Saksi SUPRIYO : Bahwa saksi Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitarpukul 16.00 Wib di Bengkel yamaha Jalan Gubernur Suryo DesaTlogo Pojok Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik saksimenangkap saudara EKO SUJARWO yang melakukan perjudian ; 10Bahwa saksi menangkap saudara EKO SUJARWO bersamadengan saudara BAMBANG $;Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwadi sekitar daerah Jalan Gubenrnur Suryo Desa Tlogo PojokKecamatan Gresik, Kabupaten Gresik sering dilakukan praktekperjudian

EKO sujarwo, 1 (satu)lembar bukti transfer ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.2.Saksi BAMBANG :Bahwa saksi Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitarpukul 16.00 Wib di Bengkel yamaha Jalan Gubernur Suryo DesaTlogo Pojok Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik saksimenangkap saudara EKO SUJARWO yang melakukan perjudian ;11Bahwa saksi menangkap saudara EKO SUJARWO bersamadengan saudara SUPRIYO ;Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwadi sekitar daerah Jalan Gubenrnur

kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;

ditekankan untuk menyadarkan Terdakwa ataskesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan ramburambubagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa mengenai status barang ukti berupa: 1 (Satu) FotokopiPetikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar mengenai PengangkatanAswal Alam menjadi Pegawai Negeri Nomor 821.1/193/PNSDSY/IVBKD/2010tanggal 30 April 2010, 1 (Satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dankunjungan silatuhrahmi calon Gubenrnur

Menetapkan barang Bukti berupa: 1 (Satu) Fotokopi Petikan Surat KeputusanBupati Kepulauan Selayar mengenai Pengangkatan Aswal Alam menjadiPegawai Negeri Nomor 821.1/193/PNSDSY/IVBKD/2010 tanggal 30 April2010, 1 (Satu) Rangkap fotokopi jadwal kampanye dialogis dan kunjunganHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN.BIksilatuhrahmi calon Gubenrnur nomor urut 3 Bpk. Prof Ir. H.M. NurdinAbdullah.

., dankawankawan, Para Pegawai pada Biro HukumSekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beralamatdi Kantor Gubenrnur Kalamantan Barat, Jalan JenderalAchmad Yani, Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Juni 2020;BUPATI SEKADAU, berkedudukan di Jalan MerdekaTimur, Kilometer 9, Sekadau, dalam hal ini memberikuasa kepada Sukanda, S.H., dan kawan, Para Advokat,pada Kantor Hukum Hendry & Rekan, beralamat diGraha Tebing Arung Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H.Mursyid I, Nomor 24 D), Pontianak

Zainal dan wakil Gubenrnur Sdr.

Presiden RI. cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, cq Gubenrnur Sulawesi Tenggara. cq Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, cq Bupati Buton Diwakili Oleh : FAKHARUDIN M SATU, S.H.,M.H.

Sohra ke pihak kepolisiandengan laporan menyerobottanah; Bahwa tanah yang dilaporkan telah saya serobot adalah tanah yangterletak di jalan Mangga Kelurahan Mappasaile Kabupaten pangkep; Bahwa tanah dan bangunan yang terdakwa tinggali diperolehberdasarkan Sertifikat Hak Pakai berdasarkan SK Gubenrnur Tahun1961 dan SHM No. 00268; Bahwa terdakwa menempati rumah tersebut bersama dengan orangtua terdakwa sejak tahun 1963; Bahwa atas tanah yang ditempati oleh terdakwa telah terbit sertifikathak milik atas

Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,Sumatera Barat, Nomor: 604/08/V1I/2011 Tanggal 06 Juni 2011, photocopy manatelah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir olehPejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan denganaslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;Menimbang, bahwa selain suratsurat Penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut:1 IRMANSYAH BIN IDRUS DAUD SIDI MALANO, umur 62 Tahun, AgamaIslam, pekerjaan Pensiunan PNS Kantor Gubenrnur

delapan puluh juta rupiah ); Bahwa benar setelah uang saksi serahkan sebesar Rp. 280.000.000, kepadaterdakwa dan Sdr.MUHAIMIN sampai dengan saat sekarang ini anak saksitidak ada panggilan dari kantor gubernur Kalimantan barat namun Sdr.MUHAIMIN ada menyerahkan surat berupa Petikan Keputusan GubenrnurKalimantan barat Nomor : 813.2 / 36 / BKDC tentang pengangkatan MenjadiCalon Pegawai Negeri Sipil Gebernur Kalimantan Barat tanggal 21 September2014; Bahwa benar bukti surat berupa Petikan Keputusan Gubenrnur

MUHAIMIN tentang suratberupa Petikan Keputusan Gubenrnur Kalimantan barat Nomor : 813.2 / 36 /BKDC tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil GebernurKalimantan Barat tanggal 21 September 2014 namun jawaban Sdr. MUHAIMINdengan katakata tunggu saja panggilan dari kantor gubernur sedangkan kekantor Gubernur saksi tidak ada menanyakan; Bahwa benar hingga saat ini anak saksi tidak ada di panggil ke kantorGebernur bahkan Sdr.

Foto Copy Surat Gubenur Sulawesi Selatan Keputusan Gubenrnur Sulawesi selatanNomor : 927/Il/tahun 2011 tanggal 22032011, yang kemudian diberi tanda P.10;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dandimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyatatelah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. kecuali buktitertanda P.1 dan P.10 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tetapi hanyafoto copynya sehingga

pada pokoknya menyatakan hal yangsama, yaitu: para pembicara di dalam rapat pleno tersebut berketetapan mendukungPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berkesuaian dengan bukti surat:e Penetapan Nomor: 45/G.TUN/2010/PTUN MKS, bukti tertanda P.6;24e Putusan PTUN MAKASSAR Nomor: 45/G.TUN/2010/PTUN MKS, buktitertanda P.7;e Putusan PT.TUN MKS Nomor : 129/B.TUN/2010/PT.TUN MKS, bukti tertandaP.8;e Penetapan Nomor : 45/PEN/2011/PTUN MKS, bukti tertanda P.9;e Surat Gubenur Sulawesi Selatan Keputusan Gubenrnur

PILAR PAPUA telah mendapat pekerjaan dari PemerintahProvensi Papua Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahunHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT YYK.anggaran 2011 berupa Proyek Perencanaan Teknis Rumah JabatanGubernur Papua Barat senilai Rp 648.500.000.00 ( enam ratus empat puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah ) dan Proyek Perencanaan Teknis RumahJabatan Wakil Gubenrnur Papua Barat senilai Ro 498.350.000.000 ( empatratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu

Pemerintah Daerah Maluku Utara telah melakukanperbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad), yaitudengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanperbuatan hukum perdata kepada Penggugat, maka Penggugat harusmengajukan gugatan secara perdata kepada Gubenrnur Maluku UtaraCq. Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara sebagai pihak yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Dengan demikian,maka menurut hukum dan undangundang Penggugat harus mengajukangugatan secara perdata kepada Gubenrnur Maluku Utara Cq.

saat kejadian hanya menarik spanduk saja sampai terlepas sedangkanuntuk baliho Terdakwa tidak tahu siapa yang menarik hingga terlepas ; Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melihat ada orang yang berada didepan kediamanAhmad Hidayat Mus karena massa yang sebelumnya berdiri didepan kediaman AhmadHidayat Mus semuanya telah masuk kedalam kediaman Ahmad Hidayat Mus ; Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena Terdakwa kesal pada saatmelihat baliho milk Bapak Syamsir Andili yang juga calon Gubenrnur

Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil.Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menyerahkan asli SuratKeputusan Gubenrnur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 425 Tahun 2017tanggal 4 September 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas namaPemohon (La Ngewi), oleh karena itu syarat administrasi bagi Pemohon untukmelakukan proses perceraian terbukti telah terpenuhi.Bahwa

kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;

Joko Siswanto, MT selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensikpada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang di dukung denganketerangan ahli yang bersesuaian, maka kelima surat tersebut SecaraRedaksional / secara formil tidak memenuhi syarat karena bertentangandengan SK Gubenrnur Nomor 31 tahun 1995 tentang Surat PernyataanHalaman 47 dari 61 halaman, Putusan Perkara Nomor : 110/ Pid. B/2015/ PN.

Gawi Makmur Kalimantan secaraRedaksional dan secara Subtansial / material kelima surat tersebut tidakmemenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam SK Gubenrnur Nomor 31tahun 1995 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah diatasTanah Negara dan melampaui batas pemilikan tanah pertanian sebagaimanadimaksud dalam undang undang No. 56 / PRP 1960 tentang penetapan luastanah pertanian, dimana luas maksimun tanah Negara yang diberikan kepadasatu keluarga maksimum 20 Ha, sementara luas tanah yang

Gubenrnur Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Asisten Pemerintahan Sekda, yang telah dinazegelend, telahdiberi materai yang cukup, tanpa asli, (bukti T1) ;> Fotocopy Buku Daftar Gaji, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BulanDesember 2014, yang telah dinazegelend, telah diberi materai yangcukup, tanpa asli (bukti T2) ;> Fotocopy Buku Daftar Gaji, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BulanJanuari 2015, yang telah dinazegelend, telah diberi materai yangcukup, tanpa asli (bukti TS) ;Bahwa, selanjutnya Tergugat

Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, dikeluarkan atas dasar Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah, pasal ayat (1) menyatakan bahwa: Wewenang pemberian hakatas tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubenrnur/Bupati/Walikota, Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinyasebagai wakil pemerintah.

Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, dikeluarkan atas dasar Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah, pasal ayat (1) menyatakan bahwa: Wewenang pemberian hakatas tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubenrnur/Bupati/4Walikota, Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinyasebagai wakil pemerintah.

Rahim, dkk (42 Orang)45Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, dikeluarkan atas dasar Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah, pasal ayat (1) menyatakan bahwa: Wewenang pemberian hakatas tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubenrnur/Bupati/Walikota, Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinyasebagai wakil pemerintah.

Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, dikeluarkan atas dasar Peraturan Menteri4Dalam Negeri Nomor: 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang PemberianHak Atas Tanah, pasal ayat (1) menyatakan bahwa: Wewenang pemberian hakatas tanah dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubenrnur/Bupati/Walikota, Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinyasebagai wakil pemerintah.