dalamtahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak adaalasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetapditahan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ;Mengingat ketentuan pasal 187 A ayat (1) Undang UndangRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihana Gubernur danWakil Gubeernur

dalamtahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak adaalasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetapditahan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ;Mengingat ketentuan pasal 187 A ayat (1) Undang UndangRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilinana Gubernur danWakil Gubeernur

jumlahkeseluruhan menjadi Rp.5.000.000, karena Penggugat tidak sanggupmengembalikan uang pinjamannya maka disepakati uang pinjaman tersebutdiganti dengan tanah seluas 5 are, yang selanjutnya dibuatkan akta pernyataanpelepasan hak dengan akta Notaris No.4 tanggal 2 september 1992 ;Menimbang bahwa sedangkan Tergugat IV telah menyatakan dalamjawabannya bahwa memang benar Penggugat memiliki tanah pekarangan diGili Trawangan, Desa gili indah Kec Pemenang, Kab Lombok Utara, sejakdikeluarkannya surat keputusan Gubeernur

ataspermintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimanaHalaman 6 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLdimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbuny/i:memeriksa dan mengambi Ikeputusanatas banding administratif dari PNSyang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubeernur

Gubeernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ende, Cq. Camat Ende Tengah,Cq. Kepala Kelurahan Mautapaga
20.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende