(seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan menyerahkansebidang tanah terperkara berikut tanaman yang ada diatasnya kepada Penggugat, dihitungsejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan perintah Exsecutie dijalankan ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat I untuk membayar ongkosongkos perkara yang timbul dalam gugatan ini ; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh

Bahwa tuntutan adanya dwangsom hanya dapat dilakukanbersamaan terhadap tuntutan dengan real executie saja, dandalam perkara ini karena tuntutan Penggugat dalam petitumnyaadalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang, yangmerupakan verhaal exsecutie, maka dwangsom tidak dapat dituntut secara bersamaan;a) Vide Yurisprudensi MARI No.307/K/Sip/1976tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan padaintinya bahwa dwangsom akan ditolak apabilaputusan dapat dilaksanakan dengan exsecutie riil;b) Vide Yurisprudensi

Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI.tanggal 11 Desember 2006;2. Bukti Keterangan KPN. No.W14U16/6341/Pdt/I/2007 tanggal 01Pebruari 2007;3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi Jo. No.99/PID/2008/PT. SBY Jo. No.1599 K/Pid/2008;4. Bukti Lapor No.STTLP/100/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret2016;5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 17 Maret 2016:6. Bukti Surat Laporan Perihal Pencurian yang dilakukanKorban.

Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI. tanggal 11 Desember 2006 ;2. Bukti Keterangan KPN. No.W14-U16/6341/Pdt/I/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 ;3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi Jo. No. 99/PID/2008/PT. SBY Jo. No.1599 K/Pid/2008 ;4. Bukti Lapor No.STTLP/100/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret 2016 ;5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 17 Maret 2016 ;6.

Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI.tanggal 11 Desember 2006 ;2. Bukti Keterangan KPN. No.W14U16/6341/Pdt/V2007 tanggal 01Pebruari 2007 ;3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi. Jo. No.1599K/Pid/2008 ;4. Bukti Lapor No.STTLP/100/IIV2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret2016 ;5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/II/2016/JTM/RESBWI tanggal 17 Maret 2016 ;6.

Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI. tanggal11 Desember 2006 ;2. Bukti Keterangan KPN. No.W14U16/6341/Pdt//2007 tanggal 01 Pebruari2007 ;3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi Jo. No.99/PID/2008/PT. SBY Jo. No.1599 K/Pid/2008 ;4. Bukti Lapor No.STTLP/100/III/2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret 2016 ;5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/IIV2016/JTM/RESBWI tanggal 17 Maret 2016 ;6.

Bukti Berita Acara Exsecutie No.22/PEN.PDT.G.EKS/2006/PN.BWI.tanggal 11 Desember 2006 ;2. Bukti Keterangan KPN. No.W14U16/6341/Pdt/V2007 tanggal 01Pebruari 2007 ;3. Putusan Pidana Korban No.652/Pid.B/2007/PN.Bwi Jo. No.99/PID/2008/PT. SBY Jo. No.1599 K/Pid/2008 ;4. Bukti Lapor No.STTLP/100/II/2016/JTM/RES BWI tanggal 05 Maret2016 ;5. Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/116/II/2016/JTM/RESBWI tanggal 17 Maret 2016 ;6.

Penetapan Pengadilan Negeri atas Pembahagian Hak bagian ahli warisberdasarkan Berita Acara Exsecutie Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA. Upgtanggal 11 Maret telah ada dan diserahkan kepada Pihak Kedua(Yupiter Widodo / Pe3mohon PK semula Penggugat).c. Pemagaran di lokasi dan Pengembalian batas telah dilakukan.d. Surat Perwalian dari saudaranya yang masih di bawah umur telah adadan diserahknan kepada Pihak Kedua (Yupiter Widodo / Pemohon PKsemula Penggugat).Kesepakatan Lainnya :a.

debitur ciderajanji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuanPasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996,Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 96/Padt/2016/PT YYK.15.16.17.18.maka Tergugat selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan pertamasecara hukum dibenarkan untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri (parate exsecutie

Pertama).Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undangundang Hak Tanggungan Nomor 4Tahun 1996 dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkanirahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, danketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuaneksekutorial pada sertifikat hak tanggungan sehingga apabila debitur ciderajanji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dandengan menggunakan Parate Exsecutie

Bahwa oleh karena Terlawan melaksanakan parate exsecutie tanpa izin / perintah Ketua PengadilanNegeri Surabaya, maka pelaksanaan lelang tanggal 16 September 2020di Kantor TerlawanvVll tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah harubatal demi hukum;Bahwa tidak ada transparansi jumlah hutang Pelawan oleh Terlawan hingga saat ini yang hal ini menjadikan jumlah hutang antara Pelawandengan Terlawan menjadi BELUM FIXED, berdasarkan aturan dalamBuku Il, PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN

Bahwa oleh karenaTerlawan melaksanakan parate exsecutie tanpa izin / perintahn Ketua PengadilanNegeri Malang, maka pelaksanaan lelang atas obyek lelang / obyek perkara a quo diKantor Terlawan II tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah / batal demi hukum ;Bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang PedomanTeknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 90 angka 4,menentukan bahwa ;Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang samadengan

eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan sehingga apabiladebitur cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatuputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapsebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 UndangundangNomor 4 Tahun 1996, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1996, maka Terlawan selaku krediturdan pemegang hak tanggungan' peringkat pertama secara hukumdibenarkan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri (oarate exsecutie

.10.11.12.13.Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undangundang Hak TanggunganNomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmencantumkan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa, dan ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan adanyaketentuan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan sehingga apabiladebitur cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatuputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Exsecutie

atau seluruhnya adalah sebesarRp10.660.000.000,00;Pembayaran dilakukan dengan cara;Panjar sebesar Rp500.000.000,00;sisanya yaitu sebesar Rp10.160.000.000,00 dilunasi Pihak Kedua (Yupiter Widodo/Pemohon Kasasi semula Penggugat) bilamana:a Sertipikat tanah tersebut telah terbit;b Penetapan Pengadilan Negeri atas Pembahagian hak bagian ahli warisberdasarkan Berita Acara Exsecutie Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Upg., tanggal11 Maret telah ada dan diserahkan kepada Pihak Kedua (Yupiter Widodo/Penggugat);c Pemagaran

Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie).iii. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial.Bahwa salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dan pastidalam pelaksanaan eksekusinya.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah, ada 3 jenis Eksekusi Hak Tanggungan:i) Eksekusi melalui Penjualan di bawah tangan;il) Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie);iit) Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial.15. Bahwa untuk itu Terlawan telah memohon untuk mengajukanpelelangan atas jaminan utang Pelawan yang telah dibebani HakTanggungan kepada Pengadilan Negeri Stabat.

lelang;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undangundang Hak Tanggungan di jelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmencantumkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untukmenegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat HakTanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untukdieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan denganmenggunakan Parate Exsecutie

Penetapan Pengadilan Negeri atas Pembahagian Hak bagian ahli warisberdasarkan Berita Acara Exsecutie Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Upgtanggal 11 Maret telah ada dan diserahkan kepada Pihak Kedua (YupiterWidodo / Pemohon PK semula Penggugat).;c. Pemagaran di lokasi dan Pengembalian batas telah dilakukan. ;d. Surat Perwalian dari saudaranya yang masih di bawah umur telah adadan diserahknan kepada Pihak Kedua (Yupiter Widodo / Pemohon PKsemula Penggugat);Kesepakatan Lainnya:a.

pelaksaanMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undangundang Hak Tanggungan di jelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmencantumkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untukmenegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat HakTanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untukdieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan denganmenggunakan Parate Exsecutie

perkara ini dapat menghentikan kepadaPara Tergugat sampai Tergugat VII untuk tidak menguasai tanah kebunObjek Sengketa milik Para Penggugat sampai adanya putusan inimempunyai kekuatan Hukum;Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan bukti dan saksi yangkuat mengenai kebenaran hak atas lokasi tanah tersebut, dan perbuatanPara Tergugat telah menguasai Objek sengketa maka dalam perkara iniPara Penggugat mohon agar nantinya putusan dalam perkara ini bisadinyatakan dapat di laksanakan serta merta (Exsecutie

atau sebagianuntuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; danf. melakukan halhal lain yang menurut Undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Keduaperlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah, ada 3 jenis Eksekusi Hak Tanggungan :i) Eksekusi melalui Penjualan di bawah tangan.ii) Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie

tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undangundang Hak Tanggungan di jelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggunganmencantumkan irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskanadanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehinggaapabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatuputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaluitata cara dan dengan menggunakan Parate Exsecutie

sebagian untukmelunasi utang Debitor tersebut di atas; danf. melakukan halhal lain yang menurut Undangundang dan peraturan hukumyang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perludilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 20 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah,ada 3 jenis Eksekusi Hak Tanggungan:i) Eksekusi melalui Penjualan di bawah tangan.il) Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie

Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie).c. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial.Bahwa untuk itu Tergugat telah memohon untuk mengajukan pelelanganatas jaminan utang Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungankepada instansi yang berwenang yang diakui oleh Undangundang yaituKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar(Tergugat Il).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah, ada 3 jenis Eksekusi Hak Tanggungan :i) Eksekusi melalui Penjualan di bawah tangan.il) Eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate exsecutie).lil) Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial.. Bahwa salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dan pastidalam pelaksanaan eksekusinya.