Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-04-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA MAROS Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Mrs
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1310
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
    3. Memberi izin kepada Pemohon Udin alias Haering bin Jugauntuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Herlina binti Musadi depan sidang Pengadilan Agama Maros;
    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000,00 (lima ratus empat puluh satu
Register : 27-11-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN LABUHA Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Lbh
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10023
  • Kemudian kami didampingi oleh tokoh masyarakat Desa Anggaimelakukan haering dengan Komisi A DPRD Halmahera Selatan dan padahari Rabu tanggal 30 September 2017 yang dimediasi oleh Komisi ADPRDbersama Muspika Kecamatan Obi dan dihadiri oleh Pemerintah Desa sertatook masyarakat Desa Anggai melakukan penyelesaian sengketa di DesaAnggai dan melahirkan surat berita acara tentang kesepakatan penyelesaiansengketa tanah areal pertambangan rakyat.
Register : 06-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
1.NAZMIL UMRI
2.MUNIRUDDIN
3.YULIANI SOPANA. S.SOS.
4.ZUHDIATUN ILMIAH alias INAQ SUMARNI
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
1.Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy., MH
1.TRI ULFATUL GURRO´/PT.USAHA ENERY LOMBOK FAMILY
3671036
  • Polisi datangmenanyakan apakah masyarakat semua setuju atas pembangunan SPBU ini,dan keesokan harinya datang lagi Polisi Pamong Praja yang meminta saksiuntuk menjembatani kepada masyarakat supaya masyarakat semua setujuuntuk pembangunan SPBU ini, tetapi saya tidak mau dan saksi tolak; bahwa saksi menyatakan semua masyarakat Kelayu Utara tidak setujuuntuk pembangunan SPBU di lokasi tersebut ; bahwa saksi menyatakan saksi pernah ikut hearing dengan DPRsebagai perwakilan dari masyarakat dan hasil haering