diwitayah Kabupaten Maluku enggara Barat jumian KPPS yard ada narya 411 KPPS untuk Pemiliu Legislatif dan 406 KPPS untuk Pemilu Presiden,sepagal DeriKut Dalam PPKO II dialokasi dana untuk 1038 KPPS Pelaksanaannya untuk Pemilu Legisiatit Presiden8dana dana yang terpakai (411 + 406) = 817 KPPS x 2 x Rp
    Bahwa dalam kenyataannya untuk pengadaan barang dan cetakan kebutuhan PemiluZUU4 pda KPUL Kabupaten Maluku enggara Karat, adalan merupakan engadaan barang dan cetakan kebutuhan Pemilu 2004 yang seluruh dana pengadaannyaditanggung oleh KPU Pusat. Bahwa bendahara M. SUMAKUD sendin tidak pernah menerima dan mengelola danasebesar Rp. 350.000.000,(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipinjamterdakwa darn saksi Kudoll Pinanjungan, akan tetap! atas perintan terdakwa,bendahara M.
    Sekretanat KPUU Kabupaten Maluku enggara MaratD. LETLUHUR, SIP sebesar Rp. 10.000.000,sepuluh juta rupiah) ;n piaya tunjangan Hafl/n. Drs.Z. Kwitansi tanggal 19 aesember Zuvu4 untuk pembayaraNatal dan Tahun Baru bagi Anggota KPUD Kabupaten Maluku Tenggara BaratA/n. Urs. UV. lormtupun (Ketua) sebesar Kp. 5 UUU.UUU,(lima juta rupian) ,3. Kwitansi tanggal 15 Desember 2004 untuk pembayaran biaya Tunjngan HaniA/n. F.J. Huka, SE sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;4.
    Kwitansi tanggal 15 Desember 2004 untuk pembayaran biaya tunjangan HariNatal dan tanun Baru bagi Anggota KPUL Kabupaten Maluku enggara BaratA/n. Ir. J. Lololuan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;&. Kwitansi tanggal U4 Vesemper ZUU4 untuk pembayaran Diaya tunjangan narinatal dan Tahun baru untuk Kepala Kesbanglimas Kabupaten Maluku TenggaraBarat A/n. Drs. E. Lambiombir sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) y Kwitans!
Putus : 15-12-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor 24/Pdt.P/2014/PN Kka
Tanggal 15 Desember 2014 — - BASIR
3012
  • Menetapkan BASIR sebagai Wali MUHAMMAD YUSUF khusus untukmendaftarkan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI diKendari Sulawesi T enggara; 222 22 ene nn nnn nne3.
Register : 09-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1920/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 17 September 2015 — - JHON PANDAPOTAN L. TOBING
434
  • Medn enggara Kec.
Register : 11-10-2016 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 409/Pdt.P/2016/MS.Bkj
Tanggal 31 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
219
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
    2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Basarudin bin Ali Hamsah) dengan Pemohon II(Marlina Nova binti Samanudin) yang dil;angsungkan pada tanggal 09 April 2007 di Kampung Kuebuuh Kecamatan Lawe Bulan Kebupaten Aceh enggara
    3. Membebankan pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
Register : 26-05-2023 — Putus : 15-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Bpp
Tanggal 15 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
5021
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonanPemohon dengan verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon(Andi Dirga Putra Enggara bin Alm DRS. Andi Mujahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (dr.
Register : 12-10-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PT KENDARI Nomor 52/PDT/2012/PT.SULTRA
Tanggal 5 Desember 2012 —
2826
  • diubahlagi dengan UndangUndang No 3 Tahun 2009 tentang MahkamahAgung ;UndangUndang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telahdiubah kembali dengan UndangUndang No. 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum ;RBg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.Menetapkan:Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding No.57/Pdt/2012/PT .Sultra pada hari Jumat tanggal 30 November 2012bertempatdi ruang sidang Pengadilan T inggi Sulawesi T enggara
Register : 13-11-2012 — Putus : 30-11-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PT KENDARI Nomor 57/PDT/2012/PT.SULTRA
Tanggal 30 Nopember 2012 — - RUDDIN L, BA, sebagai Pembanding MELAWAN - SUDMAN ALIAS AHE, sebagai Terbanding
5422
  • diubahlagi dengan UndangUndang No3T ahun 2009 tentang MahkamahAgung ;UndangUndang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telahdiubah kembali dengan UndangUndang No. 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum ;RBg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.Menetapkan:Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding No.57/Pdt/2012/PT .Sultra pada hari Jumat tanggal 30 November 2012bertempatdi ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi T enggara
Upload : 29-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/PDT.SUS/2009
PT. NEW MONT NUSA TENGGARA; R. SUDARNO
3629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NewmontNusa enggara telan melakukan skorsing yang mengarah pada tindakan PHKkepada pihak Penggugat dengan alasan pihak Penggugat telah melakukanpelanggaran terhadap Tata Tertib Perusahaan (Perjanjian Kerja antara PT.NNTdengan SPKEP SPS1 Unit PT.NNT) berupa tindakan penyalahgunaan klaimpengganti kacamata yang masuk dalam kategori kKesalahan berat ( pemalsuandata ) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa tindakan skorsing pihak Tergugat tersebut dilanjutkan
Register : 17-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PARA AHLI WARIS ALMARHUM USMAN., III. SAMUEL SUWANDI., IV. DRS. MADJID M. ABUBAKAR;
9091 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepemilikan atas objek tanah atau sertipikat yang di batalkan olehTergugat telah diuji secara hukum di Pengadilan Negeri Kendari dan telahmemiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka dengan iniTergugat Il Intervensi 1, mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenanmemutuskan :" Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima:Eksepsi Terqugat II Intervensi 2 Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemerintah ProvinsiSulawesi T enggara
Putus : 05-08-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj
Tanggal 5 Agustus 2015 — HAIRIL alias HERRY
6332
  • enggara Barat;slam;bwasta; Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2015;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masingmasingoleh:1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal14 Pebruari 2015;2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;3.
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid Sus/TPK 2013/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — ERIKSON P.SITUMORANG.
7816
  • Menyatakan terdakwa ERIKSON P SITU MORANG terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi "sebeqsi Pegawai negeri ataupenye/enggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikansebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan"dalam Pasal12 hurufbjo pasal12B dan 12C UUNo. 20 Tahun
    Kiara Condongsekarang Jl. lbrahim adji No 372 Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili22perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,pegawai negeri atau penye/enggara negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganJabatannya
    Kiara Condong /sekarang Jl. lbrahim adji No 372 Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, sebagai pegawai negeri atau penye/enggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal5 ayat (1) huruf b UU Nomor : 20 Tahun 2001, yang28menerima sesuatu atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 19 September 2012 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NewmontNusa enggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JI. Mega KuninganLOT 5.1, Menara Rajawali Lantai.26, Jakarta 12950.
Register : 15-11-2010 — Putus : 18-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 51/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 18 Maret 2011 — YANUARIUS EDOWAY, S.Sos.; VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI; GUBERNUR PAPUA
5722
  • Terhadap posita angka 9, 10, 11. 12. dan 13 ditanggapisebagai berikutBahwa berdasarkan UU NO. 27 Tahun 2009 Pasal 345 ayat(2) dan penjelasannya, bahwa KPU Kabupaten/Kota secaraadministrasi menyampaikan namanama anggota DPRDterpilih untuk dir esmikan oleh Gubernur Papua nrelaluiBupati/Wal ik ota dengan tembusannya kepada KPU Provinsidan KPU ;Bahwa yang mempunyai kewenangan menetapkan nama namakeanggotaan DPRD Kabupatan Deiyai adalah KPU KabupatenPaniai (TERGUGAT 1) selaku penyel enggara PemiluLegislati
Register : 20-10-2011 — Putus : 13-02-2012 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 13 Februari 2012 — SUKENDAR ,S.Pd.Msi.Bin DANUDIR
609
  • enggara yaituSUMARNO (Arjuna) kepada CV Sarnudra Harapan Utarna:7.Fotocopy 1 (satu) bendel Nota Pesanan Penyediaan ATK da.ri Penyelenggara yaitu~T TM ARNO (A riuna kpn~ (h TV ~~mllnr~ H~r~n~n T Itama8.Potocopy (satu) bendel Nota Pesanan Penyediaan A TK dari Penyelenggara yaitu~ nr; ~ ~ TT ~D Tn Is
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
8536
  • Barat.Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangandibuat oleh masingmasing keompok dengan mendapatkan pendampingandari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuansebagamana yang diatur dalam Peraturan Gubernur NomorTim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirmkan laporan secarakeseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Baratmelalui kepala BPMPD Provinsi Nusa T enggara
    Pembina: Gubernur Nusa Tenggara Barat Wakil Gubernur Nusa Tenggara BaratPengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratKetua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara BaratWakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara BaratSekertaris: Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat> oao0 cfAnggota : Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa T enggara Barat Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Unsur Biro
Putus : 12-04-2012 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 608/Pid. B/2010/PN.JMB
Tanggal 12 April 2012 — : H. LUKMAN OESIN, SH
357
  • terdakwa dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yaitu dana hibah Pengurus Cabang PSSI/PSID Kabupaten Jombang tidak dikelolaoleh Bendahara Pengurus Cabang PSSt (H.Ahmad Fauzi) maupun oleh Bendahara PSIDKabupaten Jombang (Agus Riadi), melainkan langsung dikelola oleh terdakwa H.LoekmanOesin (Wakil Ketua I Pengurus Cabang PSSI merangkap sebagai Manager PSID KabupatenJombang dan saksi Hariyono S.Pd (Sekretaris PSID), untuk didistribusikan kepada bidangbidang penye/enggara
Register : 20-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 6 Agustus 2015 — - HENDRA PERDANA SURYA, S.IP Bin HERY SUSANTO
9731
  • sembilan puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) sesuai dengan Laporan HasilAudit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Desa,Kelurahan, dan Kecamatan Program Bantuan Stimulan Perumahan SwadayaMasyarakat Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor : LAPKKN533/PW 23/5/2014 tanggal 29 September 2014 yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanPropinsi Nusa T enggara
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
241125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 77 P/HUM/2014a) menghilangkan dari TRUST+Positif;b) melakukan komunikasi kepada Penye/enggara Jasa AksesInternet dan Penyedia Layanan Pemblokiran atas prosesnormalisasi tersebut; danc) melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atashasil pendaian kepada pe/apor.(Vide Bukti T5)d. Bahwa database Trust+Positif dapat diakses oleh seluruh masyarakat.Kementerian Kominfo sedang meningkatkan dan mengembangkansistem untuk mengakomodir kebutuhan ini.
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 45/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.-
Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
124418
  • besarnya sesuai dengan jumlah nilai pembayaran, dalam hal ini yang menentukanjumlah besaran pajak yang dikenakan kepada masingmasing kepala sekolah adalahJOSEPH BETAUBUN, SE dan apabila pihak kepala sekolah tidak mempunyai NPWP makapenyetoran pajak kegiatan DAK disetorkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini kepada JOSEPH BET AUBUN,16.17.18.19.20.21.22,162SE selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Maluku T enggara
    Wertamrin Kabupaten Maluku T enggara Barat;137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.185Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SDNaskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 31Desember 2009;Kwitansi nomor bukti 317 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaranbelanja modal pembangunan/rehabiltasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp.72.272.000, , SD Naskat Sangliat Dol Kec.
    Yaru Kabupaten Maluku T enggara Barat;Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD NegeriRomean Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;Kwitansi nomor bukti 341 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modalpembangunan / rehabiltasi 4 (empat) RKB tahap III sebesar Rp. 102.484.400,,SD Negeri Romean Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen IRomean Kec.