Memerintahkan dan memberi ijin kepada Departemen Perhubungan Laut, Kantor Syahbandar Pelabuhan Jepara dan Kantor Administrator Pelabuhan Semarang untuk menerbitkan Grose Akte Kapal "KM THE SPIRIT OF PURA I" yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Kapal yang hilang dengan nomor pendaftaran 2008 GaNo. 7318/L milik PT. PURA WISATA BARUNA KUDUS;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 165.000, (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Memerintahkan dan memberi ijin kepada Departemen Perhubungan Laut, Kantor Syahbandar PelabuhanJepara dan Kantor Administrator Pelabuhan Semarang untuk menerbitkan Grose Akte Kapal "KM THESPIRIT OF PURA I" yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Kapal yang hilang dengan nomorpendaftaran 2008 Ga No. 7318/L milik PT. PURA WISATA BARUNA KUDUS ;3.

tersebut maka perlu diterbitkan Grosse Akte Kapal yang baru sebagai penggantiGrosse Akte Kapal yang hilang;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan bukti serta pertimbangan yang diuraikan diatas, makapermohonan pemohon telah memenuhi persyaratan dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 yaitu Memerintahkan dan memberi ijin kepada DepartemenPerhubungan Laut, Kantor Syahbandar Pelabuhan Jepara dan Kantor Administrator Pelabuhan Semarang untukmenerbitkan Grose

Memerintahkan dan memberi ijin kepada Departemen Perhubungan Laut, Kantor Syahbandar Pelabuhan Jeparadan Kantor Administrator Pelabuhan Semarang untuk menerbitkan Grose Akte Kapal "KM THE SPIRIT OF PURA I"yang baru sebagai pengganti Grosse Akte Kapal yang hilang dengan nomor pendaftaran 2008 GaNo. 7318/L milik PT.PURA WISATA BARUNA KUDUS;3.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Grose Akta Kapal Subur Nomor 3831 tanggal 1 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Cq.

Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 7Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriIndramayu dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor32/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 7 Februari 2019 telah mengemukakan halhalsebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah selaku pemilik sebuah kapal motor yang diberinama Subur, dengan ukuran kapal yaitu: panjang 11,40 meter, lebar 4,55meter dalam 1,44 meter;Bahwa sebagai bukti kepemilikan kapal motor yang bernama Subur tersebutyaitu berupa Grose

Pejabat Pendaftar dan PencatatBaliknama Kapal;Bahwa Grose Akta Nomor 3831 tanggal 1 Juni 2010 tersebut pada hariMinggu tanggal 9 Pebruari 2014 sekira jam 10.12 Wib diperkirakan hilang diareal lokasi sandar dermaga Perikanan Eretan Wetan, KecamatanKandanghaur, Kabupaten Indramayu, dan hilangnya Grose Akta tersebuttelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;Bahwa dikarenakan Grose Akta Nomor 3831 tanggal 1 Juni 2010 tersebuttelah hilang, maka Pemohon ingin membuat Grose Akta penggantinya danPemohon sudah

ldmnama Kapal di Cirebon untuk membuat pengganti Grose Akta yang hilangtersebut, akan tetapi Pemohon diharuskan terlebin dahulu membuatPenetapan tentang kehilangan Grose Akta tersebut yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun2012 Pasal 23 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, berbunyi ayat(1): Grosse Akte Pengganti dapat diterbitkan sebagai Pengganti GrosseAkte yang hilang atau Grosse Akte yang rusak.

Akta kapal Pemohon tersebut telah hilang,yaitu pada tahun 2014, namun tanggal dan bulannya saksi tidak tahu; Bahwa Grose Akta kapal Pemohon tersebut hilang di daerah TempatPelelangan Ikan (TPI) di Desa Eretan; Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak melaporkan kehilangansurat kapal tersebut di tahun 2014; Bahwa Pemohon baru mengurus surat kehilangan kapalnya sekarangkarena sebelumnya kapal Pemohon jarang beroperasi; Bahwa surat kapal tersebut tidak bisa dijaminkan atau digadaikan;2.

Saksi Priyandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakanPemohon; Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kapal motor yang bernama Subur; Bahwa saksi tidak tahu tata cara pengurusan administrasi surat kapalyang hilang; Bahwa Pemohon telah kehilangan Grose Akta kapal tersebut di tahun2014, namun saksi tidak tahu tanggal dan bulannya; Bahwa Grose Akta kapal Pemohon tersebut hilang di sekitar pelabuhanDesa Eretan; Bahwa tujuan

Saksi DAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa yang saksi tahu dalam sidang ini Pemohon mengajukanpermohonan tentang penetapan Grose Akta atas nama kapal Sea Parkyang hilang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalahkeponakan saksi;Bahwa Grose Akta yang hilang tersebut atas nama Suriadi (Pemohon)dan hilangnya Grose Akta atas nama kapal Sea Park tersebut telahdilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Pemohon;Bahwa Grose Akta atas nama kapal Sea Park tersebut hilang

saat kapalsedang nyandar di daerah Eretan;Bahwa Grose Akta tersebut dapat diterbitkan kembali setelah adapenetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu;2.

Saksi RASPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa yang saksi tahu dalam sidang ini Pemohon mengajukanpermohonan tentang penetapan Grose Akta atas kapal Sea Park yanghilang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupusaksi;Bahwa Grose Akta yang hilang tersebut atas nama Suriadi (Pemohon)dimana saksi adalah selaku nakhoda kapal Sea Park tersebut danhilangnya Grose Akta atas nama kapal Sea Park tersebut telahdilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Pemohon;Bahwa

Grose Akta atas nama kapal Sea Park tersebut hilang sehabisbongkar di Eretan saat itu saksi pikir sudah dibawa Grose Aktanya tapitidak tahunya sudah tidak ada di dalam kapal;Bahwa Grose Akta tersebut bisa diterbitkan lagi setelah ada penetapandari Pengadilan Negeri Indramayu;Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 110/Padt.P/2016/PN.IldmMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohontidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu

yanglainnya, terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapal kayu yang diberi nama SeaPark dan bukti kepemilikan dari kapal tersebut yaitu berupa Grose Akta Nomor31 tanggal 20 Pebruari 2014 telah hilang pada hari Senin tanggal 22 Agustus2016 sekitar jam 02.00 Wib;Menimbang, bahwa Pemohon ingin mendapatkan pengganti dari GroseAkta kapal Sea Park yang hilang tersebut akan tetapi terlebih dahulu harus adaHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 110/Padt.P/2016/PN.Ildmpenetapan dari Pengadilan tentang hilangnya Grose

Black MantaIndonesia selaku pemilik Kapal Motor yang bernama AVA LON dankapal tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Benoa Denpasar dengan Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor: 2317 tertanggal 15 April 2013;e Bahwa Grose Akta Pendaftaran Kapal tersebut sekarang telah hilang/jatuh padatanggal 10 April 2015 disekitar pelabuhan Benoa;Hal. 1 dari 4 hal.

Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2015/PN.Dpse Bahwa atas kehilangan Grose Akta Pendaftaran Kapal tersebut telahdilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kawasan Laut Benoa sesuaidengan Surat Keterangan hilang nomor: STPLC/99/IV/Bali/Resta DPS/Sek Kawasan Benoa, tertanggal 13 April 2015;e Bahwa oleh karena kepentingan operasional di laut serta sebagaikelengkapan kapal untuk bisa beroperasi maka diperlukan Grose AktaPendaftaran Kapal yang baru/duplikat sebagai pengganti Grose AktaPendaftaran Kapal yang hilang;Maka

Memerintahkan dan memberi ijin kepada Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor AdministrasiPelabuhan Benoa, Denpasar untuk menerbitkan Grose AktaPendaftaran Kapal yang baru/duplikat sebagai pengganti Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor : 2317 tertanggal 15 April 2013 dengannama kapal AVA LON atas nama pemilik PT. Black MantaIndonesia;3.

RAHAYU ; Bahwa Kapal MINA RAHAYU tersebut sebelumnya milik JUFRI bertempat tinggal di Semarang dan dibeli oleh Pemohon ;Bahwa Kapal MINA RAHAYU tersebut adalah kapal penangkap ikan; Bahwa Kapal MINA RAHAYU terbuat dari kayu, surat ukur nomor 128 /Gc tanggal30 Mei 2000 dengan panjang 18,50 meter, lebar 6,50 meter, dalam 2.00 meter , isikotor GT. 72 ,isi bersih NT. 43 , tanda selar GT 72 No. 128 /Gc ; Bahwa saksi pernah melihat surat surat kapal yang diajukan sebagai bukti dalampermohonan ini kecuali Grose

Akta Baliknama Kapal karena biasanya grose aktatersebut disimpan oleh Pemiliknya dirumah ; Bahwa menurut cerita Pemohon grose Akta Baliknama Kapal MINA RAHAYU milikPemohon yang hilang tersebut adalah Grose Akta Baliknama Kapal MINA RAHAYUnomor 9495 tertanggal 16 April 2013; Bahwa Grose Akta Baliknama Kapal no. 9495 tertanggal 16 April 2013 milikPemohon ( Sukadar ) tersebut telah hilang di perjalanan dari Semarang menuju Juwana ;Bahwa atas kehilangan Grose Akta Baliknama Kapal tersebut Pemohon (SUKADAR

Akta Baliknama Kapal karena biasanya grose akta tersebut disimpan oleh Pemiliknya dirumah ; Bahwa menurut cerita Pemohon grose Akta Baliknama Kapal MINA RAHAYU milikPemohon yang hilang tersebut adalah Grose Akta Baliknama Kapal MINA RAHAYU nomor 9495 tertanggal 16 April 2013; Bahwa Grose Akta Baliknama Kapal no. 9495 tertanggal 16 April 2013 milikPemohon ( Sukadar ) tersebut telah hilang di perjalanan dari Semarang menuju Juwana ; Bahwa atas kehilangan Grose Akta Baliknama Kapal tersebut Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan halhal lain lagi kecuali mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwahukum yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohonmohon , penetapan Grose

Akta Baliknama Kapal MINA RAHAYU nomor no. 9495 tertanggal 16 April 2013 yang hilang guna mengurus grose akta pengganti ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti suratsurat tertanda P1 sampai dengan P8 serta mengajukan 2 (dua) orangsaksi yaitusaksi PODO PURNOMO dansaksi SUKIRNO ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagaiberikut : Penetapan No. 1/Pdt.P/2014/PN Pti.

VANDANI 3, panjang 14,52 m, lebar 4,90 m, dalam 2,10 mtanda selar : GT. 29 No.1147/Ft tahun pembuatan 2004 yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran Kapal di Cirebon milik Pemohon telah tercecer / hilang dalamsuatu acara hajatan, meskipun Pemohon telah mencarinya di beberapatempat ternyata Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang yang dikeluarkan olehDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorPendaftaran di Cirebon, (GROSE

Akta Kapal milikPemohon hilang, kemudian grose akta kapal tersebut dicari oleh Pemohontapi tidak bertemu ;Oo Bahwa Grose Akta Kapal berfungsi sebagai kartu identitas kapal yang inginmelaut dan mencari ikan, agar tidak ditilang saat melaut atau mencari ikan;o Bahwa setahu saksi, setelah Grose Akta Kapal milik Pemohon hilang makaPemohon segera melaporkan hal tersebut ke Polsek Tegal Barat ;Saksi ke 2 : ADITYA CAHYA PRATAMAo Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saat ini saksi bekerja sebagaipengurus

Tglo Bahwa setahu saksi, Kapal Motor Vandani 3 adalah milik Pemohon PakSoleman ;o Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonanke Pengadilan ini untuk tujuan mendapatkan Penetapan untuk menerbitkanGrose Akta Pendaftaran kapal miliknya yang hilang;o Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa suratsurat kapalnya berupadokumen grosse akta pendaftaran kapal bernama Vandani3 tersebut telahhilang di rumah Pemohon dan belum diketemukan;Oo Bahwa Grose Akte Pendaftaran KM Vandani3 milik

Akta Balik Nama Kapal Vandani 3 milik Pemohon yanghilang di rumah Pemohon tersebut sampai sekarang belum ditemukan dansetahu saksisaksi Grosse Akta Kapal tersebut diterbitkan oleh KantorKesyahbandaran Pelabuhan Cirebon ;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, Pasal 161: Ayat (1) Grose Akta Pendaftaran Kapal yang rusak, hilang atau musnah dapatdiberikan grose akta baru sebagai pengganti.Halaman 6 dari 12 Penetapan No.3 /Pdt.P/2021/PN.

Tgl Ayat (2) Grose Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan(PERMENHUB) NOMOR 13 Tahun 2012 Pasal 23 ayat (1) menyatakan :Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grose Akta yanghilang atau Grosse Akta yang rusak , sedangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2)menyatakan : Untuk mendapatkan

YahyaHarahap berbunyi:"Berdasarkan pengamatan, kekeliruan pembuatan dokumen grose aktakebanyakan terjadi disebabkan kekurang persisan memahami danmendudukkan pemisahan bentuk grose akta yang dimaksud dalam Pasal224 HIR. Tidak berlebihan jika dikatakan hampir semua dokumen groseakta yang dijumpai sering mencampuradukkan antara grose akta hipotikdengan pengakuan hutang. Akibatnya, grose akta yang diajukan kepengadilan merupakan grose akta yang tidak jelas bentuknya.

Jarangdijumpai bentuk grose akta yang MURNI. Karena selalu terdapat rumusanaktanya yang bercampurbaur antara hipotik dengan grose akta pengakuanhutang. Sedang menurut hukum, grose akta yang dapat dijalankanHal. 26 dari 36 hal Put.No.579/Pdt/2016/PT.DKI.eksekusinya sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap hanyalah grose akta vang MURNI bentuknya."

Timbul anggapan yang keliru di sementara notarismaupun di kalangan masyarakat perbankan, bahwa grose akta hipotiksekaligus merupakan grose akta pengakuan hutang. Atau anggapan yangkeliru berpendapat, bahwa grose akta hipotik merupakan kelanjutan groseakta pengakuan hutang. Bahkan kalau saya ambil contoh grose akta yangdibuat salah seorang notaris dalam perjanjian hutang, percampuradukan itusemakin tidak karuan.

Sampai sekarang praktek pengadilan masih tetap berpendapat, bahwaPasal 224 HIR mengenai dan mengandung ketentuan:o dua bentuk grose akta yang terdiri:* grose akta hipotik (grose akta van hypotheek); dan* grose akta pengakuan hutang (notarieele schuldbrieven); masingmasing bentuk grose akta tersebut MURNI berdiri sendiri,dan tidak boleh dicampur aduk; sertaHal. 27 dari 36 hal Put.No.579/Pdt/2016/PT.DKI.1112. pada masingmasing bentuk grose akta tersebut, dengan sendirinyamenurut hukum telah melekat

Yakniada dua bentuk grose akta yang masingmasing berdiri sendiri, yang terdiridari grose akta hipotik dan grose akta pengakuan hutang. Antara keduabentuk dimaksud tidak boleh dicampur aduk atau saling bertindih dalamsatu objek hutang yang sama. Yang diperkenankan hukum ialah MEMILIHsalah satu dari bentuk tersebut.

Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan NomorSTPLK/15/XIII/2019/POLAIR tanggal 29 Agutus 2019 , berupa 1 (satu) BuahSurat Grose Akte Pendaftaran Kapal SINAR BONE 05 (asli) GT81nomor 963 tanggal 25 Agustus 2015 , (bukti P 2) ;n Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidanganjuga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing telah memberikan keterangandibawah sumpah menurut cara agamanya masingmasing yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut 1.

SBahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Pemilik Kapal SINAR BONE 05berkedudukan di Sorong ; Bahwa saksi tahu Kapal SINAR BONE 05 jenis kapal Layar yang biasamengangkut bahan sembako ke Raja Ampat ; Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungandengan Grose Akta Kapal SINAR BONE 05 telah hilang pada tanggal 27Agustus 2019 di sekitar Pelabuhan Perikanan Kota Sorong ;Bahwa saksi tahu Grose Akte Kapal SINAR BONE 05 telah hilang karenasaksi diberitahukan oleh Pemohon pada tanggal

27 Agustus 2019 ; Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berupaya untuk mencari Gross Akte Kapal SINARBONE 05 yang hilang namun hingga saat ini belum ditemukan ; Bahwa saksi Tahu Grose Akte merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalampengoperasian Kapal SINAR BONE 05 di Laut ;2.

Saksi: HENDRA .Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Pemilik Kapal SINAR BONE 05berkedudukan di Sorong ;Bahwa saksi tahu Kapal SINAR BONE 05 jenis kapal Layar yang biasamengangkut bahan sembako ke Raja Ampat ; Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungandengan Grose Akta Kapal SINAR BONE 05 telah hilang pada tanggal 27Agustus 2019 di sekitar Pelabuhan Perikanan Kota SorongBahwa saksi tahu Grose Akte Kapal SINAR BONE 05 telah hilang karenasaksi diberitahukan oleh Pemohon

pada tanggal 27 Agustus 2019; Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berupaya untuk mencari Gross Akte Kapal SINARBONE 05 yang hilang namun hingga saat ini belum ditemukan ; Bahwa saksi Tahu Grose Akte merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalampengoperasian Kapal SINAR BONE 05 di Laut ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukansesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Akta Baliknama Kapal karena biasanya grose akta tersebut disimpan oleh Pemiliknya dirumah ;Bahwa menurut cerita Pemohon grose Akta Baliknama Kapal BINTANG MASMURNI milik Pemohon yang hilang tersebut adalah Grose Akta Baliknama KapalBINTANG MAS MURNI nomor 7687 tertanggal 7 Mei 2009 ; Bahwa Grose Akta Baliknama Kapal no. 7687 tertanggal 7 Mei 2009 milikPemohon ( DALIYO ) tersebut telah hilang di perjalanan dari PPl Juwana menuju Semarang ;Bahwa atas kehilangan Grose Akta Baliknama Kapal tersebut

Saksi SUKARDJONO : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada saksi datang ke kantor untuk mengurus surat kapal / Grose Akta kapal miliknya yang hilang ;Penetapan No. 1/Pdt.P/2014/PN Pti.

Hal: 4 darihal 8 Bahwa saksi telah menjelaskan kepada Pemohon acara pengurusan Grose Aktahilang yaitu dengan cara melaporkan kehilangan grose Akta tersebut ke kepolisiansetelahitu mohon kepada penetapan ke Pengadilan; Bahwa menurut Pemohon Grose Akta kapal miliknya tersebut hilang diantara PPIjuwana sampai Semarang ; Bahwa Atas kehilangan Grose Akta kapal milik Pemohon telah melapor ke Kepolisian Sektor Juwana pada tanggal 19 Juni 2014 ; Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Desa Desa Trimulyo Rt 02

Rw.01 , Kecamatan Juwana , Kabupaten Pati; Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal BINTANG MAS MURNI, Bahwa Grose Akta Kapal BINTANG MAS MURNI milik Pemohon yang hilang tersebut adalah Grose Akta nomor 7687 tertanggal 7 Mei 2009 ; Bahwa Kapal BINTANG MAS MURNI milik Pemohon tersebut adalah kapal penangkap ikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar; Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan halhal lain lagi kecuali mohon Penetapan ;Menimbang

, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwahukum yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohonmohon , penetapan Grose Akta Baliknama Kapal BINTANG MAS MURNI nomor no. 7687tertanggal 7 Mei 2009 yang hilang guna mengurus grose akta pengganti ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon

Berita AcaraPenyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) No. 16/Eks/1996/Grose Akta/PN.Kdi., tanggal 3 Januari 1997 dan No. 17/Eks/1996/Grose Akta/PN.Kdi.

Akta sebagaimana Grose Aktayang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 224 HIR ;Hal. 5 dari 23 hal.

No. 388 K/Pdt/2005P11 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanggal 26 Desember 1996, Nomor: 16/Eks/1996/Grose Akte/PN.Kdi.,perihal perintah untuk melakukan Penyitaan Eksekusi ;P12 berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor:16/Eks/1996/Grose Akte/PN.Kdi., tanggal 3 Januari 1997 ;. P13 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanggal 26 Desember 1996, Nomor: 17/Eks/1996/Grose Akte/PN.kKdi.

,perihal perintah untuk melakukan Penyitaan Eksekusi ;P14 berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi, tanggal 3 Januari 1997,Nomor: 17/Eks/1996/Grose Akte/PN.kKdi. ;. P15 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanggal 25 Februari 1997, Nomor: 16/Eks/1996/Grose Akte/PN.Kdi.,perihal perintah untuk melakukan Eksekusi Lelang di muka umum denganperantaraan Kantor Lelang Klas II Kediri ;.

P13 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanggal 26 Desember 1996, Nomor: 17/Eks/1996/Grose Akte/PN.kKdi.,perihal perintah untuk melakukan Penyitaan Eksekusi ;P14 berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi, tanggal 3 Januari 1997,Nomor: 17/Eks/1996/Grose Akte/PN.kKdi. ;. P15 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,tanggal 25 Februari 1997, Nomor: 16/Eks/1996/Grose Akte/PN.Kdi.

Oleh karena itu, dalam petitumnya angka 3 mohondinyatakan penahanan terhadap Pelawan Hl adalah merupakan alasan yang sahuntuk menunda jatuh tempo Akta Notaris No.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang)tanggal 31 Pebruari 2008 Didiek Wahyu Indarta, S.H.. Apabila petitum yangdiajukan adalah tentang penundaan tenggang waktu jatuh tempo Akta No.04,semestinya upaya hukum yang diajukan adalah gugatan biasa, bukanperlawanan terhadap Sita Eksekusi.

Grose Akta Pengakuan MHutang sebesarRp.1.174.123.406,, dengan jangka waktu jatuh temponya tanggal 31Desember 2008.8 Bahwa ternyata jumlah nilai klaim yang diterbitkan oleh Terlawan II, yaitusebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Klaim No.SPK037/IM/13004/05/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp.1.174.123.406, telah diakui olehPelawan. Maka dibuatkanlah Grose Akta Pengakuan Hutang, yaitu sebagaimanadimaksud dalam Akta No.03 tanggal 31 Januari 2008 Notaris DIDIEK WAHJUINDARTA, S.H..

Oleh karena Grose Akta Pengakuan Hutang dimaksud dibuatsesuai ketentuan hukum yang mengaturnya maka Grose Akta Pengakuan HutangNo.03 tanggal 31 Januari 2008 sah dan berlaku mengikat sebagaimana putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta mempunyai kekuatan eksekutorial;9 Bahwa oleh karena Grose Akta Pengakuan Hutang No.03 tanggal 31 Januari 2008telah jatuh tempo tanggal 31 Desember 2008, dan sampai saat ini Para Terlawantidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terlawan

Bojonegorotentang pernyataan Pengakuan Hutang;Akta Notaris No. 04 ( Grose akta pengakuan Hutang ) tanggal 31 Pebruari 2008 DidiekWahyu Indarta, SH. BojonegoroSurat Pengantar dari Mahkmah Agung Nomor 67/TU/059/2009/S.030 Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Januari 2009 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenaisalinan Penetapan / Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung an.

(T29 )Akta No.03 tgl.31 Januari 2008, tentang Grose Akta Pengakuan Hutang Pelawan III, dibuatdihadapan Notaris DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H., Bojonegoro.

Tidakberlebihan jika dikatakan hampir semua dokumen grose akta yang dijumpaisering mencampuradukkan antara yrose akta hipotik dengan pengakuan hutang.Akibatnya. grose akta yang diajukan ke pengadilan merupakan grose akta yangtidak jelas bentuknya. Jarang dijumpai bentuk grose akta yang MURNi. Karenaselalu terdapat rumusan ektaAya yang bercampurbaui antara hipotik dengangrose akta pengakuan hutang.

Sedang menurut hukum, grose akta yang dapatdijalankan eksekusinya sebagai putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap hanygiah grose akta vang MURNI bentuknya." (CatatanTerlawan: Kutipan yang diketik dengan huruf tebal dan digarisbawahi tidakdicantumkan oleh Para Pelawan dalam dali! 10 gugatan perlawanannya)Selanjutnya tentang BENTUK TIDAK MURNI dari grose akta dijelaskan lebihlanjut oleh M.

Pada bagian pendahuluan, sudan disinggung adanya pencampuradukan antaragrose akta hipotik dengan grose akta pengakuan hutang. Timbul anggapan yangkeliru di sementara notaris maupun di kalangan masyarakat perbankan, bahwagrose akta hipotik sekaligus merupskan grose akta pengakuan hutang. Atauanggapan yang keliru berpendupat, bahwa grose akta hipotik merupakanMal 24 ari 41 Hal, Putusan No.$41/Pct.G.Plw/2015/PN Jkt Sel kelanjutan grose akta pengakuan hutang.

=i 3;rsi <733Se masingmasing bentuk grese akta tersebut MURNI berdiri sendiri, dan tidak = i,boleh dicampur aduk: serta ten pada masingmasing bentuk grose akta tersebut, dengan sendirinya menuruthukurm telah melekat kekuvatan hukum eksekusi.Begitulah persisnya bentuk grose ekta yang diatur Pasal 224 HiIR. Yakni adadua bentuk grose akta yang masingmasing berdiri sendiri, yang terdiri darigrose akta hipotik dan grose akta pengakuan hutang.

Para pihak yang mengadakan pesjanjian kredit bolen memilihbentuk hipotik atau grose akta pengakuan hutang. Kalau sudah jatuh pilihankepada bhentuk grose akta pengakuan hutang. perjanjian kredit yangbersangkutan tidak boleh lagi aitimpali dengan bentuk perjanjian hipotik.Sebaliknya, kalau bentukaya telah mereka pilin hipotik, tidak dibolehkanmenimpalinya dengan grose akia pengakuan hutang ...dst."11.

akta Kapal yang asli , namun pada waktu membawagrose akta kapal, grose akata tersebut hilang. .e Bahwa karena kehilangan grose akta kapal tersebut , pemohon memintalagi saksi hari Santoso untuk melaporkan kehilangan itu ke kantor polisi.Bahwa atas laporan kehilangan tersebut, oleh polisi telahmengeluarkan surat keterangan kehilangan Surat Tanda BuktiPenerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang/SuratSurat Penting Nomor:278/B/VII/2016/Sek.MB; tanggal 25 Juli 2016Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai

dalil permohonan aquodengan permohonan agar supaya pengadilan memberikan penetapan ataskehilangan grose akta kapal supaya dapat mengurus kembali penerbitangrose.akta yang hilang, maka timbul pertanyaan bagi pengadilan,, apakahpengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengeluarkanpenetapan tentang kehilangan grose akata kapal yang hilang ?.

PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 UU.No 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran undangundang memberikan kewenangan kepengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan memutus perkarapermohonan untuk untuk mengeluarkan penetapan tentang grose akta kapalyang hilang/ rusak.Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah pemohon adalahpihak yang berhak mengajukan permohonan karena kehilangan grose aktakapal dan benarkah grose akta kapal tersebut hilang ?.

Hari Santoso, pengadilan memperoleh kesimpulan bahwapemohon bernama NG Muliono benar pemilik kapal Tri Jaya yangdikuatkan dengan bukti surat grose akta kapal atas namanya sendiriNG Muliono ( Vide P1 dan P3 ) dan oleh saksi Hari Santoso yangmemberikan keterangan ketika akan mengurus' perpanjangan jjinmenangkap ikan hilang dari tanngan saksi.

Bahwa demikian juga sesuaidengan keterangan yang diberikan ketiga saksi beserta alat telahhilanbukti P2, membuktikan bahwa grose akta kapal Tri Jaya VIIIbenabar telah hilang pada sat waktu saksi hari Santoso akan mengurusperpanjangan surat ijin penangkapan ikan.Menimbang, bahwa berdasar bukti bukti yang diajukan oleh pemohonseperti yang disebut diatas, pengadilanberpendapat, alasan pengajuanpermohonan aquo oleh pemohon belasan menurut hokum karena itupermohonan pemohon patut dikabulkan.Menimbang,

CRISTOFER, dengan nama Kapal SATRIA BIRU yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kantor Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas I Tanjung Emas di Semarang, telah hilang sejak tanggal 26 Pebruari 2020 ;

Utr.PNJUPDTFR06/Rev00 Bahwa menurut Pemohon hilangnya Grose Akta tersebutterjadi di Wilayah Kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitarbulan Pebruari 2020 yang lalu ; Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut Pemohonsudah laporkan ke pihak polisi ; Bahwa saksi yakin Grose Akta dan Buku Kapal tersebut benarhilang dan tidak digadaikan, karena bila digadaikan akan ketahuan olehKantor Syahbandar ; Bahwa kapal KMN SATRIA BARU tersebut sekarangberada di Pelabuhan Muara Baru dan tidak jalan

Pemohon ; Bahwa saksi sebagai karyawan bagian kleren untukpemberangkatan kapal ; Bahwa Pemohon tidak mempunyai perusahaan tetapiperseorangan ; Bahwa Pemohon mempunyai Kapal penangkap ikan 3 (tiga)kapal salah satunya kapal bernama SATRIA BARU yang hilang GrosseAktenya ; Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi ataspermohonan penetapan dan ijin untuk pengurusan penerbitan penggantiGrosse Akte Balik Nama Nomor 1894 Nama Kapal SATRIA BARU milikPemohon yang hilang ; Bahwa menurut Pemohon hilangnya Grose

Akta tersebutterjadi di Wilayah Kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sekitarbulan Pebruari 2020 yang lalu ; Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut Pemohonsudah laporkan ke pihak polisi ; Bahwa saksi yakin Grose Akta dan Buku Kapal tersebut benarhilang dan tidak digadaikan, karena bila digadaikan akan ketahuan olehKantor Syahbandar ; Bahwa kapal KMN SATRIA BARU tersebut sekarangberada di Pelabuhan Muara Baru dan tidak jalan sampai dengan sekarang Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus

buktibukti tertulis diatas danketerangan saksisaksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon,maka diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon memiliki kapal Motor Nelayan SATRIA BARU atas nama CRISTOFER (Pemohon ) ; Bahwa kapal milik Pemohon tersebut mempunyai dokumendokumen yangsah yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ; Bahwa benar kepemilikan atas kapal tersebut telah didaftarkan kepadaInstansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Perhubungan RepublikIndonesia ; Bahwa Grose

Akte Balik Nama Kapal tersebut No.1894 tanggal 09 Maret2017 atas nama Kapal SATRIA BARU Nama Pemilik CRISTOFER telahhilang pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 10.0 Wib. diwilayah Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara ; Bahwa benar Pemohon saat ini sangat menginginkan dapat dikeluarkanlagi pengganti Grose Akte Balik Nama tersebut ; Bahwa untuk mendapatkan pengganti Grosse Akta Balik Nama tersebutharus ada penetapan dari pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas

telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar No.49/Pdt.Hip/1994/PN.Dps. yang mendalilkandalam gugatan Penggugat bahwa oleh karena Perjanjian Kredit (PK)No.AA.1643/199/PK/V1I/1990, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 5 Juni1990 sebelum berlakunya UndangUndang No.4 tahun 1996 tentang haktanggungan atas tanah maka sah tidak nya Sertifikat Hipotik No.273/1992tanggal 22 Oktober 1992 akan dilinat dari pasal 224 HIR ataupun pasal 258R.Bg bukan berdasarkan UndangUndang No.4 tahun 1996 ;Bahwa grose

akta yang melekat pada Pengakuan Hutang No. 36 yangditerbitkan tanggal 5 Juni 1990 dan grose akta yang melekat pada Akta HipotikNo.106/KT/1992 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 1992, dengan sendirinyatelah melenyapkan bentuk grose akta pengakuan hutang No. 36 dan grosehipotik No.106/KT/1992 ;Bahwa hal itu bisa terjadi, karena jiwa dan cara penerapan pasal 224HIR atau cara penerapan pasal 258 R.Bg melarang penerapan kedua bentukgrose akta itu sekaligus bersama terhadap objek kredit yang sama pada

Mengakibatkan grose akta baik yang melekat pada Pengakuan Hutang No.Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1045 K/Pdt/200536 maupun pada Akta Hipotik No.106/KT/1992 itu cacat yuridis ;2. Mengakibatkan grose akta yang dimaksud itu adalah tidak sah ;3. Mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum grose akta mana yangdiikatkan pada ikatan perjanjian No.

AA.1643/KT/VI/1990, yang ujungujungnya grose akta yang bercampur aduk itu (grose akta PengakuanHutang No.36 dan grose Akta Hipotik No.106/KT/1992 ) kehilanganExecutorial kracht yang tidak dapat disamakan dengan putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum eksekutorial dan tentunya tidakdapat dipakai sebagai pengganti Grosse acte hypotheek sebagaimana yangdimaksud pasal 224 HIR atau pasal 258 R.Bg ataupun pasal 14 ayat (3)UndangUndang No. 4 tahun 1996 ;Bahwa oleh karena Sertifikat Hipotik

JAYA ABADI03; Bahwa setahu pemohon fungsi dari grose akta adalah sebagai buktikepemilikan dari kapal tersebut; Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilah kapal, baik tempatpembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapandan isi kapal ; Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang 1 (satu)bulan yang lalu dirumah pemohon di wilayah Polres Brebes SektorBulakamba pada tanggal 15 Juli 2018; Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose akta kapaltersebut ke Kantor Polisi

JAYA ABADI03; Bahwa setahu pemohon fungsi dari grose akta adalah sebagai buktikepemilikan dari kapal tersebut; Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilah kapal, baik tempatpembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapandan isi kapal ; Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang 1 (satu)bulan yang lalu dirumah pemohon di wilayah Polres Brebes SektorBulakamba pada tanggal 15 Juli 2018;Halaman 6 dari 12 Penetapan nomor 150/Pat.P/2018/PN Bbs.

Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose akta kapaltersebut ke Kantor Polisi Sektor Bulakamba pada tanggal 9 Agustus 2018;= Bahwa setahu saksi pemohon memperoleh kapal tersebut hasilmembeli dari Sdr. Talip (Alm);= Bahwa saksi mengetahui kapal milik Pemohon bernama KM.

adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Halaman 8 dari 12 Penetapan nomor 150/Pat.P/2018/PN Bbs.Menimbangkan bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, selanjutnyaPengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, yaitu sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari bukti P9 ternyata benar bahwa Pemohon adalahbernama ABDUL ROKHMAN Warga Negara Indonesia yang berdomili di DesaKluwut Rt. 001 Rw. 004 dan sesuai dengan bukti P3, P4, P.5, P6, P7 dan P8berupa Grose

Bahwa, Terlawan telah mengajukan permohonan sita eksekusipengosongan kepada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pelawanberdasarkan Grose Risalah Lelang Nomor : 640/2016 tanggal 10 Juni2016; Halaman 2 Putusan No.620/Pdt.Bth/2016/PN Sby.2. Bahwa, atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawanterhadap Pelawan tersebut telah dikeluarlam oleh Pengadilan NegeriSurabaya berupa Penetapan Eksekusi No. 33/EKS/2016/PN.Sby tanggal18 Juli 2016;3.

Bahwa, disamping halhal tersebut di atas, juga tegoran/anmaning dariPengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Pelawan tidakmelihat adanya Grose Risalah Lelang Nomor :640/2016 tanggal 10 Juni2016 yang jauh diatas harga yang wajar/normal dengan limit yang rendahsehingga merugikan Pelawan, hal ini juga membuktikan tidak sesuaiHalaman 3 Putusan No.620/Pdt.Bth/2016/PN Sby.dengan prosedur yang layak dan ada indikasi perobuatan melawan hukumyang nantinya Pelawan buktikan dalam acara Pembuktian dan

pihakPelawan sangat dirugikan atas Grose Risalah Lelang dimaksud, dengandemikian Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 18 Juli 2016 haruslah ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.

Bahwa Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosonganberdasarkan Grose Risalah Lelang No. 640/2016 (Vide Bukti T4) yangterdapat Irahlrah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA yang disamakan dengan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) yang bersifat Eksekuiorial;.

Fotocopy Grose Risalah Lelang No. 640/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yangterdapat irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA , diberi tanda T4;5. Fotocopy Penetapan Teguran/Aanmaning dari Ketua PN Surabaya No. 33/EKS/2016/PN.Sby (Dengan menunjukkan Asli Turunan Penetapannya),diberi tanda T5;6. Fotocopy Surat Perihal Permohonan Eksekusi Pengosongan No. 01/SPN/SBY/RSG/VV2016 tertanggal 20 Juni 2016 (Dengan menunjukkanAslinya), diberi tanda T6;7.

Sehingga hal ini bertentangandengan Pasal 224 HIR, dimana telah ditentukan di dalam grose akta tersebuttercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada krediturmaupun batas waktu pelunasan hutang kredit;Bahwa meskipun suatu grose akta bertitel "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapat menetapkan bahwa groseakta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga untukpenyelesaiannya

Sehingga hal inisangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR, dimana telah ditentukan didalam grose akta tersebut tercantum dengan pasti jumlah yang harusdibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupun batas waktu pelunasan hutangkredit;5.

Bahwa meskipun suatu grose akta bertitel "Demi Keadilan BerdasarkanKeTuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapatmenetapkan bahwa grose akta tersebut tidak mempunyai kekuataneksekutorial, sehingga untuk penyelesaiannya Terlawan harus mengajukangugatan perdata biasa untuk menetapkan jumlah hutang yang pasti.

atas nama INDAR ISTIONO suamiNyonya ANITA IKNURWATI, Tergugat I / Terbanding I telahmengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II / TerbandingII, hal mana telah pula diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding (vide bukti T.II.2, P.3, P.5 dan T.I.10) ; Bahwa, lelang atas barang jaminan tersebut tidak jadidilaksanakan berdasarkan surat pernyataan pembatalan lelangdari pejabat lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) sesuai bukti T.II.7) ; Menimbang, bahwa mengenai grose akta dan

eksekusinya diatur dalampasal 224 HIR, yang mengenal dan mengandung ketentuan bahwa:Ada dua bentuk grose akta, yang terdiri dari Grose AktaPengakuan Hutang dan Grose Akta Hipotik (sekarang groseakta Hak Tanggungan) ; Masingmasing bentuk grose akta tersebut murni berdiri sendiri,tidak boleh dicampur aduk ; e Pada masingmasing grose akta tersebut, dengan sendirinyamenurut hukum telah melekat kekuatan hukum eksekus!

(dalam bukunya Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal. 198 dst), bahwa antara kedua groseakta dimaksud tidak boleh dicampur aduk dalam satu obyek hutang yang sama,sehingga Kreditur bisa memilih salah satu, apakah grose akta pengakuan hutangatau grose akta hak tanggungan ; Menimbang, bahwa selain itu, grose akta tersebut adalah bersifat assesordari perjanjian pokok hutangpiutang atau kredit, tanpa adanya perjanjian pokoktidak mungkin terjadi grose akta pengakuan hutang atau grose akta

akta tersebut baik grose aktapengakuan hutang No. 76 tanggal 11 Juni 2008 dihadapan Notaris SUNARTO,Halaman 25 dari 29 hal.

No. 40/Pdt/2014/PT.Smg.SH. maupun grose akta hak tanggungan No. 223/Banjarsari/2008 tanggal 17 Juni2008 yang dibuat oleh PPAT SUNARTO, SH., adalah mengandung cacat yuridis,karenanya tidak bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan lelang eksekusi groseakta.

Menyatakan penahanan terhadap Pelawan Ill adalah merupakan alasanyang sah untuk menunda jatuh tempo Akta Notaris No.04 (Grose AktaPengakuan Hutang), tanggal 31 Pebruari 2008 Didiek WahyuIndarta,S.H.4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum :a. Surat Penetapan Eksekusi Nomor: 02/Pdt.Eks/2009/PN.Bjn.Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2906 K/Pdt/2011b. Surat Penetapan Sita Eksekusi Nomor :02/Pen.Sita.Eks/2009/PN.Bjn.5.

Eksekusi dimaksud terjadidisebabkan Terlawan III tidak bisa melaksanakan isi Akta NotarisNo.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro, jatun temponya tanggal31 Desember 2008 ;d.

Oleh karenanya layak dan wajarbila seharusnya Para Terlawan memberikan toleransi yang lebihlonggar kepada Pelawan III maupun Para Pelawan yang lain agarTerlawan tidak hanya berpedoman pada Grosa akte di hadapannotaris itu saja Sebagaimana bukti : P9, P10, P11 dan P12 ;Keadaan Pelawan Ill yang tidak bisa melaksanakan isi grose aktedimaksud dalam istilah hukum perdata disebut Overmacht ;Overmacht dalam Kamus Hukum karya J.C.T. Simorangkir,S.H.,Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dan J.T.

Bukti T3 hingga T28 membuktikan kronologi kejadian sehinggaterbit akta pengakuan utang dan grose akta Notaris Didik Wahyudi,S.H. yang kemudian dijadikan sebagai dasar Para Terlawanmengajukan eksekusi.

,Bojonegoro tentang Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta NotarisNo.04 (Grose Akta Pengakuan Hutang), tanggal 31 Februari 2008 DidiekWahyu Indarta,S.H., Bojonegoro, jatuh temponya tanggal 31 Desember2008, sedangkan tanah milik Pelawan dan Pelawan Il yang diuraikanposita point 2 perlawanan dijadikan jaminan atas utang Pelawan Ill.Sebagaimana bukti P7 Akta Notaris No.01, tanggal 4 Januari 2008,Didiek Wahyu Indarta,S.H., Bojonegoro tentang Pernyataan PengakuanHutang dan bukti P8 Akta Notaris No.04 (Grose