luar negeri;2. pertahanan;3. keamanan,'4. yustisi;5. moneter dan fiskal nasional; dan6. agama.Bahwa jika dikaitkan dalam perkara aquo, khususnya tentang sengketa Tanah,Pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah yang artinya memberikan hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundangundangan.Bahwa penyebutan Identitas Tergugat Il yaitu Pemerintah RI cq Departemen DalamNegeri, cq Guberhur

Tentang Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error In Persona);Bahwa penyebutan istilah c.q tidak dikenal dalam istilah hukum, bahwa istilah c.qyang kepanjangannya adalah Cosu Quo artinya adalah "dalam hal ini, atau lebihspesifil lagi", urnumnya digunakan untuk suatu hubungan yang bersifat hirarkis ;Bahwa penyebutan Identitas Tergugat Il yaitu Pemerintah RI cq DepartemenDalam Negeri, cq Guberhur Sumatera Selatan, cq Bupati Muara Enim, cq DinasPendidikan dan (kebudayaan Kab.

di atas, lagipula dalil ini tidak dapat dijadikan atau dikatagorikan sebagaisuatu tangkisan, sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatanPenggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutanbatalnya gugatan, oleh karena itu dalil eksepsi pada angka dua huruf e tersebut patutuntuk ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada angka tiga yang padapokonya mendalilkan bahwa penyebutan Identitas Tergugat Il yaitu Pemerintah RI cqDepartemen Dalam Negeri, cq Guberhur

SAMUDERA JAYA ABADI
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Guberhur Sumatera Barat Cq Bupati Kabupaten Pasaman Barat Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Cq Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga

fiskal nasional; danoa fF oO DN >agama.Bahwa jika dikaitkan dalam perkara aquo, khususnya tentang sengketaTanah, Pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah yang artinyamemberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukHalaman 10 dari 22, Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.PLG.mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.Bahwa penyebutan lIdentitas Tergugat Il yaitu Pemerintah RI cqDepartemen Dalam Negeri, cq Guberhur

Maluty,3 (tiga) lembar Foto copy surat Keputusan Guberhur Maluku Utara besertalampirannya nomor : 190.5/KPTS/MU/2014 tanggal 3 september 2014 tentangperubahan lampiran~. keputusan Gubernur Maluku Utara nomor25/KPTS/MU/2014 tentang penetapan KPA, PPK, PPSPM dan Bendaharapengeluaran selaku pengelola program dan. kegiatan yang bersumber dari danadekosentrasi pada Sekretariat Bakorluh Prov.