EDI AMAN X GUBSU

SURANTA SEMBIRING, DK VS GUBSU, DK

Usaha Negara Medan padatanggal 30 Agustus 2010 dengan Register PerkaraNo. 68/G/2010/ PTUNMDN, gugatan mana telah diperbaiki4secara formal pada tanggal 06 Oktober 2010 yang isinyaadalah sebagaiEX IIOUL Bi gpm me mem meme meme mm msm ac mms mm on meen ym ym OBJEK GUGATANKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/501/KPTStahun 2010 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pematangsiantar yang ditetapkan pada tanggal16 Agustus 2010 SK GUBSU

yang memberhentikan HulmanSitorus, SE dari kedudukannya sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar danmengangkat Chondri Luhut Horas Silitonga sebagaiPengganti Antar Waktu) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah KotaPematangsiantarys = exes sane eens seme BHM ee ame SoHE o eme BSTENGGANG WAKTUBahwa SK GUBSU baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 18 Agustus 2010 melalui Hulman Sitorus, SEsebagai anggota DPRD yang dilakukan Pergantian AntarWaktu, dan selanjutnya Penggugat

Bahwa SK GUBSU tersebut merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara(i.c. Gubernur Sumatera Utara) yang bersifat Konkrit,Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang (i.c.

Bahwa SK GUBSU yang memutuskan Condri Luhut HorasSilitonga sebagai Pengganti Antar Waktu Hulman Sitorusdari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPematangsiantar Masa Bhakti 20092014 tersebut sangat6merugikan Penggugat karena Peringkat Perolehan SuaraPemilihan Umum Kota Pematangsiantar tahun 2009 dariPartai Pemuda Indonesia PPI Daerah Pemilihan Il,Penggugat adalah Peringkat 2 yang seharusnya yangmenjadi Pengganti Antar Waktu Hulman Sitorus, SE(Peringkat 1) dan bukanlah Condri Luhut HorasSilitonga

Tata Usaha Negara jo.Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara; Hal 7 dari 59 hal Perkara No.68/G/2010/PTUNMDN8Bahwa berdasarkan tenggang waktu) dan alasan gugatanPenggugat maka terhadap SK GUBSU tersebut merupakanwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan memutuskan sengketaDUDUK PERKARANYA1.

NO.188.44/1042/KPTS/2011 Januari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Februari 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Maret 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 April 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Mei 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juni 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44

/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember 2012 1.285.000 1.050.000 600.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Januari 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Februari 2013 1.650.000 1.350.000 300.000Halaman

7Putusan Nomor : 05/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Mdn SK GUBSU NO. 188.44/804/KPTS/2012 Maret 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 April 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Mei 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Juni 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Juli 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Agustus 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012

September 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Oktober 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 November 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Desember 2013 1.650.000 1.650.000SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Januari 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Februari 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Maret 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013

April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Oktober 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 November

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 SK GUBSU NO. 188.44/1042/KPTS/2011 Juni 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Juli 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Agustus 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 September 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Oktober 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 November 2012 1.285.000 900.000 750.000SK GUBSU NO.188.44/1042/KPTS/2011 Desember

2012 1.285.000 1.050.000 600.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Januari 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Februari 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Maret 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 April 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Mei 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Juni 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Juli 2013

1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Agustus 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 September 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Oktober 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 November 2013 1.650.000 1.350.000 300.000SK GUBSU NO.188.44/804/KPTS/2012 Desember 2013 1.650.000 1.650.000 SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Januari 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Februari

2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.

Nomor 1353 K/Pdt.SusPHI/2017 188.44/54/KPTS/2013 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 April 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Mei 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juni 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Juli 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 Agustus 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK GUBSU NO.188.44/54/KPTS/2013 September 2014 1.851.500 1.650.000 201.500SK

Pembanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
Pembanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq KEPALA DESA KEALPA SATU Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
Pembanding/Tergugat II : IDRIS

ABC BETON INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat II : IDRIS SINAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq KEPALA DESA KEALPA SATU
Turut Terbanding/Tergug

Kemudian Pemerintah ProvinsiSumatera Utara meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota agar melakukanpendataan penduduk untuk diperbaharui supaya bisa digunakan menjadi datapemilih pada PILKADA GUBSU/ WAGUBSJU, hal ini sesuai dengan TelegramGubernur Nomor : 470/4568/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang PersiapanPILKADA GUBSU/ WAGUBSU ;e Bahwa kemudian KKBCS Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasiPemutakhiran Data di Ruang Data dan Karya Kantor BUPATI Labuhan Batutanggal 06 Agustus 2007 dengan peserta

Kemudian Pemerintah ProvinsiSumatera Utara meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota agar melakukanpendataan penduduk untuk diperbaharui supaya bisa digunakan menjadi datapemilih pada PILKADA GUBSU/ WAGUBSJU, hal ini sesuai dengan TelegramGubernur Nomor : 470/4568/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang PersiapanPILKADA GUBSU/ WAGUBSU ;Bahwa kemudian KKBCS Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasiPemutakhiran Data di Ruang Data dan Karya Kantor BUPATI Labuhan Batutanggal 06 Agustus 2007 dengan peserta

No. 2335 K/PID.SUS/201034Penggandaan Formulir F.1.01, hal tersebut dilakukan karena saat itu tidak adadana yang bersumber dari Negara yang dapat dipakai untuk kegiatanPemutakhiran Data Pemilih Gubsu Wagubsu.

Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidakmempertimbangkan manakah buktibukti yang dapat mendukung bahwakegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Gubsu Wagubsu dilaksanakan dengansystem swakelola, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat hanyamenguraikan secara panjang lebar prosedur yang seharusnya dilakukan olehTerdakwa dan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Gubsu Wagubsu DinasKKBCS Labuhan Batu yang senyatanya tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannyamenyatakan

karena Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Gubsu Wagubsudidanai dengan uang pribadi maka pertanggung jawaban tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya apabila menggunakan dana dan APBD danjalan satusatunya untuk dapat mencairkan dana haruslah sesuai prosedur yangdiatur dalam Keppres No. 80/2003 maka Terdakwa dan saksi SAHNANSIAHAAN, SH. dan saksi Drs.

GUBSU No.298/DA/HML/DS/1974, tgl. 07September 1974, No.Urut : 26, terdaftar atas nama SUMANTO;Halaman 2 dari 35 Halaman PUTUSAN NOMOR 291/PDT/2017/PTMDNBahwa sejak objek perkara dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat secaraterusmenerus menguasai dan mengusahai objek perkara, dan pada bulanMaret 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan SertipikatHak Milik ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (ic.

Gubernur Sumatera Utara haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini:Bahwa dalil Penggugat hal. 2 angka 2 menyebutkan antara lain: "sedangkan dasar penguasaan Sumanto adalah berdasarkan SK Gubsu No.298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 September 1974, No. Urut 26 terdaftaran. Sumanto";Bahwa memperhatikan dengan seksama dan cermat SK Gubsu No.298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 September 1974 ca. daftar lampirannya,No.

Sumanto ;Halaman 7 dari 35 Halaman PUTUSAN NOMOR 291/PDT/2017/PTMDNBahwa dalam perkembangan Pemeriksaan di Polresta kota Medanditemukan pula Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17Februari 1984 antara Sumanto dan Hermansyah ;Bahwa baik SK Gubsu maupun Surat Penyerahan Tanah Dengan GantiRugi tersebut diatas kedua duanya menjadi objek Pemeriksaan diPolresta Medan;Bahwa mengenai SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggai 7September 1974 ternyata tidak ditemukan arsipnya pada Kantor PertanahanKabupaten

Urut 26, maupun nomorurut selainnya pada SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 07September 1974;Bahwa demikian pula berdasarkan pernyataan dari anak Alm. Sumantomenerangkan bahwa kedua orang tuanya Alm.

Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, yangpada pokoknya menyampaikan: ...., dengan disampaikan bahwa setelah dilakukanpeneiitian/pengecekan terhadap SK Gubsu tersebut diatas temyata tidak ditemukan dalamarsip yang disimpan di Kantor kami ;Bahwa dengan Surat Turut Tergugat tersebut semakin memperjelas bahwaPenggugat tidak memiliki SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7September 1974, kemudian bagaimana mungkin menurut hukumpendaftaran tanah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh TurutTergugat

Bahwa postingan di akun facebook DODI SUTANTO pada tanggal 10Nopember 2015 pukul 16.40 wib Kasus Penyuapan Hakim PTUNMedan diduga melibatkan Gubsu dan Anif Shah, dengan didampingiFoto H.ANIF yang dishare dari website www.medanseru.co, makaDODI SUTANTO diduga telah melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat(3) jo.

WISMAN HADI, M.Hum ( Ahli bahasa ), pada pokoknyamenerangkan: bahwa judul berita Kasus Penyuapan Hakim PTUN Medan DidugaLibatkan Gubsu dan Anif Shah, adalah informasi tentang dugaanketerlibatan Gubsu dan Anif Shah dalam kasus penyuapan hakimPTUN Medan. Apabila informasi yang disampaikan tidak sesuaidengan kenyataan, dapat mempermalukan H. ANIF SHAH. Putusan No.32/Pra.Pid/2016/PN.Mdn Page 27Cc. bahwa gambar H.

ANIF SHAH pada Judul berita "Kasus PenyuapanHakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah dapatmemperjelas maksud tulisan yaitu yang dimaksud penulis adalah H.ANIF SHAH, bukan Anif Shah yang lain, sehingga yang tercemarnama baiknya adalah H.

Faktanya DODISUTANTO alias DODI tetap membiarkan berita dengan Judul "KasusPenyuapan Hakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan AnifShah dan tampilan gambar korban Anif Shah yang jelas terpampang diakun facebook DODI SUTANSO.

Bahwa permberitaanMedia online Www..medanseru.coyangmencemarkan nama baik H.ANIF terus berlanjut dengan berita yangberjudul "Kasus Penyuapan Hakim PTUN diduga libatkan Gubsu danAnif Shah dan berita ini telah dibagikan oleh DODISUSANTO.

Bahwa Penggugat sendiri tidak jelas dan terang (kabur) menentukantanah yang diganti ruginya karena tanah Tergugat ada dua (2)persil , berdasarkan SK Gubsu No 592119/DS/III/1987 yaitu persilpertama (1) dengan nomor kode tanah D/ 7/Bd/KH/PST dengan Luas0.1123 dan persil kedua (2) nomor D/I 8/Bd/KH/PST dengan luas0.1711;.

Bahwa Penggugat juga salah objek oleh karena tanah yang dimaksudPenggugat dalam gugatannya sesuai dengan , SK Gubsu No592119/DS/III/1987 yaitu persil pertama (1) dengan nomor kodetanah D/17/Bd/KH/PST dengan Luas 0.1123 sedangkan tanah yangdiganti rugi Tergugat II,III,1V dan V Ic Hasan Basri Siregar suamiTergugat V kepada Kastimun Ic Tergugat dan terletak di nomor D/I8/Bd/KH/PST dengan luas 0.1711; sedangkan Tergugat V terletaksebagian dari persil pertama (1) dengan nomor kode tanah D/17/Bd/KH/PST

Kecamatan Percut Sei Tuansesuai dalam kutipan dan lampiran surat keputusan GUBSU No. 592.110/DS/III/1987 tanggal 21 Maret 1987 kode D.17/Bd/KH/PST secarakeluruhan kepada Penggugat , akan tetapi yang benar sebagian dariluas 1123 M2 dengan Kode D. 17/Bd/KH/PST, telah terjadipenyerahan/ganti rugi dari Tergugat kepada Tergugat V Ic HasanBasri Siregar (alm) suami dari Hasan Nasution Ic dengan iuas 570 M2,sedangkan untuk Tergugat II s/d IV, memperoleh alas hak dariTergugat bukan diobjek/lokasi sebagaimana

disebutkan Penggugat Ickutipan dan lampiran surat keputusan GUBSU No. 592.110/DS/III/1987 tanggal 21 maret 1987 kode D.I 7/Bd/KH/PST akan tetapi yangbenar dilokasi berdasarkan surat keputusan GUBSU No. 592.110/DS/III/I987 tanggal 21 maret 1987 dengan Kode D. 18/Bd/KH/PST,dengandemikian Penggugat salah objek di dalam mengajukan gugatannya ;13.Bahwa jelas dan terang Penggugat sendiri tidak mengetahui persis isikutipan dan lampiran surat keputusan GUBSU No. 592.110/DS/I1I/1987 tanggal 21 Maret 1987

Bahwa agar gugatan tidak hampa maka wajar dan sah menurut hukumterhadap harta benda Penggugat dalam konvensi khususnya tanah yangterletak Di Dusun XVI (Dusun Plamboyan), Desa Bandar KalifahKecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan surat ganti rugi tertanggal 10April 1987 dan Akta Pelepasan dengan ganti rugi No. 592.2/60/1987tertanggal 20 Desember 1987 , sebagaimana diuraikan dalam Kutipandan lampiran Surat Keputusan GUBSU Tkt SUMUT No No. 592.110/DS/III/1987 tanggal 21 Maret 1987 dari lokasi kode D.

GUBSU No.298/DA/HML/DS/1974, tgl. 07 September1974, No.Urut : 26, terdaftar atas nama SUMANTO;3. Bahwa sejak objek perkara dibeli olen Penggugat, maka Penggugat secara terusmenerus menguasai dan mengusahai objek perkara, dan pada bulan Maret 2013Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik keKantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (ic.

Gubernur Sumatera Utara haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini:Bahwa dalil Penggugat hal. 2 angka 2 menyebutkan antara lain: "sedangkan dasar penguasaan Sumanto adalah berdasarkan SK Gubsu No.298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 September 1974, No. Urut 26 terdaftar an.Sumanto";Bahwa memperhatikan dengan seksama dan cermat SK Gubsu No.298/DA/HML/DS/1974, tanggal 07 September 1974 ca. daftar lampirannya,No.

Sumanto ;Bahwa dalam perkembangan Pemeriksaan di Polresta kota Medan ditemukanpula Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 17 Februari 1984antara Sumanto dan Hermansyah ;Bahwa baik SK Gubsu maupun Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugitersebut diatas kedua duanya menjadi objek Pemeriksaan di PolrestaMedan;Bahwa mengenai SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggai 7 September1974 ternyata tidak ditemukan arsipnya pada Kantor Pertanahan KabupatenDeli Serdang, sebagaimana terurai dalam Surat

Urut 26, maupun nomor urutselainnya pada SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 07 September1974;Bahwa demikian pula berdasarkan pernyataan dari anak Alm. Sumantomenerangkan bahwa kedua orang tuanya Alm.

Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, yang pada pokoknyamenyampaikan: ...,. dengan disampaikan bahwa setelah dilakukanpeneiitian/jpengecekan terhadap SK Gubsu tersebut diatas ternyata tidak ditemukandalam arsipyang disimpan di Kantorkami;Bahwa dengan Surat Turut Tergugat tersebut semakin memperjelas bahwaPenggugat tidak memiliki SK Gubsu No. 298/DA/HML/DS/1974 tanggal 7September 1974, kemudian bagaimana mungkin menurut hukum pendaftarantanah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Turut Tergugat

Mdn tanggal 10 Agustus 2016 hanya menyatakan: ...dengan judul kasus KASUS PENYUAPAN HAKIM PTUN MEDAN, DIDUGALIBATKAN GUBSU DAN ANIF SHAH ... membuat saksi korban ANIF SHAH,yang faktornya tertampak diberita tersebut merasa terhina dan malu, karenaberita itu sama sekali tidak berarti adanya.

Pertimbangan hukum ini sama sekaliHalaman 10Putusan Perdata Gugatan Nomor : 599/Pat.G/2016/PN Mdn10.11.12.13.tidak ada urgensi dan relevansinya dengan maksud atau kehendak dari Tergugatuntuk menghina Penggugat;Bahwa lagi pula, Tergugat tidak pernah menautkan kedua berita tersebut.Terdapatnya berita dengan judul: Kasus Penyuapan Hakim PTUN MedanDiduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah di akun facebook a.n.

Dodi Sutanto dengan link: www.facebook.com/dodi.sutanto.5 telah dihack (dibajak/diretas) oleh orang lain;Bahwa selain kesibukan organisasi, Tergugat juga tidak mengetahui pelaku hack(pembajak/peretas) telah menautkan berita dengan judul: Kasus PenyuapanHakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah di akun facebooka.n.

Print Out Print Screen dari Media Medanseru.co tanggal 10 Juli 2015 denganjudul Kasus Penyuapan Hakim PTUN Medan diduga libatkan Gubsu dan AnifShah, diberi tanda P3;4. Print Out Print Screen dari Media Medanseru.co tanggal 16 Oktober 2015 denganjudul KPK Tahan Anis Shah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniayadi Sumut hidup Tenang, diberi tanda P4;5. Otobiografi H.

Dodi Sutanto dengan link:www.facebook.com/dodi.sutanto.5, yaitu: a. pada tanggal 18 Oktober 2015, dengan judul berita: KPK Tahan Anif Shahdan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang;danb. pada tanggal 10 November 2015, dengan judul berita: Kasus PenyuapanHakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan Anif Shah;Halaman 19Putusan Perdata Gugatan Nomor : 599/Pat.G/2016/PN Mdnmaka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.555/Pid.Sus/2016/PN.

dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme atau setidaktidaknya telah bermuatanNepotisme dan Kolusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 4dan 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme ;Bahwa selaku Gubernur yang baru saja terpilin maka sepatutnyalahTergugat secara aktif dan bijaksana melakukan pencabutan atas SuratKeputusan GUBSU

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) GUBSU Nomor170/2421/K/Tahun 2008, tentang Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25Juni 2008 oleh Gubernur Sumatera Utara ;3.

menyangkutsubyek dan obyek gugatan sangat kabur dan tidak jelas dan terkesansebagai gugatan gadogado (campur aduk) dan tidak focus kepadaalasanalasan mengajukan gugatan sebagaimana maksud Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004) terutamadihubungkan dengan keberatan atas terbitnya obyek gugatan yangdilakukan Tergugat tersebut ;Bahwa pada halaman 1 gugatan benar tertulis obyek gugatan yaituSurat Keputusan (SK) GUBSU

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian C point ke12Penggugat sudah jelasjelas mengetahui terbitnya Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, adalahsesuai dan berdasarkan prosedur yang diusulkan Partai Politik dalamhal ini Ketuaa DPC PDIP Kabupaten Asahan yang dalam SuratnyaNomor 054/EX/DPC. 23.23/XIV/2007, kepada Ketua DPRD KabupatenAsahan yang ditujukan ke GUBSU melalui Bupati Asahan, ditambahdengan adanya Surat Rekomendasi dari KPU Kabupaten Asahan ;Bahwa dengan dasar

Bahwa dengan demikian seandainya Partai Politik sebagai pihakpengusul mencantumkan nama Penggugat Caleg dari PDIP KabupatenAsahan DAPEM ASAHAN IV dengan Nomor Urut 6 (enam) yang akandiusulkan menduduki Calon Pengganti Antar Waktu DPRD KabupatenAsahan, GUBSU dalam hal ini tidak menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan Penggugat maka dalam konteks ini bukan Penggugatsebagai subyek yang melakukan upaya hukum terhadap GUBSUmelainkan Partai Politik dalam hal ini PDIP Kabupaten Asahanterhadap GUBSU ;Bahwa

Komado MiliterKota Besar Medan menjadi hanya + 28.5 Ha sebagaimana tercantumdalam Daftar Inventaris, terjadi karena sejak penyerahan pada tahun1954, diatas sebahagian tanah tersebut telah berdiri rumahrumahyang padat, sehingga untuk membebaskan keseluruhan luas tanahyang diterima dari Gubsu bila akan dimanfaatkan sebagai pangkalanmiliter memerlukan dana yang sangat besar;Bahwa dari tanah seluas + 28.5 Ha yang terdaftar dalam DaftarInventaris tersebut, yang secara efektif telah digunakan sebagaimarkas

dan asrama Yonkav 6/Serbu + 13.27 Ha sedangkan sisanyadigunakan sebagai lahan perladangan/sawah yang semula digarapdan diusahai oleh anggota Yonkav 6/Serbu dengan masyarakatpenggarap yang pada tahun 1974 telah terdata sebanyak 45 orang;Bahwa untuk keperluan pengawasan dan mendukung penyerahanoleh Gubsu secara In beheer kepada Departemen Pertahanan RI (d/hKementerian Pertahanan), Camat Medan Baru melalui suratnyaNomor : 640/1893 tanggal 19 Oktober 1987 dengan menunjuk suratGubsu Nomor : 1433/Agr.

No. 39 K/TUN/200515.16.17.melakukan renovasi dan pengembangan terhadap bangunan yangtelah ada, dan tidak melegalisasi peralinan hak dari para penggarapyang telah terdata pada tahun 1974 kepada pihak lain, diatas tanahyang telah diserahkan oleh Gubsu pada tahun 1954;Bahwa pada tahun 1997 Yonkav 6/Serbu telah direlokasi kepangkalan barunya di Asam Kumbang, sehingga tanah dan bangunanyang ada menjadi kosong untuk sementara waktu dan keadaan inikemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasaisertai

mengusahai tanah dan bangunan yang ada, baik secara fisikmaupun secara administrasi, diantaranya dengan berupayamenerbitkan suratsurat bukti kepemilikan yang relatif baru (dibuattahun 1998 ke atas);Bahwa pada tahun 2000, Penggugat kembali telah memohonkan hakkepada Kepala Kantor Wilayah Pertahanan Sumatera Utara atassebagian tanah yang telah diserahkan oleh gubsu dan yang terdaftardi Daftar Inventaris, yaitu seluas + 28,5 Ha sehingga pada bulan Juli2001 untuk sebahagian tanah seluas + 13,27 Ha telah

Titi Rante tersebut, jelas, menimbulkankerugian bagi Penggugat, sebab tanah sebagaimana diuraikan dalamsertifikat tersebut, adalah bagian dari penguasaan Penggugat yangdiserahkan secara in beheer pada Tahun 1954 oleh Gubsu danterdaftar dalam Daftar Inventaris disamping itu alas hak yangdijadikan dasar penerbitan sertifikat adalah cacat hukum, karenasebelumnya telah ada instruksi dari Camat Medan Baru kepada LurahTiti Rante untuk tidak memberikan legalisasi atas peralihan hak daripenggarap kepada

Penggugat:
ADISAMA HAREFA
Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA GUNUNGSITOLI
2.GUBENUR SUMATERA UTARA (GUBSU),
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA GUNUNGSITOLI

MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu diRantau Prapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara ,Cq dahulu Kepala Desa Aek Nabara/Perbaungansekarang Kepala Desa Perbaungan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGATI sekarang TURUTTERBANDING 1; .

MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu di RantauPrapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATIIsekarang TURUT TERBANDING II;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA.

Kejahatan : Aktor pembakaran rumah dan penikamanEdianto dikantor Gubsu terkait perjuangan FPTR. Juru kunci kasuspenikaman dihalaman kantor Gubsu adalah PH (ParlindunganHutabarat) Ketua Koti PP. Pelaku Putra Jafar, Dedy Sanjaya, Anwar,ketiga orang ini anggota PP.

Kejahatan : Aktor pembakaran rumah dan penikamanHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN SbgEdianto dikantor Gubsu terkait perjuangan FPTR. Juru kunci kasuspenikaman dihalaman kantor Gubsu adalah PH (ParlindunganHutabarat) Ketua Koti PP. pelaku Putra Jafar, Dedy Sanjaya, Anwar,ketiga orang ini anggota PP.

SERUAN, MABES POLRI, KAPOLDASU, POLRESTAPTENG USUT TUNTAS TINDAK KEJAHATAN INI, SalamPergerakan;Bahwa postingan yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2009:Penikaman didepan Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehpemerintah Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Domokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalannya adalah Baktiar Sibarani (ketuaHanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus.

Barus dari kalimat utunnya sebagai berikut penikamandidepan kantor Gubsu saat mimpin aksi SFPTR menyuarakanpenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi oleh pemerintahan Drs.Tuani Lumban Tobing (kader Demokrat). Dilakukan oleh Koti PPMedan, otak dan dalangnya adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani (ketuahanura tapteng) seorang warga Kec. Barus.

Sedangkan penghinaan adalahbaik secara langsung atau tidak langsung ada katakata yang kita ucapkanyang bisa menyinggung perasaan orang lain, dan termasuk merendahkan;Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli, secara umum kalimatyang berbunyi: penikaman didepan kantor Gubsu saat mimpin aksi SFPTRmenyuarakan penindasan, penyerobotan lahan yang terjadi olehpemerintahan Drs. Tuani Lumban Tobing (kader Demokrat).

Gubsu KodeRek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan PanjaitanAdc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu BiroUmum).21 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani olehRidwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H.

Gubsu KodeRek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani oleh Ridwan PanjaitanAdc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu BiroUmum) ;1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yangditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H.

Gubsu Kode Rek.1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani olehHal. 29 dari 42 hal. Put. No. 410 K/Pid.Sus/201430Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H.(Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;2) 1 (satu) rangkap kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani olehRidwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H.

Gubsu Kode Rek.1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatangani olehRidwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H.(Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;2) 1 (satu) rangkap kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp250.000.000,00 tanggal29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yang ditandatangani olehRidwan Panjaitan, Sespri Wagubsu dan Aminuddin, S.H.

Umum; (2) Biaya jasa Publikasi melalui MediaCetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat dalam Rangka Citra PositifMasyarakat (untuk triwulan ) di Press Room GUBSU Subbag Humas Pimpinandan Kemitraan B.

Protokol Biro Umum untuk triwulan Ill TA. 2010; (8) Pembayaran BiayaBantuan kelencaran tugas dalam rangka pelayanan dan koordinasi terhadaptamutamu Gubsu, Wagubsu, Sekdaprovsu pada acaraacara resmi, Bag.Protokol Biro Umum, untuk Triwulan Ill TA. 2010; (4) Pembayaran BiayaMendata File Surat Sudensi, Surat Jadwal Kegiatan Gubsu, Wagubsu danSekdaprovsu yang bekerja di luar jam dinas Bag. Protokol, Biro Umum untukTriwulan III TA. 2010; (5) Pembayaran Biaya transportasi staf Bag.

Protokol danPerjalanan mengantar suratsurat kegiatan/ acara Gubsu, Wagubsu danSekdaprovsu Bag. Protokol B. Umum untuk Triwulan Ill TA. 2010; (6)Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio rapiter milik Pemprovsu yangtersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (7)Pembayaran Biaya petugas rohaniawan dari PTA/ Kanwil Agama pada acarapelantikan di Ktr Gubsu, Bag.

Umum; (2) Biaya jasa Publikasi melalui MediaCetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat dalam Rangka Citra PositifMasyarakat (untuk triwulan I) di Press Room GUBSU Subbag Humas Pimpinandan Kemitraan B.

Protokol Biro Umum untuk triwulan Ill TA. 2010; (3) Pembayaran BiayaBantuan kelencaran tugas dalam rangka pelayanan dan koordinasi terhadaptamutamu Gubsu, Wagubsu, Sekdaprovsu pada acaraacara resmi, Bag.Protokol Biro Umum, untuk Triwulan III TA. 2010; (4) Pembayaran Biaya MendataFile Surat Sudensi, Surat Jadwal Kegiatan Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsuyang bekerja di luar jam dinas Bag. Protokol, Biro Umum untuk Triwulan Ill TA.2010; (5) Pembayaran Biaya transportasi staf Bag.

Sisanya sebesar Rp. 1.011.562.214, secara bertahap terpakai oleh saksiAMINUDDIN,SH.MM dan sebagian ada yang dibayarkan untuk kegiatanrutin panjar panjar kegiatan dibawah Rp. 50.000.000. namun jumlahnyatidak diketahui, karena tidak tercatat.Bahwa adapun cara terdakwa menerima uang dari saksi Aminuddinsebagai pinjaman adalah dengan cara terdakwa mendatangi saksiAminuddin diruang kerjanya dengan mengatakan Pak Amin tolong uanguntuk kepentingan Bapak (Plt Gubsu GATOT PUJO NUGROHO, ST) danditanya oleh

Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatanganioleh RIDWAN PANJAITAN Adc Pit Gubsu dan AMINUDDIN, S.H.(Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum).1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp. 250.000.000,tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan Bapak Wagubsu yangditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, Sespri Wagubsu danAMINUDDIN, S.H.

Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatanganioleh RIDWAN PANJAITAN Adc Plt Gubsu dan AMINUDDIN, S.H.(Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum) ;1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilai Rp.250.000.000, tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan BapakWagubsu yang ditandatangani oleh RIDWAN PANJAITAN, SespriWagubsu dan AMINUDDIN, S.H.