REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)

REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI(Het Herziene Indonesisch Reglement.)Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkaraperdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia danbangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.Teks Reglemen ini menurut kekuasaan pada S. 1926496 diumumkan lagi pada S. 1926559.Perubahan penting diadakan dalam teks itu: pada S. 194131 jo. 98, penyusunan secara baru tentangpenuntutan bagi orang yang bukan bangsa Eropa; pada S. 194132 jo. 98, perbaikan pemeriksaanpendahuluan

Memperhatikan, pasal 178 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: MENGADILI:1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2.

Memperhatikan, pasal 178 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: MENGADILI:1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2.

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak

Memperhatikan, pasal 178 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: MENGADILI:1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan: MENGADILI:1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;3.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur;

1. DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 ayat (2) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 189 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.), Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Rl Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terkait gugatan kurang pihak;

B.

MemperhatikanKetentuan Reglement op de Rechsvordering (Rv),Herziene Inlandsch Reglement(HIR) serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

• Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2023/ PN Krsyang dilakukan Pemohon;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan

Sejak awal asas Actor Sequitor Forum Rei ini dimasukkan ke dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia oleh Pemerintah HindiaBelanda yang sampai saat ini masih berlaku sampai sekarang dalam bentuk HIR(Herziene Inlandsch Reglement) untuk daerah Jawa dan Madura;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukum acara perdata yangberlaku di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura adalah Pasal 118 HIR (HerzieneInlandsch Reglement) yang di dalamnya terkandung secara jelas dan tegas asasActor Sequitor Forum Rei

yaitu apabila terjadi gugatan hukum gugatan diajukan kePengadilan Negeri di mana Tergugat berdomisili;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kepanjenyang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Malang berada di Jawa dan bukan di luarJawa sehingga dalam mengadili perkara perdata mengikuti hukum acara perdatayang diatur secara jelas dan tegas dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dantidak mengikuti hukum acara perdata dalam RBg (Rechtsreglement voor deBuitengewesten);Menimbang

, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan Pasal118 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), maka seharusnya perkara ini diajukan kePengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dan atau tempatkediaman nyata dan atau domisili dari Tergugat yaitu di Kota Malang di mana hal inijuga diperkuat dengan adanya delegasi relaas panggilan ke Pengadilan NegeriMalang untuk memanggil Tergugat yang Bertempat tinggal/Beralamat di Jalan JaksaAgung Suprapto No. 28 Kota Malang Provinsi Jawa

Timur;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan Pasal118 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dalam perkara aquo, seharusnya gugatanini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Malang dan bukan di PengadilanNegeri Kepanjen;Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.115/Pdt.G./2014/PN.Kpn.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian EksepsiTergugat menyangkut kKewenangan atau kompetensi mengadili memiliki dasar ataualas hukum yang sah sehingga Majelis Hakim mengabulkan

Inlandsch Reglement), Pasal 125ayat (2) HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 1383 HIR (Herziene InlandschReglement), Pasal 181 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), dan segala ketentuanperaturan perundangundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;MENGADILI Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat iniditaksir sebesar Rp.421.000,00

., para Advokat pada KJD LawFirm yang berkedudukan hukum di Surabaya Jalan Pucang Anom Timur II No.5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017,sedangkan untuk Turut Tergugat , Turut Tergugat I1V sampai dengan TurutTergugat VI tidak pernah hadir dipersidangan perkara a quo meskipun telahdipanggil secara sah dan patut melalui relas panggilan sidang sesuai denganketentuan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.) serta Pasal 6 ke7 Reglement op de

IndonesischeReglement (H.I.R.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)

;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadapjawaban dari Tergugat sampai dengan Tergugat VI dan Turut Tergugat Il sertaTurut Tergugat Ill yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan dariPenggugat tersebut, maka tidak ada ditemukan keberatan yang berkaitandengan kewenangan (kompetensi) mengadili baik secara absolut maupun relatifsebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.) juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)

Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132b Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), sehingga dimungkinkan menurutketentuan hukum tersebut Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 dalamkonvensi dapat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepadaPenggugat dalam konvensi;Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan gugatan rekonvensi tentunyaharus memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 132 a HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 b Herziene IndonesischeReglement (H.I.R

IndonesischeReglement (H.I.R.) juncto Pasal 182 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)juncto Pasal 183 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) );Memperhatikan ketentuan Pasal 118 Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.) juncto Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Reglement op de BurgerlijkeRechtsvordering (RV) junto Pasal 127 Reglement op de BurgerlijkeRechtsvordering (RV) juncto Pasal 182 a Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.) juncto Pasal 132 b Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), sertaperaturan

MemperhatikanKetentuan Reglement op de Rechsvordering (Rv),Herziene Inlandsch Reglement(HIR) serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

• Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/ PN Krsyang dilakukan Pemohon;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan

MemperhatikanKetentuan Reglement op de Rechsvordering (Rv),Herziene Inlandsch Reglement(HIR) serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

• Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2023/ PN Krsyang dilakukan Pemohon;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 ayat (2) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 189 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.), Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)

deBuitengewesten (R.BG.) melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Slawiberdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan hari Rabu tanggal 15Juli 2020 dan selanjutnya berdasarkan keterangan Juru Sita yang melakukanpanggilan (eksploit) tersebut dan sebagaimana surat gugatan PenggugatHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Slw.berkaitan dengan alamat Tergugat maka dalam perkara a quo Majelis Hakimtelah melakukan panggilan umum sebagaimana yang diamanatkan dalamketentuan Pasal 390 ayat (3) Herziene

gugatan oleh Penggugat yang isinya tidak adaperbaikan ataupun perubahan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakhadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita PengadilanNegeri Slawi melalui relaas panggilan sidang untuk persidangan hari Rabutanggal 15 Juli 2020 dan relaas panggilan sidang untuk persidangan hari Senintanggal 24 Agustus 2020 ataupun menyuruh wakilnya untuk datang mewakillkepentingan hukum dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1)Herziene

Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal78 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan relaas panggilan umum untukpersidangan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana yangdiamanatkan oleh ketentuan Pasal 390 ayat (3) Herziene IndonesischeReglement (H.I.R.)/ Pasal 718 Rechtsreglement voor de Buitengewesten(R.BG.) serta panggilan melalui media elektronik yaitu panggilan melalui radio99,8 Slawi FM, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 27Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN

Slw.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat juga tidak pernahmengirimkan Jawabannya sebagai bentuk tanggapan dari Tergugat atasgugatan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 125ayat (2) Herziene Inlandsch Reglement (HIR);Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa danmempertimbangkan perkara a quo maka akan diperiksa dan dipertimbangkanterlebin dahulu mengenai

apakah perkara a quo merupakan kewenangan(kompetensi) Pengadilan Negeri Slawi baik secara Absolut sebagaimana Pasal134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 RechtsreglementBuiten Gewesten (R.Bg.) maupun secara Relatif sebagaimana Pasal 133Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement BuitenGewesten (R.Bg.)

dalam Pasal 132 huruf a ayat(1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 157 Rechtsreglement voorde Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 132 huruf b ayat (1), (2) dan (3)Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 158 Rechtsreglement voor deBuitengewesten (R.BG.) tersebut, selanjutnya agar gugatan rekonvensi dapatdipertimbangkan dan gugatan rekonvensi dapat diputuskan, M.

IndonesischeReglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten(R.BG.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biayayang timbul dalam perkara a guo harus dibebankan kepada Penggugat dalamkonvensi/ Tergugat rekonvensi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan perkara a guo dibawah ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 136 Herziene Indonesische Reglement(H.IL.R.) juncto Pasal 118 ayat (3) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)jJuncto Pasal 8 dan 9 Reglement

op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), Pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, Pasal 171 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal308 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto Pasal 1907 KitabUndangUndang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R

.)/ Pasal 283Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.), Putusan Mahkamah Agung Nomor330 K/Pdt/1986, Pasal 132 huruf a ayat (1) Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.)/ Pasal 157 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) junctoHalaman 69 dari 71 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PNSIw.Pasal 132 huruf b ayat (1), (2) dan (3) Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.)/ Pasal 158 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.), Pasal181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglementvoor

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan dalam Herziene Indonesisch Reglement serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana dikemukakan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa danmempertimbangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari perkara a quo makaMajelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebin dahulu apakah gugatan dariPara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan(kompetensi) mengadili baik secara Absolut sebagaimana yang diatur menurutketentuan Pasal 134 Herziene

Indonesische Reglement (H.I.R.) / Pasal 160Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN PmlRechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) maupun secara Relatif sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)

mengatur tentangkewenangan mengadili baik secara abso/ut maupun relatif;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak adapermasalahan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili maka selanjutnyaMajelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksasecara teliti dan cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan ParaPenggugat a quo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 142 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 120 Herziene

Judex Facti memiliki kebebasan untukmenetapkan kepada pihak mana Pembuktian dalil* harus dibebankan, lebihtepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untukmembuktikannya (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, HukumAcara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justisia, Jakarta, September 2005halaman 137);Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan bersifat kakudalam mempedomani atau menerapkan ketentuan Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Juncto Pasal 163 Herziene

seluruh pertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga petitumke1 gugatan Para Penggugat juga dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolakseluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alatalat buktiyang diajukan Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;Memperhatikan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah danketentuan dalam Herziene

timbul dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri TEGAL berpendapat lain makakami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanselanjutnya pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan,kemudian dari pihak Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh Kuasaya untukhadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut olehJuru Sita Pengadilan Negeri Slawi sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat(3) Herziene

Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.), begitu juga formalitas lainnyasebagaimana yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 118 HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 142 Rechtsreglement BuitenGewesten (R.Bg.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.)/ Pasal 143 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)juncto Pasal123 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 147Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto Pasal

;Menimbang, bahwa jika bukti TT1 untuk selanjutnya dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesische Reglement(H.I.R.)oleh karena dalam perkara a quo telah Majelis Hakim nyatakansecara tegas bukan kewenangan mengadili secara Relatif dari PengadilanNegeri Slawi, maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat aHalaman 15 dari 17Putusan Nomor12/Pdt.G/2019/PN Slw.quo tidak memenuhi syarat formal surat gugatan maka dengan demikiangugatan Penggugat harus. dinyatakan tidak dapat

diterima (nietonvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah MajelisHakim nyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) makadalam perkara a quo Penggugat yang dibebankan untuk membayar seluruhbiaya yang dikeluarkan dalam perkara dan hal tersebut berdasarkansebagaimana ketentuan hukum Pasal 181 Herziene IndonesischeReglement (H.I.R.)/ Pasal 192 Rechtsreglement voor de Buitengewesten(R.BG.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV);Memperhatikan

ketentuan Pasal 133 Herziene IndonesischeReglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.)juncto Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraint;MENGADILI:1.