BTR) dan dari beritaonline tersebut yang menjadi juru bicara pada saat itu adalah Terdakwa; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukannya dengar pendapat(hearing) tersebut dan perwakilan perusahaanpun tidak ada yang hadirpada saat hearing tersebut; Bahwa Saksi selaku Manager PT.

Roni Saputra; Bahwa hearing di ruangan banggar DPRD Kabupaten Kampar tersebutmengenai tuntutan karyawan perusahaan terhadap jam kerja dan upahlembur serta masalah amprah gaji; Bahwa yang menjadi juru bicara pada saat hearing dari pihak KaryawanPT. BPR adalah Terdakwa dan Sdr.

BTR dengan Komisi Il DPRDKabupaten Kampar dan Saksi tidak ikut hadir pada saat itu;Bahwa Saksi ada melihat berita menyangkut perkara ini dimedia onlinesatu hari setelah hearing terjadi;Bahwa sepengetahuan Saksi, selama bekerja di PT. BTR sejak tahun2007, pihak manajer tidak pernah melarang umat muslim untuk sholatjumat;Bahwa yang ikut di hearing tersebut hanyalah perwakilan karyawan saja;Bahwa pada saat hearing tersebut, pihak PT.

);Bahwa Saksi maupun Saksi Fachriadi tidak hadir dalam Rapat DengarPendapat (hearing) tersebut;Bahwa isi hearing tersebut yaitu tuntutan karyawan terhadap perusahaanPT.

);Bahwa pada saat hearing tersebut Saksi hadir di Ruang Banggar KantorDPRD Kabupaten Kampar dan Saksi berada pada kelompok karyawan;Bahwa pada Saat hearing tersebut, Terdakwa menjadi juri bicara;Bahwa yang dibahas dalam hearing tersebut adalah tuntutan karyawankepada perusahaan mengenai upah lembur dan PHK Pegawai kontrak;Bahwa pada saat hearing tersebut, Saksi tidak mendengar Terdakwa adamengatakan PT.BTR melarang karyawan muslim untuk melakukan sholatjumat, namun setelah saksi diperdengarkan oleh

KASOEM HEARING dari Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015;- 1 (satu) bendel Purchase Invoice dari Bagian Purchasing dan Logistic PT.

KASOEM HEARING, dari Bulan April 2015, sampai dengan Bulan Desember 2016;- 1 (satu) bendel data Stock Opname barang ABM, Tertanggal 25 November 2015;- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang dari KR1SANDI GUSTARAM kepada saudara, tertanggal 29 November 2016, yang ditanda tangani oleh RACHMAT HIDAYAT selaku penerima barang dan KRISANDI GUSTARAM selaku pemberi barang, yang berisi serah terima barang ABM sebanyak 12 (dua belas) unit alat ABM;- 1 (satu) unit alat ABM Merk, OTICON, Tipe :

Kasoem Hearing. Kemudianpada Tanggal 24 Juni 2016 saksi KRISANDI AHMAD GUSTARAM mengirim emailkepada saksi MOCH HATTA KASOEM selaku pemilik PT. Kasoem Hearing untukmengklarifikasi apakah benar ABM merek oticon yang telah saksi KRISANDIAHMAD GUSTARAM terima dari Terdakwa merupakan inventaris PT.

Kasoem Hearing), dan saksi KRISANDI AHMAD GUSTARAMmemperoleh jawaban bahwa benar terhadap ABM yang telah diklarifikasi adalahsebagian barang yang telah hilang dari PT. Kasoem Hearing sesuai dengan BeritaAcara Persetujuan Selisin dan Berita Acara Kehilangan, Nomor001/BAKB/X1V/2015, Tanggal 20 Desember 2015 dan Nomor : 002/BAKB/X1V2015,5Tanggal 23 Desember 2015. Setelah itu pada Tanggal 26 Oktober 2016 dilakukanpertemuan di Caf Cali Deli, Jl.

HEARING selaku kepalaPurchasing (Pembelian) dan Logistic.

Kasoem Hearing;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;4.

KASOEM HEARING;Bahwa Terdakwa menjual alat Bantu Mendengar (ABM) kepada saksiKRISANDI GUSTARAM, dan ternyata sebagian barang yang dijual tersebut,yang dilaporkan hilang sebagaimana tertuang pada Berita Acara Kehilangannomor : 002/BAKB/X1V2015, tertanggal 23 Desember 2015;Bahwa diduga Pencurian dan atau Penggelapan atas barangbarang berupaAlat Bantu mendengar (ABM) yang diduga dilakukan oleh karyawanPT.KASOEM HEARING, Terdakwa dengan total kerugian yang diderita PT.KASOEM HEARING sebesar Rp.475.300.00

staf ahli, publik hearing, Rp 14.000.000,00administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi danpemeliharaan taman gedung DPRD, Kabupaten Nganjukbulan Februari 2003 04/03/200304054Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan,Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tourdalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenNganjuk bulan Januari 2003Rp 270.649.000,00 04/03/200304055Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing,Administrasi Komisi, Forkom, Uang FraksiFraksi danPemeliharaan

SPMG SPMG Peruntukan/uraian Jumlah1 2 3 4 51 01/08/2003 15743 Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan fraksi dan Rp180.000.000,00 non fraksi, peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003 01/08/2003 15744 Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, Rp 13.500.000,00 administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab.

Nganjuk bulan September 2003 1626/09/200320607Pembayaran premi asuransi jiwa kumpulan idaman danRp15.000.000,00 kecelakaan diri (ABD) TA 2003 untuk Wakil Ketua PAW dan Anggota PAW 1701/10/200320609Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,Rp14.000.000,00 administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab.

No. 627 K/Pid.Sus/2009 200321 01/12/2003 25426 Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, Rp 13.650.000,00administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi danpemeliharaan taman gedung DPRD Kab.

dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000..5) Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 60.350.000.,.6) Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasi Dengan Pejabat Pemerintah daerah, Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 60.350.000.,.7) Daftar Honor PNS Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan

/ Dialog danKoordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 60.350.000.,.2) Daftar Honor Tenaga Ahli DPRD dan Ajudan Pimpinan DPRD Hearing /Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah, TokohMasyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp 11.375.000..3) Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000..4) Daftar Honor PNS Hearing / Dialog dan

Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000... Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi denganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000... Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 60.350.000.,..

Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / TokohAgama dengan jumlah Rp. 60.350.000,.2. Daftar Honor Tenaga Ahli DPRD Hearing /DiaLog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp 5.450.000..

Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000,.. Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 25.000.000... Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 60.350.000.,..

hearing pertama yaitu DPR dari Komisi Ill,PT.

Batara GuruGroup;Bahwa pada saat hearing tersebut tidak ada bantahan dari PPK maupunBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;Bahwa saat itu Saksi diundang secara resmi oleh DPR untuk ikut hearing;Bahwa DPR mengundang Saksi dalam hearing saat itu untuk memintapendapat dalam hearing tersebut;Bahwa dalam hearing tersebut tidak ada hasilnya;Bahwa yang Saksi lakukan demonsirasi terkait dengan keterlambatanpembangunan Jembatan Pelempit;Bahwa Saksi diundang dalam hearing tersebut karena Saksi

hearing pertama yaitu DPR dari Komisi III, PT.Batara Guru Group diwakili oleh Pak BEN dan Saksi dari LSM sedangkanpada hearing kedua dihari oleh DPR dari Komisi III, Polisi, PPK dan LSM;Bahwa pada hearing pertama tidak ada yang dibahas karena tidak hadirnyaPPK sedangkan pada hearing kedua DPR meminta agar Balai PelaksanaPemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB dan PPK untuk melakukankoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Bahwa situasi dalam hearing yaitu

Batara Guru Group;Bahwa tidak ada bantahan dari PPK maupun Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah NTB pada saat dilakukan hearing tersebut;Bahwa Saksi diundang secara resmi oleh DPR untuk ikut hearing;Bahwa DPR mengundang Saksi dalam hearing saat itu untuk memintapendapat dalam hearing tersebut;Bahwa dalam hearing tersebut tidak ada hasilnya;Bahwa Saksi lakukan demonsirasi terkait dengan keterlambatanpembangunan Jembatan Pelempit;Bahwa Saksi diundang dalam hearing tersebut karena Saksi

/dialog denganPejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agamaserta Rapatrapat kelengkapan Dewan (Rapat Panitia MusyawarahDPRD).Bahwa terhadap kegiatankegiatan seperti Pembahasan PerdaPerhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanana danminuman, Hearing/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah danTokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan Rapatrapat kelengkapanDewan (Rapat Panitia Musyawarah DPRD) telah ditetapkan besaranggarannya dalam APBD Kabupaten Asahan tahun 2007 yangperinciannya

Hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh.00(masyarakat dan tokoh agama4. Rapatrapat kelengkapan Dewan (rapat panitia Musyawarah DPRD) 02:Jumlah 1.4 e Bahwa untuk pengelolaan danadana yang ada pada sekretariat DPRDtersebut Terdakwa SUHARDI, S.H. bertindak selaku PejabatPengguna Anggara sedangkan Terdakwa ARMANSYAH bertindakselaku Bendahara.

Keuangan pada sekretariat DPRD dibantu olehseorang bendahara yaitu Terdakwa ARMANSYAH yang diangkatselaku bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahannomor : 519BPKKD/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan memilikitugas sebagai berikut : MenerimaMenyimpan,MembayarkanMenatausahakanMempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPDBahwa untuk pengelolaan danadana berupa Pembahasan PerdaPerhitungan APBD dan LKPJ Bupati, Penyediaan makanana danminuman dan Hearing

SUHARDI, S.H. bersama ARMANSYAH akan mengambildana tersebut dengan menggunakan cek yang ditandatangani olehTerdakwa SUHARDI bersama dengan Terdakwa ARMANSYAH.Bahwa setelah danadana berupa dana makan minum serta dana untuk kegiatanHearing Dialog diambil oleh Terdakwa SUHARDI bersama@igenMQWM ANS YAH,maka Terdakwaterdakwa seharusnya mengelola dana tersebutsestratcengatrperuntukannya sebagaimana yang disebutkan dalam APBD.Bahwa dalam pengelolaan danadana untuk kegiatan Penyediaan makanan danminum serta Hearing

/dialog dengan pejabat Pemerintah Daerah dan TokohMasyarakat dan Tokoh Agama ternyata Terdakwa tidak mengelolanya secarabertanggung jawab.Bahwa setelah dilakukan Audit Investigasi oleh pihak Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Medan sekira tahun 2009,telah ditemukan dalam pengelolaan danadana Penyediaan makanan dan minum sertadana untuk kegiatan Hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan TokohMasyarakat dan Tokoh Agama dari bulan Januari sampai

Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp.25.000.000,.4. Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp.25.000.000,.5. Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog dan KoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 60.350.000,.196.

Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / DiaLog dan KoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 60.350.000,.7. Daftar Honor PNS Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 46.950.000,.8.

Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog danKoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agamadengan jumlah Rp. 60.350.000,.2. Daftar Honor Tenaga Ahli DPRD Hearing / DiaLog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlahRp 5.450.000,.

Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlahRp. 25.000.000,.284. Daftar Honor Pegawai Kontrakan Hearing / Dialog dan Koordinasi DenganPejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp.25.000.000,.5. Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog dan KoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 60.350.000,.6.

Daftar Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Hearing / Dialog dan KoordinasiDengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama denganjumlah Rp. 60.350.000,.7. Daftar Honor PNS Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah, Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama dengan jumlah Rp. 46.950.000..8.

Konawe) menerima demo/aspirasi tersebut danmenjadwalkan tindak lanjut dari demo/aspirasi masyarakat tersebut denganakan menggelar hearing dengan mengundang antara lain, Masyrakat pesertademo/aspirasi, BPD, Camat dan Panitia 7.Bahwa hearing dilakukan dengan mendengarkan pandangan/pendapatpeserta hearing bukan dengan cara Tergugat memerintahkan kepada Panitia7 untuk tetap mengikutkan Tergugat IV sebagai calon kepala desakasumewuho sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin 6.Bahwa hearing tersebut

dengar pendapat yang hasilnya hanyalahmenjalankan kesepakatan hearing tersebut.TENTANG TUNTUTAN PROVISI6.

Fotokopi foto Hearing di DPRD Kab. Konawe dimasukkan saudara Djaenudinyang diakomodir ketua komisi, diberi tanda P8 ;9.

keputusan Panitia mengenai pengguguran bakal calona.n Djaenudin ;Bahwa hasil hearing tersebut adanya rekomendasi dari komisi untukmengikutkan kembali Djaenudin pilkades yang sebelumnya digugurkan ;Bahwa yang meminta hearing tersebut adalah masanya Djaenudin ;Bahwa yang hadir di hearing tersebut Gemar, Camat Wawotobi,Pelaksana Desa Kasumewuho, Panitia 7 Sulwan, Ketua BPD RaniTosepu, Ardin, Aslan dan masih banyak lagi ;Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Djaenudin memenangkanPilkades Kasumewuho

di DPRD;Bahwa saksi ikut hearing karena semua Panitia 7 diundang ikut hearing ;Bahwa yang dituntut hearing menuntut calon Kades Nomor 4 agardimasukkan kembali calon Kades ;Bahwa hasil hearing diperintahkan agar calon no. 4 dimasukkan kembalisebagai calon kepala desa Kasumewuho ;Bahwa yang perintahkan memasukkan kembali Djaenudin adalah Ardindan Panitia 7 langsung menerima namun saksi tidak tahu alasannya ;Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat keterangan yang didugadipalsukan calon kepala

Saksi : RULIYONO.SH Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD Kab.Banyuwangi sejak tahun 2004, pernahduduk di Fraksi A dan sekarang sebagai Wakil Ketua ;Bahwa saksi tahu, kedua pihak bersengketa masalah tanah pasar Wongsorejo yangpersoalannya pernah dibawa ke dewan pada tahun 2007 ;Bahwa awalnya Penggugat dan kawankawannya datang ke kantor DPRDKab.Banyuwangi mohon dilakukan hearing masalah tanah pasar Wongsorejo dansaksi menindaklanjuti permohonan Penggugat ;Bahwa selanjutnya hearing dilaksanakan, dihadiri

Saksi: BAMBANG AGUS HARIYANTO Bahwa saksi adalah wartawan dan sebagai anggota LSM Lembaga PemantauPenyelenggara Negara yang ikut hadir dalam hearing dengan DPRD Kab.Banyuwangimengenai masalah pasar Wongsorejo ; Bahwa hearing dilakukan beberapa kali, terakhir dihadiri oleh Pemohon hearing,pihak desa Wongsorejo, Pemda Banyuwangi yang diwakili oleh Ari Pintarti (BagianPemerintahan) dan Kadardo (Bagian Perlengkapan) ;22 Bahwa dari pihak Pemda menyatakan bahwa pasar Wongsorejo bukan pasar daerahtetapi

pasar desa dan kalau tanah pasar Wongsorejo memang milik ahliwarisKartowikromo agar berunding dengan Penggugat melalui Muspika setempat ; Bahwa hasil hearing tersebut tidak ada/tidak ada kesimpulannya karena tidak ada titiktemu ;7.

Saksi ; ARJO Bahwa saksi tahu, kedua pihak dalam perkara ini bersengketa masalah tanah pasarWongsorejo ; Bahwa saksi sebaga anggota LSM Gerak pernah mengikuti hearing dengan DPRDKab.Banyuwangi untuk menyelesaikan masalah tanah pasar Wongsorejo tersebut ; Bahwa hasil hearing tersebut tidak ada kepastian ;Menimbang, bahwa tentang keterangan saksisaksi tersebut, kedua pihak akanmenanggapi dalam Kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, kuasa Tergugat IImengajukan Bukti Surat

di DPRDKab.Banyuwangi, yang saksi tahu hearing di Kantor Kecamatan Wongsorejo karenasaksi hadir dalam acara tersebut ; Bahwa para penghuni pasar Wongsorejo membayar retribusi kepada PemdesWongsorejo ;3.

tersebut karena sedang berada di Jakartauntuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebuttepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwamenyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengaroleh orangorang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakanpak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kabiddari pada dinas pendidikan yang Pungli Tu!!!

No. 409 K/Pid/2017Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 saat dilakukan Hearingpembahasan APBD Dinas Pendidikan tahun 2015 di ruang rapat komisi Dgedung DPRD kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu saksiBahktiar tidak mengikuti Hearing tersebut karena sedang berada di Jakartauntuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebuttepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwamenyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengaroleh

tersebut karena sedang berada di Jakartauntuk melaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearing tersebuttepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesai pada saat itu Terdakwamenyampaikan pernyataan kepada saksi Ujang Sudrajat yang juga didengaroleh orangorang disekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakanpak ujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah ada oknum kabidHal. 5 dari 17 hal.

No. 409 K/Pid/2017Hearing tersebut karena sedang berada di Jakarta untukmelaksanakan Dinas Luar, yang mana pada saat Hearingtersebut tepatnya pada saat kegiatan Hearing telah selesaipada saat itu Terdakwa menyampaikan pernyataan kepadasaksi Ujang Sudrajat yang juga didengar oleh orangorangdisekitar yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan pakujang disinyalir pada saat Rekrutment kepala sekolah adaoknum kabid dari pada dinas pendidikan yang Pungli Tul!!!

hearing telah selesai dan pada saat itu salah satuanggota Dewan yaitu Terdakwa Deari Zamora "menanyakanke Forum mengenai kehadirian Saksi Bakhtiar dengannpernyataan Kemana Kabid Pra pendas ???

karenanya jelas hasil Hearing sudah disetujui untuk dibongkar makaPara Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk mengesekusi membongkarbangunan menara tower yang berada dijalan Ploso No : 11 RT 02 RW 02 Kel.Plosokerep Kec.

Tidak benar, karena itu Tergugat / sangkal secara tegas dalil Para Penggugatyang menyatakan bahwa sesuai dengan hasil hearing, DPRD Kota Blitarmemerintahkan TOWER untuk dibongkar;b.

Penerbitan Keputusan (T.I8, T.I9, dan T.I.4) oleh Tergugat Ill, sesuai dengankewenangan yang ada pada Tergugat Ill dan tidak dapat dikategorikanbertentangan dengan hasil hearing Komisi dan Komisi III DPRD Kota Blitar,karena hasil hearing tersebut belum bersifat final;d.

Foto copy Laporan Hearing DPRD Kota Blitar tentang pendirian tower tanggal30 Mei 2013 , dengan menunjukkan foto copynya (tanpa asli) yang dibubuhimeterai secukupnya, lalu diberi tanda bukti ( P4) ;5. Foto copy Rekomendasi Hasil Hearing Gabungan Komisi dan Komisi III dariDPRD Kota Blitar tanggal 1 Agustus 2013, , dengan menunjukkan fotocopynya (tanpa asli) yang dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda bukti(P5) ;6.

saksi tetap menolak pembangunan Towertersebut karena radiasi Tower dan harga tanah menurun dan Hearing denganDPRD dilakukan satu kali;e Bahwa Pada saat Hearing yang hadir Kelurahan Plosokerep dan KelurahanGedog;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut masingmasing pihakmenanggapi di dalam kesimpulan;1.

Hukum PengadilanNegeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili jika yangmelakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untukmembuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya,dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, makadiancam melakukan fitnah yakni terhadap saksi korban PETRUSFATLOLON, SH, MH. dan saksi korban AGUSTINUS UTUWALI, S.Sos AliasAGUS yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika dilakukan kegiatan hearing

Komisi B DPRDKabupaten Maluku Tenggara Barat (Sekarang Kabupaten KepulauanTanimbar) dengan mitra kerja yakni Dinas Pendidikan dan DinasPariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Sekarang KabupatenKepulauan Tanimbar) di ruang rapat Komisi B, yang mana terdakwa padasaat itu menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten MalukuTenggara Barat (Ssekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sementaraberada di ruang tunggu DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat(sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dan menyimak hearing

antaraKomisi B DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang KabupatenKepulauan Tanimbar) dengan mitra kerja Komisi B yakni Dinas Pendidikandan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Barat (SekarangKabupaten Kepulauan Tanimbar); Bahwa setelah selesai Hearing, saksi YAFLAUN PETRUS CANISIUS AliasPETU, saksi PATERNUS BULURDITY Alias PATER, dan saksi MARKUSATUA Alias MAKU yang merupakan Anggota DPRD Komisi B DPRDKabupaten Maluku Tenggara Barat (Sekarang Kabupaten KepulauanTanimbar) bertemu dengan

Selaku Bupati Kabupaten MalukuTenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dan saksikorban AGUSTINUS UTUWALI, S.Sos Alias AGUS Selaku Wakil BupatiKabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten KepulauanTanimbar) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika dilakukan kegiatan hearing antara Komisi B DPRDKabupaten Maluku Tenggara Barat (Sekarang Kabupaten KepulauanTanimbar) dengan mitra kerja yakni Dinas Pendidikan dan DinasPariwisata Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Sekarang KabupatenKepulauan Tanimbar) di ruang rapat Komisi B, yang mana terdakwa padasaat itu menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kabupaten MalukuTenggara Barat (Sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sementaraberada di ruang tunggu DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat(sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) dan menyimak hearing antaraKomisi B DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Ssekarang KabupatenKepulauan Tanimbar) dengan mitra kerja Komisi B yakni Dinas Pendidikandan Dinas

Hearing KomisiKomisi), tanggal 16 s/d 21 Januari 2008 snack : 100 kotak x 4 kl x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)(Asli); Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka (Asli) ;1 (satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 234 Tanggal 19 Maret2008 Untuk Pembayaran Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan /FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 08 s/d 15 Januari 2008Hal. 105 dari 543 hal.

, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 20 s/d 22 Februari 2008 makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Ro.4.320.000 (empat juta tigaHal. 107 dari 543 hal.

/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 15 s/d 19 Februari 2008 makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Ro.4.320.000 (empat juta tigaHal. 263 dari 543 hal.

dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 6 s/d 11 Februari 2008 makan : 80 kotak x 3 kI x Rp.18.000 senilai Rp.4.320.000 (empat juta tigaHal. 456 dari 543 hal.

Rapat Lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 24,25 s/d 26 maret 2008 makan : 80 kotak x 3 kl x Rp.18.000 senilai Ro.4.320.000 (empat juta tigaHal. 457 dari 543 hal.

No. 460 K/Pid.Sus/2012Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi),tanggal 20 s/d 22Februari 2008 snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6000 senilaiRp.1.800.000(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)(Asli); BesertaTanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)801 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

No. 460 K/Pid.Sus/2012314 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, PanitiaKhusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 23 September 2006,Makan 80 kotak x Rp.12.500, senilai Rp.10.000.000(sepuluh jutarupiah) Kepada Kantin Tanggamus Beserta Tanda Terima(asli);S15 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, PanitiaKhusus dan Hearing Komisi) tanggal 01 s/d 22 September 2006,Snack

Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, PanitiaKhusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006Makan 80 Kotak x 4 kali x Rp.12.500 Senilai Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) Kepada Kantin Susi beserta Tanda Terimatanggal 20 Desember 2006(asli);342 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Lainnya(Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, PanitiaKhusus dan Hearing Komisi), tanggal 01 s/d 20 Desember 2006Makan 80 Kotak x

No. 460 K/Pid.Sus/2012Musyawarah, Hearing Komisikomisi tanggal 02 s/d 31 Januari2007(11 kali), snack 100 kotak x 11 x Rp.4.500 senilaiRp.4.950.000, (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)(Copy NCR) beserta Tanda Terima dari Rumah Makan Eka(Asli);423 1(satu) lembar bukti kas pengeluaran No.

No. 460 K/Pid.Sus/2012(Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi),tanggal 22 s/d 25 Januari 2008 snack : 100 kotak x 4kali x Rp.5000 senilai Rp.2.000.000(Dua Juta Rupiah)(Asl1);Beserta Tanda Terima Dari Rumah Makan Eka(Asli)796 1(Satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran No.

Dengan demikian cukuplah alasanbagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Daerah a quotidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untukmencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa guna dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia MajlisHakim yang mengadili permohonan saya ini, dapat saya sampaikanbuktibukti fisik hasil audiensi/hearing antara Pemohon dengan BupatiPamekasan yang diwakili pejabat teras di Kabupaten Pamekasanberupa

Berita Acara Hasil Audiensi/Hearing tanggal 29 September 2015(Bukti P8), Surat Undangan Audiensi dari Sekretaris DaerahKabupaten Pamekasan Nomor 141/618/432.405/2014 tanggal 28Halaman 10 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2015September 2015 (Bukti P9), daftar hadir peserta audiensi/hearing(Bukti P10), serta foto pada saat audiensi/hearing (Bukti P11);V. PETITUMBerdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalampermohonan keberatan hak uji materiil ini, maka Pemohon memohonkepada Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Fotokopi Berita Acara Hasil Audiensi/Hearing antara LSM Bongkar denganBapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan tentang PemberlakuanPerda Nomor 05 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 (bukti P8);9.

Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor141/618/432.405/2014, tanggal 28 September 2015, Perihal PelaksanaanAudensi/Hearing, ditujukan kepada Ketua LSM Bongkar (bukti P9);10.Fotokopi Daftar Hadir Peserta Audiensi/Hearing antara LSM Bongkar denganSekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dalam rangka PemberlakuanPerda Nomor 05 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 26 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan Kades (bukti P10);11.Foto pada saat audiensi/hearing antara tanggal 29 September 2015 antaraLSM

M.E ) yang memberikan Kuasa kepadaPenggugat dipanggil Untuk hearing/Rapat di Komisi Il DPRDSarolangun , yang mana Tergugat (satu) adalah sebagai AnggotaKomisi Il di DPRD Sarolangun;Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN SrlBahwa didalam Hearing / Rapat dengar Pendapat pada Tanggal 30September 2020 , Mengambil Keputusan bahwa agar KegiatanPembukaan Pendaftaran/Pemasaran bagi para pedagang yangberminat untuk menyewa Kios dilantai II & Ill di Pasar modern Singkutdihentikan

serta memerintah agar Penggugat Mengosongkan lantai II &Lantai Ill di Pasar modern Singkut, yang mana pada saat hearingtersebut Penggugat tidak diundang untuk hadir;Bahwa Sehari setelah Hearing di Komisi II DPRD Sarolangun , tepatnyapada hari Kamis tanggal 1(satu) Oktober 2020 sekira jam 10 pagi makaTergugat (satu) mendatangi Lantai II di Pasar Modern Singkut dengandalih untuk Mengadakan Sidak ( inspeksi Mendadak ) dan tidakbertemu dengan Penggugat tetapi hanya bertemu dengan parakaryawan/staf dari

kantor advokat Sahudi Ersad, S.H dan memintadokumendokumen para pedagang yang telah mendaftar tetapi padasaat sidak tidak dapat menunjukan surat perintah sidak dari PimpinanDPRD Sarolangun, maka data tidak diberikan oleh pegawai Penggugat;Bahwa Penggugat Mengetahui ada Rapat/hearing di Komsi Il DPRDSarolangun pada hari Rabu tanggal 30 september 2020 adalah setelahmendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Perindustrian danPerdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun ProvinsiJambi , dengan

yang dilindungi oleh UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ( UU Advokat);Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl16.17.18.19.20.Bahwa Meskipun Tergugat (satu. ) telah diberikan suratsomasi/teguran pada hari senin tanggal 10 oktober 2020 olehPenggugat tetapi Tetap tidak menanggapi/Mengabaikan saja suratsomasi dari Penggugat , dan Penggugat Meminta Surat Perintah resmiPengosongan dan Surat Sidak DPRD Kabupaten Sarolangun dansuratsurat lainlainya terkait Hasil Hearing

Boltim, nomor : 02328/SP2D/GU/1.20.04/2011, tanggal 05 Juli 2011 pada Makan minum tamui kegiatan hearing/dialog dan koordinasi lembaga Perwakilan rakyat daerah masyarakat / tokoh agama TA. 2011 ;5. 1 (satu) buah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SP2D sekretariat DPRD Kab.

Boltim, nomor : 03350/SP2D/LS-BJ/1.20.04/2011, tanggal 24 Agustus 2011 pada Belanja makan minum rapat kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat TA. 2011 ;8. 1 (satu) buah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SP2D sekretariat DPRD Kab.

Boltim, nomor : 04917/SP2D/LS-BJ/1.20.04/2011, tanggal 23 November 2011 pada Belanja makan minum rapat pada kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat TA. 2011 ;14. 1 (satu) buah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SP2D sekretariat DPRD Kab.

Boltim, nomor : 06350/SP2D/LS-BJ/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011 pada Belanja makan minum rapat kegiatan hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat TA. 2011 ;24. 1 (satu) buah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SP2D sekretariat DPRD Kab.

Boltim, nomor : 06349/SP2D/LS-BJ/1.20.04/2011, tanggal 22 Desember 2011 pada Belanja makan minum rapat kegiatan hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat TA. 2011 ;25. 1 (satu) buah dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SP2D sekretariat DPRD Kab.

Yang mana kegiatan tersebut termasuk dalamKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama. Bahwa terhadap pelaksanaanKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama tersebut, terdapat juga belanjamakan dan minum;Bahwa susunan panitia dalam pengadaan makan dan minum KegiatanHearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan tokohmasyarakat/tokoh agama yaitu :1. Saksi Drs.

Yangmana kegiatan tersebut termasuk dalamKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama. Bahwa terhadap pelaksanaanKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama tersebut, terdapat juga belanjamakan dan minum;Bahwa susunan panitia dalam pengadaan makan dan minum KegiatanHearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan tokohmasyarakat/tokoh agama yaitu :1. Saksi Drs.

, hanya dimaksudkan untuk kelengkapanadministrasi dalam rangka pencairan dana Kegiatan Hearing/Dialogdan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama tersebut.

Yangmana kegiatan tersebut termasuk dalamKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama. Bahwa terhadap pelaksanaanKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama tersebut, terdapat juga belanjamakan dan minum;e Bahwa susunan panitia dalam pengadaan makan dan minum KegiatanHearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan tokohmasyarakat/tokoh agama yaitu :1. Saksi Drs.

Yangmana kegiatan tersebut termasuk dalamKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama. Bahwa terhadap pelaksanaanKegiatan Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintahdan tokoh masyarakat/tokoh agama tersebut, terdapat juga belanjamakan dan minum;129Bahwa susunan panitia dalam pengadaan makan dan minum KegiatanHearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan tokohmasyarakat/tokoh agama yaitu :1. Saksi Drs.

222 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 16 s/d21 Januari 2008 (4 kali) Makan : 80 kotak x 4 kali x Rp.15.000,senilai Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) (asli),beserta Tanda Terima dari Kantin Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 224 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy,Pansus,Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 28 s/d 31

/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi),tanggal 25 s/d 27Februari 2008 Snack : 100 kotak x 3 kali x Rp.6.000, senilaiRp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (asli), besertaTanda Terima dari Rumah Makan Eka (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 237 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus,Pimpinan/ FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) ,tanggal 28 s/d 29Februari 2008 Snack : 100 kotak x 2 kali x Rp.6.000, senilaiRp.1.200.000, (satu juta dua

Hearing KomisiKomisi),tanggal 12 s/d 14Februari 2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilaiRp.4.320.000, (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (asli),beserta Tanda Terima dari Kantin Susi (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :252 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/807808809810811FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 6 s/d 11 Februari2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilai Rp.4.320.000,(empat juta tiga

untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 15 s/d 19 Februari2008 Makan : 80 kotak x 3 kali x Rp.18.000, senilai Rp.4.320.000,(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (asli); beserta TandaTerima dari Kantin Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp :258 tanggal 19 Maret2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, Pimpinan/FraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi), tanggal 20 s/d 22 Februari2008 Makan : 80

Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, PimpinanFraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 Makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000, senilai Rp.4.820.000, (empatjuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (copy, NCR) beserta Lampirandari Rumah Makan Robusta (asli);1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran No.Bkp : 173 tanggal 16 April2008 untuk Pembayaran Rapat lainnya (Panmusy, Pansus, PimpinanFraksiFraksi dan Hearing KomisiKomisi) tanggal 4,7 s/d 8 April 2008 Makan : 80 kotak x 3 x Rp.18.000,

di DPRD dan padasaat itu Terdakwa dan Ahmad = Zaidi selaku jurubicaranya;Bahwa tuajuan hearing di DPRD adalah masyarakat menuntutagar lahan koperasi dibagikan kepada anggota dan waktuitu. perwakilan dari PT.SBAL Firman mengatakan siapmenyerahkan lahan kepada masyarakat dan ada anggotaDPRD bernama Ahmad Fikri mengatakan jangankan panen,izin perusahaan bisa dicabut;Bahwa panen sawit yang dilakukan secara masal di lahanKKPA pada tanggal 09 Juni 2011 dan saksi melihat haltersebut ketika saksi menuju

di DPRD;Bahwa saksi tidak mengetahui' penyelesaian permasalahanKKPA yang dilakukan oleh anggota koperasi, penguruskoperasi dan perusahaan;Bahwa pada saat dilaksanakan hearing di DPRD pada tanggal26 Mei 2011, Terdakwa, Ahmad Zaidi dan M.Yanis selakujuru. bicara yang ditunjuk mewakili anggota KKPA danhasil hearing tersebut adalahL.

sawit di lahanKKPA tersebut;Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa mengarahkan massauntuk melakukan panen sawit dilahan KKPA;Bahwa setelah dilaksanakan hearing di DPRD, anggota DPRDeosbernama Ahmad Fikri ada mengatakan itu sudah sah milikkalian;Bahwa pada saat hearing di DPRD juga dihadiri olehFirmansyah utusan dari perusahaan dan Ilyas sertaSyafril utusan dari koperasi;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;AHMAD ZAIDI :Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan masalah

ke DPRD;Bahwa pada saat hearing di DPRD, anggota DPRD bernamaAhmad Fikri mengatakan jangankan panen, HGUnya bisadicabut dan pada saat itu.

Ibu Yuni;10.Ibu SifatBahwa yang ikut hearing ke DPRD diantaranya saksi,H.Ahmad Yunus, Yuni, Marlis, Terdakwa, Irum, Kusno,Izal, Napis, Sahur, Kadir, Kancil, Hizra, Eman, Ubar,Uyum, Zaidi, Rohim, Usmi;Bahwa pada saat hearing tersebut Zaidi dan M.Yunusbertanya kapan dibagikan sawit kami dan Ahmad Fikrimengatakan beri waktu 10 hari dan ditanya kali kalautidak tercapai dan Ahmad Fikri mengatakan boleh panenmasal jangankan panen izinnya bisa dicabut;Bahwa panen sawit dilahan KKPA tersebut atas dasarhearing