GUNUNG MELAYU;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2505/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085512.16/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP341/WPJ.26/2014, tanggal 4September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00013/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013, atasnama PT Gunung

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP341/WPJ.26/2014, tanggal 4 September 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2011 Nomor 00013/207/11/115/13, tanggal 21 Juni2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku

GUNUNG MELAYU;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2496/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085516.16/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP345/WPJ.26/2014, tanggal 4September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 0001 7/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013, atasnama PT Gunung

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP345/WPJ.26/2014, tanggal 4 September 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2011 Nomor 00017/207/11/115/13, tanggal 21Juni 2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2015/PN MrjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara perdata pada peradilantingkat pertama, menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :1.TIRANI, umur 71 tahun, pekerjaan Rumahtangga, alamat di DusunGanting Gunung Medan, Kel.

Gunung Medan, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya,selaku anak dan ahliwaris dari Munir almarhum;YASRI, umur 34 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Jorong BungoTanjung, Kel. Gunung Medan, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya, selakuanak dan ahliwaris dar Munir almarhum;Dalam hal ini seterusnya disebut PENGGUGAT ;1.BERLAWANAN DENGAN :H. M.

Saksi ADI NAGORO :Bahwa setahu saksi Munir punya tanah di Jalan Lintas Sumatera,Gunung Medan;Bahwa saksi adalah sepadan tanah dengan Munir;Bahwa setahu saksi tanah tersebut dulunya berupa sawah, luasnyasekitar 1,5 (satu koma lima) hektar, sudah bersertipikat (GHM) atasnama Tirani, istrinya Munir.

persoalan ini, dansetahu saksi dari cerita Salim (Penggugat V) bahwa sertipikat tanah itumalah sudah dibaliknamakan ke Khairul Mahdi (Tergugat I); Bahwa saksi baru melihat bukit P1 barubaru ini, setahu saksi isinyatentang peminjaman sertipikat sebagai jaminan di Bank; Bahwa setahu saksi tanah tersebut dari dulu hingga sekarang masihdikuasai fisiknya oleh pihak Tirani; Bahwa Munir telah meninggal dunia tahun 1999, sedangkan Tiranmasih hidup sampai sekarang; Bahwa tanah tersebut dulunya tanah ulayat Gunung

GUNUNG MELAYU;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2506/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085511.16/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP340/WPJ.26/2014, tanggal4 September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2011 Nomor 00007/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013,atas nama PT Gunung

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP340/WPJ.26/2014, tanggal 4 September 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00007/207/11/115/13, tanggal 21 Juni2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku

GUNUNG MELAYU;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1645/PJ/2017, 10 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

Nomor 00004/204/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013 , atasnama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3.115000, beralamat diBandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sehinggaperhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman.

GUNUNG MELAYU;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2494/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT085514.16/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP343/WPJ.26/2014, tanggal 4September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2011 Nomor 00015/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013,atas nama PT Gunung

telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP343/WPJ.26/2014, tanggal 4 September 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2011 Nomor 00015/207/11/115/13, tanggal 21 Juni2013, atas nama PT Gunung

GUNUNG MELAYU;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2500/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

/2011/PP/M.XIVA TahunMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT2019, tanggal 18 Maret 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalan sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur KEP339/WPJ.26/2014,September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanJenderal Pajak Nomor tanggal 4Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2011 Nomor 00012/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013, atasnama PT Gunung

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP339/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2011 Nomor 00012/207/11/115/13 tanggal 21 Juni2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terkait sengketa a quoadalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00012/207/11/115/13, tanggal 21 Juni 2013, atas namaPT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000, beralamat diBandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan,Sumatera Utara, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV GUNUNG TAMBORA;

Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU367/PJ/2019, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanCV GUNUNG

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116168.16/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00165/KEB/WPVJ.21/2017 tanggal 21Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00030/207/11/041/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak Desember 2011,atas nama: CV Gunung

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00165/KEB/WPVJ.21/2017 tanggal 21 Juni 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00030/207/11 /041/16 tanggal 28 Juni 2016 Masa Pajak Desember2011, atas nama: CV Gunung Tambora, NPWP02.830.970.6041.000, beralamat di JI.

GUNUNG MELAYU;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2504/P J/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

tanggal 20 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put085504. 15/2011/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP333/WPJ.26/2014 tanggal 4September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 201100001/206/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT Gunung

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP333/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00001/206/11/115/13tanggal 21 Juni 2013, atas nama PT Gunung Melayu, NPWP01.200.619.3115.000, beralamat di Bandar Pulau, KecamatanBandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

GUNUNG SUBANDI bin MISRAN

Nama lengkap : GUNUNG SUBANDI bin MISRAN2. Tempat lahir : Balai Jaya , Rokan Hilir3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/1 Maret 19804. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Dusun Balam Jaya Rt.6/Rw.2 Desa Balam SempurnaKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir7. Agama : Islam8. Pekerjaan : BuruhTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;2.

2015 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/2015/PN.BIs Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2015/PN.Blis tanggal 19 Agustus2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:i,4.Menyatakan terdakwa GUNUNG

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNUNG SUBANDI bin MISRANdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanyaterdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalamtahanan;.

Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akanHalaman 2 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.B/201 5/PN.Bls mengulanginya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar memberikanhukuman seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMAa Bahwa mereka terdakwa GUNUNG

Menyatakan Terdakwa GUNUNG SUBANDI bin MISRAN tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) Bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KILANG LIMA GUNUNG

RUKAMTA VS BUPATI GUNUNG KIDUL;

tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenangmenerbitkan keputusan objek sengketa 1 dan prosedur penerbitankeputusan a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku vide Pasal 71 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan DaerahKabupaten Gunung

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2020Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenangmenerbitkan keputusan objek sengketa 2 (vide Pasal 65 PeraturanBupati Gunung Kidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5Tahun 2015 tentang Kepala Desa ).

Bahwa prosedur dan tata cara pemilihan KepalaDesa Antar Waktu tersebut terbukti juga telah dilaksanakan sesuaiketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa juncto Pasal 53 sampai denganPasal 65 Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 26 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung KidulNomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

RUKAMTA VS BUPATI GUNUNG KIDUL;

alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat berwenang menerbitkan keputusanobjek sengketa 1, dan prosedur penerbitan keputusan a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku vide Pasal 71ayat (4) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Putusan Nomor 143 K/TUN/2019Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa,sehingga mempengaruhi tugas dan kewenangan PemohonKasasi/Penggugat sebagai kepala desa untuk menyusun maupunmenetapkan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa vide Pasal 57 ayat(2) huruf g juncto Pasal 71 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf ePeraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015tentang Kepala Desa;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat berwenang menerbitkan keputusanobjek sengketa 2 (vide Pasal 65 Peraturan

Bupati Gunung Kidul Nomor26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa).Selanjutnya dari aspek substansi dan prosedur penerbitan keputusanobjek sengketa 2, bahwa setelah penerbitan keputusan objek sengketa 1berupa pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan KepalaDesa Dadapayu, Kecamatan Semanu, sesuai dengan Pasal 47UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dilakukanpemilihan Kepala Desa Antar Waktu, karena

Bahwa prosedur dantata cara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tersebut terbukti juga telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan DaerahKabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desajuncto Pasal 53 s.d.

Pasal 65 Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 26Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihnukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang

membuat patok adalah Pak Syamsawal saat tanah dibeli oleh PakAsril Sutan Amir, tetapi saat dilakukan ukur ulang patok tersebut sudah bergeser;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggeser patok tersebut;Bahwa patok bergeser ke arah Timur bangunan rumah seluas bangunan rumahtersebut;Bahwa setelah ukur ulang, patok tidak dikembalikan pada tempat semula karenatakut ribut;Bahwa tanah yang dibeli oleh Asril Sutan Amir itu asal usulnya saksi tidak tahu;Bahwa letak tanah sengketa di Jorong Sialang Kenagarian Gunung

Monti Penghulu :Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi ada masalah sengketatanah;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa berada di Jorong Sialang KenagarianGunung Selasih Kecamatran Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;Bahwa di Nagari Gunung Selasih jabatan saksi tidak ada, karena istri saksitinggal di sana, sedangkan gelar saksi sebagai Monti di Sungai Kambut;Bahwa saksi tinggal di Kenagarian Gunung Selasih sejak tahun 1995;Bahwa saksi tinggal dekat dengan lokasi tanah sengketa, karena

Menurut cerita orang sekitar disitu bahwa tanah tersebut dibeli dariseseorang bernama Amir;Bahwa saksi melihat Tergugat B1 dan B2 menempati rumah tersebut;Bahwa ada rencana tanah tersebut akan dibangun pabrik karet, tetapi tidak jadikarena tidak diberi izin oleh Nagari Gunung Selasih.

MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Herwin Gunung Saputro bin Subardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata pemukul;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkanMenetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AB 2856 EH dikembalikan kepada Terdakwa Herwin Gunung Saputro;2.1 (satu) linggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 90 cm dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;3. 1 (satu) buah dos yang berisi pecahan kaca pintu, pecahan kaca rias dan pecahan kaca lemari dikembalikan kepada saksi Milla;6.

Pidana-HERWIN GUNUNG SAPUTRO Bin SUBARDI Alm

Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2017;Terdakwa Herwin Gunung Saputro Bin Subardi Alm ditahan dalamtahanan rutan oleh:1.

Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal29 Januari 2017Terdakwa Herwin Gunung Saputro Bin Subardi Alm ditahan dalamtahanan rutan oleh:2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017Terdakwa Herwin Gunung Saputro Bin Subardi Alm ditahan dalamtahanan rutan oleh:3.

Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017Terdakwa Herwin Gunung Saputro Bin Subardi Alm ditahan dalamtahanan rutan oleh:4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampaidengan tanggal 21 April 2017Terdakwa Herwin Gunung Saputro Bin Subardi Alm ditahan dalamtahanan rutan oleh:5.

Menyatakan terdakwa Herwin Gunung Saputro bin Subardi (Alm)terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dalamdakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwin Gunung Saputro binSubardi (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanandengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 unit sepedamotor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AB 2856 EHdikembalikan kepada Terdakwa Herwin Gunung Saputro; 1 buahlinggis terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 90cm dirampasdimusnahkan; 1 buah dos yang berisi pecahan kaca pintu, pecahankaca rias dan pecahan kaca lemari dikembalikan saksi Millah;4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GUNUNG MELAYU

PUTUSANNomor 557/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU2498/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP335/WPJ.26/2014 tanggal 4 September 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00008/207/11/115/13 tanggal 21 Juni 2013, atasnama PT Gunung Melayu, NPWP 01.200.619.3115.000,beralamat di Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, KabupatenAsahan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

HENDRA SYAM ZEGA VS WALIKOTA GUNUNG SITOLI;

PUTUSANNomor 452 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRA SYAM ZEGA, Kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mangiao, Nomor 09, Saombo,Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, ProvinsiSumatera Utara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Dalam hal diwakili oleh kuasa Budi Rivileno, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada

Kantor Hukum BRB dan Rekan, beralamat diMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/SKK/KHBRB/K/V1/2020, tanggal 12 Juni 2020:Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA GUNUNG SITOLI, tempat kedudukan di JalanPancasila, Nomor 14, Pasar Gunung Sitoli, KecamatanGunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara;Dalam hal diwakili oleh kuasa Sehati Halawa, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Gunung Sitoli,Nomor 800228 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega,A.Md., NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gunung SitoliNomor 800228 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega,A.Md., NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti Kedudukan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Kota Gunung Sitoli;5.

Putusan Nomor 452 K/TUN/2020kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Gunung Sitoli;5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GUNUNG MELAYU

GUNUNG EMAS ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GUNUNG MELAYU

PUTUSANNomor 558/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU2502/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GUNUNG