untukmembayar biaya perkara, dan denda yang besarnya sebagaimanaakan ditetapkan dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II ditahandalam perkara ini, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4)KUHAP, maka lamanya masa penahanan harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II ditahandan pidana yang dijatuhkan melebihi lamanya masa penahanan,maka tahanan Terdakwa sudah seharusnya tetap dipertahankan; Memperhatikan pasal 60 ayat (1) huruc

Bahwa, sejak 2015 antara pemohon dan termohon sudah tidak serumahlagi sampai sekarang;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (d)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruc (qd)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/barumenjatuhkan talak raji satu kali, maka petitum pemohonan Pemohonmengenai izin talak

MarhumJamaluddin Bin Lanede sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 171 huruc(c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa,oleh karena mereka masuk dalam katagori ahliwaris dari al.

oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telahmemanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg,gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf a dan c Kompilasi HukumIslam menentukan bahwa talak yang terjadi gabla dukhul dan talak yangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah jenisjenis talak bain sughra,ketentuan huruc

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeraan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekernaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrakBahwa pada tanggal 30 November 2015

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekeryaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :huruf b : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasahuruf c : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

. 1.800.000,00Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebutTergugat Rekonvensi menyatakan menolak tuntutantuntutan PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggupmemberikan Mutah tersebut sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensimengenai Mutah, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan setuju dengankesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruc

de OF ;Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya.Maka Pemohon memberi nafkah kepada anak bernama Bustan El RaihanMahfuzh bin Miftahul Ulum (umur 5 tahun) sesuai kesanggupan sebesar Rp1.000.000, (Satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa,sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruc Cangka 1, Pemohon membayar nafkah iddah, mutah dan nafkah anak tersebutsesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang

KrsArtinya : Kepada wanitawanita yang dicerai (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, .Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah yang layak kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp 800.000,00 sebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruc Cangka 1, Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dan mutah tersebutsesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan AgamaKraksaan.

., tanggal................Masehi, bertepatan dengantanggal ...........cee 1441 Hijriah, dalam eksepsi dapat dipertahankan dandikuatkan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diputuskan dandipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo,maka Mejelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehinggadapat diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding namun pada obyek gugatan Penggugat/ Terbanding pada poin 3 huruc

Api Indonesia dan aturan hukum yang berlaku;Bahwa berkaitan dengan Tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadapTergugat Rekonpensi tentang nafkah idah selama 3 bulan denganperhitungan nafkah idah perbulan Rp.2.000.000 X 3 bulan = Rp.6.000.000,maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan Nafkah idah selama 3 bulanUntuk setiap Bulan sebesar Rp.600.000/ bulan (Enam ratus ribu rupiahuntuk tiap bulan) X 3 bulan = Rp.1.800.000, (Satu juta delapan ratus riburupiah);Terhadap Tuntutan Penggugat Rekonpensi angka 7 huruc

Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 Tahun 2010, tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyiKontrak lump summerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruhpekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalamkontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:hurufb : semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh PenyediaBarang/Jasa;hurufc : pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yangdihasilkan sesuai dengan isi kontrak; Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu

dari pada itu. sebagaimana SPM Nomor00226447560/LS/2015,PPSPM menyerahkan kepada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Gorontalo (selanjutnya disebut KPPN),selakuKuasa Bendahara Umum Negara yang menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (selanjutnya disebut SP2D) yang membayarkan sebesarRp. 3.967.737.600, sebagai pembayaran 100% ke rekening PT FathirSanny Perkasa yang ada di Bank Mandiri Cabang Gorontalo dengan NomorRekening 1500006752628;Hal ini bertentangan dengan: Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc

melakukanpembayaran kepada Andang Kadaryanto dan Isworo untuk pengadaanbarang pekerjaan pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliahkeperawatan tahap II Politeknik Kesehatan Gorontalo;Hal ini bertentangan dengan: Pasal 19 ayat (8) Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Keduaatas Perpres 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa yangberbunyiPegawal K/L/D/ dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/; Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc

mundur back date yakni pada tanggal 19 November tahun2015 atas permintaan SarniSalim, S.IP kepada saudara Nurnaningsi Halusiagar sesuai dengan pembayaran 100%, kemudian Iramaya Maga, S.STselaku PPK menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :PL.01.02.16842.2015, tanggal 19 November 2015,kemudian terdakwaHalaman 17 dari 72 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2018/PT GTODrs.Sarifudin, M.KesKuasa Pengguna Anggaran menandatangani BeritaAcara Serah Terima Barang tersebut; Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc

,M.Kes langsung menandatangani Berita Acara PemeriksaanPekerjaan tersebut di hadapan terdakwa selaku KPA;Hal ini bertentangan dengan: Pasal 19 ayat (8) Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Keduaatas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yangberbunyiPegawai K/L/D/ dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/; Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruc c Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyiKontrak

Tugas bagi Pengadilan, bahwa Kewajiban suami akibattejyadinya ceral talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan ,karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayarkewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;Menimbang, bahwa Pwemohon juga sanggup untuk membayar nafkahseorang anak bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 2 bulan, sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, dan Termohon setuju dengankesanggupan Pemohon tersebut, maka dengan meperhatikan Pasal 41 huruc

Al Iqna juz IV halaman 46 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbuny/i :gail Scull doen yl) Srinall adsArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Tergugat Rekonvensi wajid membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensimenjalani masa iddah ditetapbkan sebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) sebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa bedasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruc

Penggugat juga telah menyampaikan bukti P.3, P.4 dan 2orang saksi;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugat telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalildalil gugatan Penggugat,namun mengenai aset berupa Modal Investasi pada Rumah Makan Ayam Penyet, para15saksi menerangkan bahwa usaha tersebut sudah tidak ada lagi sejak Penggugat danTergugat masih dalam ikatan perkawinan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugattersebut pada posita 3 huruC

NUR terbuktibersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpangansebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Penyimpanansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruc c UU RI Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU KUNCAHYONO, S.SosBin H. NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masapercobaan selama 1 (satu) tahun ;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU KUNCAHYONO, S.SosBin H.

dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatanRekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, karena anak yang bernamaLeo Zomi, lakilaki, telah mencapai umur 21 tahun, sehingga tidak adakewajiban Tergugat untuk menafkahinya, namun terhadap anak yang bernamaDika Ardiansyah, lakilaki, umur 17 tahun dan Tiara Sintia Fitri, perempuan,umur 13 tahun, karena keduanya masih di bawah umur maka majelis akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruc

Menyatakan terdakwa MUHIDIN Bin IMAM MOHTAR terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melakukan penyimpangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Penyimpanan sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 53 huruc c UU RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHIDIN Bin IMAM MOHTARdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;3.

dengankemampuannya, maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis dapatmenghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang tidak dibayarkantersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak, karena keduaanak tersebut yang bernama Nabilla Fariya Marta, perempuan, umur 7 tahundan Dhia Salsabilla Marta, perempuan, umur 5 tahun, karena keduanya masihdi bawah umur maka majelis akan mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruc

Islam maupun ketentuan Pasal 43Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan, di satusisi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Sedangkan di sisi lain anaktersebut harus terpenuhi juga segala kepentingan dan kesejahteraannyasebagai seorang anak;Menimbang, bahwa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusimengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggaratau diabaikan sebagaimana termuat dalam huruc

Memang benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon,karena Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri, Huruf b.Benar Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon karenaPemohon tidak bisa menjadi Imam yang baik, Huruc c. Benar Termohonsering meminta untuk bercerei dari Pemohon karena Pemohon selalumembuat kesalahan yang berulangulang, Termohon pulang dalam keadaanHal 4 dari 17 Hal. Put.