Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : foeh f.ch feoh fuah fhin fhui fauh fsuh fuh fouh fhu fhh
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2019 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN KEPANJEN Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn
Tanggal 22 Oktober 2018 — Perdata Musiyem, Dkk lawan Munirah, Dkk
154 — 82
  • (Guru Besar UniversitasHassanudin / Dewan Pembina Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata FHUH) dalam laman http:/nhukumperdataunhas.wordpres.com, mengatakanbahwa pasal ini hendak mengatur;a. Kalau seseorang hendak mensertifikatkan hak atas tanahnyayangberasal dari hal lama, maka dia harus melengkapi: alat buktitertulis, kalau tidak ada alat bukti tertulis, dengan saksisaksi ataupernyataan sendiri yang kadar kebenarannya dianggap cukup;b.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
167 — 383
  • Governsnce serta PenyusunanAPBD TA. 2016 yang bertempat di Hotel Jayakarta Tanggal 2730Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi IlmuPemerintahan Abdi Negara (STIPAN) yang ditanda tangani olehketua.38 (tiga puluh delapan lembar) sertigfikat Bimbingan TeknisImplementasi UU No. 23 tahun2014 tentang pemerintahan daerahberserta perunahannya ( UU NO. 9 tahun 2015yang dilaksankanoleh Pusat kajian Hukum dan Pemerintahan fakultas HukumUniversitas Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Ketua PKHPP FHUH
    Governsnce serta PenyusunanAPBD TA. 2016 yang bertempat di Hotel Jayakarta Tanggal 2730Oktober 2015 yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi IlmuPemerintahan Abdi Negara (STIPAN) yang ditanda tangani olehketua.10. 38 (tiga puluh delapan lembar) sertigfikat Bimbingan TeknisImplementasi UU No. 23 tahun2014 tentang pemerintahan daerahberserta perunahannya ( UU NO. 9 tahun 2015yang dilaksankanoleh Pusat kajian Hukum dan Pemerintahan fakultas HukumUniversitas Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Ketua PKHPP FHUH
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
93 — 0
  • 38 (tiga puluh delapan lembar) sertigfikat Bimbingan Teknis Implementasi UU No. 23 tahun2014 tentang pemerintahan daerah berserta perunahannya ( UU NO. 9 tahun 2015yang dilaksankan oleh Pusat kajian Hukum dan Pemerintahan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Ketua PKHPP FHUH Tanggal 13 Desember 2015.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
95 — 0
  • 38 (tiga puluh delapan lembar) sertigfikat Bimbingan Teknis Implementasi UU No. 23 tahun2014 tentang pemerintahan daerah berserta perunahannya ( UU NO. 9 tahun 2015yang dilaksankan oleh Pusat kajian Hukum dan Pemerintahan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ditanda tangani oleh Ketua PKHPP FHUH Tanggal 13 Desember 2015.