Ditemukan 55 data
173 — 39
XXX sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 200menjadi : Uraian Jumlah (Rp)IDasar Pengenaan Pajak 53.879.500,00IPPh Pasal 23 terutang 2.424.555,00Kredit pajak 2.250.000,00IPPh Pasal 23 kurang bayar 174.555,00Sanksi administrasi: 83.786,00Bunga Pasal 13 ayat (3) KUPJumlah PPh Pasal 23 ymh. dibayar 258.341,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII B Pengadilan Pajak y:ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00386/PP/FIV/2013 tanggal 23
21 — 1
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidangtidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secaraverstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Depis Saputra bin Idasar) terhadap Penggugat (Ana Febriana binti Sujono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp435000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
118 — 34
MoanWPJ.24/20125/ ta se oma yea Pate TS So cae wnt Ae snd wow ce mva se S Fo oe pow ene MMAvw eB wo MDMasa Pajak MaretN owoZ%of &iy~OoOonrnMNwoanosau NOn ASsaaawe KK alerikut IDasar Pengenaan Pajak : IPanyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor IRp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri IRp 1.137.155.915,00 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungut PPN IRp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut IRp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN IRp 0,00 Jumlah IRp
112 — 36
dipertahankan danpermohonan banding Pemohon Banding ditolak.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan, secara keseluruhan koreksi positif atas DasarPengenaan Pajak PPN sebesar Rp 6.531.066.226,00, tetap dipertahankan.bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulanuntuk menolak banding Pemohon Banding sehingga PPN Masa Pajak Januaris.d Desember 2005 atas nama Pemohon Banding ditetapkan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)IDasar
banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Pajak Nomor : KEP918/WPJ.17/BD.06/2011 tanggal15 Agustus 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari Desember 2005 Nomor:00108/207/05/903/10 tanggal O01 November 2010, sehingga penetapanTerbanding terhadap PPN Masa Pajak Januari Desember 2005 tetapdipertahankan dengan perhitungan sebagai berikut : Uraian Jumlah (Rp)IDasar
116 — 22
ps IDasar Pengenaan Pajak : Rp 0,00e Ekspor Rp 29.746.135.008,00e Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 4.457.500.000,00e Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut Rp 239.400.000,00e Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00e Dikurangi: Retur PenjualanJumlah Seluruh Penyerahan Rp B4.443.035.008,00IPajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri IRp = 2.974.613.501,00IPajak yg dapat diperhitungkan Rp 2.974.613.501,00IPPN yang kurang/ (Lebih) dibayar IRp 0,00Sanksi Administrasi UndangUndang
128 — 38
.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP60/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal O02 Februari 2011, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2008Nomor: 00285/207/08/092/10 tanggal 22 Juni 2010, denganperhitungan menjadi sebagai berikut : IDasar Pengenaan Pajak :Ekspor Rp 63.483.856.800.00Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.564.262.367,00Penyerahan
110 — 45
serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan seluruh permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP2868/WPJ.07/2011 tanggal 10 November 2011tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni sampaidengan Juli 2008 Nomor : 00383/207/08/056/10 tanggal 20Agustus 2010, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :JumlahURAIAN (Rp)IDasar
121 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2735/B/PK/Pjk/2020(Dalam Rupiah) Uraian Jumlah iDasar Pengenan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor 222,931,012,275a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 8,657,012,707a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1,650,242,199a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 233,238,267,1812Penghitungan PPN Kurang Bayara.
262 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020 UraianUmiak Rupiah Menurut SKPLBSK KeberatanPermohonanBandingNilai Sengketa iDasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri1.819.486.132.2311.889.429.381.1461.819.242.729.94070,186.65 1.206 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN531.943.766.960531.943.766.96051.943.766.960 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut1.058.799.8891.027.154.1911.027.154.191 a.5.
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDasar Pengenaan Pajak 100.671.804.0862. PPh 21 terutang 16.920.158.4363. Kredit Pajak 16.850.840.8734. Pajak yang Tidak/Kurang Bayar 69.317.5635. Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 33.272.4306.
122 — 25
sehingga Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan Masa Pajak April 2009 menjadi sebagai berikut :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkane Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut keputusan TerbandingRp 32.513.122,00e Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 0.00e Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut MajelisRp 32.513.122,00bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut : Uraian Jumlah(Rp)IDasar
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDasar Pengenaan Pajak a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutangPPN a.1. Ekspor0,001 a2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri32.947.738.460,00 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut olehpemungut PPN0,00 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut51.153.568.690,00 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanPPN481.776.727,00 a.6. Jumlah 84.583.083.877,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak 0.00terutang PPNc. jumlah seluruh penyerahan 84.583.083.877,00 d.
117 — 31
.: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkasbanding diketahui bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan SuratBarang dan JasaKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor00066/207/02/732/07tanggal 24 September 2007 dengan perhitungan dan koreksi sebagai berikut : URAIAN Jumlah Rupiah menurutSPT Tergugat KoreksiI, IDasar Pengenaan Pajakla.
117 — 27
dapatsengketamengenaiSanksiAdministrasikecualibahwabesamyasanksiadministrasitergantunpadpenyelesaiansengketalainnya Oe BeceQNondanwtsn toes yy Memut :uskan ma er asp2s a8sfoop ms TO wA F.Majelis atas pokok sengketa Uraian KoreksiTotal Sengketa(Rp)TidakDipertahankan(Rp)Dipertahankan(Rp) Pajak Masukan 45.686.187,00 45.686.187,00 0,00 nimbang Menyatakanmengabulkan seluruhnybandinPemohonBandingterhadapkeputusanDirektJententangKeberatajibPajakataSuratKetetapanPajakKuranBayarPajakPertambahanNilalBarangdanJassaPajakJun201mo00370/207/10/092/1tangga21Jun201atanamaPT.XXdenganperhitunganmenjadisebagaberiku IDasar
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDasar Pengenaan Pajakla. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0,00a.2 . Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 41.546.430.269,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 16.918.000.000,00,a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 23.500.000,00a.6. Jumlah 58.487.930.269,00lb. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0,00;lc. jumlah seluruh penyerahan 58.487.930.269,00id.
114 — 40
.: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingatas Keputusan Terbanding Nomor: KEP802/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 19 Mei 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00037/407/09/431/10 tanggal 22 Juni 2010, sehinggapenghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009menjadi sebagai berikut : IDasar Pengenaan Pajak+ Ekspor Rp. 9.916.726.953,00+ Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 0,00Pajak
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDasar Pengenaan Pajak a. atas penyerahan barang dan jasa yangterutang PPN a. 1. Ekspor 0,00a. 2. Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri 33.828.915.561 ,00 a. 3. Penyerahan yang PPNnya dipungut aodoleh pemungut PPN a. 4. Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut 51.719.467.500,00a. 5. Penyerahan yang dibebaskan dari 23.500.000,00pengenaan PPNa. 6. Jumlah 85.581.883.061 ,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN anec. jumlah seluruh penyerahan 85.581.883.061 ,00d.
131 — 33
perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; Miefentiskatikan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP976/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor:00108/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011, atas nama: XXX, sehingga jumlah Pajak PertambahanNilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: IDasar
H.Makmur
Tergugat:
Hj. Sitti
84 — 8
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPangkajene pada tanggal 17 Januari 2017 dalam Register Nomor3/PDT.G/2017/PN.PKJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Mengenai:Sebidang tanah (Empang) terletak di KampungKalibone, DesaBontolangkasa,KecamatanPangkajene, KabupatenPangkep, Luas + 28.175 M, Dengan BatasBatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : PuangLanreSebelahTimur :H.CamonSebelah Selatan : SamparaBacceSebelah Barat : SungaiSelanjutnya di sebutsebagaiObjekSengketaADAPUN ALASANALASAN/IDASAR
- Tentang : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PIDANATAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANAKORUPSI.BAB IDASAR