tindak pidana makakepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untuk membalas dendam atas' perbuatan pidana yangtelah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi jugabersifat edukatif yaitu. instrumen pembelajaran bagiterdakwa, agar dapat memperbaiki' sikap dan perbuatannyadi masa yang akan datang;Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuanpemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagimasyarakat luas inheren

adalah tidak beralaskan hukum, sebab Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dalam putusan perkara Nomor : 012 / PUUI / 2003,Tentang Pengujian Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Pasal 158 ayat (1) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tentu) saja PeraturanPerusahaan yang legal harus mengatur Proses dan atau Prosedural untukmemPHK Karyawan ; Dalam hal bertentangan dengan hukum, yakni :Bahwa Inheren

isi anjuran tersebut di atas Peggugat telah menyampaikansurat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan Perihal,menerima dengan baik dan sempurna, karenanya, selanjutnya, Penggugat jugamelalui Surat dari Kantor Kuasa Hukumnya " Law Firm LUTHERGIRSANG,SH. & PARTNERS, telah memohonkan agar Tergugat segeramerealisasi hak Penggugat, sebagaimana terurai dalam Anjuran Nomor :5303/1.835.3. namun Tergugat tidak ada Itikad baik untuk meresponnya ;Bahwa senyatanya sebagaimana terurai di atas (Inheren

tindakan /perbuatan Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja adalahsepihak ;Bahwa, karena Tergugat senyata dan sebenarnya telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebagaimana Facta yang terurai diatas, maka Penggugat menuntut Tergugat , agar Tergugat (Pengusaha) harusmelakukan/memberikan kewajibannya, yakni memberikan Uang Pesangon 2 xPasal 156 ayat ( 2 ), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ayat ( 3 ) dan gantikerugian sesuai ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Inheren

tindak pidana makakepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dansetimpal dengan perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yangtelah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi jugabersifat edukatif yaitu. instrumen pembelajaran bagiterdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannyadi masa yang akan datang;Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuanpemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagimasyarakat luas inheren

Ichtiar Gusti Pudi di areal pabrik kelapasawit yang terletak di kecamatan Ngabang kabupaten Landak; Bahwa akibat jarak tempat kerja tersebut maka komunikasi antara Penggugatdan Tergugat menjadi kurang sehingga seringkali terjadi pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat danTergugat menjadi tidak harmonis lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang inheren dan kongruendengan bukti surat T1 berupa Foto Copy Kutipan

Akta Perkawinan Nomor : 6112KW080420130001 tanggal 8 April 2013 yang selaras dengan bukti surat T3berupa Foto Copy Testimonium Matrimonii tanggal 27 Januari 2013 terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang inheren dan kongruendengan bukti surat T2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 6171022204150005,tanggal 22 April 2015 atas nama Kepala Keluarga Herviandry Arryanto.

Bahwa inheren dengan poin diatas lalu dihubungkan dengankondisi saat ini Wabah pandemi Covid 19 telah mengancamkesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahanberbagai sektor, dengan keadaan ini beberapa agenda keTatanegaraan turut ditunda, Pemilihan Kepala Daerah jugatidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus matarantai Covid 19, Presiden menyerukan untuk melakukan jagajarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orangbanyak.

Bahwa inheren pada poin diatas Pasal 201A Perpu Nomor 2Tahun 2020 secara tegas menyatakan pemungutan suaradalam Pilkada serentak yang semula terjadwal pada 23September 2020 ditunda karena terjadi nya bencana nonalam Covid19 dan pemungutan suara Pilkada serentak yangditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020,namun jika hal tersebut belum dapat dilaksanakan makapemungutan suara serentak kembali akan ditunda dan akandijadwalkan kembali setelah bencana non alam berakhir.Hingga timbul pertanyaan

adanya kepastian hukum = atasPenggugat dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukumyang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat berpendapatadalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakimmengabulkan permohonan putusan Provisi yang memerintahkepada Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atautindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanyaHalaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 581/ Pdt.G/2020/PN Mdnputusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatanhukum yang tetap17.Bahwa inheren

Terlawan tidakpernah memberikan garansi bank kepada Pelawan sebesar 5(lima) persen dari harga pekerjaan tambah sebagaimana yangdiwajibkan dalam ketentuan Pasal 12 angka 4 Amandemen IIItersebut, maka terbukti bahwa pekerjaan tambah yang dituntutpembayarannya oleh Terlawan sesungguhnya tidak pernah ada;a.5.Bahwa selain halhal tersebut di atas, ternyata pekerjaanDewatering, Kisdam dan Jalan Sementara yang didalilkanTerlawan sebagai pekerjaan tambah sesungguhnya adalahmerupakan pekerjaan metode dan bagian inheren

Nomor 2835 K/Pat./2016didalilkan Terlawan sebagai pekerjaan tambah ternyata adalahmerupakan metode dan bagian inheren dari pelaksanaanpekerjaan pemasangan rangka baja struktur. Oleh karena itu,putusan BANI yang menghukum Pelawan untuk membayarpekerjaan tambah kepada Terlawan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;b.

Nomor 2835 K/Pdt./2016berdasarkan kontrak pembangunan jembatan Ponulele berikutdengan segala amandemennya, biayabiaya tersebutmerupakan bagian inheren dari nilai kontrak yang telahdisepakati oleh Pelawan dengan Terlawan, sehingga menuruthukum tidak dapat lagi dituntut oleh Terlawan melebihi dari nilaikontrak yang telah disepakati;d.6.Bahwa meskipun tuntutan Terlawan tersebut tidak mempunyaidasar hukum dan sudah merupakan bagian inheren dari nilaikontrak yang telah disepakati, hal mana diakui dengan

Penggugat melalui kuasa hukum telah pula mengirimsurat kepada Tergugat tertanggal 1 Juni 2015 yang di dalam surattersebut juga telah disebutkan keberadaan sertifikat objek sengketa (videbukti T16), sehingga menurut nalar yang objektif, sejak Penggugatmengetahui sertifikat objek sengketa pada tanggal 21 Oktober 2014 atausetidaktidaknya pada tanggal 1 Juni 2015, Penggugat sudah mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan sertifikat objeksengketa, karena saat mengetahui sertifikat adalah inheren

tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahanidentitas tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya terkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensiabsolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara a quo,yang secara inheren

Bahwa pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat danTergugat menjadi tidak harmonis lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 yang inheren dan kongruendengan bukti surat T4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :181/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang selaras dengan bukti surat P2 yang inherendan kongruen dengan bukti surat T4 berupa Foto Copy Surat KeteranganPemberkatan Agama Kristen tenggal 11 Juli 1999 terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah pasangan suami isteri

dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P6 yang inheren dan kongruendengan bukti surat T2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 6171022710070003,tanggal 27 Oktober 2007 atas nama Kepala Keluarga Ju Hiong telah membuktikanbahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pontianak sehinggaPengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan menyebutkan Perkawinan adalah Ikatan

81/G/2019/PTUN.BKLAgung ( SEMA ) No 2 tahun 1991 berkedudukan sebagai pengisikekosongan hukum untuk gugatan K.TUN yang tidak dituju yangtidak dijangkau oleh pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang hanyamengatur gugatan K.TUN untuk pihak yang dituju Saja ; Bahwa apabila jika mengacu unsur mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Surat EdaranMahkamah Agung ( SEMA ) RI Nomor 2 tahun 1991, Angka V Poin3 secara substansi adalah bersifat inheren

, ketentuan tersebutbaru dapat diterapkan sebagai orang yang dituju langsung olehobjek sengketa jika telah dilakukan pembuktian secara penuh,dengan kata lain harus dapat dibuktikan secara nyata sehinggakepentingan yang dirugikan secara yuridis dapat dianggapberlaku inheren : Il.

tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahanidentitas tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya terkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensiabsolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara a quo,yang secara inheren

Pasal 229 ayat (4)UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren melekat pada sebuahdakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quo Majelis Hakimakan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang memiliki kualifikasi delikyang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuai dengan alur keterbuktianperbuatan Terdakwa, di mana dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan tuntutan PenuntutUmum bahwasanya

meniadakan unsur kesalahan (mensrea) yang melekat pada perbuatan/delik (actus reus) yang telah dilakukannya, makaterhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga olehkarenanya dan juga dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini,Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan KesatuPenuntut Umum;Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren

ini;Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengenaibarang bukti yang digunakan untuk perkara ini berupa (satu) unit sepeda motor Kawasakidengan Nomor Polisi AA 2538 MH, berikut STNK dan SIM C atas nama MUHAMADASNAWI, meskipun barang bukti tersebut adalah merupakan alat dalam dalam terbentuknya/terwujudnya delik dalam perkara a quo, namun dengan secara inheren

dipersidangan telahmengajukan bukti P 1 dan P2 serta dua orang saksi yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masingmasing sebagai terurai diatas, bukti/keterangan manalayak dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti Pl merupakan bukti suratautentik yang mempunyai' kekuatan pembuktian sempurnadan secara formil dan materil telah memenuhi syaratsebagai alat bukti pekara aquo, maka harus dinyatakanterbukti bahwa Para pemohon adalah warga nagari BawanKecamatan Ampek Nagari;Menimbang, bahwa bukti P.2 Inheren

anak tersebut masihdibawah umur dan MUHAMMAD IKHSAN merupakan salah satu ahliwaris dari Pemohon; Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini dengan maksud untukmenyelesaikan masalah yang belum terselesaikan yaitu mengenai penjualan sebidang tanah di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohonmenerangkan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganPemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, sinkron, inheren

tentang dasar penentuan kompetensi relatif PengadilanNegeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan namatersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya terkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensiabsolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara a quo,yang secara inheren

usia yang belum mencukupiadalah merupakan kalimat yang paradok, karena pernikahan dibawahumur adalah sesuatu yang tidak diizinkan, hal tersebut sebagaimanadiatur dalam pasal 7 ayat (1) Undangundang nomor 16 tahun 2019,perubahan terhadap Undangundang nomor 1 tahun 1974, sehinggakurang cukup umur, belum bisa dikatakan syaratsyarat pernikahan yangPenetapan Nomor.0462/Padt.P/2019/PA.ClIpHalaman 5 dari 9 halamanlainnya telah terpenuhi, karena syarat usia yang diizinkan untuk menikahadalah sesuatu yang inheren

diinyatakanbersalah , oleh karena itu harus dijatuhi pidana yangsesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yangtelah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi jugabersifat edukatif yaitu) instrumen pembelajaran bagiterdakwa, agar dapat memperbaiki sikap danperbuatannya di masa yang akan datang.Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuanpemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukumbagi masyarakat luas inheren

Penetapan Nomor 51/Padt.P/2017/PN Unrrelatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapanperubahan nama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal(berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya terkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syaratkompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atasperkara a quo, yang secara inheren

tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahannama tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempatdimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya terkait pembuktian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat kompetensiabsolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ungaran atas perkara a quo,yang secara inheren

amar putusan di bawah ini menurut Hakimtelah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, bagi korban, dan masyarakat padaumumnya;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata untuk membalasdendam atas perbuatan pidana yang telah dikaulan oleh terdakwa, akan tetapi jugabersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaikisikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.Menimbang bahwa tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaranhukum bagi masyarakat luas inheren