Ditemukan 141 data
14 — 2
pihak Tergugat belum memberikan jawabangugatan Penggugat; + 22 2222+Menimbang, sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) BRv yang menyatakan bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikanjawaban jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara ini dapat terimasehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai pemeriksaannya karena dicabut danPenggugat dibebani untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang Ingkup
9 — 0
kembali untuk membina rumah tangganya, maka kuasa pemohon telahmengajukan permohonan pencabutan surat permohonannnya secara tertulis padatanggal 7 Oktober 2013, dan permohonan pencabutan surat permohonan pemohontersebut telah mendapat persetujuan termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan berdasarkanpasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pencabutan suratpermohonan pemohon oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara imi termasuk ruang Ingkup
9 — 0
kuasa pemohon telahmengajukan permohonan pencabutan surat permohonannnya secara lisan padatanggal 7 Oktober 2013, dan permohonan pencabutan surat permohonan pemohontersebut tidak perlu mendapat persetujuan termohon.Hal.4 dari 6 hal.Put.No:1610/Pdt.G/2013/PA.Sr.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan berdasarkanpasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan pencabutan suratpermohonan pemohon oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara imi termasuk ruang Ingkup
9 — 3
Menimbang bahwa Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara dan dalam kenyataannya Termohon selalu hadir dipersidanganoleh karenanya secara hukum dapat artikan~Termofion, sebagai pihak yang bersungguh sungguh ingin mempertahankan #hak + hak keperdataannya di depan pengadilan,sedangkan pemohon telah dengan*nyata tidak hadirdiprSidangan , oleh karenanya sesuaidengan ketentuan pasal 124 MIR perKara tersebut patut digugurkan;Menimbang, bahwa/ Sperkara /inftermasuk dalam ingkup
18 — 8
, penyelesaian perkaranya adalah denganpencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan dan bukan dengan suatu akta perdamaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapatpermohonan pencabutan perkara oleh pemohon tersebut sangat beralasan serta sesuai dantidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonanpemohon untuk mencabut permohonan jin talak terhadap termohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara imi dalam Ingkup
7 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara imi dalam Ingkup bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan
6 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara imi dalam Ingkup bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;>MENGADILI1.
9 — 0
berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4), bahwa tulisan namaPemohon yang benar adalah nama yang benar bukan nama yang salah;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat,bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan isteriPemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara im dalam Ingkup
7 — 2
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Ingkup bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara imi ;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
6 — 0
dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Ingkup
10 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyataberlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan ;Menimbang,bahwa perkara ini dalam Ingkup' bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
9 — 2
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Ingkup perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI1.
15 — 2
sesuai dengan Pasal 116 huruf g KompilasiHukum Ishm, okh karena tu gugatan Penggugat harus dikabulkan; Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang No7 tahun 1989 tentang Peradilan Aganw sebagaimana tersebut dan pasal 35 ayat 1 PPNo.9 tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Magelang diperintahkan untukmengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan yang bersangkutan setelahmempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa okh karena perkara im termasuk dalam ruang Ingkup
22 — 1
Pasal 116 huruf b dan g Kompiasi HukumIsam, okhkarena tu gugatan Penggugat harus dikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang No 7 tahun1989 dan pasal 35 ayat 1 PP No.9 tahun 1975, maka Panttera Pengadian Agama Magelangdiperntahkan untuk mengirimkan salinan putusan int kepada KUAKecamatan yang bersangkutan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa okh karena perkara im tenmsuk daam rang Ingkup bukumperkawinan, maka sesuai pasal 89 ( 1) Undangundang
139 — 71
PG Gorontalo dengan terdakwa sehingga untukmemutuskan tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut harus diselesaikandalam ruang ingkup hukum keperdataan bukan diselesaikan secara hukum pidana; Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.e Setelah membaca berkas
6 — 0
memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinnan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh pasal tersebut;Putusan Cerai Gugat, nomor: 1505/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 5 dari 7Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Ingkup
22 — 3
Pasal 116 huruf g dan g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanPenggugat harus dikabulkan;Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang No 7tahun 1989 dan pasal 35 ayat PP No.9 tahun 1975, maka Panitera Pengadilan AgamaMagelang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan int kepada KUA Kecamatanyang bersangkutan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang Ingkup hukumperkawinan, maka sesuai pasal 89 ( 1) Undangundang
10 — 1
UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaTulungagunguntuk mmengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan nukum tetap kepada PPN yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkanpernikahan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Ingkup perkara bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
11 — 2
UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkankepada Panitera Pengadailan AgamaTulungagung untuk mmengirim salinan Putusanyang telah berkekuatan nukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempattinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam Ingkup perkara bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan UndangUndang
5 — 0
maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Tulungagung memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudoleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam Ingkup