SAMAN Alias GEBOD Bin RIDWAN

PUTUSANNomor : 201/Pid.B/2016/PN.Idm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.Pengadilan Negeri Indramayu, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : SAMAN Alias GEBOD BinRIDWANTempat lahir : IndramayuUmur atau tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Juni 1979Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Blok Barat Rt. 01 Rw

Indramayu ada orang yang sedang menjual kuponjudi togel merk Hongkong;Bahwa, atas informasi tersebut saksi bersama Endi Suhendi menuju ketempat sesuai yang diinformasikan, ternyata benar saksi Saman aliasGebod sedang menunggu pemasang judi togel merk hongkongselanjutnya saksi Saman alias Gebod beserta barang bukti diamankan kePolsek Kedokanbunder untuk pengusutan lebih lanjut;Bahwa, saksi Saman alias Gebod sebagai pengecer menerima pasangannomor Judi Togel merk hongkong dari masyarakat sekitar tempat

tinggalsaksi Saman alias Gebod;Bahwa, uang hasil pasangan/taruhan dari para pemasang oleh saksiSaman alias Gebod disetorkan kepada Terdakwa sebagai Pengepul;Bahwa, uang pasangan/taruhan judi Togel merk hongkong denganpasang/taruhan judi togel minimal Rp. 1000, (seribu rupiah);Bahwa, permainan judi toget jenis hongkong yang dilakukan terdakwasipatnya untunguntungan, dengan mengaharap hadian dari permainanjudi Togel jenis hongkong tersebut dibuka/diundi oleh bandar sekitarpukul 23.00 Wib, pemasang

Indramayu ada orang yang sedang menjual kuponjudi togel merk Hongkong;Bahwa, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Carita menuju ketempat sesuai yang diinformasikan, ternyata benar saksi Saman aliasGebod sedang menunggu pemasang judi togel merk hongkongselanjutnya saksi Saman alias Gebod beserta barang bukti diamankan kePolsek Kedokanbunder untuk pengusutan lebih lanjut;Bahwa, atas pengakuan saksi Saman alias Gebod uang taruhan judi togeltersebut diserahkan kepada Terdakwa;Bahwa, atas pengakuan

Saksi SAMAN Alias GEBOD Bin RIDWAN, dibawah sumpah yang pada pokonyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekira jam 21.45 Wibbertempat di Desa Cangkingan Kec. Kedokanbunder Kab.

untuk pengusutan lebih lanjut;Bahwa, atas pengakuan saksi Saman alias Gebod tersebut saksi Caritabersama saksi Endi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dansaksi Saman alias Gebod diamankan ke Polsek Kedokanbunder untukpengusutan lebih lanjut;Bahwa, Terdakwa sebagai pengepul menerima setoran uang pasanganJudi Togel merk hongkong dari saksi Saman alias Gebod;Bahwa, uang setoran dari pengecer disetorkan kepada Sdr.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI Alias GEBOD Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena

GEBOD Bin AMIRUDINc ao 8 oO@ul(kTempat lahir : Brebes: Laki lakiInHalaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.BbsUmur/tg lahir: Islam.Jenis Kelaminesiaastac oOo 5 oO@ul(k36 Tahun / 27 November 1982Laki lakiHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.BbsKebangsaan /Kewarganegaraan: Laki lakiTempat tinggal: Islam.AgamaInesiac oOo 5 oO@ul(kIndonesiaDs. Dukuhturi, R.T. 001 R.W. 003, Kec. Ketanggungan,Kab.

GEBOD Bin AMIRUDIN, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan olehorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhakyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana di Dakwakan dalam DakwaanPrimair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 3KUHpPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebutdi atas ;B.

GEBOD Bin AMIRUDIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian yang dilakukansecara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair diatur dan diancamdalam pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa BASUKI als. GEBODBin AMIRUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan;5.

GEBOD Bin AMIRUDIN pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2018 sekirapukul 16.00 WIB. s/d 19.30 WIB. atau setidak tidaknya pada waktu antaramatahari terbenam dalam bulan September 2018 bertempat di dalam kamar tidurrumah saksi korban KURIAH Binti TARMAD yang terletak di Desa Ketanggungan,R.T. 007, R.W. 005, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi JawaTengah atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih ranah dalamdaerah hukum Pengadilan

Menyatakan Terdakwa BASUKI Alias GEBOD Bin AMIRUDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian DalamHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN.BbsKeadaan Memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagaiperbuatan yang dilanjutkan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan;3.

obyek sengketa 2, obyeksengketa 3, dan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P1 sampai denganbertanda P 4) perihalnya adalah SOMASI I, sedangkan obyek sengketa 5,obyek sengketa 6, obyek sengketa 7, dan obyek sengketa 8 ( surat buktibertanda P 5 sampai dengan P 8) perihalnya adalah SOMASI Il ;Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa 1 , obyek sengketa 2,obyek sengketa 3, dan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P1 sampaidengan bertanda P 4) di dalam angka 2 huruf c terdapat suatu klausul perintah(gebod

Surat ini berlaku sebagai surat Somasi Il ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perihal dari obyeksengketa 1, sampai dengan obyek sengketa 8 (surat bukti bertanda P 1 sampaidengan P 8) serta memperhatikan klausul yang bersipat perintah (gebod) danklausul pernyataan (dek/aratoir) yang ada pada huruf c dan huruf e obyeksengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4 (surat bukti bertanda P 1 sampaidengan P 4) dan pernyataan (deklaratoir) pada huruf c dan d obyek sengketa5 sampai dengan obyek sengketa 8

Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod). Perintahperintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadihaknya dan laranganlarangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatukepada orang yang tidak berhak karena esensi inilah maka pembuktianmerupakan bagian dari Hukum Acara Perdata ;Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 26/PDT/2013/PT.BTN.2.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1 Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara dandapat berisi perintah (gebod

Perintah(gebod); b. Larangan (verbod); c. Izin (toestemming) dan; d.Pembebasan (vnjstelling). Perintah adalah kaidahkaidah yangmenetapkan bahwa hal menjalankan suatu perbuatan adalah suatukewajiban. Larangan adalah kaidahkaidah yang menentukan bahwasuatu perbuatan harus tidak dilakukan. Izin adalah perwujudanpengecualian dari suatu larangan. Kaidah yang di dalamnya izindiberikan, di dalam hukum sering tampil dalam sosok sebuah lisensi(vergunning).

Meskipun Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan tidak eskplisitmenggunakan kata harus di dalamnya, namun dengan melihatsusunan kalimatnya terutama adanya frasa denganmempertimbangkan maka Pasal 35 ayat (2) sifat norma hukumnyaadalah perintah (gebod).

Kedua Gebod, suruhan atau kebolehan. Ketiga Toestemming,yaitu izin.

Menurutpendekatan ilmu perundangundangan ada empat karakteristik nilai dari normaundangundang, yaitu Verboa artinya larangan, kedua Gebod, suruhan ataukebolehan, ketiga Toestemming, yaitu izin, dan keempat Vrijstelling adalahpengecualian.

Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod). Perintahperintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadihaknya dan laranganlarangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatukepada orang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka"pembuktian" merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata;2.

Putusan Nomor 105 K/TUN/20169.Bahwa, frasa Pemohon wajib menyertakan yang didahului oleh klausulDalam mengajukan permohonan, merupakan norma yang bersifatperintah (gebod) kepada Pemohon Informasi Publik, agar melengkapisyaratsyarat formal yang sudah ditentukan di dalam pasal tersebut.Sehingga apabila syaratsyarat tersebut tidak dipenuhi, maka tidak adaalasan yang kuat bagi Komisi Informasi Provinsi Riau untuk mengabulkanpermohonan Termohon Keberatan (dahulunya Pemohon);Komisi Informasi Provinsi Riau

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, danPasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, yangmana di dalam pasalpasal tersebut mengharuskan bagi setiap Pemohon InformasiPublik untuk mencantumkan alasan, maksud dan tujuan dari permohonannya;Bahwa, frasa Pemohon wajib menyertakan yang didahului oleh kopula Dalammengajukan permohonan, merupakan norma yang bersifat perintah (gebod

Daftar 20 Gebod 97 tanggal 16 Desember 1926 antara Yohanis Tanod denganPinintoe Fien Mailoor yang diberi materai cukup ; : Foto copy Turunan Surat Nikah Soetomo C dengan Saartje Gritje Tanod tanggal 16 Agustus 1954 yang diberi materaicukup dan sesuai dengan aslinya ; : Foto copy Soerat Pendjoealan Tanah tanggal 5 April 1937 yang diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya ; : Foto copy Soerat Pendjoealan Tanah tanggal 12 September yang diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya; : Foto Copy

Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu:iF TOLOKOPE tense cise s wis dan seterusnya;2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privatdalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatankepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah.Frasa "Pemohon wajib menyertakan" yang didahului oleh kopula "Dalammengajukan permohonan" merupakan norma yang bersifat perintah (gebod)kepada Pemohon Informasi Publik agar melengkapi syaratsyarat formalyang sudah ditentukan di dalam

Akta Pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privatdalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatankepengurusan atau akta lain yang dianggap sah;Frasa "pemohon wajib menyertakan" yang didahului oleh kopula "dalammengajukan permohonan" merupakan norma yang bersifat perintah(gebod) kepada Pemohon Informasi Publik agar melengkapi syaratsyarat formal yang sudah ditentukan di dalam pasal tersebut;= Dan seterusnya seperti dalam isi Surat Gugat Perlawanan dariPelawan (sekarang

perjanjian, berarti hal ini telah sejalan dengan Akta NotarisNo. 34 tentang Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba yang mengatur mengenaikonteks Hak Merek dan/ atau Hak Cipta atau system bisnis yang dimiliki oleh Termohonmengenai YEMEMBER yang dijadikan sebagai objek dalam Perjanjian tersebut.sehingga, bukan STPW yang menjadi objek dasar dari Perikatan antara Pemohon danTermohon dalam Akta Notaris No. 34, karena STPW ialah suatu produk pejabatpemerintah yang secara adminitrasi perijinan saja, dan bersifat Gebod

(Suruhan) bukanLarangan (Verbod), yang mana, hal ini menegaskan "Gebod" dari STPW karena,memang STPW adalah bukan hal yang pokok atau dasar dari dialinkannya ataudiberikannya sebagian hak nikmat atau hak ekonomis dari HAKI Cipta dan Merek dariTermohon kepada Pemohon, melainkan HAKI sendiri lan yang merupakan suatu halpokok atau dasar untuk memberikan/ meminjamkan atau mengijinkan orang lain turutmendapatkan bagian dari hak nikmat atau hak ekonomis daripadanya yang diaturkedudukan dan kekuatannya

terhadap hartatersebut, Jika ia telah berhasil membuktikan halhal tersebut dan pihak Terlawan masih jugamembantahnya karena Pelawan mengetahui bahwa atas tanah objek tersebut telah adakeputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara Perdata Nomor : 33/PDT/2008/ PT.BNA tanggal 22Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 423K/PDT/2009 tanggal 12 April 2011yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod

kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidahulu Tergugat VPembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1.Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod

dahulunyaPemohon) di dalam mengajukan permohonan informasi publik tidakmencantumkan alasan, maksud dan tujuan permohonannya;Oleh karena itu, permohonan informasi yang dimintakan Termohon Keberatan(dahulunya Pemohon), tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, karena telahmencederai Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik; Bahwa, frasa Pemohon wajib menyertakan yang didahului oleh klausul Dalammengajukan permohonan, merupakan norma yang bersifat perintah (gebod

Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod). Perintahperintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadihaknya dan laranglarangan bertujuan mencegah jatunnya sesuatu kepadaorang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka pembuktianmerupakan bagian dari Hukum Acara Perdata;2.

Ditetapbkan sebagai tersangka dalam tindakpidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadapkeamanan negara. bahwa isi dari suatu kaidah hukum padapokoknya terbagi menjadi 3 yaitu kaidah hukum yang berisikantentang : 1) Suruhan / gebod; 2) Larangan / verbod; 3) Kebolehan /mogen,dan ditinjau dari sifanya maka, kaidah hukum dapatbersifatPutusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBYHalaman 30 dari 38 Halamanimperatif yang berati tidak dapat dikesampingkan atau memaksa(Suruhan dan larangan

mencederaiPasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 35 Tahun 2010 danPasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun2010, yang mana di dalam pasalpasal tersebut mengharuskan bagi setiapPemohon informasi publik agar mencantumkan alasan, maksud dan tujuan daripermohonannya;Bahwa frasa Pemohon wajib menyertakan yang didahului kopula dalammengajukan permohonan merupakan norma yang bersifat perintah (gebod