14/GTUN/2012/PTUN.Mks

PUTUS ANNomor : 14/GTUN/2012/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada fingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara :H. SYUKURUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari Rabu Tanggal 20 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh DERISTA.H.MALAU, S.H.sebagai Panitera Penggantidengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugatll Intervensi ;HakimHakim Anggota Hakim Ketua MajelisTtd Meterai TidMUHAMMAD ILHAM, S.H SUTIYONO, SH, MHTidIRVAN MAWARDI, S.H.PANITERA PENGGANTITidDERISTA.H.MALAU, SHBiaya Perkara Nomor: 14/GTUN

Bahwa...Halaman 6 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdi9. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa WuaWua Atas NamaDrs. La Ode Abdul Rauf, tanggal 08 oktober 1979, Gambar Situasi tanggal 04Nopember 1978 Nomor: 1458 Seluas 4306 M?

Untuk Hak Milik yang terjad karenapenetapan Pemerintah, sebelum Hak Milik terbit maka diawalidengan...Halaman 18 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdidengan Keputusan Pemberian Haknya sesuai dengan kewenanganyang diberikan (PMDN Nomor 6 Tahun 1972).

Kepala SubDirektorat...Halaman 19 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdie)Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya Daerah Tk. IlKendari.

sekarang terdaftar Sertipikat Guna BangunanNo...Halaman 29 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdiNo. 11/Wowawanggu An. PT. Graha Wisata Kendari, diolah dan digarapoleh Drs.

LaOde AbdulRauf...Halaman 30 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdiRauf.

Put.No.61/GTUN/2011/PTUN.Mks. 2, N a m a:M. SIRI BONGKASA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Graha Permai Blok A4/3, RT.002/RW.009,Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. SAFRIL PARTANG, S.H.,M.H., ;2. ABDULLAH LUKMAN HAKIM,, S.Hujee2eeeeeeeeeeeeeeeee=3.

Put.No.61/GTUN/2011/PTUN. Mks.

Put.No.61/GTUN/2011/PTUN.Mks.

Makassar, Majelis Hakim yang menangani perkaraNomor 08/GTUN/1998/PTUN.

Makassar telah mempertimbangkan alatbukti Peter David dimana dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 08/GTUN/1998/PTUN.U.Pdg pada halaman 26 alinea kedua yang berbunyisebagai berikut:Bahwa dari bukti T.I., Il.2 terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mangkura, Surat Ukur tanggal 9 Januari 1963 Nomor 3 atas nama Tjoa SoeiHoo (Herman Tjoa) telah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ujung Pandang Nomor 46/GTUN/1995/U.Pdg putusan manatelah mempunyai kekuatan hukum tetap*;Bahwa

atas dasar salah satu pertimbangan hukum di atas maka MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 08/GTUN/1998/PTUN.U.Pdg dengan memutus perkara tersebut dengan amarnya berbunyi:43MENGADILI:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat dan II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;e Membebankan Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 43.000,;Akan tetapi Peter David tidak puas dengan putusan Nomor 08/GTUN.1998/PTUN.U.Pdg, sehingga mengajukan banding

HasanAnoez, dan untunglah putusan Nomor 08/GTUN/1998/PTUN.U.Pdgmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya pada saat itu, baik putusanNomor 08/G.TUN/1998/PTUN.

Hasan Anoez yangditerbitkan berdasarkan keputusan Kotamadya UjungPandang (vide jawaban Tergugat putusan Nomor 08/GTUN/1998/PTUN.U.Pdg);Jadi salah dan keliru apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berfokus padaperkara perdata Nomor 31/PtsPdt.G/1996/PN.Uj.Pdg tanggal 11 Maret1997 yang dijadikan dasar terbitnya sertipikat atas nama Tergugat IlIntervensi/Pemohon dan perlu diketahui bahwa dimasukkannya putusanNomor 31/PtsPdtG/1996/PN.Uj.Pdg sampai dengan tingkat PK sebagaibukti dalam perkara Nomor 09/GTUN

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KepalaSeksi Survey, Pengukuran dan PemetaanHal 1 dari 35 hal.Put.No.48/GTUN/2011/PTUN.Mkspada...pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, ketiganya beralamatpada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur di Jalan SoekarnoHatta,Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 277/600.14/324/TX/2011, tanggal09 September 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2.

Bahwa pada Waktu Penggugat sudah pindah namun setiap saat pulang untukmengecek tanahnya ternyata mertua RUSBIACHIRHal3 dari 35 hal.Put.No.48/GTUN/2011/PTUN.Mksyaitu JISMAN telah membeli rumah yang berdekatan dengan tanah Penggugat yangjaraknya kurang lebih 6 meter diantarai olah jalan raya. Yang mana RUSBIACHIRjuga ikut dengan mertua ; 5.

Menghukum kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Di Luwu Timuruntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanjawabannya pada persidangan tanggal 06 Nopember 2011, yang isinya menerangkansebagai berikut : Wi TAT AWE PEP ST access sswesecere eesti 22 seven 2902 sawasse ai oetenene ie SansomHal5 dari 35 hal.Put.No.48/GTUN/2011/PTUN.Mks1.

Padatanggal 15 Juni 2011 tidak pemah ada pertemuan di tingkat Kecarnatan Towuti yangmelibatkan saya dan Maljon sudah mengetahui keberadaan sertipikat hak milik sayaHal7 dari 35 hal.Put.No.48/GTUN/2011/PTUN.Mkssejak tahun 2008 sesuai mengetahui keberadaan yang di layangkan ke BPN LuwuTimur di Malili ; Maka dengan ini selaku Tergugat II Intervensi : 1.

;Pasal 12 (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :Hal 23 dari 35 hal.Put.No.48/GTUN/2011/PTUN.Mksa. Pengumpulan data dan pengolahan data fisik ;b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; c. Penerbitan sertipikat ; d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;Pasal 12 (2) : Kegitan pemeliharaan data pendaftaran tanah lainnya ;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa a quo (videbukti TI.

No. 39/ GTUN 2011/ PTUN Ms.Andi Panggerang Pettarani KotaMSKESSOP.p wn mee wee we nm ee ee ens Dalamhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernamaMUHALLIS,S.SiT.

No. 39/ GTUN 2011/ PTUN.

No. 39/GTUN 2011/ PTUN. is.kredit di PT.

No. 39/GTUN 2011/ PTUN.

No. 50/ GTUN 2011/ PTUN Ms.

No. 50/ GTUN 2011/PTUN Iksmohon Kpada Majelis Hakan engadilanTata UsahaNegara Makassar yang memeriksa perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut: 1.

No. 50/ GTUN 2011/ PTUN Ms.nasional. Sebagai lembaga keuanganpemerintah yang kepemilikan sahamnyaterbuka untuk umum, sangat memperhatikankinerja kualitas kedit.

No. 50/ GTUN 2011/ PTUN.

No.40/GTUN/2011/PTUN. Mks.

No.40/GTUN/2011/PTUN.Mks. e Sebelah utara berljatas dengan Jalan Urip Sumoharjo ;e Sebelah timur berbatas dengan lorong dan tembok Upniversitase Sebelah selatan berbatas dengan sungai ;e Sebelah barat berbatas dengan Rumah Makan Padang milik Aswir Virgo,Fiter Sokkong, Said dan HansTanda ; 2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari ayahnya bernama H.Abdul Rajab DaengNgitung, dan H.

No.40/GTUN/2011/PTUN. Mks.Makmur B. Rewa ;Sitiara Bt.Rewa ; SurinBt.Rewa ; Djaisah Bt Rewa ;Tubia Bt Rewa ;Singara Bt Rewa ;Abd. RahmanRajaf ;Nurhaedah Nurdin ;M.

No.40/GTUN/2011/PTUN.Mks.

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi =;Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima : Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.301.000, (dua juta tiga ratus satu ribu' rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut, Penggugat telah mengajukanpermohonan/pernyataan banding tanggal 27 Oktober 2009, sesuaidengan Akte banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 27 Oktober 2009 No.30/GTUN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 30/GTUN/2009/PTUN Mks, tanggal 21 Oktober 2009 ;72. Menyatakan Penggugat/Pembanding berhak untuk bertindaksebagai Penggugat ; 3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan yangmelanggar Undang Undang ;4. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.20476/Kel. Pandang, tanggal 13 Mei 2004, Surat Ukur No.00807/Pandang/2004 tanggal 10 Januari 2004, Iluas 254 M?atas nama MUIN JAFFI ;5.

Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar (disebut Majelis Hakimbanding) mempelajari secara teliti dan seksama Putusan ResmiPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 21 Oktober2009 No. 30/GTUN/2009/PTUN Mks, yang dimohonkan banding sertasurat surat bukti dari para pihak yang bersengketa, makadalam Rapat permusyawaratan

tanggal 6 April 2010 hari Selasa,telah sepakat bulat tentang putusan sengketa ini dalamtingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membacadan mempelajari serta memperhatikan memori banding Penggugat/ Pembanding dan putusan resmi PengadilanTata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Oktober 2009 No.30/GTUN/2009/PTUN Mks, ternyata dalam memori banding tersebuttidak terdapat hal hal baru yang harus dipertimbangkan olehMajelis Hakim banding, karena telah

hal. 33, 34 dan35. pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya, adanya hubungan hukum yangjelas dengan objek sengketa, sehingga tidak memilikiakepentingan untuk menggugat objek sengketa a quo), olehkarena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadipertimbangan hukum yudex facti di tingkat banding, dalammemeriksa dan memutus sengketa ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNo. 30/GTUN

Put.No.51/GTUN/2011/PTUN. Mks.

Put.No.54/GTUN/2011/PTUN.Mks.Bahwa Penggugat adalah Gur? Cena jenjang karier Sebagalberilcut s

No. 57/ GTUN 2011/ PTUN Ms.Bahwa akibat dikeluarkannya SK Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan No.Kep/307/VIII/2011,tanggal 10 Agustus 2011 oleh Tergugat, yang sangatmerugikan kepentingan hukum Penggugat yaitumenghilangkan pekerjaan Penggugat, dan menimbulkankerugian moril dan materil bagi Penggugat yaitugaji pokok perbulan sebesar Rp 2.216.800, x 2bulan = Rp 4.437.600, (empat juta empat ratustiga puluh tujuh ribu enam ratusrupiah) ; Bahwa dalam persidangan kode etik Polri yangdilaksanakan oleh

No. 57/ GTUN 2011/ PTUN Ms.2. Alasan gugatan sebagaimana point angka 4 (empat),mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengakuiketerlibatannya dalam perkara tindak pidanapenyalahgunaan Psikotropika sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika.

No. 57/ GTUN 2011/ PTUN MMs.Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/993/XII/2004tanggal 31 Desember 2004 tersebut.

No. 57/ GTUN 2011/ PTUN Ms.

No. 57/ GTUN 2011/ PTUN. Ms.Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedur, Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat No. Pol:Kep/307/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 telah bertindaksewenang wenang, melawan hukum dan melanggar asas bertindakcermat karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006.

Put.No.56/GTUN/2011/PTUN.Mks.

Put.No.56/GTUN/2011/PTUN.Mks. Bahwa tanah tersebut (sekarang tanah pekarangan perkampungan) telah dimiliki/dikuasai oleh SAETONG bin SAKARIA jauh sebelum kemerdekaan RI dan tercatatdalam Buku Rincik dengan Nomor Kohir 329 C.I, dengan Nomor Persil 24 b S. III,dengan luas 1,15 Ha, atas nama SAETONG bin SAKARIA, dengan batasbatas sebagai berikut ;e Sebelah Utara : Batas lompok (batas Blok03) ;e Sebelah Timur : Tanah Andi Mappisona,Tanah Langkide, Tanah Hj. Megawati, Tanah Umar, TanahH.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon Peninjauan KembaliHalaman 12 dari 26 halaman.

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2011 Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak diterima dalam perkara a quo ini);Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 144 PK/TUN/20122.

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2011 Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak diterima dalam perkara a quo ini );.

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2011 Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak diterima dalam perkara a quo ini);5.

Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 10 Januari 2011 Nomor: 58/GTUN/2010/P.TUN.Mks dibatalkan serta gugatan Termohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak diterima dalam perkara a quo ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 24 dari 26 halaman.

Dikarenakan pengiriman berkaskasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2003 maka putusan kasasi Nomor 139K/TUN/2003 juncto Nomor 92/B.TUN/2002/PT.TUN.Sby juncto Nomor 70/GTUN/2001/PTUN.Sby harus dianggap sah dan Mahkamah Agung harus tidakmenerima permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan perkara a quo telahdieksekusi;Bahwa persoalan timbul pada tanggal 13 Mei 2012, saya diberi suratpemberitahuan oleh PTUN bahwa telah turun Peninjauan Kembali dari KasasiNomor 139 K/TUN/2003 dengan Nomor 81 PK/TUN/2008 yang

kekeliruan yang nyata)dikarenakan Putusan Kasasi pada persoalan ini bernomor 139 K/TUN 2003tanggal 24 Januari 2006;Tentang ditemukan bukti baru (masih pada halaman 12) Putusan PeninjauanKembali Nomor 81 PK/TUN/2008:Kelima IMB didasarkan pada 1 Advice Planning atau Peta Situasi TerukurNomor 650/28/428.308/I/2000 yang dikeluarkan Dinas Tata Kota DaerahKota Malang itu sama dengan 2 perkara Nomor 26/G.TUN/2001/PTUN.Surabaya juncto Nomor 129/B.TUN/2001/ PT.TUN.Sby junctoNomor 272 K/TUN/2002 dan Nomor 70/GTUN

Putusan Nomor 33 PK/TUN/2014d Dengan gugatan yang sama, dasar gugatan yang sama, pihak yangsama, pengadilan yang sama, dan majelis hakim yang sama tapiputusannya berbeda, dan ironinya ada satu objek sengketa yangdiputus 2 (dua) kali dan saling berlawanan, yaitu pada perkaraNomor 81 PK/TUN/2008 juncto Nomor 139 K/TUN/2003 junctoNomor 92/B.TUN/2002/PT.TUN.Sby juncto Nomor 70/GTUN/2001/PTUN.Sby dengan perkara Nomor 272 K/TUN/2002 tanggal 24 Januari 2006 juncto Nomor 129/B.TUN/2001/ PT.TUN.Sby tanggal

(Bukti P6 / PutusanPeninjauan Kembali Nomor 95 PK/TUN/2008);4 (empat) IMB yang lucunya pada pokok perkara Nomor 139K/TUN/2003juncto Nomor 92/B.TUN/2002/PT.TUN.Sby juncto Nomor 70/GTUN/ 2001/PTUN.Sby salah satu IMB mempunyai nomor yang sama pada perkara Nomor95/PK/TUN/2008 juncto Nomor 272K/TUN/2002 juncto Nomor 129/B/TUN/2001/PT.TUN.Sby juncto Nomor 26/G.TUN/2001/ PTUN.Sby yaitu IMBNomor 640/1797/428.303/2000 tanggal 28 November 2000; juga diputuskanpada perkara Nomor 81 PK/TUN/2008.

(BuktiPKDPK6);c Bahwa dari kedua berkas permohonan Peninjauan Kembali yang dikirimkan keMahkamah Agung oleh PTUN Surabaya adalah:1 Tertanggal 25 Juli 2008 (Nomor 139K/TUN/2003 juncto Nomor 92/B.TUN/2002/PT.TUN.Sby juncto Nomor 70/GTUN/2001/ PTUN.Sby,yang perkara tersebut telah dieksekusi dengan Penetapan EksekusiNomor 70 K/PEN EKS/2001/PTUN.Surabaya tanggal 5 Januari 2009(Bukti PKDPK7);2 Sekitar tahun 2008 (272 K/TUN/2002 juncto Nomor 129/B.TUN/2001/PT. TUN.Sby juncto 26/G.TUN/2001/PTUN.Sby.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya No. 48/GTUN/2005/PTUNSBY, tanggal 20 Oktober 2005 adalahsebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat ;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp.216.000, (dua ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 15/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Februari 2006 yangtelah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 48/GTUN/2005/PTUNSBY, tanggal 20 Oktober 2005, yang dimohonkan banding;

GHUFRON MUNIF, S.H, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;Kesemuanya memilin alamat pada Kantor Pertanahan KotaMakassar, Jalan A.P.Pettarani Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 20 September 2011 Nomor : 286/SK.600.1473.71/VIII/2011 ; 1 hal.1 dari 46 hal.Put.No.46/GTUN/2011/P. TUN.Mks. Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;2. H. A.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 857/2011 tertanggal 14; hal.3 dari 46 hal.Put.No.46/GTUN/20L1/P.TUN.MKs.Juli 2011 menerangkan bahtwasebidang tanah terletak di Kelurahan Kapasa (d/h.Daya) Kecamatan Tamalanrea (d/h.Biringkanaya) KotaMakassar seluas 13.200 M? Nomor Bidang 20.01.14.02.00711 sudahditerbitkan sertipikat atas nama Andi Idris Manggabarani,SarjanaEkonomi, Jenis Dan Nomor Hak HM/20240 (d/h.HM.236) seluas13.200b.

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarputusannya sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi/Gubernur SulawesiSelatanuntuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PT TUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya lebih banyakmempertimbangkan alasanalasan yang menguntungkan pihak Tergugat , hal initercermin dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan 14 putusan PengadilanNegeri Bulukumba yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar,lebih mempercayai alatalat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat baikdalam

Nomor 2568 K/Pdt/2014Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat I/Gubernur Sulawesi Selatan;Keberatan KetigaBahwa akibat kelalaian Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) tidakmemenuhi kewajiban hukum yang diputuskan oleh Pangadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut sehingga Penggugat tidak dapat menjalankanfungsi, tugas dan kewenangan sebagai Ketua DPRD Bulukumba, sehinggamenimbulkan

Hamsah Pangki, S.Pi, sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUNMakassar Nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap.maka pemulihan hak, harkat, dan martabat Penggugat/Drs.H.A. Muttamar Mattotorang pada kedudukan semula sebagai Ketua DPRDBulukumba, sudah harus dipenuhi oleh Tergugat !

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor. 82/GTUN/2009/PTUN Mks Tanggal 12 Mei 2010 yang dimaksud banding;---------------3. Menyatakan Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradiian yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000;( dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor. 82/GTUN/2009/PTUN Mks Tanggal 12 Mei 2010 yangdimaksud banding; 3.

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding; ------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/ GTUN/2012/ PTUN.MKS. tanggal 14 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; ---- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-

yangbesarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.Memperhatikan , PasalPasal dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang13Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertaperaturan perundangundangan lainnya yang bertalian.MENGADILIe Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding; e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 62/GTUN

GMTD Tbk, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalamperkara No. 54/GTUN/200 I/P.TUN Mks, namun gugatan Terlawan tersebutdinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No. 54/GTUN/2001/P.TUN.Mks tanggal 29 April2002 dan Terlawan tidak melakukan upaya hukum sehingga putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdke) sejaktanggal 01 Juni 2002;Bahwa perbuatan Terlawan secara diamdiam memperkarakanobyek tersebut dengan cara mengajukan gugatan