XXXX/Pdt.G/2018 /PA Smg(dua) tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah Kontrakan di JalanKelud Raya No 1 A Semarang, selama 2 (dua) tahun serta telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Graria Nabhan Radinka, lahir di Semarang padatanggal 08 April 2013, Usia 4 tahun 10 bulan;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak buli Juli tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugatterusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun

$5Peraturan Menteri A graria/Kepala BPN No.5 tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan. A ??@?S5 5A4?@?$55A4?@?$5 5A4?@5A4?@?$5> 5A4?@?S5 >5A4?@?S5 5A4?@?$5 >5A4?@?$5 " A ??@?$5 5A4?@?$5 >5A4?@?$S5 > '/ '@sA ??@?$5 5A4?@?$5 > A ??@?$5A ??@?S5niet ontvankeiijk verklaard/N.O)&S! GS ? 7 5$4 ! )A9S?S 5A4?@?S5 5 7$! :A ?!Se 9 A ??@?S5A ??@?S85A ??@?S5 :&%S#S+0 6+8#0 /#+% #/#: B#/ +54 . #SH!

Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri A graria/Kepala Badan Nomor 1/ 1994 dan No. 3/2007 ; Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalamperkara lain ; 9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ; Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Hj.

Lokasi yang TerkenaPembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas KecamatanSamarinda lir Kota Samarinda ; Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi3, 7 Ha, ke PLN Pusat ; = Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.TSMR/VII/2007 sebesarRP. 4.649.875.000 ; BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007; Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri A graria

Karena pokok permasalahanPenggugat/Terbanding dalam gugatannya adalah Sertifikat, sedangkan sertifikat itudiperoleh tidak dengan procedural sesuai dengan UndangUndang A graria/UndangUndang pertanahan yang berlaku.

No. 410 PK/Pdt/2011menguasai secara benar obyek tanah dan terlihat pula dalam penyebutan batasbatas tanah dalam gugatan Penggugat (telah melanggar Pasal 9 ayat 2 PeraturanMentri Negara A graria/Kepala Badan Petanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ;Keberatan keempatTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/ TermohonKasasi telah melakukan tindakan dengan mengaburkan atau membuat tidak jelasriwayat keluarga dan riwayat tentang obyek sengketa ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, menampilkan

alashak/landasan yuridis adalah tidak benar menurut hukum karenanyamengandung cacat yuridis dari segi prosedur sehingga dalam kesimpulandan pendapatnya pada intinya menyatakan tindakan tergugat mengeluarkanobjek sengketa dan objek sengketa 2 (bukti T4 dan T7) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah tidak benar dansalah menerapkan hukum karena tanah yang dimohon adalah tanah Negaramaka pengertian data fisik dan data yuridis adalah berdasarkan padaPeraturan Menteri Negara graria

4.SUMARDI
Turut Tergugat:
4.GRARIA TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA ( ATR/BPN RI) kANTOR TANAH KOTA SEMARANG
5.DINAS KOPRASI DAN UMKM KOTA SEMRANG PROVINSI JAWA TENGAH

Kohir C.1. yang terletak di Agang Buadja KampungTallo Kelurahan Buloa Kecamatan Talla Kota Makassardengan batas batas adalah sebagai berikut Utara : Lompoa / Gudang Selatan : Sungai Tallo Barat : Jalan Ir.Sutami/Jalan Tol Timur : jalan Sultan Abdullah.Bahwa obyek sengketa pada awalnya berasal dari tanahmilik Indonesia/Tanah Negara ( Landrente ) kemudianselanjutnya tertanggal 16 April 1966 tanah tersebuttelah di Konversi berdasarkan P.M.P.A No.2/1962 padaKantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah / Graria

Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti) Milik, bermeterai cukup, Nomor 1052 atas namaPemegang Hak Milik Ahmudin, atas sebidang tanah seluas 2.200 M2 yang terletak di ProvinsiJawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Nagri Kaler, yangdikeluarkan oleh Kepala Sub DirektoratA graria Kabupaten Purwakarta ( Bukti P.12);Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalildalil permohonannyadengan bukti saksi sebagai berikut:Saksi IYeyet Sudrajat MS bin Muhammd Suken, umur

Penggugat:
1.FRANSISCO HAM
2.INDRAWATY JUNITA HAM
Tergugat:
1.FREDIYANTO SULISTIO
2.KEMENTRIAN GRARIA DAN TATA RUANG cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA cq PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA SAMARINDA JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA PAKET III DAN IV
3.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI. cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq.

Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan graria No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964.c. Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S-2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966.d. Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Permohonan Hak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.e.

yang dengan sengaja menyalahgunakankekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidakmelakukan atau membiarkan sesuatu2.35Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) baik dakwaan alternatifpertama maupun alternatif kedua3:Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya seperti sedia kala.4.Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Verponding bekas Recht van Eigen dom (RvE)No.1146.Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan graria

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini:UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang DasarDasar Pokok A graria khususnya Pasal 19 ayat (1) yangisinya : untuk menjamin kepastian hukum olehpemerintah,diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RepublikIndonesia menurut ketentuan yang diatur denganperaturan pemerintah.Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah Khususnya:Pasal 1 Angka 2, yaitu sebelum sebidang

vide buktiT3 dan Bukti TIMenimbang, dalam Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sebelum dilakukan pengukuran, terlebihdahulu dilakukan penyelidikan riwayat tanah serta penetapan batasMenimbang ...34.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 angka (7) Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1951 menyatakan bahwa terhadap batasbatas dari suatu bidang tanahdinyatakan dengan tandatanda batas menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan olehMenteri A graria

substansiberkenaan dengan pembatalan dan atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata UsahaNegara adalah domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara =; 5101112Bahwa demikian pula Tergugat I telah dengan keliru mendasarkan diri padaperaturan perundangan yang tidak tepat, yakni Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak .....Hak Atas Tanah Negara, demikian pula dengan Keputusan Menteri Negara A graria

Bahwa tentang adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973tentang KetwentuanKetentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara graria/KepalaBadan Pertanahan Nasional NO.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak PengelolaankhususnyaPasal 33ayat (2) No. 2 selain itu didalam Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 593,51/Ditag/1985 tertanggal 2Nopember 1985 berdasarkan Surat

GANDA REKSA MULIA selaku pemilik Sertipikat HakGuna Bangunan No. 222/Sei Sikambing D) sehingga Tergugat tidakmengundang Penggugat oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilikobjek perkara aquo dan pengukuran tersebut dilakukan berdasarkanpenetapan batas bidangbidang tanah dan pemasangan tanda batassebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan MenteriNegara A graria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun

GANDAREKSA MULYA selaku pemilik Sertipikat HakGuna Bangunan No. 222/Sei Sikambing D) sehingga Tergugat tidakmengundang Penggugat oleh karena Penggugat bukanlah sebagai pemilikobjek perkara aquo dan pengukuran tersebut dilakukan berdasarkanpenetapan batas bidangbidang tanah dan pemasangan tanda batassebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan MenteriNegara A graria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun

Oleh karena UndangUndang Pokok Agraria tidakmemberi penjelasan, mengenai apa yang dimaksudkan dengan jual belitanah, tetapikarena hukumagraria yangdiatur dalam UndangUndang Pokok A graria memakai sistemdan asasasas hukumadat, maka pengertian jualbeli tanah, sekarang mengikuti hukumadat yaitu sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik(penyerahan tanah untuk selamalamanya), oleh penjualkepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual, Menimbang, bahwa jual beli

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat In litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikandasar pemiohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syaratbarulah Tergugat menerbitkan sertipikatsertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksuddalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara graria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 ;4.

penerbitan sertipikat hak milik sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negarasehingga harus diajukan ke Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya, halmana disebabkan suatu sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selainbentuknya adalah sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sekaligus juga sebagaitanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau merupakan aktaotentik (vide Pasal 13 ayat 4 juncto Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok A graria

Selanjutnya tanah luas +3.526 M2 beserta sertifikat HM 258 tersebut disitaPenyidik sebagaibarang bukti dalam perkara terdakwa ; Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan MUHAMMAD YUSUF dan SRI WIDODO tersebut,bertentangan dengan ketentuan : Pasal 2 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undangundang Pokok A graria ; Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari 1977, tentang TataCara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianBagian Tanah

Selanjutnya tanah luas +3.526 M2 beserta sertifikat HM 258 tersebut disitaPenyidik sebagaibarang bukti dalam perkara terdakwa ; Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan MUHAMMAD YUSUF dan SRI WIDODO tersebut,bertentangan dengan ketentuan : Pasal 2 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undeng undang Pokok A graria ; Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : Tahun 1977 tanggal 17 Pebruari 1977, tentang TataCara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianBagian Tanah Hak