GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO);BUPATI BARITO UTARA;

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO), berkedudukandi Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengahdengan alamat Kantor Cabang di Gedung Muara Global, Suite 12D, Wisma Kyoei Prince LT. 20, Suite 2005, Jalan JenderalSudirman Kav. 3 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh TITIPURWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta(Direktur Utama PT.

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO);BUPATI BARITO UTARA

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO), berkedudukan diMuara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengahdengan alamat Kantor Cabang di Gedung Menara Global, Suite12 D, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950,yang diwakili oleh TIT PURWATI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur PT.

Global Asia Prima Coalindo Mining(GAPCO), bertempat tinggal di Jalan Taman Jati Luhur No. 33,Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING:MELAWANBUPATI BARITO UTARA, berkedudukan di Jalan Anmad Yani Nomor 76 MuaraTeweh Kabupaten Barito Utara ; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : ARI WAHYUDI HERTANTO, S.H., MH ;SUBANDI, S.H ;SUGENG WALUYO, S.H ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, untuk kuasa no. 1adalah Advokat dan asisten

Global Asia Prima Coalindo Mining(GAPCO) selaku Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatandi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sehubungan denganditerbitkannya Surat Bupati Barito Utara tentang Kuasa PertambanganEksplorasi No. 188.45/2.a/2009 atas nama PT.

No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.1No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 Nomor : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 angka V biagian 3 harus dihitung sejak tanggal 23 Nopember2009 yaitu sejak diterimanya surat dari Kantor Hukum Lontoh &Partners Law Office Nomor : 124/L&PSU/XI/09 selaku Kuasa Hukumdalam perkara No. 09/G/2009/PTUN.PLK sampai dengan gugatan PT.Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING ( GAPCO )MelawanBUPATI BARITO UTARA

KP GAPCO tersebut, maka Penggugatsecara sah dan meyakinkan memiliki hak sepenuhnyauntuk melakukan kegiatan eksplorasi di LokasiPertambangan Muara Teweh.

GAPCONomor : 240/GAPCO/II/2008, Tanggal 06Pebruari 2007 perihal PermohonanPeningkatanKuasa Pertambangan Eksploitasi. (Foto Copydari FotoCopy) 2 Re eo Ss teom me Seer mei mmm meme eeeBukti P13 : Foto Copy Surat KantorPengacara Lontoh & Partners (Kuasa PT.Global Asia Prima Coalindo Mining(GAPCO)) Nomor: 107/L&P Ins/II/09,Tanggal 04 Pebruari 2009,perihalPermohonan Peningkatan Ijin UsahaPertambangan Yang Diajukan Oleh PT. GlobalAsia Prima Coalindo Mining (GAPCO).

GAPCO yaituLELO BAYONO dan HRD MANAGER PT. GLOBALASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) yaituSILVERTER HARIJANTO tertanggal 15 Pebruari2007 (Foto Copy sesuai denganAslinya).; Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertambangandan Energi Pemerintah Kabupaten BaritoUtara Nomor : 22/TAMBENC/I/2009, Tanggal14. Januari 2009, Perihal : PeringatanPertama (I).

Global AsiaPrima Coalindo Mining Nomor240/GAPCO/II/2008 , Tanggal 06 Pebruari2007, Perihal : Permohonan PeningkatanKuasa Pertambangan Eksploitasi. (Foto Copydari Foto Copy).Foto Copy Surat PT.

/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (videBukti T10a), Surat Nomor : 204/GAPCO/X/2007tanggal 31 Oktober 2007 (vide Bukti T10b),Surat Nomor: 240/GAPCO/II/2008 tanggal 6 Pebruari2007 (vide Bukti T10c = P12) dan Surat Nomor:186/GAPCO/IV/2008 tertan ggal 1 April 2008 (vide BuktiT10d); Bahwa atas permohonan Peningkatan Ijin PeningkatanKuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi EksploitasiPenggugat telah memperoleh surat penjelasandari Kepala Dinas PertambanganPerindustrian...........Perindustrian dan Perdagangan

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)

;2 Bahwa berdasarkan KP GAPCO tersebut, maka Penggugat secara sah danmeyakinkan memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kegiataneksplorasi di Lokasi PertambanganMuara Teweh.

Penggugat sudah bukan pihak yang memiliki hak dankewenangan lagi terhadap areal lahan pertambangan tersebut;Tentang Tidak Terpenuhinya Unsur Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;2 Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2009,yaitu waktu mana KP GAPCO telah berakhir jangka waktunyakurang lebih hampir 5 (lima) bulan. Sebagaimana telah diuraikandalam poinpoin di atas, KP GAPCO berakhir jangka waktuberlakunya pada 8 Agustus 2008.

Dengan kata lain ObjekSengketa diterbitkan setelah KP GAPCO berakhir;3 Bahwa dengan telah berakhirnya KP GAPCO pada tanggal 8Agustus 2008, terbitnya Objek Sengketa tidak menimbulkanakibat hukum terhadap Penggugat berupa tertindihnya maupunadanya kerugian atau kepentingan Penggugat yang dirugikandikarenakan Penggugat yang sudah tidak memiliki status hukum,hak dan kewenangan atas areal dimaksud sebagai akibat hukumberakhirnya KP GAPCO;4 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kepentingan Penggugatyang

dirugikan atau tertindihnya KP GAPCO sebagai akibat telahberakhirnya jangka waktu berlakunya KP GAPCO, maka gugatanini tidak memenuhi syarat formil sehingga patut untuk tidakditerima;5 Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka telahcukup alasan untuk menerima eksepsi Tergugat dan gugatanPenggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkarayaNomor 02/G/2010/PTUN.PLK. tanggal 27 Maret 2012 adalah sebagai berikut:1 Menolak

Global Asia PrimaCoalindo Mining (GAPCO MINING) (vide Bukti T6). Sehingga jelas dannyataterbukti keberadaan Termohon Peninjauan Kembali ada karena adanyakerjasama dengan CV. Surya Kencana yang telah terlebih dahulu memilikiSKIP atas lahan pertambangan batubara tersebut, jika tidak ada CV.

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) tersebut;

GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) VS BUPATI BARITO UTARA

Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO),selanjutnya memberi kuasa kepada:1 SAYOETO, S.H.;2 ROOSYAN UMAR, S.H.

GAPCO (videbukti P3, P4, T2 dan T3), didasarkan Surat Perjanjian "klausula pelimpahandan penyerahan" lokasibatubara atas nama CV. Surya Kencana kepada PT.

GAPCO).

GAPCO (Penggugat). Menurut Judex Facti, oleh karenatelah terjadi pemutusan perjanjian kerjasama antara CV. Surya Kencana denganPT. GAPCO maka Penggugat tidak memilikikepentingan hukum menggugat Surat Keputusan objek sengketa, yaitu SuratKeputusan Nomor 188.45/2.a/2009 tentang Pemberian Kuasa PertambanganExplorasi atas nama PT. Yastra Energi;Pertimbangan yang aneh dan janggal dari sudut logika hukumadministrasi karena:a Persoalan surat perjanjian kerjasarna antara Penggugat(PT. GAPCO) dengan CV.

/X/2007, tanggal 5 Oktober 2007 (vide bukti T10a), SuratNomor 204/GAPCO0/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007 (videbukti T10b), Surat Nomor 240/GAPCO/I/2008, tanggal 6Februari 2008 (vide bukti T10c), dan Surat Nomor186/GAPCO/IV/2008, tanggal 1 April 2008 (vide bukti T10d);Bahwa dari jawaban, duplik, buktibukti dan kesimpulanTergugat tidak satupun yang membuktikan kalau Tergugattelah mengeluarkan keputusan penolakan ataspermohonan peningkatan izin Kuasa Pertambanganeksplorasi ke eksploitasi (vide bukti

No.204/GAPCO/X/2007tanggal 31 Oktober 2007, Surat GAPCONo.96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dan SuratGAPCO No.186/GAPCO/IV/2007 tanggal 1 April 2008perihal Permohonan Peningkatan Kuasa PertambanganEksploitasi dengan melampirkan/memenuhi segalaHal 27 dari 82 hal Put.

GAPCO(ic.

GAPCO Nomor107/L&PIns/I1I/09, Tanggal 04 Pebruari 2009(foto copy dari asli) ;Surat dari Kuasa Hukum PT. GAPCO Nomor126/L&PIns/II/09, Tanggal 12 Pebruari 2009(foto copy dari asli) ;Surat dari Kuasa Hukum PT. GAPCO Nomor160/L&PIns/II/09, Tanggal 27 Pebruari 2009(foto copy dari asli) ;Surat dari Titi Purwati Direktur UtamaPT.

GAPCO tidak adapenyelesaian Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa CV.

GAPCO Bahwa benar Saksi mengatakan setelah tidak ada lagihubungan CV. Surya Kencana dengan PT. GAPCO ada partnerlain yaitu) PT. YASTRA ENERGY sejak awal 2009 Bahwa benar Saksi mengatakan sejak adanya SK PT.

Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO),beralamat di Muara Teweh, Barito Utara, Jalan A. Yani Nomor152 A, Kalimantan Tengah;Pemohon Peninjauan Kembali Ke2 dahulu) TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding jugaTerbanding/Penggugat;melawan:. BUPATI BARITO UTARA, tempat Kedudukan di JalanAhmad Yani Nomor 76, Muara Teweh, Kalimantan Tengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:JUNAIDI, S.H., LL.M;RYAN GUNAWAN LUBIS, S.H., M.H.;MARIO SATRIO ROBERT, S.H.;SHELY SELVIANAH, S.H.

Tertanggal 20Februari 2007 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara) yangberbunyi sebagai berikut:a) Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor 882Tertanggal 21 November 2006 Yang Diterbitkan Oleh BupatiBarito Utara:Berdasarkan Surat Kepala Dinas dan Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Barito Utara Nomor 848/DISHUTBUN/V/XI/2006 tanggal 18 November 2006 perihal Telaah Areal KuasaPertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining dan SuratDirektur PT Global Asia Prima Coalindo Mining Nomor034/GAPCO

Nomor204/GAPCO/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, Surat GAPCO Nomor96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dan Surat GAPCONomor186/GAPCO/IV/2007 tanggal 1 April 2008 perihal PermohonanPeningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan melampirkan/memenuhi segala ketentuan persyaratanpersyaratan menuruthukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Global Asia PrimaCoalindo Mining Nomor : 240/GAPCO/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2007perihal Permohonan Peningkatan Perpanjangan Kuasa PertambanganEkplorasi Nomor 188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PeninjauanKembali 108 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 adalah:a. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi an. PT. Yastra EnergyNomor : 188.45/2.a/2009 tanggal 3 Janurai 2009, yang tumpangtindin dengan;b. Kuasa Pertambangan (KP) Ekplorasi an. PT.

Surat Nomor : 96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, perihalPermohonan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi keEksploitasi;b. Surat Nomor : 204/GAPCO/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;c. Surat Nomor : 240/GAPCO/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2007;d. Surat Nomor 186/GAPCO/IV/2008 tanggal 1 April 2008;Bahwa dengan sudah mengajukannya permintaan perpanjangan/peningkatan ijin Kuasa Pertambangan (KP) maka PemohonPeninjauan Kembali Kedua (PT.

.322tertanggal 20 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara) yangberbunyi sebagai berikut :a) Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.882 tertanggal 21Nopember 2006 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara :Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenBarito Utara Nomor 848/DISHUTBUN/IV/XI/2006 tanggal 18 Nopember2006 perihal Telaah Areal Kuasa Pertambangan PT Global Asia PrimaCoalindo Mining dan Surat Direktur PT Global Asia Prima Coalindo MiningNomor 034/GAPCO

No. 111 PK/TUN/2012Menunjuk Surat Direktur Utama PT Global Asia Prima Coalindo MiningNo.034/Gapco/X/2006 tanggal 18 November 2006 perihal Rekomendasipada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendukung sepenuhnyadan memberikan rekomendasi kepada PT Global Asia Prima CoalindoMining untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagaiberikut :1 PT Global Asia Prima Coalindo Mining telah memperoleh Ijin KuasaPertambangan

No.204/GAPCO/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, SuratGAPCO No.96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dan SuratGAPCO No.186/GAPCO/IV/2007 tanggal 1 April 2008 perihalPermohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi denganmelampirkan/memenuhi segala ketentuan persyaratanpersyaratanmenurut hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Namun alangkah kaget dan terkejutnya Penggugat karena secaramendadak dan tibatiba Pemerintah Kabupaten Barito Utaramenyampaikan surat peringatan resmi sebanyak

Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO MINING) (vide Bukti T110,Bukti T26). Sehingga jelas dan nyata terbukti keberadaan TermohonPeninjauan Kembali I ada karena adanya kerjasama dengan CV. Surya Kencanayang telah terlebih dahulu memiliki SKIP atas lahan pertambangan batubaratersebut, sekaligus sebagai perwakilan para pemilik lahan. Sudah tentu sebagaipemilik lahan tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh Judex Juris tingkatkasasi.

Global AsiaPrima Coalindo Mining (GAPCO MINING) untuk membayar ganti rugi tanahadat belum dilaksanakan (vide T110, T26);Bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim banding Penggugat/Pembanding Juga Terbanding telah tidak memenuhi kewajiban hukumnyasebagaimana ijin yang telah diperolehnya;Bahwa sesuai aturan berdasar Pasal 8 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009;Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001; Pasal 2, Pasal 5,Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten

pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasanmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talaksatu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuanPasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengandalildalil yang ada di Kitab:Hal. 8 dari 11 hal Pts No 618/Pdt.G/2017/PA.PIihFiqhus Sunnah Juz Il halaman 249:CD ILE GEE ANCHO IRC EAC Cesale ea GCaUKE E a GabGaaaCi eAaC GaFCAE 44 CAPCO CaEYN P ati AAD ( GaRAC GAPCO

putusan ini,Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai denganTergugat:Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya,oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dantidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlumengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juzIl, halaman 248, yang berbunyi :YADG EEEE iUeG aGali GAPCO