Bahwa tindakan mutasi dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat II atas namaTergugat terhadap 12 (Dua Belas) Pejabat Eselen III yang dilakukan di KantorBupati Bengkalis pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, dapat dikategorikanperbuatan melawan hukum karena mutasi tersebut sudah melebihi masa jabatan6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang telah ditetapkan olehUndangundang Tahun 2015:9.

transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai Ketentuan PeraturanPerundangundangan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal iniposisi nya telah dijabat oleh Tergugat III yang ikut dilantik pada hari Senin tanggal23 Februari 2015;Hal 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR10.Bahwa Pengugat sangat keberatan apabila Tergugat Ill yang telah melakukankegiatan pelelangan proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun2015 karena Tergugat III juga termasuk dari 12 (dua belas) Pejabat Eselen

Menyatakan mutasi dan pelantikan 12 (Dua Belas) Pejabat Eselen III pada hariSenin tanggal 23 Februari 2015 batal dami hukum.4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat , II dan Ill agar tidakmelakukan Pelelangan Paket Proyek Tahun 2015 dilingkungan PemerintahKabupaten Bengkalis sampai adanya putusan tetap agar gugatan ini.5.

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

PNS daerah Kabupaten/Kotayang menduduki jabatan: 6. struktural eselen Ill ke bawah dan fungsionaltertentu jenjang muda dan penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukumandisiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan ayat (4); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 5menyatakan bahwa

Sos, sesuai Petikan :Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS.29/V/2011 tentang Pengangkatandalam Jabatan Eselen Ill di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun,ditetapkan di Tanjung Balai Karimun, di tandatangani oleh Bupati Karimun,Dr. H Nurdin Basirun, 6 Mei 2011; . Bahwa Penggugat atas nama NUSIRWAN, S.

Agustus 2014 adalah tidak perlu diproses;Bahwa apakah ada surat balasan dari Kementerian Kehutanan terhadapsurat tersebut kepada pemerintah Provinsi Riau, saksi tidak tahu, dansetahu saksi, apabila surat tersebut Sampai ke Dirjen dengan kesimpulantidak perlu diproses, berarti akan didiamkan saja dan tidak perluditindaklanjuti surat tersebut;Bahwa terkait kebiasaan di Kementerian Kehutanan, apabila sampai keMenteri Kehutanan dan perlu dijawab maka ya akan saksi jawab, tetapisurat ini sejak dari Eselen