HONIPA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP., II. YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;

(tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), atas namaYayasan Panembahan Somala Sumenep;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensimengajukan eksepsi sebagai berikut;Penggugat Honipa tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karenaia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/penugasanHalaman 2 dari 7 halaman.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HONIPA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djamiko, S.H.

HONIPA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP dan YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP

PUT USANNOMOR : 190/B/2018/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: HONIPA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Petani, bertempat tinggal: diDusun Larangan, RT.002/RW.005, Desa Kasengan, KecamatanManding, Kabupaten Sumenep)n2n nnn nnn nnn nnnDalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : 1. H.

Penggugat:
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP

HONIPA NIK :8529035404 750005; mxwennnarnensnnnnnnnnnennnannnenssonncnnnnnnienesannnwagenicennnafotokopi sesuai dengan aslinya Kartu.

siapa yang memberikan sertpikattersebut pada Honipa; Dan masyarakat baru mengetahui adanya sertpikattersebut setelah dilakukannya mediasi; Bahwa ada tanah yang telah disertipikatkan oleh Yayasan PanembahanSomala yang kemudian oleh YPS dijual kepada orang lain; Bahwa tanah Honipa sekarang ditanami padi dikelola oleh Abdul Rahmandan dibagi hasil dengan Honipa;Bahwa saya tidak tahu yang namanya Pak Utomo, Mertasare, Wong Ngaban;Bahwa saya tidak tahu dengan yang namanya Moh Ikhsan karena yangnamanya

Ekhsan itu banyak:Bahwa saya tidak tahu Suami Honipa; Bahwa tempat tinggal saya Desa Gunggung Timur dengan Dusun Laranganjaraknya jauh karena Dusun Larangan letaknya di Desa Kasengan; Bahwa Bu Honipa tinggal di Dusun Larangan Desa Kasengan dengantanahnya di Desa Gunggung jaraknya jauh;Bahwa yang menggarap tanah Bu Honipa bukan Moch Ekhsan tetapisaudara saya yaitu Erfan tetapi Tahun 2018 sudah tidak menggarap; Bahwa saya tahu kalau YAPASTI mengelola tanah, Kepala YAPASTI adalahPutusan Nomor : 22/G

Mastura (kakek Bu Honipa) sejak Tahun1970 an, sebelumnya digarap oleh pak Sajirun kemudian digarap oleh orangtua saya yaitu mbok Asnami kemudian dituruskan oleh saya, sedangkan sayamulai menggarap tanah Bu Honipa pada tahun 90an; Saya tidak mengetahui perolen tanah bu Honipa maupun orangtuanyadarimana, saya sebagai penggarap Saja; Bahwa saya tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Bu Honipa; Bahwa tanah bu Honipa tidak ada patoknya tetapi ada batasnya yaitu sungalirigasi untuk pengalran; n on n

; n enn ence nnn n ce nn enn c nce nne esc enesBahwa saya tidak tahu adanya pengumuman pensertipikatan di DesaGUNQQUND;; 222 none nnn nnn nnn nnn nnn e nnn n enter nn nen enema neem enennnnneneennneesBahwa saya tidak tahu ditanah Bu Honipa pernah diukur; Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 65Bahwa saya tidak tahu tanah Bu Honipa telah terbit sertipikat; Bahwa saya tidak pernah tahu adanya pengumuman tersebitnya sertipikatitu;Bahwa Bu Honipa tinggal di Desa Kecengan, Suami

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Honipa binti Sardi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tugi Hariyanto bin Suwito) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas