GURBERNUR SUMUT X MENGANTAR TAMBUNAN

HAHAM SIMANGUNSONG X GURBERNUR SUMUT

GURBERNUR SUMATERA UTARA

GURBERNUR SUMATERA UTARA

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 9 menyatakan :besaes pada tanggal 30 September 2019, Gurbernur Sumatera Utara mengeluarkankeputusan pengalihan pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan PekanRaya Sumatera Utara dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;3.

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 9 menyatakan :besaes pada tanggal 30 September 2019, Gurbernur Sumatera Utara mengeluarkankeputusan pengalihan pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan PekanRaya Sumatera Utara dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;2.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT.

Fotocopy Surat No. 325/PPSU/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberitanda bukti T5;Fotocopy Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No. 188.44/593/KPTS/2019Tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T6;.

BAGOES SRIHANDOJONO sebagaimana bukti yang diajukanTerdakwa di muka persidangan, bukti bertanda T9 (PernyataanKeputusan Rapat No. 08 tanggal 15 April 2008) serta bukti T14(Pemilik perusahaan adalah Gurbernur Propinsi Jawa Timur)(terlampir), jelaslan bahwasannya Terdakwa Ir.

sebagai seorang pengusaha sedangkanyang terbukti dalam Judex Factie adalah yang menjadi pengusahadalam hal ini adalah Gurbernur Jawa Timur sebagai pemilikperusahaan.

BAGOES SRIHANDOJONO hanyadiangkat/ditunjuk sebagai Direktur oleh pemilik perusahaan/pengusaha dalam hal ini Gurbernur Jawa Timur, dengan demikianunsur pengusaha tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa Ir.,BAGOESSRIHANDOJONO hanyalah seorang buruh yang hanya menjabatsebagai Direktur dengan menjalankan tugas serta di angkat dan digajioleh Gurbernur Jawa Timur melalui kuasanya PT.

Yudi, olen karena perbuatannya yaitu tidakmau bekerja dan atau tidak masuk kerja/mangkir hal tersebutmelanggar peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.Bahwa Unsur pengusaha yang harus bertanggung jawab terhadapUMK (Upah Minimum Kota) tersebut adalah Gurbernur Jawa Timurselaku pemilik Badan Usaha atau Sdr.Oktavianto Putro yang menjabatsebagai Direktur sebelum yang kemudian diganti oleh Terdakwaa Ir.BAGOES SRIHANDOJONO yang diangkat oleh Gurbernur JawaTimur selaku pemilik Badan Usaha.Bahwa

PANCA WIRA USAHAJATIM dan Gurbernur selaku Pemegang saham.Bahwa menurut fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dariketerangan parasaksi dan dibenarkan oleh para saksi pelapor, sertaditemukan fakta hukum adanya hubungan antara Pelapor denganTerdakwa sebagaimana hubungan kerjasama antara buruh denganatasnnya dalam Perusahaan Daerah, dengan demikian fakta hukumadalah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata bukan merupakanperbuatan hukum pidana.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah

GURBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR vs H. HASAN BASRI, dkk

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 9 menyatakan :8 eee pada tanggal 30 September 2019, Gurbernur Sumatera Utara mengeluarkankeputusan pengalihan pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan PekanRaya Sumatera Utara dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana Sumaterahh Halaman 9 dari 31Putusan Nomor 184/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;.

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan pada hal. 2 angka 9 menyatakan :8 eee pada tanggal 30 September 2019, Gurbernur Sumatera Utara mengeluarkankeputusan pengalihan pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Pekanhh Halaman 10 dari 31Putusan Nomor 184/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnRaya Sumatera Utara dan menetapkan PT. Pembangunan Prasarana SumateraUtara sebagai PENGELOLA SEMENTARA areal Pekan Raya Sumatera Utarasebagaimana Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/593/KPTS/2019;.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda;Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagai Pengelola SementaraAreal Pekan Raya Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gurbernur SumateraUtara No. 188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentangPembubaran Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara (ic.

PPSU) adalah 2 (dua) badan hukum yangberbeda; Bahwa Saksi tidak tahu apakah Surat Keputusan Gurbernur Sumatera UtaraNo. 188.44/593/KPTS/2019 tanggal 30 September 2019 tentang PenetapanPT.

Saksi Salwani:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Saksi adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan jabatanKabag Umum;Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013;hh Halaman 24 dari 31Putusan Nomor 184/Pdt.SusPHI/2021/PN MdnBahwa Saksi tahu perihal Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712/KPTS/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang PembubaranYayasan Pekan Raya Sumatera Utara ;Bahwa secara garis besar, Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/712

Putusan No. 03 P/KPUD/20071.Bahwa PEMOHON adalah pasangan calon Gurbernur dan WakilGurbernur peserta Pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur ProvinsiMaluku Utara Tahun 2007 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2007 tentangPenetapan Pasangan Calon Gurbernur menjadi Peserta PemilihanGurbernur dan Wakil Gurbernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 (VideBukti P1) ;Bahwa seluruh proses dan tahapan pemilihan Gurbernur dan WakilGubernur Maluku Utara telah selesai

Maluku Utara Tahun 2007; (Vide BuktiP2) ;Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPUProvinsi Maluku Utara sebagaimana telah dituangkan dalam KeputusanKPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 Tanggal 16November 2007 dan mengumumkan hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon Gurbernur Wakil Gurbernur sebagai berikut:(Vide Bukti P3):a.

Putusan No. 03 P/KPUD/2007 Pemilihan Umum Gurbernur dan Wakil Gurbernur Provinsi MalukuUtara oleh Komisi Pemilihan Umum,dengan Surat Keputusan Nomor :158/SK/KPU/2007 Tanggal 26 November 2007 dan Berita AcaraNomor:27/15BA/X1/2007dengan hasil sebagai beriut (Vide Bukti P4) :. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP.OG,MM, denganperolehan suara sah sebanyak 73.610 (tujuh puluh tiga ribu enamratus sepuluh)suara;.

,dengan alasan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara gagalmenyelesaikan tahapan Pemilihan Gurbernur dan Wakil GurbernurProvinsi Maluku Utara;.Bahwa menurut PEMOHON penghitungan suara yang benar dalampemilinan Gurbernur dan Wakil Gurbernur Provinsi Maluku Utaraadalah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku UtaraNomor 20/KEP/PGWG/2007 sebagai berikut:a.

Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara sah dan benar daripasangan calon Gurbernur dan calon Wakil Gurbernur Provinsi MalukuUtara dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Thaib Armaiyn dan AbdulGani Kasuba selaku PEMOHON adalah berjumlah 179.020 suarasesuai Keputusan KPUD Provinsi Maluku UtaraNomor:20/KEP/PGWG/2007; Seperti diuraikan dalam tabel yaitusebagai berikut:Hal.8 dari 69 hal.

bertempat di Jalan Jendral Sudirman KelurahanBugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Rumah SakitTentara atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksuduntuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut: Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama teman Terdakwa keTepian Mahakam depan Kantor Gurbernur

2: 867308049397903 tanpa seijin dari pemiliknya;Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama teman Terdakwa keTepian Mahakam depan Kantor Gurbernur, disitu Terdakwa bersama temanHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN SmrTerdakwa minum bir, kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwameinggalkan Tepian Mahakam, namun Terdakwa tidak tau jalan pulang padasaat itu Terdakwa berputarputar disekitar Tepian Mahakam kemudianTerdakwa singgah di Rumah Sakit Tentara, pada saat itu Terdakwa mau kekantin

pukul20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan BugisKecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda tepatnya di Rumah SakitTentara, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu)buah tas warna hitam berisi uang tunai Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan1 (Satu) handphone VIVO Y91C warna hitambiru imei: 867308049397911dan imei 2: 867308049397903 tanpa seijin dari pemiliknya;Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama temanTerdakwa ke Tepian Mahakam depan Kantor Gurbernur

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Rkb Bahwa saksi sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak, yang di tunjukoleh Ketua Banwaslu Propinsi Banten; Bahwa Provinsi Banten telah melangsungkan pemilihan gurbernur tahun2017, dengan 2(dua) pasangan calon gubernur yaitu nomor urut 1. H.Wahidin Halim pasangan dengan H. Andhika Hazrumi dan nomor urut 2.H. Rano Karno dan H.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN RkbBahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Malimping,Kabupaten Lebak;Bahwa Provinsi Banten telah melangsungkan pemilihan gurbernur tahun2017, dengan 2(dua) pasangan calon gubernur yaitu nomor urut 1. H.Wahidin Halim pasangan dengan H. Andhika Hazrumi dan nomor urut 2.H. Rano Karno dan H. Embay;Bahwa saksi mendapat laporan dari warga yang bernama H. Malik yangpada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 datang ke kantor PantiaPengawas Pemilu Kec.

sumpah memberiketerangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, sekira pukul 17.30Wib, saksi kedatangan tamu yakni sudara Rona yang memberitahukanbahwa terdakwa datang ke rumahnya dan menyerahkan uang sebesarRp40.000, (empat puluh ribu) kepada ibunya yang bernama Bai Suarsihdengan maksud agar memilih salah satu pasangan calon Gubernur danWakil Gurbernur

pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gurbernur ProvinsiBanten tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari2017; bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, saudara Iwan,warga Kp.

(EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) ULAH HILAPNYA NYOBLOSNOMOR HUI / MA INI UANG SEBESAR RP.40.000.00 (empat puluh riburupiah) JANGAN LUPA NYOBLOS NOMOR 1 (satu).Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa tersebut kemudian uangtersebut diserahkan kembali kepada anak kandungnya yang bernama IwanNoviadi dikarenakan dirinya merasa ketakutan akan hal tersebut;Bahwa saksi berhak dalam memberikan Hak Pilihnya dalam PemilihanUmum Gubernur dan Wakil Gurbernur Provinsi Banten pada tanggal 15Februari 2017, dikarenakan

Fotocopy surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY tanggal 12 juni 1984,kepada Gurbernur DIY tentang persetujuan pemberian tanah PemerintahDaerah kepada 6 orang berdasarkan SK Gurbernur, diberi tandaMenimbang, bahwa bukti surat surat tersebut telah dicocokan denganaslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P1, dan kesemuanya buktisurat telah pula dibubuhi materai secukupnya oleh penggugat sehingga dapatditerima sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orangsaksi

berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai mana di antara alatalatbukti tersebut yang paling relevan terhadap dailildalil Gugatan ParaPENGGUGAT tentang pokok permasalahan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotocopy SuratKeputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampirannya Nomor :404/HAK/KPTS/1984, tertanggal 10 September 1984, bukti tersebutmembuktikan bahwa Ladiyono mendapatkan tanah bersama 5 orang lainnyatermasuk saksi Sugirah berdasarkan Keputusan Gurbernur

tersebut, tanahtersebut berada di Kelurahan Caturtunggal, depok Sleman dengan luas 365 M2,dan dengan luas yang sama dengan objek sengketa serta lokasi tanah yangsama berdasarkan Keputusan Gurbernur dan dikuatkan dengan saksi Sugirahyang juga mendapatkan tanah dari Keputusan tersebut dan berbatas langsungdengan tanah sengketa, dapat dinilai bahwabukti ini dapat membuktikan dalilgugatan Penggugat ketika bukti P1 ini didukung oleh bukti lainnya dan buktisaksisaksi terlebih bukti ini adalah tanpa asli

olehalat bukti lainnya.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa tanda bukti penerimaanDinas Direktorat Agraria Provinsi DIY untuk pembayaran uang punjungan atastanah Hak Milik yang terletak di Seturan Caturtunggal, Depok Sleman padatahun 1984 sebasar Rp.410.625 (empat ratus sepuluh ribu enam ratus duapuluh lima rupiah) dengan Penyetor adalah Ladiyono.Menimbang, bahwa dari bukti P2 tersebut ternyata berhubungan danbersesuaian dengan bukti P1 tersebut, karena Bukti P2 ini rujukannya adalahSK Gurbernur

DIY tentang penunjukan tanah milik diSeturan kepada 6 orang termasuk Ladiyono, dan surat ditujukan kepada KepalaDesa Caturtunggal, dengan demikian bukti ini dapat membuktikan dalil gugatanPara Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, dapat dibuktikan bahwa tanahdi Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman, yang diberikan kepada Ladiyono dariGurbernur DIY berdasarkan SK Gurbernur adalah benar tanah PD (PemerintahDaerah) dan Direktorat Agraria Provinsi tidak keberatan dan menyetujuipemberian tersebut

Sehingga dengandemikian, maka status Penggugat adalah Pekerja Tetap;Bahwa upah yang diterima oleh klien kami pada tahun 2017 adalah sebesarRp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 334/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn7.10.11.12.13.14.15.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/698/KPTS/2016 tertanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017, adalah sebesar Rp. 2.528.815, (dua jutalima ratus dua puluh delapan ribu delapan

Bahwa upah yang diterima oleh klien kami pada tahun 2018 adalah sebesarRp. 1.900.000, (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/740/KPTS/2017 tertanggal 27 Desember 2017 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2018, adalah sebesar Rp. 2.749.074, (dua jutatujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah);Bahwa dengan demikian, untuk periode Tahun 2018 terdapat kekuranganpembayaran upah terhadap klien kami selama 12 bulan

(Januari 2018 s/dDesember 2018) sebesar :(Rp. 2.749.074 Rp. 1.900.000) X 12 bulan = Rp. 10. 188.888,Terbilang : (Sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratusdelapan puluh delapan rupiah);Bahwa upah terakhir yang diterima oleh klien kami (Agustus 2019) adalahsebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/1450/KPTS/2018 tertanggal 21 November 2018 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2019, adalah sebesar Rp

Uang Penggantian Hak: 15 % X Rp. 17.818.944,=Rp. 2.672.842,Total = Rp. 20.491.786,Terbilang : (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuhratusdelapan puluh enam rupiah);Bahwa akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka terhitung sejak bulanSeptember 2019 sampai dengan seterusnya, Penggugat tidak lagi bekerjasebagai Supir dan telah kehilangan pendapatan sebagaimana ditentukandalam Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara

Sehingga dengandemikian, maka status Penggugat adalah Pekerja Tetap;> Bahwa upah yang diterima oleh klien kami pada tahun 2017 adalahsebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);> Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/698/KPTS/2016 tertanggal O1 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017, adalah sebesar Rp. 2.528.815, (duajuta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah);Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat

GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAU CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUN CQ. CAMAT TEBING KABUPATEN KARIMUN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAU CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUN CQ. CAMAT TEBING KABUPATEN KARIMUN CQ. LURAH TEBING, alamat LURAH KAPLING,

GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAUCQ. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANJUNG BALAI KARIMUNCQ. CAMAT TEBING KABUPATEN KARIMUN, alamat Kantor Camat Tebing, JI.MT. Haryono, Jl. RT/RW 03/01 Ranggam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing,Kabupaten Karimun, selanjutnya disebutSCDAQAL..... 2... .c cece eee ee cece eee eee eeeeaeeeeeeeaeeaeenees TERGUGAT II;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA CQ. GURBERNUR PROVINSI KLEPULAUAN RIAU CQ.

GURBERNUR KALIMANTAN TENGAH cq. BUPATI SERUYAN cq. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GURBERNUR KALIMANTAN TENGAH cq. BUPATI SERUYAN
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Banggaiuntuk pembagian rata;16.Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD Kab.Banggai;17.Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan RumahTangga (BURT);18.Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado;19.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tan ggal29 Desember 2003;20.Keputusan Gurbernur Sulawesi Tengah Nomor171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999;21.Keputusan DPRD Kab.

Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado (BB.19);20.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003 (BB.20);21.Keputusan Gurbernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999 (BB.21);22.Keputusan DPRD Kab. Banggai Nomor : 2/KPTS/DPRD/2001tanggal 2 Januari 2001 (BB.22);Dikembalikan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);9.

Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado (BB.19);20.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal29 Desember 2003 (BB.20);21.Keputusan Gurbernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/3301/Rotapem tanggal 23 Agustus 1999 (BB.21);22.Keputusan DPRD Kab.

korban dan juga sdr.Rianmenggunakan kayu persegi memukul bagian punggung dan tulangrusuk saksi korban sehingga saksi korban tergeletak dilantai;e Bahwa benar saksi korban dibawa kerumah sakit Siloam dan darihasil visum et repertum ditemukan luka akibat persentuhan denganbenda tumpul berupa luka memar di Jleher danpunggung;e Bahwa benar barang milik saksi korban berupa kalung emasdirampas oleh terdakwa;e Bahwa benar saksi korban ketika sedang mencari terdakwa danterdakwa ditemukan di daerah kantor gurbernur

memberhentikan dan mengamankan satuunit mobil sedan Honda city warna hitam yang saat ittumenggunakan no Pol Bh 1448 AM yang mana didalam mobiltersebut ada terdakwa dan teman terdakwa :e Bahwa benar mobil yang saksi berhentikan tersebut mobil saksikorban yang mana mobil tersebut yang akan dijual kepadaterdakwa ; e Bahwa benar terdakwa telah membatalkan untuk membeli mobiltersebut namun terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;e Bahwa benar saksi bersama dengan saksi David menemukanterdakwa daerahkantor gurbernur

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan NamaPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 5Mei 1962 menjadi 25 Mei 1962 dengan alasan Pemohon telahmenggunakan tanggal lahir pada surat atau dokumen penting Pemohon,Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 382/Pdt.P/2021/PN Ptkseperti : SK(Surat Keputusan Gurbernur Kalimantan Barat Nomor:823.4/22/BKDC).3.

Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat Keputusan Gurbernur ProvinsiPapua Nomor SK.823.40089 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilatas nama Pegawai Negeri Sipil SIPRIANUS NESI tertanggal 11 Januari 2010,(bukti P1);2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat Kutipan Akta Nikah Nomor474.2/31 yang menerangkan bahwa di Sausapor pada tanggal 15 Pebruari 1993telah dilangsungkan perkawianan antara SIPRIANUS NESI dan DINAHENDERINA OLLA, (bukti P2);3.

Dan untuk mempertanggung jawabkan angka tersebut diatas komisi pengupahan mohon kepada Walikota agar memberikansaran dan prasarana untuk sosialisasi angka tersebut;Bahwa berdasarkan SK Gurbernur Jawa Timur No.188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 ditetapkan UMK KotaSurabaya dari Rp. 655.000, menjadi sebesar Rp. 685.000, (bukanterlampir);Bahwa Ketua UMK Kota Surabaya berdasarkan SK Gubernur JawaTimur No. 188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 adalah Rp.685.000, maka adalah jelas Komisi

Adityawarman Surabaya, karenaadanya kekhawatiran aksi buruh Tanggal 19 Desember 2005 diKantor Gurbernur Jawa Timur merembet ke Pemkot Surabayamaka Terdakwa yang merupakan anggota Koalisi Buruh danRakyat Jawa Timur Menggugat diminta untuk meredam aksi agartidak meluas ke Pemkot Surabaya;Bahwa dengan adanya pertemuan di RM Nur Pasific pada Tanggal24 Desember 2005 tersebut, jelaslah bahwa maksud Pemkotmemberikan dana adalah untuk Terdakwa Gunawan Basti;Apabila dana tersebut diperuntukkan kepada komisi