PT BBDO INDOPNESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA DISINGKAT LPK NASIONAL INDOPNESIA BADAN HUKUM PUBLIK VS DSP Unit Pakis Maslang, Cq. PT. Bank Danamon Indonesia

setidaktidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Maret 2018bertempat di Jalan Lintas Sumatera Depan Polsek Semidang AjiDesa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hakmemasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba,memperolehnya, menyerahkan, menguasai,membawa,mempunyal persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indopnesia

Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat,menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan,menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indopnesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.> Yang dimaksud unsur ini pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018sekira pukul 00.15 Wib atau setidaktidaknya pada pada waktu laindalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera

STEFANUS JOKO MOGOGINTA, Warga Negara Indonesia, pemegangKartu Tanda Penduduk No. 3174021609670004, bertempat tinggal di Jl.Taman Patra No. 14, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1:2.BUDHI ISTANTO SUWITO, Warga Negara Indopnesia ,pemegang KartuTandaPenduduk No .3313112401690007 ,bertempat tinggal di TurisariRT/RW:001/001, Surakarta ,Jawa Tengah 57139 selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 2,3.SJAMBIRI LIOE,Warga negara Indonesi,

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam apalagi' tidak ternyata berlawananHalaman 6 dari 9: Putusan nomor: 2078/Pdt.G/2008/PA.TAdengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan =;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 (a) dan (d)Kompilasi Hukum Islam di Indopnesia, maka pemohon patutdihukum untuk membayar mutah dan nafkah anak menurut ukuranyang layak dan patut sebagai berikuta.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan harmonisnamun sejak bulan Mei 2003 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhanhiodup sehari hari dan sejak bulan tanggal 02 Mei 2004 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat lebih dari 9 tahun 11 bulan lamanya dan saat ini tidakdiketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indopnesia.2.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2010 Tergugat dengan dalih berangkatkerja, pergi meninggalkan Penggugat namun hingga sekarang Tergugattidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama di rumah orangtuaPenggugat dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayahNegara Kesatuan Republik Indopnesia, hingga sekarang;4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusahamencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;5.

2010,ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadiperselisithan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dimanaTergugat sering melalaikan nafkah wajib lahiriah, bila Tergugat mendapatkanhasil kerjanya selalu dibuat senangsenang sendiri, akibat hal tersebut diatasselanjutnya sejak akhir Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat danpulang kerumah pakde (kakak dari orangtua Tergugat), bahkan sekarang sudahtidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indopnesia

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam apalagi' tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan =;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang Undang nomor 1 tahun 41974 dan pasa; 149 (b) dan (d)Kompilasi Hukum Islam di Indopnesia, maka pemohon patutdihukum untuk membayar mutah dan nafkah anak menurut ukuranyang layak dan patut sebagai berikutHalaman 7 dari 9 : Putusan nomor: 1686/Pdt.G/2008/PA.TAa.

Foto copy Surat Bukti Kewaganegaraan Indopnesia No.CAHL 0406 5849,dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI, Direktur Jenderal Hukum dan PerUndangundangan tertanggal 8 Agustus 1985, atas nama Bok Cang Yung ,bermeterai cukup dipersidangan telah dicocokkan dan sesuai denganASLNYA. sassseessestaceenenesevensnesorennsxeven 9 vermnerenreanramemveacereeeesseessese bukti P.1.2.

ANAK 2 (perempuan, umur 3 tahun);keduanya sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ; Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan baik dan harmonis namun tibatiba pada bulan Januari 2012 Tergugatpergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa Penggugat ketahui lagikeberadaannya di wilayah Republik Indopnesia yang hingga gugatan iniPenggugat ajukan sudah berjalan selama tahun 4 bulan, dan Tergugat sudahtidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalanapapun

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainyang berwenang, Negara Repbulik Indopnesia dalamkeadan damai dan Terdakwa dan Kesatuan TerdakwaLanud Adisutjipto Yogyakarta tidak sedang dipersiapkantugas operasi militer.9.

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainyang berwenang, Negara Repbulik Indopnesia dalamkeadan damai dan Terdakwa dan Kesatuan TerdakwaLanud Adisutjipto Yogyakarta tidak sedang dipersiapkantugas operasi militer.i.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang Undang nomor 1 tahun1974 dan pasa; 149 (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indopnesia, maka pemohonpatut dihukum untuk membayar mutah dan iddah serta nafkah anak menurut ukuran yanglayak dan patut sebagai berikut :a.

Pasal 116 huruf = (f)Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 (a) Kompilasi HukumIslam di Indopnesia, maka pemohon patut dihukum untukmembayar mut'ah menurut ukuran yang layak dan patut yaituberupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat

bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Wirosari KabupatenGrobogan selama 4 bulan; Bahwa , selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri (badadukhul) namun belumdikaruniai keturunan; Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan baik dan harmonis namun tibatiba pada bulan Oktober 2011 Tergugatpergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat tanpa Penggugat ketahui lagikeberadaannya di wilayah Republik Indopnesia

Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtuaPenggugat; Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun, tetapi sejak lebih kurang tahun 2008 rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugatpergi meninggalkan Penggugat samapai sekarang tidak kembali dan tidakpula di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Republic Indopnesia

2017 bertempat di Lapangan Upacara Desa Tanjung Baru, Kecamatan BaturajaTimur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesiamembuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan,menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indopnesia

bulan September 2017 bertempat di halaman rumah BURHANAFANDI di Dusun Krajan Kidul, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung,Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya di tempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah tanpa hak memasukkan keIndonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan ataumencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian padanyaatau mempunyai dalam milknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indopnesia

Bank Rakyat Indopnesia(Persero) Tok. Barru, disebut sebagaiPenggugat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULHADI, dkk berdasarkan surat kuasa Nomor.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang Undang nomor tahun1974 dan pasa; 149 (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam di Indopnesia, maka pemohonHalaman 5 dari7 : Putusan nomor: 0955/Pdt.G/2008/PA.TApatut dihukum untuk membayar mutah dan iddah menurut ukuran yang layak dan patutsebagai berikut :a.