H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN Diwakili Oleh : M. ADIWIRA SETIAWAN,S.H
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH

H.SYAHRIANI, M.Si,bin SAHRAN dan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepadaPenasihat Hukum Terdakwa M. ADIWIRA SETIAWAN, SH. oleh Ketua PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 Juni 2015 No. W15.U1/396/Pid/Tipikor/VI/2015 atasnama terdakwa DR. H.SYAHRIANI M.Si, bin SAHRAN;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN dengan surat Nomor : 593/30/I/PPTBB/2012 tanggal18 Januari 2012 menyetujui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagaiPelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakatwalaupun telah diketahui bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPPImmanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerja untuk WilayahKalimantan Selatan karena berdasarkan :1.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yaitu. menyampaikan permasalahan disertaiHalaman 39 dari 76 halamanPutusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM.pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarahtidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan namun hal tersebut tidakterdakwa DR. H.

Penuntut Umum:
1.ARIYANTO WIBOWO, SH
2.RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH
Terdakwa:
HARIS MUSTOPA Bin H.SYAHRIANI

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahKota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012B perihalPersetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahKota Banjarbaru, tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagaiPelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah,kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. MailenzunSelaku General Manager PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut sertatidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura,sehingga perbuatan DR. H.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia PengadaanTanah Kota Banjarbaru, selanjutnya Gerrit N. Mailenzun Selaku GeneralManager PT. Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang BandaraSyamsudin Noor Banjarmasin melakukan proses Pemilihan Langsungterhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Masyarakat, danpada tanggal 5 Januari 2012 membuat surat kepada Sekretaris DaerahKota Banjarbaru DR. H.

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia PengadaanTanah Kota Banjarbaru, tentang PT. Sucofindo Appraisal Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan PenilaianTanah, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N.Mailenzun Selaku General Manager PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahKota Banjarbaru dengan surat Nomor : P4.001/LB.05/2012B perihalPersetujuan Penunjukkan Pemenang yaitu PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahKota Banjarbaru, tentang PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai PelaksanaPekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah, kemudian pada hariJumat tanggal 27 Januari 2012, Gerrit N. Mailenzun Selaku GeneralManager PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut sertatidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura,sehingga perbuatan DR. H.

H.SYAHRIANI, M.Si. yang diterbitkan oleh Kejaksaan negeriBanjarmasin (fotokopi sesuai kopinya);Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:15/K Tahun 2012, tanggal 22 Februari 2012 TentangHalaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor: 5/G/2017/PTUN.BJM.5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P10 :Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi atas nama Dr.

H.SYAHRIANI, M.Si, NIP. 19600312 198503 1 024 (fotokopisesuai kopinya);Fotokopi Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 821/184Bangpeg/BKD dan Diklat, tanggal 21 Juli 2014 TentangMutasi Guru Dalam Daerah Di Lingkungan Pemerintah KotaBanjarbaru (fotokopi sesuai kopinya);Fotokopi Surat Sekretariat Jenderal Kementeran DalamNegeri Nomor: 182/3949/SJ tanggal 24 Oktober 2016,Perihal Permohonan Masukan/Penegasan terhadap PNSyang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukankepada Walikota Banjarbaru (fotokopi

H.SYAHRIANI, M.Si., tanggal 12 November 2014 (fotokopisesuai aslinya);Fotokopi Telahan Staf Nomor: 800/011/BKPP/2017, tanggal18 Januari 2017 dari Kepala Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, yang ditujukanKepada Yih. Walikota Banjarbaru Cq. Sekretaris DaerahKota Banjarbaru, Perihal: Keputusan Walikota BanjarbaruHalaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor: 5/G/2017/PTUN.BJM.6. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.

H.SYAHRIANI, M.Si. (fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor22/PID.SUSTPK/2015/PT.BJUM. tanggal 22 September2015 atas nama DR. H. SYAHRIANI, M.Si. (fotokopi sesuaisalinan);Fotokopi Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor:862/214/BKPP/2017 tertanggal 13 Februari 2017TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDr. H. SYAHRIANI, M.Si.

H.SYAHRIANI, M.Si., serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;Menimbang, bahwa karena objek sengketa a quo telah dinyatakan bataldan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, maka selanjutnya cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untukmerehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan kedudukan dan hakhak Penggugat pada keadaan semula (vide Pasal 97 ayat (8) dan (11)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN / Asisten Tata Praja dan KesejahteraanRakyat Setda Kota Banjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru danSelaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkanKeputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindaksendirisendiri atau bersamasama dengan GERRIT N.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya menolak hal tersebut serta tidakmeneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. Angkasa Pura, sehinggaperbuatan Terdakwa DR. H.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yaitu menyampaikan permasalahan disertaipertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabilamusyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan namun haltersebut tidak Terdakwa DR. H.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN seharusnya mengetahui dan menolak haltersebut serta tidak meneruskan permohonan ganti rugi kepada PT. AngkasaHal. 38 dari 134 hal. Put. No. 2958 K/Pid.Sus/2015Pura, sehingga perbuatan Terdakwa DR. H.

H.Syahriani, M.Si Bin Syahran, menyatakan tidak sependapat dengan tuntutanJaksa Penuntut Umum, yang telah menuntut Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 2ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangHal. 84 dari 134 hal. Put.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurun waktu antarabulan Mei 2012 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada tahun 2012sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbarudan Kantor Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Tindak

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN melanggar Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yangberbunyi Untuk

H.SYAHRIANI, MSi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru membuat suratkepada Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta dengan surat Nomor :593/15/X/PPTBB/2011 dengan isi surat pada pokoknya Kepada Pihak PT.

H.SYAHRIANI, MSiBin SYAHRAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.Bahwa pada saat rapat penetapan harga jumlah warga yang hadir dari 2 kelurahan tidaklebih dari 200 orang, sementara pemilik lahan lebih dari 500 orang. Oleh karena itu panitiamenetapkan harga secara sepihak yaitu dengan cara membuat Berita Acara Penetapan HargaGanti Rugi Pembebasan Tanah Bandara Syamsudin Noor Nomor : 593/114/1V/PPTBB/2012tanggal 16 April 2012 yang dalam penetapan tersebut dihadiri oleh PT.

H.SYAHRIANI, MSi. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbarudengan surat Nomor : 593/30/I/PPTBB/2012 tanggal 18 Januari 2012 yangmengusulkan bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagaiPelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah LahanMasyarakat, padahal PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sendiri tidakmemiliki izin LISENSI kerja untuk Wilayah Kalimantan Selatan sesuaidengan:1.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk PembebasanTanah bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kota Banjarbaru dengan besarnyaganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, /M2.Hal. 8 dari 110 hal. Put. No. 2953 K/Pid.Sus/20152.3.Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, /M2Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, /M2Bahwa perbuatan DR. H.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil, karenaPasal 28 Ayat (1) dan (2) ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalHal. 25 dari 110 hal. Put.

H.SYAHRIANI, Msi Bin SYAHRAN telah melawan hukum secara formil, karenaPasal 28 Ayat (1) dan (2) ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan PelaksanaPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan

H.SYAHRIANI, MSi / AsistenTata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda KotaBanjarbaru menjadi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Walikota BanjarbaruNomor : 268 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, bertindak sendirisendiri atau bersamasamadengan GERRIT N.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah KotaBanjarbaru dengan surat Nomor : 593/30/I/PP TBB/2012 tanggal 18 Januari 2012menyetujui surat dari PT. Angkasa Pura kantor Cabang Bandara SyamsudinNoor bahwa PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat walaupun telahPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.44 dari 350 haldiketahui bahwa PT.

H.SYAHRIANI, MSi Bin SYAHRAN yaitu menyampaikan permasalahan disertaipertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabilamusyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil keputusan namun haltersebut tidak terdakwa DR. H.

H.SYAHRIANI , Msi yangdilaksanakan di Ruang Sekda Pemko Banjarbarue Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala TAPEM Kota Banjarbaruselaku Tim Panitia Penngadaan Tanah Kota Banjarbaru tidak pernahmenerima laporan warga tentang overlappping /tumpangtindih .32. Keterangan saksi Drs.Muhammad Aslami.M.AP e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DR. H. SYAHRIANI, M.

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN terdapat sifat knusus sebagai orang peroranganyang karena jabatan atau kedudukan, maka Terdakwa adalah orang perorangansebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yangtidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun1999.

H.Syahriani, M.Si (Alm) sebagai Kuasa Menjual berdasarkan Akta KuasaMenjual Nomor : 04 tanggal 08 Januari 2019, pada tanggal 31 Maret2021;5.

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019, Tergugat II Intervensimengetahui dan menyaksikan adanya aktifitas penyerobotan danpengrusakan terhadap tanah di objek SHM 12329 yang dilakukanoleh sekelompok orang yang menyampaikan perbuatan merekaatas perintah H.Syahriani. Pada saat itu, sekelompok orang yangmenyerobot dan merusak lahan tersebut meninggalkan lokasi atauobjek tanah dengan membawa 1 (satu) unit dozer meninggalkanlokasi.

H.SYAHRIANI, M. Si bin SYAHRAN (mantan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru/Putusan No.13/Pdt.G/2016/PN Byb. Halaman 35 dari 14714.15.16.17.18.19,20.36Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P.13;Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin Nomor perkara 25/Pid.SusTPK/2015/PN.BJM atas nama TerdakwaDrs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN (mantan General Manager PT.

H.Syahriani, M.

H.Syahriani, M.Si;Bahwa Saksi dijadikan sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah KotaBanjarbaru karena Saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua Bappeda dan PMKota Banjarbaru sehingga secara langsung terpilih sebagai Wakil Ketuatim PanitiaPengadaan Tanah (P2T) Kota Banjarbaru;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda dan PM Kota Banjarbaru sejaktanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012;Bahwa tidak ada tugas yang spesifik, pada dasarnya tugas Wakil Ketua yaitumembantu tugas

H.Syahriani, MSi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), namun hasilpenunjukan tersebut justeru disetujui oleh DR. H. SYAHRIANI, MSi. selakuKetua Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru dengan surat Nomor :593/30/I/PPTBB/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang mengusulkan bahwaPT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan Jasa Konsultan Penilaian Tanah Lahan Masyarakat, padahalPT.

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) juga membentuk Tim Verifikasi dan Tim Legalisasi sebagaimanaSurat Keputusan No.04 tahun 2012 yang diubah dengan Surat KeputusanNo.10 tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 ;Bahwa Tim Verifikasi terdiri dari unsur : BPN Kota Banjarbaru,DinasPertanian,Perikanan & Kehutanan,Dinas PU dan perumahan,CamatLandasan Ulin, Lurah Syamsudin Noor, Lurah Guntung Payung.

H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang

H.SYAHRIANI, MSi. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Harga untuk PembebasanTanah bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru dengan besarnyaganti rugi terhadap lahan masyarakat terbagi atas :1. Tanah Perumahan sebesar Rp. 340.000, /M2.2. Tanah Pemukiman sebesar Rp. 275.000, /M23. Tanah Kosong sebesar Rp. 255.000, /M2Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Gerrit Nicolaas Mailenzen bersamasama dengan DR. H.