HARROSA DARMA NUSANTARA
Tergugat:
1.PT. FITS SOLUTION INDONESIA
2.PT. BUDIYANTO SEMESTA GRUP
3.PT. HANKOOK TRS INDONESIA

Harrosa Darma Nusantara, tempat kedudukan Jin. Raya TegalDanasBugel Salam, No. 20, Rt/rw 001/004, Jayamukti, CikarangPusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasakepada Dimas Restu Nugroho, S.H.., Advokat yang berkantor di Jl.Raya Boulevard Ruko Fresno Blok D18 Kota Deltamas CikarangPusatBekasi berdasarkan surat kuasa tanggal 03 September 2021,sebagai PenggugatLawan :PT.

HARROSA DARMA NUSANTARATergugat : 1. BUDIYANTO, S.Pi2. PT. HANKOOK TRS INDONESIA3. PT. HANKOOK TIRE INDONESIA4. PT. FITS SOLUTION INDONESIA5. PT. BUDIYANTO SEMESTA GRUP6. PT. PUTRA CIKARANG BERSAMA

HARROSA DHARMA NUSANTARA turut ditarik sebagaipihak dalam perkara a quo;Halaman 36 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckr27.28.Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Permasalahan HukumAcara Pada Peradilan Agama halaman 21, pada pokoknya memberikansebuah contoh suatu gugatan yang dikategorikan sebagai Pihak tidaklengkap adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No.621K/Sip/1975.

HARROSA DHARMA NUSANTARA, menyebabkan gugatan perkaraa quo menjadi kurang pihak.

HARROSA DHARMA NUSANTARAyang telah berlaku sejak 01 Maret 2019 sehingga sepatutnya PT.Halaman 64 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN CkrHARROSA DHARMA NUSANTARA turut ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut :1.

HARROSA DHARMANUSANTARA maka Majelis berpendapat berdasarkan asas yang terdapatdalam hukum acara perdata, siapasiapa saja yang hendak dijadikansebagai pihak Tergugat adalah tergantung dari kepentingan Penggugat itusendiri, dan pihakpihak yang tidak relevan atau yang tidak memegangkunci perkara tidak diikutsertakan dalam perkara.

HARROSA DHARMA adalah tidak beralasandan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukumdari Tergugat Il maka Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan antaraperbuatan melawan hukum dalam pidana dengan perbuatan melawan hukumdalam perdata dimana sifat hukum pidana sebagai hukum publik maka terhadapperbuatan pidana tidak hanya kepentingan individu yang dilanggar namunterdapat kepentingan umum yang dilanggar, sedangkan pada perbuatanmelawan

HARROSA DHARMA NUSANTARA turut ditariksebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Permasalahan HukumAcara Pada Peradilan Agama halaman 21, pada pokoknya memberikansebuah contoh suatu gugatan yang dikategorikan sebagai Pihak tidaklengkap adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No.621K/Sip/1975.

HARROSA DHARMA NUSANTARA, menyebabkan gugatan perkaraa quo menjadi kurang pihak. Maka dengan demikian sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menolak gugatan atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verlak);DALAM POKOK PERKARA. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalildalil PENGGUGAT , kecualiyang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh TERGUGAT ;Halaman 37 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckr.

HARROSA DHARMA NUSANTARAyang telah berlaku sejak 01 Maret 2019 sehingga sepatutnya PT.Halaman 64 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN CkrHARROSA DHARMA NUSANTARA turut ditarik sebagai pihak dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat Il juga mengajukan eksepsi yang padapokoknya adalah sebagai berikut :1.

HARROSA DHARMANUSANTARA maka Majelis berpendapat berdasarkan asas yang terdapatdalam hukum acara perdata, siapasiapa saja yang hendak dijadikansebagai pihak Tergugat adalah tergantung dari kepentingan Penggugatitusendiri, dan pihakpihak yang tidak relevan atau yang tidak memegangkunci perkara tidak diikutsertakan dalam perkara.

HARROSA DHARMA adalah tidak beralasandan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwaterhadap eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukumdari Tergugat Il maka Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan antaraperbuatan melawan hukum dalam pidana dengan perbuatan melawan hukumdalam perdata dimana sifat hukum pidana sebagai hukum publik maka terhadapperbuatan pidana tidak hanya kepentingan individu yang dilanggar namunterdapat kepentingan umum yang dilanggar, sedangkan pada perbuatanmelawan

HARROSA DHARMA NUSANTARA turut ditariksebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Beberapa Permasalahan HukumAcara Pada Peradilan Agama halaman 21, pada pokoknya memberikansebuah contoh suatu gugatan yang dikategorikan sebagai Pihak tidaklengkap adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No.621K/Sip/1975.

HARROSA DHARMA NUSANTARA, menyebabkan gugatanperkara a guo menjadi kurang pihak.

HARROSA DHARMANUSANTARA maka Majelis berpendapat berdasarkan asas yang terdapatdalam hukum acara perdata, Siapasiapa saja yang hendak dijadikan sebagaipihak Tergugat adalah tergantung dari kepentingan Penggugat itu sendiri, danpihakpihak yang tidak relevan atau yang tidak memegang kunci perkara tidakdiikutsertakan dalam perkara. Sedangkan mencermati gugatan PenggugatHalaman 70 dari 100 halaman.

HARROSA DHARMA NUSANTARA tidak digugatdalam perkara a quo telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama sebab gugatan Penggugat Terbanding yang ditujukankepada Tergugat dan Tergugat II Pembanding sudah tepat dan telah sesuaidengan hukum acara perdata karena Tergugat Pembanding selaku penjuallimbah dan Tergugat II Pembanding selaku transporter Penggugat Terbandingerat hubungannya dengan pemutusan perjanjian jual beli limbah oleh Tergugat Pembanding, disamping itu untuk

HARROSA DARMA NUSANTARA Diwakili Oleh : AA M ZAENUDIN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. HANKOOK TRS INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. HANKOOK TIRE INDONESIA