Penggugat:
H.HASNI
Tergugat:
1.MUSTADIR
2.MUSAKKAR

Kalau dalam kasusantara H.Hasni dan Mustadir, tidak ada persetujuan di tingkat Desasehingga penggugat H.Hasni minta pengantar untuk dibicarakan ditingkat Kecamatan ; Bahwa pada saat pertemuan di tingkat Desa hadir kedua belahpihak yakni H.hasni dan Mustadir, namun pada saat itu tergugat Mustadiragak terlambat datang alasannya karena hujan ; Bahwa yang memimpin rapat pada saat pembicaraan sengketaantara H.Hasni dan Mustadir di tingkat kecamatan adalah Andi Iqbalyang sekarang menjabat sebagai Sekretaris

yangmeminta pengantar ke Kecamatan, maka H.Hasni yang pertama kalidimintai keterangan dan pada saat itu H.Hasni menyempaikan bahwatidak ada penyelesaian secara kekeluargaan makanya masalah inidilanjutkan ;Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Msb Bahwa setahu Saksi, bahwa penggugat H.Hasni menyampaikanmau membayar tanah sengketa kepada Mustadir Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) adalah pada saat masih didalam ruangan rapatsedangkan tambahan Rp. 5.000.000, (lima juta

rupiah) disampaikanoleh H.Hasni setelah diluar ruangan rapat yang pada saat itu didengaroleh banyak orang; Bahwa pada saat penggugat H.Hasni menyampaikan maumembayar tanah sengketa kepada Mustadir Rp. 15.000.000.

Makitta, Desa Salekoe, KecamatanMalangke ; Bahwa Saksi terakhir ke tanah sengketa yaitu di sekitar tahun2006 ; Bahwa setahu saksi lahan yang dipersengketakan masih dalamkondisi hutan ; Bakwa Saksi tidak tahu luas dari tanah yang disengketakan ; Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa ; Bahwa saksi pernah dirental oleh H.Hasni untuk mengerjakanempang milik H.Hasni ; Bahwa waktu itu empang milik H.Hasni yang dikerja oleh Saksiadalah di samping lokasi objek sengketa yang masih dalam kondisihutan

H.Hasni untuk membayar tanah objek sengketa sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada tergugat Mustadir, namuntergugat Mustadir tidak mau.

Murtadho, bahkan Saksi Sofjan bin H.Hasni Hasbi (66 tahun) dan Saksi Sukardi Nasir Rohili binMuhammad Nasir (68 tahun) menjelaskan tanah makam yang dekattanah objek perkara a quo yang diakui Termohon Kasasi sebagaimiliknya termasuk tanah objek perkara a quo hanya diketahuisebagai tanah wakaf saja tanpa diketahui siapa yang mewakafkan;11.Bahwa oleh karena hak kepemilikan Termohon Kasasi tidak jelasdan tidak memenuhi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 sementara Pemohon Kasasi telah memiliki

PANGERAN RAJO LELO selaku Penghulu Daerah, sertadiketahui oleh BUDIMAN selaku Lurah Balai Gadang;2) Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 10 Desember 2010yang ditandatangani oleh YULIANTO selaku Mamak Kepala Waris, serta oleh H.HASNI AMIN, YANSES HAMIDI, MARIA SYOFNITA, YANISON dan YANUALDImasingmasing selaku Anggota Kaum, yang dibenarkan oleh H.AHLIDIR DT.MUDO selaku Penghulu Suku Balaimansiang;3) Surat Pernyataan Batas tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani olehYENI SYOFYAN

Abdillah yaitu: Utara: Kaimuddin, H.Hasni, Timur: H. Abdillah/anaknya H. Abdillah, Barat: Jalan SungaiCalendu, Selatan: Setapak;Bahwa yang membuat lorong diatas tanah sengketa adalah programpemerintah ;Bahwa H. Abdillah sudah membagi harta warisannya kepada anakanaknya;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah H. Abdillah sudah memilikialas hak atau tidak, yang saksi tahu H.

Wati disebut Turut Tergugat VII, h.Hasni disebut Turut Tergugat VIII, i. Ancing disebut Turut Tergugat IX, J.Uding disebut Turut Tergugat X, k. Rukiah disebut Turut Tergugat XI, . Isiahdisebut Turut Tergugat XII, m. HJ. Aminah Binti H. Aling disebut TurutTergugat XIll., Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor273/Pdt/2002/PT.Mks tanggal 2 September 2002, antara H. MuhammadYusuf Kallolo, S.H, bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari :a. Hj. Hasna, b. Wati, c. Hasni, d.

H.HASNI, SH.MHyang menyatakan : Bahwa sejak berlakunya Undangundang UUPA tentang surat keterangangarapan atau yang menimbulkan hak atas keterangan garapan, begituUUPA berlaku sesuai PP10 tahun 1961 jadi yang bisa menerbitkan suratsurat tanah itu hanya Dirjen Agraria ketika itu belum ada BPN, dibawahnaungan Departemen Dalam Negeri yang berwenang itu hanya BPN(sekarang) beserta aparatnya sampai kepada Kantor Pertanahan, KantorAgraria Kabupaten / Kota dalam PP10 tahun 1961 dikatakan diPasal 43 jadidiluar