Ditemukan 3462365 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : haris harun harum hapus haru harius harys
Penelusuran terkait : Pk pidana harus dihadiri oleh terpidana Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan; “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” Pajak penghasilan pasal 26 masa pajak halaman 6 dari 8 halaman. putusan nomor 3118/b/pk/pjk/2023 april 2014 sebesar rp753.703.031 00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan
Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : perkara di-split harus diberi tanda
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/9
2620 — 1307
  • Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.
  • kelompok b bidangtindak pidana khusus perlu ditetapkan hasil diskusitersebut dan menyimpulkan sebagai berikut :MENYIMPULKAN :Bahwa jawaban yang disampaikan dalam beberapa permasalahan hukumditerima sepenuhnya dengan tambahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada harikerja berikutnya.Dalam tindak pidana korupsi tidak harus
    Tentang ketentuan pasal 197 huruf kK KUHAP. tidak bersifat imperatifapabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusanhakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkanmencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahankarena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukanpenahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusanhakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan,tidak batal demi hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap jaksa
    Menurut ketentuan pasal 18 , 19, 20, UndangUndang No. 31Tahun 1999 yo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi upaya yang seharusnyaditempuh melalui keberatan sebab penyitaan tipikor tersebut beradadiranah bidang pidana, sehingga tidak dapat diajukan permohonan10.11.12.13.14.15,melalui jalur bidang perdata, permohonan semacam itu harus ditolak atautidak dapat diterima.Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang displits,pengadilan pengaju harus memberikan
    tanda khusus atau penjelasanbaik disampul maupun didalam pengantarnya.Tentang susunan majelis hakim Tipikor supaya memperhatikan Perma.No. 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa jika nilai yang dikorupsidiatas 50 Milyar harus disidangkan dengan majelis hakim terdiri dari 5orang sedangkan dibawah 50 Milyar disidangkan dengan majelis hakimterdiri dari 3 orang;Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistemretributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jeraoleh karena itu dilarang
    saja.Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal duniasebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dariJaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yangMeninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus olehMahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh PaniteraMahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya oleh ahli warisnya.Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembalidi persidangan harus

    Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang di-splits, pengadilan pengaju harus memberikan tanda khusus atau penjelasan baik disampul maupun di dalam pengantarnya.


Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14
2517 — 2300
  • Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
  • kelompok b bidangtindak pidana khusus perlu ditetapkan hasil diskusitersebut dan menyimpulkan sebagai berikut :MENYIMPULKAN :Bahwa jawaban yang disampaikan dalam beberapa permasalahan hukumditerima sepenuhnya dengan tambahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada harikerja berikutnya.Dalam tindak pidana korupsi tidak harus
    Tentang ketentuan pasal 197 huruf kK KUHAP. tidak bersifat imperatifapabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusanhakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkanmencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahankarena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukanpenahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusanhakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan,tidak batal demi hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap jaksa
    Menurut ketentuan pasal 18 , 19, 20, UndangUndang No. 31Tahun 1999 yo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi upaya yang seharusnyaditempuh melalui keberatan sebab penyitaan tipikor tersebut beradadiranah bidang pidana, sehingga tidak dapat diajukan permohonan10.11.12.13.14.15,melalui jalur bidang perdata, permohonan semacam itu harus ditolak atautidak dapat diterima.Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang displits,pengadilan pengaju harus memberikan
    tanda khusus atau penjelasanbaik disampul maupun didalam pengantarnya.Tentang susunan majelis hakim Tipikor supaya memperhatikan Perma.No. 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa jika nilai yang dikorupsidiatas 50 Milyar harus disidangkan dengan majelis hakim terdiri dari 5orang sedangkan dibawah 50 Milyar disidangkan dengan majelis hakimterdiri dari 3 orang;Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistemretributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jeraoleh karena itu dilarang
    saja.Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal duniasebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dariJaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yangMeninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus olehMahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh PaniteraMahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya oleh ahli warisnya.Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembalidi persidangan harus

    Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Rumusan Rakernas Bidang Pidana Khusus Pengajuan Upaya Hukum
Kata Kunci : PK pidana harus dihadiri oleh Terpidana
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/14
2530 — 1194
  • Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.
  • kelompok b bidangtindak pidana khusus perlu ditetapkan hasil diskusitersebut dan menyimpulkan sebagai berikut :MENYIMPULKAN :Bahwa jawaban yang disampaikan dalam beberapa permasalahan hukumditerima sepenuhnya dengan tambahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :1.Mengenai tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan kasasidan menyerahkan memori kasasi berdasarkan patokan pada harikalender jika tenggang waktu jatuh pada hari libur dihitung pada harikerja berikutnya.Dalam tindak pidana korupsi tidak harus
    Tentang ketentuan pasal 197 huruf kK KUHAP. tidak bersifat imperatifapabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusanhakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkanmencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahankarena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukanpenahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusanhakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan,tidak batal demi hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap jaksa
    Menurut ketentuan pasal 18 , 19, 20, UndangUndang No. 31Tahun 1999 yo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi upaya yang seharusnyaditempuh melalui keberatan sebab penyitaan tipikor tersebut beradadiranah bidang pidana, sehingga tidak dapat diajukan permohonan10.11.12.13.14.15,melalui jalur bidang perdata, permohonan semacam itu harus ditolak atautidak dapat diterima.Untuk menghindarkan disparitas putusan perkara yang displits,pengadilan pengaju harus memberikan
    tanda khusus atau penjelasanbaik disampul maupun didalam pengantarnya.Tentang susunan majelis hakim Tipikor supaya memperhatikan Perma.No. 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa jika nilai yang dikorupsidiatas 50 Milyar harus disidangkan dengan majelis hakim terdiri dari 5orang sedangkan dibawah 50 Milyar disidangkan dengan majelis hakimterdiri dari 3 orang;Dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi menganut sistemretributif dan batas minimum khusus yang menekankan pada efek jeraoleh karena itu dilarang
    saja.Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang meninggal duniasebelum perkaranya diputus mengacu pasal 77 KUHP., penuntutan dariJaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur;Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa yangMeninggal dunia sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus olehMahkamah Agung dikembalikan ke Pengadilan Negeri, oleh PaniteraMahkamah Agung untuk dilengkapi administrasinya oleh ahli warisnya.Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembalidi persidangan harus

    Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali di persidangan harus dihadiri oleh terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh Penasihat hukum.

Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 9/Pdt/2014/PTK
Tanggal 28 April 2014 — - YOHANES BALI, Cs. vs - YOSEP HARUS, Cs.
51 — 14
  • - YOHANES BALI, Cs. vs - YOSEP HARUS, Cs.
    YOSEP HARUS, Petani, tinggal di Nterlango, Desa Poco Likang,Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I,semula TERGUGAT I; 2. SIMON KERARU, Petani, tinggal di Nterlango, Desa Poco Likang,Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II,semula TERGUGAT II Pengadilan Tinggi tersebut; inne Setelah membaca: as as ee 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Pebruari2014, Nomor 09/PEN.PDT./2014/PTK.
Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan Kesengajaan
Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
3/Yur/Pid/2018
6812 — 0
  • Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.
  • Faruk Afero) yangmenyebutkan bahwa:

    Bahwa seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidakdilengkapi dengan surat-surat harus dapat menduga bahwa sepeda motor yangdibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah.

    Pandangan ini juga dapat ditemui dalamPutusan No. 371 K/Pid/2017 (SyahrulS.) yang menyebutkan

    Berikutpertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut:

    Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasitentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telahdinyatakan tidak terbukti oleh Judex Factitidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat danbenar, bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah, karena sejakawal sepeda motor tersebut bukan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-04-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Jmb
Tanggal 23 Juni 2015 — EDI SASTRA ALS EDI BIN HOLIDI
196 — 103
  • Menyatakan terdakwa EDI SASTRA ALS EDI BIN HOLIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir 2.Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primeir tersebut 3.Menyatakan terdakwa EDI SASTRA ALS EDI BIN HOLIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENARIK KEUNTUNGAN DARI HASIL SESUATU BENDA YANG SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN
    Menyatakan terdakwa EDI SASTRA Als EDI Bin HOLIDI (Alm) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatubenda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan2..Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintahterdakwa tetap di tahan,3.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam No Pol BH
    Telanaipura Kota Jambi, atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual,menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira
    Telanaipura Kota Jambi, atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi menarik keuntungan dari hasilsesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2014 saksiDEDI ISNANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa danmenyuruh terdakwa untuk menjual
    Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarikkeuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatanMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan dariketerangan saksi saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti,e Bahwa sekira bulan Oktober 2014 pukul 18.00 Wib bertempat di
    G427IDI33262, STNK atas namaHUSNIMMenimbang bahwa dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda,yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini tilah terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurutpendapat majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsideirMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Umum
Register : 10-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 143/Pid.B/2017/PN-Tjb
Tanggal 30 Mei 2017 — - YAKUB ALIAS AKUB
105 — 40
  • Menyatakan Terdakwa YAKUB Alias AKUB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3.
    Menyatakan Terdakwa YAKUB Alias AKUB telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan darihasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 480 ke2 KUHPidana;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa YAKUB Alias AKUB denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan;3.
    bertempat diJalan Rukun Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari KecamatanTanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya,membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus
    tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Nopember 2016 sekira pukul 12.30 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat diJalan Rukun Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari KecamatanTanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya,menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atausepatutnya harus
    Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2017/PNTjbMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    unsur kedua ini haruslah dipandangsebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pulakarena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu denganyang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secarakeseluruhan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang didapat darikejahatan misalnya barangbarang hasil pencurian, penggelapan, penipuan,atau pemerasan;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknyamenerangkan pada hari dan tanggal yang tidak
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 22-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 739/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 23 Februari 2017 — HERI FARID Bin Alm. PUJIANTO
120 — 17
  • Kediri dari pada tempatPengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, telah *membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika saksi SUGIK PURNOMO Bin SUKARWOTO (berkaspenuntutan
    orangyang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selamapersidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yangHalaman 24 dari 30 PUTUSAN PIDANA Nomor 739/Pid.B/2016/PN.Gprdapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengandemikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi ;Unsur kedua : Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya harus
    didugabahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AG 470 GK tersebutdiperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dari Pasal 480 ke2 KUHPidanasebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut dapat dibuktikan pada diriTerdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari hasilsesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh
    dari kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwatidak ditemukan halhal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenaryang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yangmenghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, olehkarena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannyatersebut ;Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perludipertimbangkan halhal
    PUJIANTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungandari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima ) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali pembantaranpenahanan Terdakwa tidak ikut dikurangkan ;4.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 22-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 738/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 16 Februari 2017 — Hertanto Bin Alm Kasnawi
93 — 7
  • INDRAWATI binti HADI SUPARNO (alm),terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal480 ke1 KUHP dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEW!
    ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dari pada tempat Pengadilan Negeriyang di dalamnyatindakpidanaitudilakukan, telah membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,menyimpan, atau. menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atausepatutnya harus
    SUGIK, jadi yang mengembalikan juga harus sdr. SUGIK dan mobiltersebut tidak apaapa dibawa oleh sdr. EKO WALUYO asalkan mobiltersebut jelas keberadaannya, sehingga mobil tersebut tetap dibawa sdr.EKO WALUYO;Bahwa selanjutnya saksi pada hari Minggu tanggal 02 September 2016dihubungi oleh sdr. ALI UTOMO yang menanyakan kepada saksi apakahada mobil yang bisa digadaikan kemudian saksi menghubungi sdr.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Pencurian
Register : 11-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 52/Pid.B/2015/PN Pml
Tanggal 16 April 2015 — SIR BUDI bin KASMIN
66 — 22
  • Menyatakan terdakwa Sir Budi bin Kasmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) bulan;3.
    dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN PmlBerkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Sir Budi bin Kasmin terbukti secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengajatelah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus
    didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair:Bahwa terdakwa SIR BUDI bin KASMIN bersamasama denganGONDRONG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015sekira jam 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2015, bertempat di desa Limbangan dan desa Mojo Kecamatan UlujamiKabupaten Pemalang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengajatelah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus
    Desa MOJO lalu Terdakwa membonceng Gondrong menuju kebonpohon mangga kemudian Gondrong memasukan enam aki tersebut ke dalamkarung beras sedang yang satu aki dibungkus menggunakan plastik warnahitam lalu karung yang berisi enam aki tersebut di taruh depan motor dan satuaki yang dibungkus plastic hitam di taruh di atas karung tersebut lalu Terdakwadan Gondrong mau membawa pulang aki tersebut;Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dipandang sebagaigabungan dari beberapa perbuatan yang masingmasing harus
    Pasal 65 (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus
    bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3, 4 juncto Pasal 65 (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan terdakwa Sir Budi bin Kasmin tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan beberap kali yang harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831K/PID/2006
Tanggal 2 Maret 2007 — Rudy Wenur bin Johanes K. Wenur; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: INAQ NURSIH dan kawantersebut harus
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 316/ Pid.Sus/2013/PN. Stb
Tanggal 11 September 2013 — HARUS ERTOTO SEMBIRING
50 — 19
  • Menyatakan terdakwa HARUS ERTOTO SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman--------------------------------------------------------------------------------------2.
    HARUS ERTOTO SEMBIRING
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ooneenne= Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa: Nama : HARUS ERTOTOSEMBIRING;Tempat Lahir : Pasar IV PadangCermin;Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 10 September1987 ;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Pasar IV PadangCermin Desa NambikiKecamatan SelesaiKabupatenLangkat
    Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas namaTerdakwa HARUS ERTOTO SEMBIRING nomor B236/n.2.25/APB/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 dari Kepala Kejaksaan Negerib. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 316/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 316/Pid.sus/2013/PN.Stabattentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara TerdakwaTNS GUI faeces een eae EEd.
    Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumterdakwa didalamPersidangan j nnn een nn nnn nen nnn reneeMenimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umumtelah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :DAKWAAN :Pertama Terdakwa HARUS ERTOTO SEMBIRING bersama dengan saksi JAYASAHPUTRA SITEPU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat diJalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek
    Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :o Terdakwa HARUS ERTOTO SEMBIRING bersama dengan saksi JAYASAHPUTRA SITEPU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat diJalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek Sei Bingai) Kel.Namu Ukur SelatanKec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaktidaknya disuatu tempat lain dalamdaerah hukum
    Deliana Naiborhu,S.Si,Apt,masingmasing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri CabangMedan.o Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA : Terdakwa HARUS ERTOTO SEMBIRING bersama dengan saksi JAYASAHPUTRA SITEPU pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 11.30WIB atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2013 bertempat diJalan Pekan Namu Ukur (depan Mako Polsek Sei Bingai) Kel.Namu
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 21-10-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Plg
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pemohon:
HARUS PADILAH
24 — 11

  • M E N E T A P K A N

    • Mengabulkan permohonan Pemohan;
    • Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Akte KelahiranPemohon nomor 1671-LT-06082021-0043 tanggal 10 Agustus 2021 dari Nama lama:HARUS PADILAH menjadi nama baru HARUS FADILLAH;
    • Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang
    Pemohon:
    HARUS PADILAH
Pengadilan PN MEULABOH Perdata
Register : 19-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN MEULABOH Nomor 162/Pdt.P/2019/PN Mbo
Tanggal 25 September 2019 — Pemohon:
Abdul Harus
39 — 3
  • Pemohon:
    Abdul Harus
    dokumen yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang untuk itu, dan adanya keinginan serta keperluan daripemohon untuk dapat di Perlukan , maka untuk memiliki legalitas hukum dankeseragaman dokumen selaku warga negara yang baik maka permohonanPemohon cukup beralasan untuk diajukan ke pengadilan dan patut untukdikabulkanj 22222 2 ono nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne eeMenimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan denganperubahan tanggal dan bulan lahir, maka harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3118 B/PK/PJK/2023
Tanggal 14 Agustus 2023 — PT XM GRAVITASI DIGITAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 15-08-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN PELAIHARI Nomor 91/Pid.Sus/2013/PN.Plh.
Tanggal 15 Agustus 2013 — TONI Bin HARUS FADILLAH
372 — 18
  • TONI Bin HARUS FADILLAH
    TONI Bin HARUS FADILLAHterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3)huruf h UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan jo.
    TONI Bin HARUS FADILLAH mengankut kayu ulin denganvolume 8.4552 M3, sebanyak 98 potong ;2. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubisi FE 74 HDV (4x2) MT dengan NomorPolisi DA 9624 LB warna kuning, yang dikemudikan oleh terdakwaAKHMAD JAILANI Als.
    AMAT Bin HARUS FADILLAH mengankut kayu ulindengan volume 7.8524 M3, sebanyak 65 potonge Bahwa kayu ulin sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) potong yangdiangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merkMitsubisi FE 74 HDV (4x2) MT dengan Nomor Polisi DA 9459 LF warnakuning adalah milik terdakwa HARTONI Als.
    dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yangmeringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsungdapat membahayakan
    TONI Bin HARUS FADILLAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 15-08-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PN PELAIHARI Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Plh
Tanggal 15 Agustus 2013 — AMAT Bin HARUS FADILLAH
374 — 16
  • AMAT Bin HARUS FADILLAH
    AMAT Bin HARUS FADILLAH.Bajuin.lengkap43 tahun / 2 Agustus 1969.Lakilaki.Tempat lahirIndonesia.Umur /:Jalan Air Terjun Rt.4 Rw.2 Kecamatan bajun Kabupaten Tanah Laut Prctanggal lahirKalimantan Selatan.Jenis kelamin :Islam.KebangsaanSwasta (sopir).Tempat :SLTP.tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota di Pelaihari berdasarkan SuratPerintah / Penetapan dari :1.Penuntut Umum Nomor Print501/Q.3.18/Euh.2/05/2013, tanggal 16 Mei2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan
    TONI Bin HARUS FADILLAH mengangkut kayu ulin denganvolume 8.4552 M3, sebanyak 98 potong ;1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubisi FE 74 HDV (4x2) MT dengan NomorPolisi DA 9624 LB warna kuning, yang dikemudikan oleh terdakwaAKHMAD JAILANI Als.
    AMAT Bin HARUS FADILLAH mengankut kayu ulindengan volume 7.8524 M3, sebanyak 65 potongBahwa kayu ulin sebanyak 65 (enam puluh lima) potong yang diangkutterdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk MitsubisiFE 74 HDV(4x2) MT dengan Nomor Polisi DA 9624 LB warna kuningadalah milik terdakwa AKHMAD JAILANI Als.
    dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yangmeringankan ;18Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsungdapat membahayakan
    AMAT Bin HARUS FADILLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengangkut , Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) denganketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum Perjudian
Register : 04-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 132/Pid.B/2017/PN Sgn
Tanggal 18 Oktober 2017 — PURWANTO Alias HARUS Bin PAIDI DANU WAHYONO
58 — 6
  • PURWANTO Alias HARUS Bin PAIDI DANU WAHYONO
    Selain itu dapat juga dilakukandengan cara pembeli mengirimkan SMS kepada Terdakwa kemudian ditulis dikertas rekapan selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan melalui SMSkepada bandar dan uangnya akan diserahkan setelah bukaan nomor keluar.Berdasarkan cara permainan capjikie tersebut diatas maka untuk pemasangannomor cap ji kia tersebut harus menggunakan uang sebagai taruhan dan untukmelakukannya tidak harus memiliki keahlian karena sifatnya hanya untunguntungan saja.
    karena Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaanPenuntut umum selebihnya.Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidakmendapatkan alasan pembenar maupun alasan Pemaaf dalam perbuatanTerdakwa maka Majelis tidak mendapati halhal yang dapat melepaskanTerdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabankan akan kesalahannya dan harus
    di pidana,yang akanditentukan dalam amar putusan.Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalamtahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan danpenahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnyadari pidana yang di jatuhkan.Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang sah menuruthukum untuk dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepadaTerdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.Menimbang bahwa mengenai barang bukti
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Umum
Register : 27-10-2023 — Putus : 27-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 65/Pid.C/2023/PN Plj
Tanggal 27 Oktober 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
NOVIRMAN YUSMAN, SH
Terdakwa:
1.NANUNG bin HARUS panggilan NANUNG
2.DUDI SURPIKA bin HARUS panggilan DUDI
45 — 0

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan TerdakwaI Nanung bin Harus panggilan Nanung, dan Terdakwa II Dudi Surpikabin Harus panggilan Duditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwatersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
    3. Memerintahkan bahwa
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    NOVIRMAN YUSMAN, SH
    Terdakwa:
    1.NANUNG bin HARUS panggilan NANUNG
    2.DUDI SURPIKA bin HARUS panggilan DUDI
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 31-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PA SUMENEP Nomor 192/Pdt.G/2018/PA.Smp
Tanggal 26 Februari 2018 — Penggugat:
Imroatul Hasanah binti Harus
Tergugat:
Ach. Rihantono bin Ruki
11 — 2
  • Rihantono bin Ruki) terhadap Penggugat (Imroatul Hasanah binti Harus);
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- ( delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    • Penggugat:
    Imroatul Hasanah binti Harus
    Tergugat:
    Ach. Rihantono bin Ruki
    PUTUSANNomor 0192/Pdt.G/2018/PA.SmpaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai gugat antara :Imroatul Hasanah binti Harus, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bun BaratRT.006 RW.002 Desa Banmaleng Kecamatan GiligentingKabupaten Sumenep, sebagai Penggugat;melawanAch.
    Rihantono bin Ruki(Alm)) terhadap Penggugat (Imroatul Hasanah binti Harus);3.
    Harus Saleh bin Mudawi, umur 48 tahun, agama islam,pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa banmaleng Kecamatan GiliGenting Kbupaten Sumenep dibawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahAyah kandung Penggugat ; Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangsah, setelah menikah, hidup rukun Dirumah saksi, dan daripernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak saat ini ikutbersama Penggugat ; Bahwa, semula rumah
    dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaituputusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu. majelis membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya
    2002, kepada PaniteraPengadilan Agama Sumenep diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusanperkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus